PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MELAKUKAN KONTROL

TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Oleh : Rustan A.1

Abstrak

Performance optimizing of local government can be measured through the high

community participation in the role as the control of local government

performance. Of course, the control community is very dependent on the pattern

of management that is applied by local government, if management pattern

applied close management so public communications space available was

minimal and tended to the various distortions that lead to corruption, collusion,

and nepotism. Thus, the transparency of local government as the embodiment of

the implementation of procedures that good governance form of management

should be encouraged through publicity pledge to the people in the law to make

social control, and inform the various programs / activities, achievements,

constraints, and transparency agenda of the local government to the public. On

the other hand, the quality of preferences of the community that provide input or

control also need to know each other in order to optimize performance of

government

Key Words : community participation, control, performance of government

1. Pendahuluan

Dalam setiap Peraturan Perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, aspek

peran serta atau keterlibatan masyarakat pastilah ada dan menjadi bagian yang

selalu tidak terpisahkan dari seluruh peraturan tersebut. Berakhirnya masa orde

baru menuju masa yang betul-betul demokratis pancasilais saat ini, aspek

keterlibatan masyarakat tersebut dapat dikatakan sangat terbuka lebar.

Pemerintahan yang menerapkan manajemen tertutup (close management),

penyelenggaraan negara yang terlepas dari kontrol sosial dan kontrol politik

suprastruktur dan infrastruktur politik, serta ideologi pembangunanisme yang

tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, berimplikasi luas pada praktek-praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalam tubuh pemerintahan. oleh

karenanya, upaya untuk memerangi KKN tersebut tidak akan berhasil tanpa

adanya peran aktif masyarakat.

Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan

ukuran keberhasilannya adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan, serta sarana

dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman

rakyat. Dari segi manajemen, “pasar pemerintahan (demokratis) adalah

masyarakat luas yang merasa mendapatkan nilai atau manfaat dari keberadaan

1 Pelaksana Bidang Kajian PKP2A III LAN Samarinda

Page | 1

pemerintah, baik karena kebijakan (produk) maupun karena pelayanannya (jasa)”

(Abeng, 2006).

Pemerintah bertugas menyediakan infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas

lainnya, sarana kesehatan, pendidikan yang memadai dan mampu mempersiapkan

generasi berikutnya untuk hidup sukses dalam menghadapi kompetisi global.

Selain itu, pemerintah juga bertugas memproduksi dan menjalankan kebijakan

demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, aman, dan

tenteram. Diperlukan upaya serius, keberanian, ketegasan, serta komitmen dan

konsistensi untuk memenuhi harapan itu. Untuk itu, individu pejabat dan PNS

harus disiapkan betul sehingga tidak terjadi misuse atau penyalahgunaan jabatan

untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang mengakibatkan kerugian

bagi kepentingan umum. Kemaslahatan umum menjadi tugas utama pemerintah.

Ketika infrastruktur sudah tersedia dengan baik, swasta juga mempunyai peran

besar dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan good governance.

Disinilah peran masyarakat dalam memberikan perhatian terhadap

penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai pada track yang ada

(Qodri, 2007).

Suhirman2 mengatakan bahwa masih besarnya dominasi pemerintah dalam

proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, pengganggaran,

penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset

daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga

ditandai oleh adanya „patron-klien‟ antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak

yang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan

pribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal

sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status

aspirasi mereka di tingkat berikutnya, termasuk ketika telah menjadi dokumen

peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan.

Lebih lanjut suhirman (2007) mengatakan terbentang hambatan struktural

bagi partisipasi masyarakat yang murni (genuine) dan substantif sebagai salah satu

tujuan desentralisasi dengan pelaksanaannya. Partisipasi yang dikembangkan baru

sebatas partisipasi simbolik (degree of tokenism), bahkan masih ditemukan

partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagai

partisipasi. Hal ini disebabkan banyak Pemerintah Daerah masih memandang

bahwa masyarakat bukan elemen penting dalam proses pembuatan kebijakan,

perencanaan dan penganggaran karena sudah terwakili di DPRD. Klaim ini

menyebabkan tidak ada kewajiban dan keinginan yang kuat (terutama dalam level

institusional dan operasional) untuk melibatkan masyarakat dan memperhatikan

secara sungguh-sungguh keingginan dan harapan masyarakat dalam proses-proses

kepemerintahan. Atas dasar temuan tersebut, sangat dibutuhkan instrumen

kebijakan yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah untuk

menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan,

perencanaan, penganggaran, pengelolaan aset daerah dan pelayanan publik

dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kebutuhan, aspirasi dan harapan

masyarakat.

2 http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226

Page | 2

Sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang

mengharuskan Penyelenggara Negara membuka diri terhadap hak masyarakat

untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai

Penyelenggaraan Negara, maka pemerintah telah mengeluarkan PP No. 68 Tahun

1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Negara. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai hak

dan tanggung jawab serta kewajiban masyarakat dan Penyelenggara negara secara

berimbang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh perlindungan

hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan

informasi tentang Penyelenggara Negara. Kebebasan menggunakan hak tersebut

haruslah disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian

yang sebenarnya dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang

diakui umum serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Karakter Demokrasi

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dengan kekuasaan

tertinggi dipegang oleh rakyat. Oleh karenanya rakyatlah yang pada dasarnya

menentukan arah bangsa ini melalui media-media demokratis yang tersedia.

