KEABSAHAN NILAI ETIS KEADILAN PADA HUKUM POSITIF

Idealnya hukum harus dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap warga

negara, namun dalam praktek kehidupan bernegara hal ini belum dapat dilaksanakan

secara maksimal. Hukum baru dapat memberikan kepastian hukum saja terhadap pihak-

pihak yang memberikan kepastian saja terhadap pihak-pihak yang mencari keadilan di

dalam hukum. Baik dalam kasus pidana, perdata maupun tata usaha negara, dalam

setiap keputusan yang diberikan oleh majelis hakim belum mencerminkan rasa keadilan

namun didapat kepastian yang bersifat semu dimana dapat dilihat bahwa kepastian itu

bersifat memenangkan dan atau mengalahkan salah satu pihak atau memberikan

hukuman dan atau membebaskan seseorang dari ancaman hukuman.

Tertib sosial hanya tercipta apabila hukum dibangun dengan kesadaran dan

tanggungjawab moral untuk membela keadilan. Tanpa keadilan sebagai tujuannya,

hukum hanya akan menjadi pembenaran kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak

penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai.

Hukum yang baik, bukan sekadar menjamin kepastian hukum, tetapi juga harus

menjamin keadilan dan kemanfaatan meskipun antara kepastian hukum dengan keadilan

dan kemanfaatan sering bertentangan

Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum itu terlepas dari keadilan yaitu hukum dan

keadilan merupakan subtansi yang berbeda. Hans Kelsen memiliki pandangan orisinil

mengenai hukum. Ia ingin membebaskan hukum dari unsur diluar hukum. Beberapa

pandangannya memperlihatkan bahwa hukum itu merupakan sesuatu yang otonom. Dari

beberapa karyanya dapat disimpulkan beberapa pendapatnya mengenai hukum,

diantaranya:

1. Teori hukum adalah teori mengenai Norma.

2. Subyeknya hukum positif yaitu Tatanan Keharusan (Sollensordnung).

3. Jadi sistem hukum artinya ialah struktur bangunan norma hukum – bukan kenyataan

kemasyarakatan/sosial.

4. Disini ia berseberangan dengan ajaran ilmu hukum sosiologis (sociological

jurisprudence).

5. Teorinya adalah positivis artinya norma hukum adalah makna kehendak manusia.

Berbeda dengan ajaran Hukum Kodrat/Alam, yang memandang hukum sebagai

produk adikodrati ataupun buah akal budi manusia. Karenanya tugas pengajaran

hukum intinya ialah menentukan sebisa mungkin kehendak pembuat undang-

undang/hukum.

6. Adanya pemisahan antara apa Yang Senyatanya dengan Yang Seharusnya (das Sein

dan das Sollen).

7. Ada dualisme antara fakta dan nilai, kenyataan dan kehendak. Disini Kelsen

menolak keabsahan hukum berdasarkan daya berlakunya. Melainkan absahnya

hukum didasarkan pada suatu asumsi adanya norma dasar (Grundnorm). Daya

berlaku dalam masyarakat bukanlah dasar untuk kesahihan hukum, tetapi lebih

merupakan suatu syarat saja bagi ilmu hukum. Nilai-nilai moral sifatnya relatif

dihadapan Teori Hukum Murni.

8. Teori Hukum Murni membuahkan pemisahan tegas antara ilmu hukum dan politik

hukum (kebijakan hukum). Sifat murninya juga tampak dalam pemisahan hukum

positif dengan sistem-sistem normatif, khususnya moralitas. Fokus ilmu hukum

ialah bagaimana kita mengenali hukum, sedang focus politik hukum ialah

penciptaan hukum.

9. Memisahkan hukum positif dan ilmu hukum, norma-norma hukum yang

memerintahkan dan proposisi-proposisi norma deskriptif (disebut Rechtssätze).

Dengan berbekal proposisi normative para ahli hukum dapat menggambarkan situasi

atau keadaan hukum, tapi tidak boleh menciptakan norma hukum.

10. Adanya perspektif hukum ganda yaitu relativitas oposisi antara pembentukan hukum

dan penerapannya.

11. Hukum itu terlepas dari keadilan, hukum terlepas dari nilai.

Keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yaitu

yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak

adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk

memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa

sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan

pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan

pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Seringkali fakta yang telah diletakkan penyelidikan hukum bisa berubah menajdi

politik yang kebal hukum, disamping itu juga tidak sedikit aparat penegak hukum yang

sering memainkan perundang-undangan sehingga menjadikan hukum semakin jauh dari

idealitas. Moralitas harus dikedepankan bagi aparat hukum, karena prinsip moral

berperan sebagai uji kritis terhadap hukum positif. Moralitas juga akan membangun

sistem hukum itu sendiri mendekat kepada kebenaran dan keadilan, sehingga akan

mendekatkan kepada idealitas hukum sebagai penegak keadilan.

Hukum diberlakukan untuk masyarakat, untuk itu hukum dituntut untuk berisi nilai-

nilai yang diperlukan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum mengatur

masalah hubungan sosial, budaya dan ekonomi. Selain itu hukum juga mengatur

hubungan individu dengan pihak yang lain dan mengkategorikan perbuatan yang salah

dan perbuatan yang benar. Setiap hukum dalam dirinya mengandung sistem nilai,

sehingga dipertanyakan keberadaan hukum, jika dalam suatu masyarakat terjadi

kekacauan sosial dan banyak ketidakadilan.

Hak warga negara yang harus dipenuhi oleh negara yang berdasarkan hukum yaitu :

1. Hak terhadap pelayanan hukum (the rights to legal representation)

2. Hak terhadap pengadilan yang cepat, mudah, sederhana, dan berbiaya ringan (the

rights to speedy, easily, simple, and low cost trial)

3. Hak untuk memperoleh informasi hukum (the rights to access legal information)

4. Hak untuk tidak mendapat perlakuan diskriminatif atas dasar apapun

5. Hak untuk mendapat perlindungan dan pelayanan yang baik ketika dalam masa

penahanan dan/atau pemenjaraan

6. hak-hak lain yang dijamin dalam hukum nasional Indonesia