KETAHANAN PANGAN INDONESIA

Oleh: WIWIT ARI WIBISONO,SH

MAHASISWA PTIK ANGKATAN 53

Berbicara tentang ketahanan pangan pastilah kita berpikir tentang “apa sih ketahanan pangan itu? , dengan apakah ketahanan pangan itu dikaitkan? Lalu apakah Indonesia sudah memilki ketahanan pangan? Serta bagaimanakah menuju ketahanan pangan tersebut? “Baiklah kita akan coba urai satu persatu pertanyaan pertanyaan tersebut diatas dengan teori dan hasil penelitian para pelaku yang berkaitan dilapangan.

Undang-Undang Pangan No.7 Tahun 1996 memberikan definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sementara USAID (1992) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai satu kondisi dimana masyarakat pada satu yang bersamaan memiliki akses yang cukup baik secara fisik maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dietary dalam rangka untuk peningkatan kesehatan dan hidup yang lebih produktif. Perbedaan mendasar dari dua definisi ketahanan pangan tersebut yaitu pada UU No 7/1996 menekankan pada ketersediaan, rumah tangga dan kualitas (mutu) pangan. Sedangkan pada definisi USAID menekankan pada konsumsi, individu dan kualitas hidup.FAO (1997) mendefinisikan ketahanan pangan sebagai situasi di mana semua rumah tangga mempunyai akses baik fisik maupun ekonomi untuk memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya, dan di mana rumah tangga tidak beresiko mengalami kehilangan kedua akses tersebut. Hal ini berarti konsep ketahanan pangan mencakup ketersediaan yang memadai, stabilitas dan akses terhadap pangan-pangan utama. Determinan dari ketahanan pangan dengan demikian adalah daya beli atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya hidup (FAO, 1996).

Berdasarkan pengertian dan konsep tersebut di atas maka beberapa ahli sepakat bahwa ketahanan pangan minimal mengandung dua unsur pokok yaitu ”ketersediaan pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan”. Salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka suatu negara belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik (Arifin, 2004). Walaupun pangan tersedia cukup di tingkat nasional dan regional, tetapi jika akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya tidak merata, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh. Akses terhadap pangan, ketersediaan pangan dan resiko terhadap akses dan ketersediaan pangan tersebut merupakan determinan yang esensial dalam ketahanan pangan (Von Braun et al, 1992).(Blog Idur)

Ketersediaan pangan berarti berkaitan pada beras sebagai sumber makanan pokok bangsa Indonesia, impor beras, swasembada beras dan permasalahan ketersediaan pangan . Kata "beras" mengacu pada bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam. Sekam (Jawa merang) secara anatomi disebut 'palea' (bagian yang ditutupi)dan 'lemma' (bagian yang menutupi).

Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga bagian luarnya (kulit gabah) terlepas dari isinya. Bagian isi inilah, yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam, yang disebut beras

Warna beras yang berbeda-beda diatur secara genetik, akibat perbedaan gen yang mengatur warna aleuron, warna endospermia, dan komposisi pati pada endospermia.

Beras "biasa" yang berwarna putih agak transparan karena hanya memiliki sedikit aleuron, dan kandungan amilosa umumnya sekitar 20%. Beras ini mendominasi pasar beras.

Beras merah, akibat aleuronnya mengandung gen yang memproduksi antosianin yang merupakan sumber warna merah atau ungu,

Beras hitam, sangat langka, disebabkan aleuron dan endospermia memproduksi antosianin dengan intensitas tinggi sehingga berwarna ungu pekat mendekati hitam,

Ketan (atau beras ketan), berwarna putih, tidak transparan, seluruh atau hampir seluruh patinya merupakan amilopektin,

Ketan hitam, merupakan versi ketan dari beras hitam.

Beberapa jenis beras mengeluarkan aroma wangi bila ditanak (misalnya 'Cianjur Pandanwangi' atau 'Rajalele'). Bau ini disebabkan beras melepaskan senyawa aromatik yang memberikan efek wangi. Sifat ini diatur secara genetik dan menjadi objek rekayasa genetika beras.

Beras dimanfaatkan terutama untuk diolah menjadi nasi, makanan pokok terpenting warga dunia. Selain itu, beras merupakan komponen penting beras kencur dan param. Minuman yang populer dari olahan beras adalah arak dan Air tajin.