Pemilihan langsung kepala daerah melalui tahapan pemilu, dimana masyarakat

bebas untuk menyalurkan suaranya kepada calon yang menurut mereka telah

dapat merepresentasikan harapan dan keinginan mereka atau sama sekali tidak

memberikan suaranya adalah merupakan bukti konkrit suatu karakter demokrasi

yang secara kontinyu terbangun di negara ini.

Demokrasi memerlukan prasyarat karakter atau perilaku dasar tertentu

dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang hakikatnya adalah:

menghormati sesama manusia sama dan sederajat dengan hak dan kewajiban yang

sama, memiliki keterbukaan hati dan pikiran, menyelesaikan semua masalah

bersama melalui dialog tanpa kekerasan dan menghormati hasil yang disepakati,

memiliki jiwa yang jujur dan semangat yang sportif. Keempat karakter atau

perilaku dasar tersebut di atas walaupun sederhana, namun realisasinya

memerlukan dukungan pendidikan yang cukup tinggi, karena memerlukan

landasan rasionalitas yang tinggi. Berdialog dan berdiskusi secara santun dan

nalar hanya dapat dilakukan apabila para pesertanya sama-sama memiliki

kemampuan bernalar yang baik. Tidak itu saja, karena sebuah dialog yang terbuka

dan berhasil baik hanya dapat dilakukan apabila masing masing peserta juga

berjiwa yang jujur dan bersemangat yang sportif, yaitu berani menerima kelebihan

lawan dan mengakui kekurangan sendiri (Wahyono SK, 2008).

Budaya dasar Bangsa Indonesia dicerminkan dalam kelima sila Pancasila.

Oleh karena itu dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

diamanatkan agar pemerintahan negara dibentuk berdasarkan Pancasila. Jadi

dalam menegakkan budaya dasar bangsa Indonesia yang pertama-tama harus

diwujudkan adalah pemerintahan negara yang benar benar melaksanakan

ketentuan sila-sila Pancasila, yang secara nyata ditampakkan dalam sistem

pemerintahan negara, dalam struktur dan kulturnya, dalam pelayanan publiknya

dan dalam perilaku para pejabatnya.

Page | 3

Negara Indonesia telah mengalami banyak simulasi metode dan konsep

kepemerintahan yang akhirnya berujung pada demokrasi pancasila. Demokrasi

pancasila dengan mengedepankan kesatuan pendapat serta pemecahan masalah

secara musyawarah, mendorong perlunya keterbukaan diantara semua pihak.

Keterbukaan yang berorientasi pada tindakan konstruktif demi pencapaian

kesejahteraan masyarakat secara umum dan merata perlu dikembangkan secara

lebih optimal (Wahyono SK, 2008)

Membangkitkan integrasi nasional dalam wujud nasional untuk

menghilangkan rasa kedaerahan, kesukuan dan kelompok keagamaan, serta

mengasosiasikan diri sebagai satu bangsa Indonesia haruslah senantiasa

dihidupkan dalam jiwa bangsa Indonesia dan menjadi bagian utama membangun

karakter bangsa yang demokratis. Character building termasuk menanamkan

disiplin dan etos kerja yang tinggi, serta menunjukkan hasil kerja yang optimal

dalam membangun bangsa dan negara. Harapan kita terhadap pemerintah, selain

tercapainya rekonsiliasi dan konsolidasi nasional serta bangkitnya kembali

ekonomi, adalah terwujudnya demokrasi yang berakar dalam budaya masyarakat

Indonesia dan dengan aparatur pemerintahan yang benar–benar menjunjung tinggi

dan melaksanakan asas-asas Pancasila dalam perilakunya mengabdi rakyat

(Wahyono SK, 2008)

3. Pemberdayaan Pemerintah Daerah

Fadjar Ari Dewanto (2009)3 mengatakan, pemberdayaan kepada aparat

pemerintah daerah pada dasarnya adalah merupakan upaya-upaya untuk

menumbuhkan kembali tanggungjawab aparat pemerintah agar dapat bekerja

sesuai dengan peran dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat di wilayah pemerintahannya (akuntabilitas).

Pemberdayaan kepada aparat pemerintah daerah diarahkan untuk

memperkuat fungsi dan peran aparat pemerintah sebagai abdi negara dan abdi

masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan aparat diperlukan untuk

mengembangkan kapasitas aparat. Komponen kegiatan pengembangan kapasitas

aparat mencakup: (1) bantuan untuk pusat penyuluhan dan pendampingan; (2)

bantuan untuk pusat penyedia informasi; (3) bantuan untuk pusat inovasi dan

teknologi; (4) bantuan untuk perumusan regulasi; dan (5) bantuan

penyelenggaraan kegiatan pemantauan dan evaluasi program (Gunawan

Sumodiningrat, 1996).

