Nama : Alfian Amin SaputraNIM: 4014020004Kelas :
TKG-Lanjutan
KEGAGALAN BANGUNAN GEDUNG
1. PengertianKegagalan bangunan menurut UU No.18 tahun 1999
pasal 1 ayat 6 adalah keadaan bangunan, yang setelah diserah
terimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak
berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak
sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja
konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat
kesalahan penyedia jasa dan/atau pengguna jasa.Menurut PP no. 29
tahun 2000 pasal 34, Kegagalan Bangunan merupakan keadaan bangunan
yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari
segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau
keselamatan umum sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan atau
Pengguna Jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
2. Penilaian kegagalan bangunanMenurut PP No. 29 tahun 2000
pasal 36 dan 37, Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh
satu atau lebih penilai ahli yang profesional dan kompeten dalam
bidangnya serta bersifat independen dan mampu memberikan penilaian
secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu paling lambat 1
bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan
bangunan. Penilai ahli dipilih, dan disepakati bersama oleh
penyedia jasa dan pengguna jasa. Pemerintah berwenang untuk
mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan
mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada
keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan,
proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan
disepakati oleh para pihak. Penilai ahli harus memiliki sertifikat
keahlian dan terdaftar pada Lembaga.Tugas penilai ahli menurut PP
No.29 tahun 2000 pasal 38 ayat 1 yaitu :a) Menetapkan sebab-sebab
terjadinya kegagalan bangunan;b) Menetapkan tidak berfungsinya
sebagian atau keseluruhan bangunan;c) Menetapkan pihak yang
bertanggung jawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat
kesalahan yang dilakukan;d) Menetapkan besarnya kerugian, serta
usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak atau
pihak-pihak yang melakukan kesalahan;e) Menetapkan jangka waktu
pembayaran kerugian.Menurut PP no.29 tahun 2000 pasal 38 ayat 2,
Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaiannya
kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan
instansi yang mengeluarkan izin membangun, paling lambat 3 bulan
setelah melaksanakan tugasnya.Berdasarkan pasal 39 PP No. 29 tahun
2000, Penilai ahli berwenang untuk :a. menghubungi pihak-pihak
terkait, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;b. memperoleh
data yang diperlukan;c. melakukan pengujian yang diperlukan;d.
memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.
3. Kewajiban, tanggung jawab, ganti rugi pengguna dan penyedia
jasaBerdasarkan UU No.18 tahun 1999 pasal 25, Pengguna jasa
konstruksi dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan
bangunan. Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia
jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan
konstruksi dan paling lama 10 tahun yang ditetapkan oleh pihak
ketiga selaku penilai ahli.Berdasarkan UU No.18 tahun 1999 pasal 26
dan 27, Jika terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan karena
kesalahan perencana atau pengawas konstruksi, dan hal tersebut
terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perencana atau
pengawas konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang
profesi dan dikenakan ganti rugi. Jika terjadi kegagalan bangunan
yang disebabkan karena kesalahan pelaksana konstruksi, dan hal
tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka
pelaksana konstruksi wajib bertanggung jawab sesuai dengan bidang
usaha dan dikenakan ganti rugi. Jika terjadi kegagalan bangunan
yang disebabkan kerena kesalahan pengguna jasa dalam pengelolaan
bangunan dan hal ini terbukti menimbulkan kerugian pada pihak lain,
maka pengguna jasa wajib bertanggung jawab dan dikenakan ganti
rugi.Berdasarkan pasal 35 PP No. 29 tahun 2000, Jangka waktu
pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan
umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak
penyerahan akhir pekerjaan konstruksi. Penetapan umur konstruksi
yang direncanakan dan Jangka waktu pertanggungjawaban atas
kegagalan bangunan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam
dokumen perencanaan, serta disepakati dalam kontrak kerja
konstruksi. Berdasarkan PP No. 29 tahun 2000 pasal 40, Sebagai
dasar penetapan jangka waktu pertanggung jawaban, perencana
konstruksi wajib menyatakan dengan jelas dan tegas tentang umur
konstruksi yang direncanakan, dalam dokumen perencanaan dan dokumen
lelang, dilengkapi dengan penjelasannya. Apabila terjadi kegagalan
bangunan yang disebabkan oleh kesalahan perencana konstruksi, maka
perencana konstruksi hanya bertanggung jawab atas ganti rugi
sebatas hasil perencanaannya yang belum/tidak diubah. Apabila
terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pelaksana
konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat
dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha
pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi.
Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh pengawas
konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti rugi dapat
dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan usaha
pengawas konstruksi penandatangan kontrak kerja
konstruksi.Berdasarkan PP No. 29 tahun 2000 pasal 45, Pengguna jasa
wajib melaporkan terjadinya kegagalan bangunan dan
tindakan-tindakan yang diambil kepada Menteri atau instansi yang
berwenang dan Lembaga. Pengguna jasa juga bertanggung jawab atas
kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan pengguna
jasa.Berdasarkan PP No. 29 tahun 2000 pasal 46, Pelaksanaan ganti
rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme
pertanggungan pihak ketiga atau asuransi, dengan ketentuan :a.
persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggungan ditetapkan
atas dasar kesepakatan;b. premi dibayar oleh masing-masing pihak,
dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi
bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.Apabila pengguna jasa
tidak bersedia memasukan biaya premi, maka resiko kegagalan
bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa dan ketentuan lebih
lanjut mengenai pertanggungan/asuransi ini diatur oleh instansi
yang berwenang dalam bidang asuransi.
4. Contoh kasus kegagalan bangunanKASUS:Gedung Baru DPRD Mulai
Hancur, Kontraktor Harus Bertanggungjawab
PEKANBARU,MIMBARRIAU- Gedung mewah DPRD Pekanbaru yang belum
sampai satu tahun lamanya, kini tampak mulai hancur dan
retak-retak. Padahal, pembangunan gedung itu telah menghabiskan
APBD Pekanbaru sebesar Rp46 miliar dan belum diserahkan kepada
pihak dewan.Pantauan Harian Detil di lapangan, terlihat di beberapa
sudut bangunan ditemukan keretakan. Seperti keretakan dinding
gedung serta keramik lantai yang sudah mulai menggelembung
bergelombang. Kuat dugaan kondisi ini terjadi akibat kontruksi
bangunan yang dikerjakan PT Waskita Karya sudah tidak sesuai bestek
dan diduga untuk menghemat biaya pembangunan oleh
kontraktor.Keretakan gedung mulai tampak di depan lift tepatnya
ruangan Fraksi Demokrasi Kebangsaan Raya (DKR) sepanjang 2 meter.
Kemudian di depan lift lantai 1 juga tampak keramik lantai yang
sudah mulai menggelembung sebanyak 20 keramik. Bahkan parahnya
lagi, saat keramik dipijak terasa berjalan di atas angin. Jika ini
dibiarkan, dikhawatirkan akan patah dan serpihannya dapat melukai
seseorang.Gedung DPRD Pekanbaru baru saja selesai dibangun beberapa
bulan. Namun kondisinya sudah seperti saat ini. Untuk itu, dia
meminta agar kontraktor Waskita Karya untuk segera memperbaiki
seluruh kerusakan yang terjadi.Hal ini terjadi karena kurangnya
analisis mengenai tapak atau site, sehingga terjadi kesalahan pada
perencanaannya, yang menyebabkan kurang kuatnya pondasi pada
bangunan sehingga menyebabkan keretakan pada dinding.
Dikutip dari :
http://abdurahmanaskar.blogspot.com/2012/11/contoh-permasalahan-pasca-huni.html
ANALISA:Berdasarkan PP no. 29 tahun 2000 pasal 10 ayat 3 yaitu
Apabila terjadi kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kesalahan
pelaksana konstruksi, maka tanggung jawab berupa sanksi dan ganti
rugi dapat dikenakan pada usaha orang perseorangan dan atau badan
usaha pelaksana konstruksi penandatangan kontrak kerja konstruksi
maka jika memang terbukti yang melakukan kesalahan yang menyebabkan
kegagalan bangunan adalah kontraktor, maka kontraktor akan
dikenakan sanksi dan harus mengganti kerugian yg diderita oleh
pengguna jasa. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif
(pasal 59 PP no. 29 tahun 2000) seperti: peringatan tertulis,
pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, pembekuan izin usaha
dan atau profesi, dll.5