Dalam bidang industri pangan, beras diolah menjadi tepung beras. Sosohan beras (lapisan aleuron), yang memiliki kandungan gizi tinggi, diolah menjadi tepung rice bran. Bagian embrio juga diolah menjadi suplemen dengan sebutan tepung mata beras.

Untuk kepentingan diet, beras dijadikan sebagai salah satu sumber pangan bebas gluten dalam bentuk berondong.

Produksi beras adalah 63,2 % dari produksi Gabah Kering Giling (GKG):

1983 = 24.006 1984 = 25.932

1985 = 26.542 (swasembada beras)

1986 = 27.014 (swasembada beras)

1987 = 27.253 (swasembada beras)

1988 = 28.340

1989 = 29.072

1990 = 29.366

1991 = 29.047

1992 = 31.356

1993 = 31.318

1994 = 30.317

1995 = 32.334

1996 = 33.216

1997 = 31.206

1998 = 31.118

1999 = 31.294

2000 = 32.130

2001 = 31.891

2002 = 32.130

2003 = 32.950

2004 = 33.490

2005 = 34.120

2006 = 34.600 (surplus beras)

2007 = 36.970 (swasembada beras)*

Sumber: BPS dan The Rice Report, 2003

catatan : *dengan asumsi produksi GKG 58.5 juta ton yang setara dengan 36,9 juta ton beras

Impor beras indonesia (dalam ribuan ton)

1983 = 1.169 1984 = 403

1985 = -371 (swasembada beras)

1986 = -213 (swasembada beras)

1987 = -64 (swasembada beras)

1988 = 13

1989 = 325

1990 = 32

1991 = 179

1992 = 561

1993 = -540

1994 = 643

1995 = 3.104

1996 = 1.090

1997 = 406

1998 = 6.077

1999 = 4.183

2000 = 1.512

2001 = 1.404

2002 = 3.703

2003 =

2004 =

2005 =

2006 = 150

2007 = 500

Sumber: BPS dan The Rice Report, 2003

Dan Pada tahun ini 2008 kita kembali mencapai swasembada beras. Ini adalah untuk pertama kalinya sejak masa Orde baru, produksi beras nasional lebih tinggi dari pada konsumsi beras kita. Pernyataan di atas diungkapkan oleh Presiden pada Pidato Kenegaraan 2008 dalam menyampaikan nota keuangan dan RAPBN . Pada masyarakat berpenghasilan rendah di pulau

Jawa beras merupakan indikator ketahanan pangan rumah tangga. Mereka menganggap apabila persediaan beras dalam rumah tangga cukup maka mereka termasuk cukup dalam ketahanan pangan sebaliknya bila persediaan kurang maka mereka menganggap kurang dalam ketahan pangan rumah tangganya (Mewa Ariani, 2003).

Menurut Mentan, target swasembada untuk beras sebenarnya sudah tercapai sejak 2004. Setelah swasembada beras, akan dilanjutkan dengan minimal swasembada berkelanjutan. "Swasembada gula pada tahun 2009, jagung 2007, kedelai 2010, dan daging sapi 2014," kata Anton kepada Republika kemarin malam.

Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Anton menepis anggapan yang keliru bahwa Indonesia belum swasembada beras. Masyarakat perlu terlebih dahulu memahami definisi swasembada beras. Mencukupi 90 persen kebutuhan beras dari dalam negeri, dianggap Anton berarti kondisi swasembada telah tercipta.

Impor beras dalam kurun waktu 2005 hingga 2006 berjumlah kurang dari satu persen produksi beras nasional. "Indonesia sudah memenuhi 99 persen beras dari dalam negeri. Jadi sebenarnya kita sudah swasembada," katanya.

Impor itu pun terpaksa dilakukan karena ada kebutuhan untuk mengisi pasokan stok pemerintah yang berkurang. Di sisi lain Indonesia juga mengekspor beras. Tahun lalu ekspor beras mencapai 45 ribu ton. Ekspor impor, dinilai Anton, adalah sesuatu yang bersifat dinamis. "Yang penting kita berhasil menekan impor sekecil mungkin."

Anggota Komisi IV DPR, Tamsil Linrung, mengatakan, tidak perlu menunggu sampai 2009 bagi Indonesia agar bisa berswasembada pangan secara komprehensif. Saat ini saja, khusus untuk beras dan jagung, sebenarnya sudah mencapai target karena impor dua produk itu di bawah satu persen.

Karena target swasembada sudah terpenuhi, kata Tamsil, pemenuhan kebutuhan dalam negeri tidak perlu dengan mengimpor, melainkan cukup dipenuhi dari pasokan negeri sendiri. "Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan terhadap produksi dalam negeri, maka target tidak mengimpor akan terpenuhi," katanya.