Lebih lanjut Fadjar Ari Dewanto (2009) mengatakan, pemberdayaan bagi

pemerintah meliputi tiga hal, pertama, ditujukan bagi terbangunnya desentralisasi

kekuasaan (power) dari birokrasi pemerintah kepada masyarakat, dimana

masyarakat dilibatkan dalam penatalaksanaan negara sesuai dengan peran dan

fungsinya. Masyarakat dalam pengertian ini adalah masyarakat secara luas

meliputi individu dan komponen-komponen kelembagaan masyarakat yang ada

diwilayahnya, seperti perhimpunan petani, perhimpunan buruh, LSM, asosiasi

profesi dan Perguruan Tinggi sebagai lembaga pendidikan setempat, dengan

3 http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=column&page=1

Page | 4

demikian proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif. Kedua, ditujukan

bagi tumbuhnya birokrasi pemerintah yang responsif terhadap berbagai tuntutan

masyarakat. Birokrasi yang responsif ditandai dengan terbangunnya dialog-dialog

dengan elemen kelembagaan masyarakat, mengakomodasi tuntutan masyarakat,

terlepas dari apakah keuangan daerah tersedia atau belum untuk melaksanakan

tuntutan masyarakat tersebut. Respons birokrasi pemerintah juga akan nampak

melalui berbagai kebijakan-kebijakan daerah yang telah diputuskannya untuk

kepentingan masyarakat umum. Ketiga, ditujukan untuk terbangunnya

transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintah daerah, yakni terbangunnya

keterbukaan (transparansi), dan pertanggungjawaban (akuntabilitas) birokrasi

pemerintah atas program-program pembangunan yang telah atau sedang

dilaksanakan, disamping itu terbangunnya kontrol masyarakat (publik) terhadap

pemerintah dan pemerintah daerah.

Pada dasarnya pemberdayaan bagi birokrasi pemerintah daerah, sebagai

salah satu upaya untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik (good

governance) yaitu terdapat citra pemerintahan yang demokratis. Terbangunnya

kontrol terhadap pemerintah merupakan wujud daripada demokrasi, dan atau

pemerintah bisa bertindak demokratis, bila peran kontrol yang dijalankan oleh

rakyat dilakukan secara maksimal, proporsional, konstitusional, dan bertanggung

jawab. Di dalam pemerintahan yang modern hampir tidak mungkin manajemen

birokrasi pemerintahannya bisa dijalankan tanpa kontrol rakyat. Di dalam negara

yang pemerintahannya dijalankan secara demokratis, meletakan para pejabatnya

bisa dikontrol oleh rakyat melalui pemilihan.

United Nations Development Programme (UNDP) merumuskan istilah

governance sebagai suatu exercise dari kewenangan politik, ekonomi dan

administrasi untuk menata, mengatur dan mengelola masalah-masalah sosialnya

(UNDP, 1977) istilah governance menunjukan suatu proses dimana rakyat bisa

mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya, tidak

hanya digunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi,

integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pada akhirnya tujuan pemberdayaan adalah tumbuhnya kesetaraan (equal)

antara rakyat (citizen) atau civil society dan pemerintah sesuai dengan peran dan

fungsinya masing-masing. Dalam era globalisasi persaingan akan semakin ketat

sehingga untuk mengantisipasi masalah ini, pendekatan pemberdayaan baik

individu maupun kelompok masyarakat (to empower people) merupakan prasyarat

pembanguanan sosial. Sehingga kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan

dalam program pembangunan sektoral, regional, dan program-program khusus,

baik secara langsung maupun tidak langsung, dirancang untuk memecahkan tiga

masalah utama pembangunan, yakni pengangguran, ketimpangan distribusi

pendapatan dan kemiskinan.

4. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

PP No. 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara, dijelaskan bahwa peran serta

masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan

Page | 5

Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,

yang dilaksankaan dengan menaati norma hukum, moral, dan sosial yang berlaku

dalam masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara

diwajibkan dalam bentuk antara lain, mencari, memperoleh, dan memberikan data

atau mengenai informasi penyelenggaraan negara, dan hak menyampaikan saran

dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan

negara.

Maksud peran serta masyarakat tersebut untuk mewujudkan hak dan

tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih. Di

samping itu, diharapkan pula peran serta tersebut lebih menggairahkan

masyarakat untuk melaksanakan kontrol sosial terhadap Penyelenggara Negara.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sesuai PP No. 68 Tahun 1999

untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dilaksanakan dalam

bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai

penyelenggaraan negara;

2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara

Negara;

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap

kebijakan Penyelenggara Negara; dan

4. Hak memperoleh perlindungan hukum

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini tidak lagi hanya

mengandalkan kekuasaan yang dimilikinya semata dengan pendekatan sanksi.

Tetapi pemerintah daerah harus mampu membangun jaring-jaring interaksi

simbiosis mutualisme antar berbagai pihak/stakeholders baik itu masyarakat,

DPRD, Partai Politik, LSM, akademisi, maupun para pelaku usaha. Dengan

interaksi yang dinamis diharapkan terjadi komunikasi yang harmonis dan

hubungan positif antar semua pihak untuk bertukar informasi dan mengedepankan

pendekatan persuasif di dalam menghadap kompleksitas masalah dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah4.

Maria Ahdiati http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-

kontrol-masyarakat.htm mengemukakan, dalam mengaktifkan peran serta

masyarakat dapat diartikan sebagai upaya ekspansi dari aset dan kapasitas

masyarakat untuk dapat lebih berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi,

mengkontrol kebijakan dan membangun akuntabilitas institusi-institusi publik

yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi dimensinya,

pemberdayaan publik ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi yaitu pertama

upaya memperluas kekuatan sosial, termasuk di dalamnya upaya memberikan

akses kepada basis-basis produksi yang berpengaruh pada kesejahteraan publik,

kedua upaya memperkuat kekuatan politik, termasuk di dalamnya upaya

menciptakan akses publik untuk mempengaruhi proses penyusunan kebijakan, dan

ketiga Upaya memperluas kekuatan psikologis publik, termasuk di dalamnya

upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri dan potensi yang ada dalam

kelompok-kelompok masyarakat untuk berkembang.

4 http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm

Page | 6

Lebih lanjut Maria Ahdiati mengatakan, diharapkan dengan adanya

pemberdayaan publik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah, fokus pembangunan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

melalui pendekatan demand side yang dipadukan dengan visi pemerintah daerah

melalui jabaran program-program dalam pendekatan supply side. Dengan itu

diharapkan terjadi penguatan kekuasaan dan legitimasi penyelenggaraan

pemerintahan yang berasal dari keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan,

implementasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan.

5. Ruang Komunikasi Publik Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah

Kontrol Perwakilan masyarakat di parlemen sesuai dengan salah satu

tupoksinya, saat ini masih dirasakan kurang mampu mewakili aspirasi masyarakat,

terlebih dengan banyaknya kasus dan penyimpangan di dalam tubuh parlemen itu

sendiri, menjadikan masyarakat perlu secara aktif melakukan kontrol publik

terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Mengingat pentingnya peran

masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan daerah, maka masyarakat

memerlukan adanya jaminan dan kepastian terhadap peran tersebut secara hukum.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dinyatakan bahwa masyarakat dapat

secara bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan ataupun lisan

merupakan landasan pentingnya masyarakat berperan dalam memberikan

pandangan terhadap penyelenggaraaan pemerintahan.

Masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat

untuk mempersoalkan kinerja pemerintah daerah. Dalam banyak penelitian yang

dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan LSM, di hampir di semua daerah

tidak ditemukan mekanisme dan prosedur terlembaga yang memungkinkan

masyarakat mengontrol kinerja pemerintahan. Pemerintah daerah belum memiliki

mekanisme menampung, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan (complaint

mechanism). Keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan

daerah nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada kepastian

mekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi enggan

untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik kepada pemerintah. Di hampir

semua kabupaten/kota tidak ditemukan payung hukum bagi kontrol masyarakat

terhadap kinerja pemerintahan daerah. Kontrol masyarakat dilakukan secara

spontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga, serta tidak

memiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik. Dengan kondisi ini

maka kinerja pelayanan yang diklaim pemerintah merupakan klaim yang semu

karena tidak dapat dikonfirmasi langsung kepada masyarakat (Suhirman, 2007)

Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

negara, maka ruang komunikasi publik perlu disediakan. Melalui media ini

penyelenggara negara diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan

sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi

pula dengan kesempatan Penyelenggara Negara menggunakan hak jawab berupa

bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Sebaliknya

masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang

Page | 7

penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Suhirman5 mengatakan, dalam pelembagaan partisipasi, pemerintah daerah

seringkali hanya mengakui dan melibatkan kelompok-kelompok organisasi

masyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan organisasi

masyarakat di tingkat lokal dan atau organisasi yang tidak berbadan hukum

misalnya, asosiasi petani lokal, subak (asosiasi warga pengelola irigasi),

kelompok nelayan, kelompok kesenian lokal, dan asosiasi masyarakat adat tidak

dilibatkan dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran,

pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya alam dan aset daerah. Padahal

peran mereka sebagai organisasi sosial, ekonomi dan budaya sangat kongkrit dan

berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial

maupun budaya.

Hampir di seluruh daerah tidak ditemukan peraturan daerah yang mengatur

tentang partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Padahal Peraturan Daerah

merupakan sarana hukum yang penting bagi jaminan pengakuan keterlibatan

masyarakat dalam pemerintahan. Dalam konteks partisipasi, peraturan daerah juga

penting ditetapkan terutama yang berkaitan dengan pelembagaan partisipasi di

tingkat daerah. Karena karakteristik sosial dan budaya daerah beragam, maka

tidak mungkin ketentuan pelembagaan publik ini ditetapkan di tingkat pusat.

Secara umum, ruang bagi publik untuk berpartisipasi saat ini lebih bersifat

spontan melalui beberapa wahana. Diantara wahana utama yang sering

dipergunakan sebagai media partisipasi adalah dengar pendapat publik (public

hearing) di DPRD, pengaduan di kotak-kotak saran, dan melalui lembaga-

lembaga resmi lainnya di desa seperti Badan Permusyawaratan Desa. Meskipun

demikian keterlibatan masyarakat tidak sampai pada tingkatan pengambilan

keputusan bersama dan kontrol oleh warga, melainkan hanya sampai pada tingkat

informasi dan konsultasi.

Seringkali pemerintah daerah tidak melaksanakan kewajiban untuk

melibatkan warga dalam proses-proses kepemerintahan karena tidak adanya

insentif dan dis-insentif dari pemerintah pusat untuk menjalankan hal tersebut.

Karena itu kewajiban untuk menjalankan proses kepemerintahan yang partisipatif

wajib didorong melalui mekanisme insentif dan dis-insentif oleh pemerintah

pusat. Mekanisme insentif dan dis-insentif harus dilakukan baik terhadap

kelembagaan maupun terhadap pejabat publik yang mendorong atau menghambat

partisipasi masyarakat.

Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1

mengatakan bahwa dalam suatu negara yang masyarakatnya ingin maju

berkembang, adanya transparansi kebijakan dan terbukanya ruang publik untuk

mengakses informasi seperti layaknya sang ikan yang butuh air untuk hidup.

Prinsip yang mengatur agar dibukanya akses publik untuk memperoleh aneka

informasi dan regulasi, sanksi dan reward, kejelasan biaya dan waktu pengurusan/

perizinan/ aneka dokumen, tersedianya berbagai temuan/ paper ilmiah untuk

diakses lewat situs internet dan aneka informasi lain yang berguna, jelas, lagi

5 http://www.drsp-usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226

Page | 8

bermutu adalah merupakan keperluan yang sebenarnya merupakan hak setiap

warga negara yang selama ini terabaikan, walaupun mereka telah membayar

aneka macam pajak dan retribusi kepada negara.

Informasi yang tertulis hitam di atas putih yang disajikan lewat bilboard,

papan pengumuman, media cetak, dan internet dapat dipakai sebagai acuan dan

akses kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Transparansi dan hak

masyarakat memperoleh informasi akan mendorong lahirnya pemerintahan yang

baik atau good governance. Kebebasan memperoleh informasi disamping mampu

menciptakan pemerintahan yang bersih (clean governance), mampu mencegah

KKN, juga dapat untuk meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam

perumusan kebijakan publik, dan meningkatkan kualitas pengawasan publik.

Pemerintahan umumnya masih sangat tertutup dan hak masyarakat untuk

memperoleh informasi masih minim dibuka oleh pemerintah. Hal seperti

keterbukaan informasi itulah yang dimaksud, antara lain, sebagai prinsip

akuntabilitas yang wajib ditegakkan oleh pemerintah dan DPRD. Kalau eksekutif

dan legislatif berperilaku baik dan tidak ada kecurangan yang dilakukan, tentunya

tidak ada pihak yang akan dirugikan. Malah dukungan publik dan kepercayaan

akan bertambah kepada para wakil rakyat dan pelaksana pemerintahan daerah.

Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1

mengatakan ruang komunikasi perlu dibuka juga karena masyarakat memerlukan

DPRD yang bertanggungjawab kepada konstituennya. Kita tahu kalau eksekutif

pemda selama ini bertanggung jawab ke DPRD, kemudian kita juga bertanya, lalu

DPRD kemudian bertanggung jawab kepada siapa? Sampai sekarang secara

praktis tidak ada pertanggungjawaban dari DPRD kepada konstituennya.

Penerapan jaringan internet berupa website/ homepage dan Email-DPRD daerah

pada saat yang akan datang akan menjadi prasyarat yang penting dalam

membangun komunikasi politik antara anggota DPRD dan institusinya dengan

para konstituennya. Hal ini akan merupakan suatu langkah good governance yang

akan signifikan dalam rangka memberi ruang/media untuk peningkatan partisipasi

konstituen (para pemilih). Bagi Dewan media ini akan menjadi sarana sosialisasi

dan media penyampaian informasi politik yang bisa diakses kapan dan dimana

saja. Hal itu akan membuktikan dan mendorong adanya proses transparansi dan

akuntabilitas di institusi DPRD.

Diakui, saat ini masyarakat masih dirugikan oleh pemegang informasi

publik, karena ketidakjelasan informasi yang diberikan. Padahal, hak masyarakat

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik tidak boleh

dihambat atau diabaikan begitu saja karena mereka pemagang mandat sah

(stakeholder) negeri ini. Masyarakat berhak tahu rancangan dan ketetapan APBN,

APBD beserta alokasi dan pihak yang mengelolanya secara rinci lewat pelaporan

di salah satu situs resmi di internet yang bisa diakses publik 24 jam. Begitu juga

kriteria dan tolok ukur apa yang dipakai untuk menerima atau menolak suatu

Laporan Pertanggung Jawaban seorang Kepala Daerah/ Kepala Pemerintahan.

Beberapa kasus yang merugikan masyarakat terjadi akibat tidak adanya

jaminan ketersediaan dan konsistensi atas informasi publik. Misalnya, kasus

kenaikan tarif dasar listrik yang tertutup sehingga kenaikan yang sebenarnya

dengan kenaikan yang diumumkan berbeda. Ini jelas merugikan dan

Page | 9

memperdayakan masyarakat. Ketidakpastian biaya juga dialami oleh anggota

masyarakat yang mengurus SIM/ STNK/ BPKB, mengurus IMB, Akte Tanah,

Pasport, skema kompensasi akibat kenaikan bahan bakar minyak (BBM),

kerahasiaan bank yang melindungi kejahatan hasil korupsi dan pencucian uang

(money loundring).

Namun, ketentuan perundangan perlu mengatur informasi mana yang

bebas untuk dapat diakses oleh masyarakat serta informasi mana yang dapat

dikecualikan secara ketat. Informasi yang bila dibuka bisa menghambat proses

penegakan hukum, bisa mengganggu hak atas kekayaan intelektual, perlindungan

dari persaingan usaha tidak sehat, dapat merugikan strategi pertahanan dan

keamanan nasional, bisa mengancam keselamatan perorangan boleh saja tidak

dibuka kepada publik. Untuk itu perlu disusun peraturan perundangan yang

mengatur tentang rahasia negara, sampai kapan suatu hal menjadi rahasia dan

kapan wajib dibuka untuk publik. Dengan demikian, ada batasan yang tegas

tentang rahasia negara dan informasi publik.Tetapi, informasi publik semestinya

terbuka.

Maria Ahdiati6 juga mengatakan, bahwa dalam tingkatan teknis,

pemberdayaan publik harus dilakukan pada semua tingkatan proses kegiatan

pembangunan, baik dalam proses perumusan kegiatan, dalam pelaksanaan

kegiatan maupun dalam evaluasi kegiatan. Pemberdayaan ini dilakukan dalam

bentuk membuka saluran partisipatif warga baik dalam perumusan maupun upaya

kontrol publik dalam keseluruhan proses. Pada proses perumusan kegiatan,

masyarakat diikutsertakan bersama stakeholders yang lain untuk merumuskan

bentuk kegiatan yang tepat untuk dilakukan. Dengan upaya ini maka perumusan

kegiatan tidak hanya akan melihat dari sisi pemerintah saja namun akan

mempertimbangkan sisi demand dari pihak yang akan menerima atau menikmati

outcome dari kegiatan tersebut.

Mekanisme perumusan pembangunan di tingkat kelurahan, kabupaten/

kota sampai propinsi misalnya merupakan upaya untuk membuka ruang

partisipasi dan kontrol masyarakat. Ruang tersebut harus betul-betul dimanfaatkan

oleh publik untuk ikut serta secara aktif memperjuangkan gagasan-gagasan di

tingkat bawah untuk dapat dimasukkan sebagai kegiatan pemda. Dari sisi pemda

sendiri upaya penciptaan ruang ini jangan hanya sebagai mekanisme seremonial

saja untuk menjustifikasi sudah partisipatif dan akuntabelnya program Pemda di

mata publik. Akan tetapi harus betuk-betul dimanfaatkan untuk memperkaya

masukkan, ide dan pemikiran akan sisi demand menjadi pertimbangan yang utuh

dan dominan dalam perumusan kegiatan.

Publik sendiri juga harus membangun jaring-jaring komunikasi di internal

mereka, melalui para wakil-wakil yang ada di DPRD. Lembaga perwakilan publik

ini harus dimanfaatkan betul sebagai media untuk men-support dan menjaga

proses perumusan sampai nantinya ditetapkan dalam APBD untuk dibiayai

sebagai program pembangunan.

Dalam tingkatan pelaksanaan kegiatan, setelah APBD ditetapkan dan

dapat berjalan, publik diikutsertakan dalam pelaksanaan APBD sekaligus

6 http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-kontrol-masyarakat.htm

Page | 10

mengawal dan mengawasi jalannya program-program pembangunan yang telah

dirumuskan dalam APBD. Untuk itu mekanisme komunikasi publik melalui

kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi dari APBD dan instansi

terkait penting kiranya untuk terus diperkuat. Saat ini publik dapat melihat ribuan

program pembangunan dengan mengakses website Bappeda. Dalam website

tersebut setidaknya dapat menjadi acuan publik untuk mengawal dan mengawasi

jalannya kegiatan tersebut.

Diharapkan dengan mekanisme dua arah baik dari jalur publik untuk

ikutserta secara proaktif dalam perumusan maupun kontrol publik terhadap

kegiatan pemerintah daerah. Dari sisi eksekutif maupun legislatif melakukan

sosialisasi dan memperkuat mekanisme partisipatif untuk menyerap dan

memberikan informasi kepada publik agar terjadi pemberdayaan publik yang lebih

kuat dan luas lagi.

6. Manajemen Publisitas

Masyarakat tentunya berkeinginan dapat mengetahui sampai sejauh mana

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dijalankan oleh pemerintah secara baik dan

konsisten. Oleh karenanya, prinsip transparansi sebagai salah satu dari 14 pilar

good governance perlu untuk dikembangkan secara optimal. Keterbukaan oleh

pemerintahan daerah juga dapat membangun opini publik yang positif yang

tentunya dapat mendorong profesionalisme dan peningkatan kinerja aparat

pemerintah. Manajemen publikatif perlu dilakukan oleh pemerintah guna

memberikan ruang kepada masyarakat untuk bisa banyak terlibat dalam

menentukan arah perubahan dan perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah agar

sesuai dengan harapan.

Saat ini konsep manajemen publikatif dapat dilakukan dengan membuka

ruang opini publik baik di media massa maupun dengan membuka jalur hotline

pengaduan masyarakat di media eletronik secara online. Dalam setiap kebijakan

yang akan dikeluarkan pun perlu disampaikan kepada masyarakat luas (uji publik)

untuk menggali saran-saran dan pemikiran terhadap kebijakan tersebut apabila

diterapkan nantinya. Selain itu, laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah

daerah juga perlu untuk disampaikan secara terbuka untuk kemudian ditanggapi

oleh masyarakat (social control).

Menyampaikan keberhasilan-keberhasilan ataupun hambatan-hambatan

pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pembangunan

daerah secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui

dan merayakan keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah, maupun dapat

memahami kondisi dan kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Masyarakatpun

dapat kemudian memberikan masukan dan pemikiran yang kontruktif guna

mengatasi problematika yang dihadapi tersebut dengan memperhitungkan secara

cermat ketersediaan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah.

Dalam manajemen publikatif ini pemerintah daerah memberikan informasi

secara terbuka kepada masyarakat, menyampaikan kondisi kekinian pemerintah

daerah, serta membuka ruang komunikasi dua arah antara masyarakat dan

pemerintah daerah dalam memberikan masukan dan pemikiran. Pembangunan

Page | 11

situs-situs internet instansi pelayanan publik, Lembaga Penelitan dan Universitas/

Institut perlu dioptimalkan. Selanjutnya ada keharusan semua hasil rapat, seminar,

workshop, simposium, yang menyajikan paper dan kertas kerja atau semacamnya

wajib diakses kedalam situs tersebut agar bisa diakses untuk dimanfaatkan oleh

publik.

Dokumen publik seperti peraturan daerah, dokumen perencanaan,

anggaran, sumber daya alam dan aset daerah perlu diinformasikan secara luas dan

terbuka kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tersedia secara

optimal. Masyarakat harus diberikan ruang akses yang sama dan adil terhadap

informasi tersebut, selain itu aparatur pemerintah daerah wajib untuk melayani

dan memberikan informasi, serta terus memperbaharui data, bahan, serta

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat secara cepat, efektif, dan

proporsional.

Guna mewujudkan hal ini, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan

peran sertanya dalam melakukan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah

daerah dikarenakan ruang untuk itu telah dibuka dan diberikan jaminan atas

kontrol tersebut secara hukum. Namun, kualitas dan preferensi masyarakat yang

memberikan input tersebut juga perlu untuk diperhatikan dan diketahui agar

pemerintah daerah dapat memperhitungkan rencana tindak yang lebih baik dan

tepat dengan tetap mengedepankan koridor aturan perundangan yang berlaku.

Pemerintahan yang buruk, salah satu cirinya adalah pemerintahan yang

ditandai dengan ketertutupan informasi, tidak terkontrol (tidak bersedia dikontrol-

tidak accountable), senang bersikap elitis, cenderung kruang produktif, belum

punya standar prosedur penanganan bencana, belum memiliki sistem yang jelas,

terlalu birokratis atau bertele-tele, sentralistis (terpusat) serta tidak efektif, boros

dan tidak profesional.

Kini di era informasi, masyarakat harus memperoleh informasi sebanyak

banyaknya, sehingga rakyat dapat melakukan kontrol dan dapat mengawasi

pelaksanaan pemerintahan dan lembaga lainnya secara baik dan benar. Ada

kekhawatiran memang ketika terjadi benturan dikarenakan bisa saja pihak-pihak

lain akan atas nama transparansi bisa mempergunakan kebebasan informasi untuk

tujuan tujuan yang melanggar hak azasi manusia karena itu rancangan undang

undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik dapat dijadikan acuan

bila terjadi benturan pihak pihak yang berkepentingan yang berkaitan dengan

kebebasan informasi publik

Agenda dan jadwal pejabat pemerintah pun perlu disampaikan kepada

masyarakat melalui media yang tersedia, baik media eletronik maupun media

massa. Dengan begini, masyarakat yang ingin menemui pejabat pemerintah dapat

mengetahui secara jelas waktu yang tepat serta tidak perlu membuang-buang

waktu untuk menunggu. Semakin terpublikasinya program/ kegiatan, agenda,

pencapaian dan masalah yang dihadapi pemerintah menjadikan masyarakat

mengetahui serta merasa menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Agar dapat memberikan jaminan hukum untuk kebebasan memperoleh

informasi, maka sebaiknya diatur pula Sanksi Pidana penjara serta denda bagi

setiap orang yang dengan sengaja atau karena kealpaannya tidak memenuhi

Page | 12

panggilan, menghalang-halangi pemeriksaan, memberikan keterangan palsu,

menghancurkan informasi sehingga tidak dapat dipakai lagi, membuat informasi

yang tidak benar sehingga menyesatkan, disamping itu juga perlu diberikan sanksi

kepada pejabat publik yang tidak mengikuti kewajibannya untuk

mendokumentasikan informasi sesuai dengan kewajibannya, tidak

menginformasikan tentang potensi bencana yang akan terjadi atau keharusan

bertindak menurut langkah-langkah tertentu pada saat-saat yang mendesak.

Hal lain yang merupakan bagian dari bundel manajemen publisitas ini

adalah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan kedudukannya dalam

kebijakan perundangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Sosialisasi akan

fungsi dan peran mereka, tata cara pengawasan, bentuk kerjasama, hingga

mekanisme keterlibatan mereka diupayakan seoptimal mungkin dapat dipahami

oleh masyarakat.

7. Penutup

Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat

diperlukan dalam rangka meningkatkan profesionalisme, kinerja, serta

tanggungjawab pemerintah daerah. Ketentuan perundang-undangan juga secara

tegas mengatur peran serta masyarakat sebagai social control dengan optimal.

Pemerintah daerah, guna mendorong hal tersebut perlu menerapkan manajemen

publisitas, dimana setiap informasi, kebijakan, program dan kegiatan, serta tingkat

pencapaian yang diraih perlu disampaikan kepada publik. Hal ini tentunya

merupakan langkah untuk mewujudkan good governance pada tataran

aplikasinya.

Upaya membangun citra positif dimata masyarakat melalui penerapan

prinsip transparansi tersebut, perlu dibarengi dengan penerapan standar pelayanan

prima yang terstandarkan. Kebutuhan masyarakat akan informasi yang

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Transparansi

Manajemen Publisitas

Optimalisasi Kontrol Masyarakat

1. Profesionalisme Pemda

2. Peningkatan kinerja Pemda

3. Mendorong partisipasi bersama dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah

Dampak

Page | 13

menyangkut penyelenggaraan pemerintahan menjadi bagian didalam standar

pelayanan prima tersebut. Standar pelayanan prima terkait peningkatan kontrol

masyarakat tersebut menurut Suhirman (2007) yaitu :

1. Pemerintahan daerah perlu untuk menjamin hak-hak masyarakat dalam

mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, sekurang-

kurangnya terkait dengan peraturan daerah, perencanaan pembangunan

daerah, anggaran dan keuangan daerah, pengelolaan aset/sumber daya alam,

dan pelayanan publik.

2. Pemerintahan Daerah juga perlu untuk memberikan akses dan melibatkan

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait

dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah,

penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik.

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahanan sekurang-

kurangnya dalam bentuk konsultasi publik, penyelenggaraan musyawarah,

kemitraan, pembuatan keputusan bersama, penyusunan rencana bersama,

pelaksanaan dan pengawasan oleh masyarakat. Pemerintahan Daerah wajib

memberikan keterangan kepada masyarakat tentang hasil dari keterlibatan

masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pemerintah Daerah perlu untuk menyediakan mekanisme pengaduan

masyarakat. Mekanisme pengaduan masyarakat harus mencantumkan hak-hak

masyarakat, perlindungan bagi pelapor, pihak pemerintah daerah yang

menyelesaikan pengaduan, proses dan batas waktu penyelesaian pengaduan,

proses mengolah laporan dan informasi mengenai status pengaduan kepada

pelapor.

4. Perlunya pemerintah daerah untuk menyusun peraturan daerah mengenai tata

cara memperoleh informasi publik, partisipasi, mekanisme pengaduan, dan

penjaminan terhadap organisasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Untuk mengoptimalkan peran masyarakat secara nasional, pemerintah

pusat dapat memberikan sanksi kepada daerah yang tidak melaksanakan proses-

proses pemerintahan secara partisipatif sesuai peraturan perundangan yang

berlaku. Selanjutnya, Pemerintah pusat dapat menstimulus daerah dengan

memberikan penghargaan kepada daerah yang memiliki indeks partisipasi

masyarakat yang baik. Yang dimaksud dengan indeks partisipasi masyarakat

adalah tingkatan yang menunjukkan kemajuan daerah dalam mendorong

partisipasi masyarakat.

Page | 14

DAFTAR PUSTAKA

Qodri, Azizi, A., 2007, Change Management Dalam Reformasi Birokrasi.

Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Abeng, Tanri, 2006, Profesi Manajemen. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Jakarta.

Fadjar Ari Dewanto, 2009, Pemberdayaan Bagi Aparat Pemerintah Daerah,

available on

http://beritadaerah.com/column.php?pg=column_national&id=155&sub=c

olumn&page=1

Maria Ahdiati dalam http://fpks-dprd-jakarta.org/opini/pemerintahan/mekanisme-

kontrol-masyarakat.htm

Syafuan Rozi dalam http://kebijakanpublik.multiply.com/journal/item/1

Suhirman, 2007, Partisipasi Warga dan Tata Pemerintahan Daerah, available on

http://www.drsp-

usaid.org/publications/index.cfm?fuseaction=throwpub&ID=226