Masa depan ketahanan pangan Indonesia diliputi ketidak pastian disertai ancaman berkurangnya kemampuan produksi apabila kecenderungan yang terjadi akhir akhir ini baik dalam ketersediaan lahan untuk berproduksi maupun tingkat pertumbuhan produksi yang cenderung rendah berlangsung terus.Malthus (1798) dalam bukunya yang berjudul An essay on the principle of population mengemukakan bahwa kecepatan pertumbuhan penduduk cenderung melebihi kecepatan pertumbuhan penyediaan pangan. Walaupun perkembangan teknologi dari waktu kewaktu selalu memberikan peluang untuk memperbaiki ketersediaan pangan namun ancaman perangkap Malthus masih terus berlanjut. Paroh kedua abad 20 menurut Lester Brown (2005) dapat disebut sebagai era pertumbuhan. Sebagai contoh penduduk dunia yang pada tahun 1950 adalah 2,5 miliar telah menjadi 6 miliar pada tahun 2000, serta Perubahan lingkungan dan iklim sebagai akibat eksploitasi terus menerus sumberdaya alam merupakan penyebab utama ancaman terhadap ketersediaan pangan .Hal lain yang perlu diperhatikan adalah gejala yang oleh

Lester Brown disebut sebagai the Japan Syndrome. Negara negara yang berpenduduk padat apabila mulai proses industri secara cepat ada tiga hal yang terjadi secara cepat yaitu meningkatnya konsumsi begitu pendapatan meningkat, menyusutnya areal yang ditanami tanaman pangan khususnya biji bijian, dan menurunnya produksi biji bijian.

Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Ahli Dewan Ketahanan Pangan diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2004 di Hotel Bidakara – Jakarta, rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pokja ahli (Prof. Soekirman). Materi yang dibahas dalam rapat ini menyangkut berbagai hal yang terkait dengan Ketahanan Pangan untuk disumbangkan dalam rumusan Hasil Widyakarya Pangan dan Gizi VIII tahun 2004. Rapat menyimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan ketahanan pangan nasional dalam era otonomi daerah, perlu dilakukan berbagai upaya pada beberapa aspek berikut :1. Aspek pembangunan lingkungan, antara lain:a. Gerakan penanaman pohon kayu mulai dari anak sekolah sampai masyarakat luas;b. Penanaman komoditi pangan dan tanaman obat-obatan yang tahan dibawah naungan pohon kayu disekitar 12 juta hektar, merupakan potensi yang baik untuk meningkatkan ketersediaan panganbagi masyarakat;c. Pengembangan ternak yang terintegrasi pada lahan hutan;d. Perlindungan terhadap plasmanutfah pangan;e. Peningkatan pemanfaatan potensi lahan kering untuk pangan;2. Kelembagaan dan peraturan daerah, antara lain:a. Pengurangan pungutan retribusi terhadap komoditi pangan yang dapat menimbulkan biaya tinggi, termasuk pungutan bagi hasil tangkapan ikan nelayan tradisional melalui :(1) Peninjauan kembali terhadap berbagai peraturan di daerah yang menetapkan pengenaan pungutan retribusi sebagai pendapatan daerah;(2) Penyusunan list bagi komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok untuk tidak dikenakan pungutan retribusi di daerah;(3) Pembagian daerah/wilayah surplus dan minus pangan dengan berbagai criteria kemiskinan, yaitu bagi daerah yang surplus dapat dikenakan retribusi dan pada wilayah miskin diberlakukan pembebasan retribusi;(4) Peninjauan Undang-Undang Perpajak-an untuk memuat klausal pelarangan pemungutan /retribusi bagi daerah terhadap komoditas pangan strategis;b. Peningkatan pemahaman ketahanan pangan dan program ketahanan pangan bagi lembaga legislative dan eksekutif;c. Peningkatan kerjasama dan koordinasi ekternal antara Gubernur/Bupati/ Wali-kota dalam memperkuat jaringan distribusi pangan, serta kerjasama internal antara lembaga dalam peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan gizi pangan;d. Peningkatan mediasi dan peran Departemen Dalam Negeri serta lembaga terkait lainnya dalam men-dorong peran daerah (Kabupaten/Kota) dalam ketahanan pangan daerah provinsi, yang secara terakumulasi menjadi ketahanan pangan nasional;e. Penyusunan dan pembuatan peraturan daerah tentang ketahanan pangan dalam lingkup pengamanan lingkungan;f. Koordinasi kebijakan dan implementasi program ketahanan pangan masih ditemukan kelemahan diberbagai daerah, oleh karena itu perlu diperkuat kelembagaan dan manajemen ke-tahanan pangan dan gizi melalui pe-ngembangan suatu institusi yang opersional;g. Dewan ketahanan pangan belum mengakomodasi secara nyata masalah gizi baik ditingkat daerah maupun pusat, untuk itu perlu penguatan dan penajaman kegitan ketahanan pangan

mencakup gizi dengan konsekwensi diluar structural departemen;3. Aspek pengurangan impor pangan terutama beras, melalui:a. Perlindungan harga oleh pemerintah terhadap petani produsen padi/beras secara konsekwen;b. Penutupan dan pembatasan importasi pangan terutama beras pada saat panen raya di dalam negeri;c. Peningkatan produktivitas hasil melalui perbaikan infrastruktur pertanian, perbaikan pasca panen, pengembangan teknologi dan lainnya;d. Penegakan hukum bagi importir yang menggunakan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;e. Pemberian eksebilitas bagi penduduk miskin, terutama dalam pemenuhan pangan dan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan pokok wilayah masing-masing wialyahf. Peningkatan peran dan tugas Perum Bulog dalam pembelian, pengolahan, penyaluran, dan pemasaran beras;g. Pemanfaatan pasar luar negeri untuk ekspor;4. Pentingnya upaya peningkatan produksi pangan dalam negeri dengan mempertimbangkan kemajuan iptek, guna mendukung ketahanan pangan, rekayasa genetic dapat diterima dengan prinsip kehati-hatian dan demikian juga tentang biofortifikasi pangan melalui budidaya tanaman untuk meningkatkan kandungan dan mutu gizi perlu dikembangkan.Menghindari statemen /kelayakan pangan murah lebih baik menggunakan istilah terjangkau sehingga kebijakan tersebut dapat mengangkat derajat petani/produsen.Kerjasama Badan Bimas Bimas Ketahanan Pangan dengan FAO juga dilakukan Melalui lokakarya nasional NPFS telah disepakati bahwa untuk mengatasi kerawanan pangan dan kelaparan dilakukan dengan strategi jalur ganda (twin track strategy) yang meliputi : 1) pembangunan pertanian dan pedesaan yang bertumpu pada potensi sumberdaya dan kearifan local dan 2) pengembangan akses terhadap pangan yang sehat, melalui pengembangan diversifikasi dan jaring pengaman pangan bagi masyarakat rentan pangan akibat bencana alam.Untuk mendukung terlaksananya twin track strategy tsb diperlukan dukungan kondisi yang kondusif yang mencakup : 1) peningkatan kesadaran, komitmen dan tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan, 2) peningkatan kapasitas kelembagaan ketahanan pangan, 3) penyempurnaan kebijakan dan legalisasi ketahanan pangan serta 4) pengembangan koordinasi pengelolaan program.Selain itu, telah direkomendasikan pula : 1) pemerintah harus mengembangkan satu payung program yang menaungi program-program yang terkait langsung dengan ketahanan pangan masyarakat dan tercakup pula di dalamnya program penanggulangan kelaparan dan kerawanan pangan. 2) menyamakan persepsi seluruh sector terkait, sehingga terjalin koordinasi program yang saling memperkuat untuk mencapai satu tujuan yaitu tercapainya ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian terlihat bahwa sesungguhnya saat ini Indonesia sudah memiliki ketahanan pangan dengan bukti data dari BPS dan pidato dari presiden RI. Namun untuk masa yang akan datang tetap harus di upayakan secara maksimal agar predikat ketahanan pangan Indonesia tidak menurun bahkan menghilang karena factor factor penyebab yang telah disebutkan diatas, namun dapatlah ditingkatkan dengan upaya upaya yang telah disepakati bersama dengan berbagai cara yang mendukung terciptanya ketahanan pangan. Salah satu upaya yang positif dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan pangan adalah dengan upaya penciptaan, pembibitan benih padi HL2 SUPERTOY . walaupun sebagian masyarakat Indonesia menilai SUPERTOY gagal tetapi masih ada sebagian masyarakat

mengatakan SUPERTOY berhasil, namun demikian kita dapat mengambil makna bahwa telah terjadi upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan walaupun belum maksimal untuk program SUPERTOY ini, tatapi pasti akan terus dilakukan perbaikan perbaikan agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal.