Juknis Bop Paud

i

PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(BOP PAUD)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

NONFORMAL DAN INFORMAL

(BPPAUDNI) REGIONAL V

TAHUN 2014

PETUNJUK TEKNIS

PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(BOP PAUD)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,


(BPPAUDNI) REGIONAL V

TAHUN 2014

ii Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

KATA PENGANTAR

Untuk mendukung perluasan layanan harus ditunjang

dengan ketersedian Satuan PAUD yang mudah diakses,

pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan,

dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah

dan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi

masyarakat khususnya masyarakat yang kurang beruntung

dalam segi ekonomi, untuk memasukkan anak ke Satuan

PAUD terbatasnya keuangan keluarga untuk bidang

pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting

dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan. Salah

satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah

bagaimana mencukupi kebutuhan operasional Satuan PAUD,

dan bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari

keluarga tidak mampu) dari kendala biaya untuk memperoleh

layanan PAUD.

Salah satu dasar hukum bantuan BOP di tahun 2014

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak yang juga sebagai payung hukum penyaluran dana

bantuan Sosial BOP PAUD. Pengertian bantuan operational

penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah bantuan

yang di berikan Pemerintah kepada anak melalui Satuan

iii Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan


PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran

dan dukungan biaya personal bagi anak PAUD. Bantuan ini

bertujuan memperluas dan meningkatkan layanan PAUD bagi

anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga

kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus.

Sasaran program BOP PAUD di tahun 2014 yang

bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan PAUD

berjumlah 45.000 lembaga adalah Satuan Taman Kanak-

Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/ Taman Penitipan

Anak/Kelompok Bermain atau Satuan PAUD Sejenis yang

menyelenggarakan pembelajaran bagi anak didik berusia 0-6

tahun dan tidak mendapatkan dana pengelolaan dari APBD,

diutamakan bagi lembaga PAUD yang melayani anak dari

keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, anak

dengan layanan khusus, baik yang dikelola masyarakat

maupun oleh UPTD. BOP PAUD bersifat bantuan terbatas dan

penentuan penerima ditetapkan berdasarkan penilaian oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Manfaat bantuan BOP PAUD bagi Pemerintah Daerah,

Satuan PAUD dan Masyarakat/Orang Tua adalah

meningkatkan APK PAUD, meningkatkan jumlah layanan anak

serta terbantunya beban pembiayaan operasional pendididkan

iv Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan


PAUD bagi anak-anak. Diharapkan hasil dari bantuan BOP

PAUD teroptimalisasikannya dana bantuan BOP oleh lembaga

PAUD penerima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Salah satu syarat utama penerima bantuan memiliki rekening

aktif dan NPWP atas nama Satuan PAUD.

Besarnya dana yang diberikan berdasarkan jumlah anak

dan penggunaan dana bantuan diperuntukan biaya masuk,

proses pembelajaran, buku-buku acuan untuk pendidik dan

lain sebagainya (terlampir). Sanksi bagi penerima dana BOP

tidak menggunakan dana sesuai dengan pengajuan sehingga

berakibat menghambat pelaksanaan program, harus

mempertanggung-jawabkan dan mengembalikan semua dana

yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara

pengembalian.

v Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan


Berkenaan dengan bantuan BOP PAUD serta untuk

menjamin ketetapan sasaran dan penggunaan bantuan dana

bantuan tersebut, maka perlu adanya Petunjuk Teknis

Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Petunjuk Teknis ini

memuat garis besar atauran sesuai dengan aturan yang

berlaku.

Mataram, Maret 2014 Kepala, Rony Gunarso, M.M.Pd NIP 196007161984011001

vi Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................... ii

DAFTAR ISI ........................................................................ vi

BAB I. PENDAHULUAN ................................................... 1

A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan .................. 1

B. Dasar Hukum ................................................. 2

C. Pengertian ...................................................... 4

D. Tujuan Bantuan .............................................. 4

E. Sasaran Bantuan ........................................... 5

F. Manfaat Bantuan ............................................ 5

G. Hasil yang Diharapkan ................................... 6

BAB II KETENTUAN UMUM ............................................. 7

A. Penyedia Bantuan .......................................... 7

B. Sifat Penerima Bantuan ................................. 7

C. Persyaratan Penerima ................................... 7

D. Besar Dana dan Penggunaan Dana .............. 9

E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima

Bantuan ........................................................ 11

vii Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan


BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN ................ 13

A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal .......... 13

B. Penilaian/Verifikasi Proposal .......................... 14

C. Penetapan Penerima Bantuan ....................... 16

D. Penandatanganan Akad Kerjasama,

Kuitansi .......................................................... 16

E. Penyaluran Bantuan ....................................... 17

F. Jadwal Pengajuan Bantuan ............................ 18

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ............... 19

A. Pengelolaan Dana Bantuan ........................... 19

B. Pelaporan ....................................................... 23

C. Monitoring dan Pengawasan ......................... 25

BAB V PENUTUP ............................................................. 28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh Formulir Pengajuan Dana BOP ......... 29

Lampiran 2 Contoh format Data Anak Didik ...................... 31

Lampiran 3 Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota ................. 34

Lampiran 4 Rekapitulasi Data Satuan Calon Penerima .... 36

Lampiran 5 Contoh Kuitansi .............................................. 37

Lampiran 6 Contoh Berita Acara Verifikasi ....................... 38

Lampiran 7 Contoh Akad Kerjasama ................................ 40

Lampiran 8 Contoh Laporan Penggunaan Dana ............... 45

1 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan


BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD) menjadi salah satu prioritas kebijakanan

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Ditjen

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.

Untuk mendukung perluasan layanan harus ditunjang

dengan ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses,

pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang

diharapkan, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari

Pusat, Daerah dan masyarakat.

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu

aspek penting dalam penyelenggaraan PAUD secara

keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal

pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi

kebutuhan operasional Satuan PAUD, dan bagaimana

melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak

mampu) dari kendala biaya untuk memperoleh layanan

PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut, Direktorat

Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, melalui Balai

Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini, Nonformal



dan Informal (BPPAUDNI) Regional V Mataram

meluncurkan program Bantuan Operasional

Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan bantuan

dana penyelenggaraan kepada Satuan PAUD yang

memberikan layanan pada anak didik khususnya yang

kurang mampu, dan di wilayah sulit.

Program BOP bertujuan untuk meringankan biaya

pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka

memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk

memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan

dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD,

maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD).

B. DASAR HUKUM

1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak;


Perlindungan Anak;


Sistem Pendidikan Nasional;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional



tahun 2004-2025;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32

tahun 2013;

6 Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang

Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara

serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 67 tahun 2010;

7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang

Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;

8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58

Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia

Dini;

9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan

Sosial pada Kementerian dan Lembaga.



C. PENGERTIAN

1. Biaya operasional adalah rata-rata biaya pelaksanaan

pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional

adalah bahan atau peralatan pendidikan habis pakai,

dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung

berupa pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan

PAUD.

2. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan

oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti

proses pembelajaran secara teratur dan

berkelanjutan.

3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

Anak Usia Dini (BOP-PAUD) bantuan yang diberikan

Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD untuk

mendukung proses operasional pembelajaran dan

dukungan biaya personal bagi anak PAUD.

D. TUJUAN BANTUAN

1. Tujuan pemberian bantuan BOP adalah memperluas

dan meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia 0-6

tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang

mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus.

2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan

petunjuk bagi pelaksana dan penanggung jawab BOP



dalam mengelola dan menyalurkan dana BOP kepada

sasaran secara tepat guna.

E. SASARAN BANTUAN

Sasaran program BOP PAUD adalah Satuan Taman

Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/Taman

Penitipan Anak/Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD

Sejenis yang menyelenggarakan pembelajaran bagi anak

didik berusia 0-6 tahun dan tidak mendapatkan dana

pengelolaan dari APBD. Diutamakan bagi lembaga PAUD

yang melayani anak dari keluarga kurang mampu, anak

berkebutuhan khusus, anak dengan layanan khusus, baik

yang dikelola masyarakat maupun oleh UPTD.

F. MANFAAT BANTUAN

1. Manfaat Bagi Pemda:

a. Meningkatkan APK PAUD daerah sekaligus

berdampak pada peningkatan APK nasional

b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk

menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di

Satuan PAUD.

2. Manfaat Bagi Satuan PAUD

a. Meningkatkan jumlah layanan anak



b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang

lebih baik.

c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD.

3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua

a. Terbantunya beban pembiayaan operasional

pendidikan PAUD bagi anak-anak.

b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi

anak-anak.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Tersalurkannya bantuan BOP PAUD sesuai kuota

(kabupaten/Kota) ke lembaga PAUD sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan.

2. Teroptimalisasikannya dana bantuan BOP oleh

lembaga PAUD Penerima sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan.

3. Adanya laporan penggunaan dana bantuan BOP

sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran

negara.



BAB II

KETENTUAN UMUM

A. PENYEDIA BANTUAN

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bersumber

dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia

Dini melalui BPPAUDNI Regional V Mataram Tahun

Anggaran 2014.

B. SIFAT PENERIMA BANTUAN

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini bersifat bantuan terbatas, sehingga

memungkinkan pemberian bantuan tidak sesuai dengan

jumlah anak yang dilayani di Satuan PAUD yang

bersangkutan. Penentuan penerima dana Bantuan

Operasional Penyelenggaraan PAUD ditetapkan

berdasarkan penilaian oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota

terhadap pengajuan dana BOP dari Satuan PAUD.

C. PERSYARATAN PENERIMA

1. Memiliki rekening aktif atas nama Satuan.

a. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor:

S-989/PB/2012, tanggal 6 Desember 2012 bahwa



untuk mempercepat penyaluran dana ke

masyarakat, maka dalam satu wilayah

menggunakan bank yang sama.

b. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan

untuk menentukan salah satu jenis bank yang akan

digunakan oleh Satuan PAUD pengusul, adapun

Bank Operasional tersebut, yaitu PT. Bank BRI

(Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT.

Bank BNI (Persero) Tbk, dan PT. Bank BTN

(Persero) Tbk.

c. Rekening yang digunakan atas nama satuan

Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaga), rekening

yang digunakan tidak mencantumkan nama pribadi,

CQ, QQ, dan rekening atas nama satuan kerja

pemerintah.

d. Saldo minimal pada rekening minimal Rp. 250.000.-

e. Foto copy rekening yang disampaikan telah

disyahkan oleh Bank.

2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama

Lembaga (Satuan Pendidikan)

3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan

setempat yang masih aktif.

4. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun.

5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun.



6. Mengisi Formulir Pengajuan Dana BOP dengan

menggunakan format terlampir (lampiran 1) dan

diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan Rintisan dan

Percontohan di tahun yang sama.

8. TK atau satuan PAUD Negeri yang tidak memiliki

dukungan dana operasional dari APBD dapat

mengakses dengan keterangan dari Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota.

D. BESAR DANA DAN PENGGUNAANNYA

1. Besar Dana

Penyaluran dana dikelompokkan berdasarkan jumlah

anak yang dikelola oleh Satuan PAUD, dengan

ketentuan sebagai berikut:

No KELOMPOK SATUAN PAUD JML BANTUAN

1. Memiliki anak didik 15 anak

atau kurang

Rp.

4.000.000,-

2. Memiliki anak didik 16 - 25

anak

Rp.

6.000.000,-

3. Memiliki anak didik 26 anak

atau lebih

Rp.

7.200.000,-



Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berhak mengelola

alokasi bantuan ke Kabupaten/Kotanya sesuai dengan

kebijakan dengan catatan jumlah satuan yang

mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah

yang ditetapkan.

2. Penggunaan Dana

Dana bantuan BOP dapat dipergunakan antara lain

untuk:

No PENGGUNAAN %

1. Bantuan biaya masuk dan biaya

administrasi

30 %

2. Bantuan biaya Penyelenggaraan Proses

Pembelajaran

30 %

3. Pembelian bahan habis pakai, buku-

buku acuan untuk pendidik, buku

bacaan anak, atau ATK

15%

4. Pembelian alat-alat DDTK, pembelian

obat-obatan ringan, kotak P3K, transport

petugas kesehatan

5 %

5. Transport pendidik untuk menunjang

kegiatan PAUD.

20 %

Jumlah 100%



E. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

1. Hak:

a. Mendapatkan dana BOP PAUD sesuai dengan

ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis;

b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan

pengembangan program dari pembina teknis.

2. Kewajiban:

a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif.

b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang

tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program

PAUD.

c. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan

aturan yang ditetapkan.

d. Membuat dan menyampaikan laporan awal

maksimal tujuh (7) hari setelah dana diterima.

e. Membuat dan menyampaikan laporan akhir program

dan pertanggungjawaban selambat-lambatnya

Minggu ke II pada bulan Desember Tahun 2014.

3. Sanksi

a. Sanksi bagi Pengelola dana BOP

Pengelola dana BOP di tingkat Pusat, Provinsi

maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti

menyalahgunakan dana BOP, sehingga merugikan



negara dikenakan sanksi kepegawaian dan sesuai

dengan undang-undang yang berlaku, dan

kepadanya diwajibkan mengembalikan dana ke kas

negara.

b. Sanksi bagi Satuan PAUD

1) Satuan Penerima dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD yang dinilai pihak

BPPAUDNI Regional V Mataram tidak

menggunakan dana sesuai dengan pengajuan

sehingga berakibat menghambat pelaksanaan

program, harus mempertanggungjawabkan dan

mengembalikan semua dana yang telah

diterima dengan dilengkapi berita acara

pengembalian.

2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam

Berita Acara Pengembalian Dana yang

ditandatangani oleh pihak penerima dana dan

Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan

ke BPPAUDNI Regional V Mataram.



BAB III

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

A. PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

1. Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan alokasi

jumlah Satuan PAUD yang akan mendapatkan dana

BOP di setiap Kab/Kota.

2. Dinas Pendidikan Kab/Kota mensosialisasikan ke

seluruh Satuan PAUD.

3. Satuan PAUD yang memenuhi persyaratan

menyerahkan berkas yang berisi:

a. Proposal Pengajuan Dana BOP (Lampiran 1)

b. Foto copy Rekening Satuan PAUD yang masih

aktif, dan yang telah di syahkan oleh pihak Bank

BPPAUDNI REGIONAL V



dengan saldo minimal Rp.250.000,-

c. NPWP Satuan PAUD

d. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan

dari Satuan PAUD.

e. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

(STPJM) dari Satuan PAUD (Lembaga), bermaterai

6000.

B. PENILAIAN / VERIFIKASI PROPOSAL

1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan:

a. Verifikasi berkas untuk memastikan keberadaan dan

tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan yang tidak

dibolehkan kepada Satuan PAUD yang sama.

b. Menyusun rekapitulasi Satuan PAUD yang

direkomendasi untuk mendapatkan dana BOP

dengan menggunakan format lampiran 4.

c. Membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau pejabat

esselon 3 yang ditunjuk dengan menggunakan

format lampiran 3.

d. Membuat kuitansi yang ditandatangani pengelola

sebanyak 3 lembar seperti lampiran 5.

e. Membuatkan Akad Kerjasama yang ditandatangani

Pengelola, di atas materai Rp. 6.000 dan dibubuhi



stempel lembaga dengan menggunakan format

lampiran 7.

f. Mengarsipkan proposal pengajuan dari Satuan

PAUD dan 1 berkas (akad kerjasama dan kuitansi

lembaga).

Menyampaikan berkas yang terdiri: (1) Surat

Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak dari Kepala

Dinas atau Esselon 3. (2) Rekap satuan PAUD yang

lolos verifikasi. (3) Kuitansi dari setiap Satuan. (4)

Akad kerjasama dari setiap Satuan PAUD. (5) CD

atau flashdish berisi rekap lembaga pengaju. (6)

Berita acara verifikasi, hasil penilaian dan visitasi.

g. Tim Verifikasi Tingkat Provinsi bertugas:

a) Meneliti kelengkapan proposal pengajuan dan

lampirannya sesuai format lampiran 1.

b) Mengisikan data lembaga yang memenuhi

persyaratan ke dalam Rekap Pengajuan

Penerima Bantuan sesuai format lampiran4.

c) Membuat berita acara verifikasi seperi dalam

format lampiran 6.

d) Membendel berkas untuk diajukan ke BPPAUDNI

Ragional V Mataram, yang terdiri dari:

1) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak

dari Kepala Dinas atau Esselon 3



2) Rekap satuan PAUD yang lolos verifikasi.

3) Kuitansi dari setiap Satuan PAUD

4) Akad kerjasama dari setiap Satuan PAUD.

5) CD atau flashdisk berisi rekap lembaga

pengaju.

6) Berita acara verifikasi penilaian.

f. Menyampaikan keseluruhan berkas dari Kab/Kota

ke BPPAUDNI Ragional V Mataram.

C. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

BPPAUDNI Regional V Mataram melakukan:

1. Penerbitan Surat Keputusan (SK)

2. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

3. Mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar

(SPM)

4. Mengajukan SPM yang dilengkapi daftar lembaga

penerima ke KPPN Mataram.

D. PENANDATANGANAN AKAD KERJASAMA, KUITANSI

DAN SPTJM

1. Kepala Dinas mengajukan seluruh berkas yang

diusulkan dengan melampirkan Surat Pernyataan yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota

atau pejabat eselon III yang ditunjuk dengan



menggunakan format terlampir (lampiran 3).

2. Kuitansi yang sudah ditandatangani di atas materai oleh

Pengelola Lembaga dianggap syah apabila sudah

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau

yang diberi kuasa.

3. Akad Kerjasama yang diajukan oleh Lembaga dan

ditandatangani Pengelola di atas materai Rp. 6.000

dianggap syah dan berlaku bila telah ditandatangani

Pejabat Pembuat Komitmen BPPAUDNI Regional V.

4. Tim Pengelola Pusat atas nama Pejabat Pembuat

Komitmen berhak meneliti ulang berkas yang masuk

untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data.

Apabila data dan berkas tidak lengkap atau tidak sesuai

dengan ketentuan, Pejabat Pembuat Komitmen berhak

untuk menolak pengajuan bantuan tersebut.

E. PENYALURAN DANA BANTUAN

1. Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal (BPPAUDNI Regional V

Mataram mengajukan dana penerima BOP PAUD

sesuai aturan yang berlaku.

2. KPPN Mataram mengirimkan dana sesuai pengajuan

dana ke Bank Penyalur.



3. Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke

rekening Lembaga pengusul.

F. JADWAL PENGAJUAN BANTUAN

Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan

dengan pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada

Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi.



BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

A. PENGELOLAAN DANA BANTUAN

1. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada

ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam

akad kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah

ditetapkan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini, Nonformal dan Informal (BPPAUDNI)

Regional V Mataram.

2. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus

disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai

dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan

uang negara).

3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua),

dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama

(asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan

lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan

pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan PAUD.

4. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan

mengadministrasikan semua bukti pengeluaran

keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan

pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan



Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Bawasda/Bawaska atau pihak berwenang lainnya) dan

disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

Pengelolaan Keuangan

1. Pembelian Barang

a. Kuitansi dan Bukti Pembelian

Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian

berupa:

1) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan

penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.

2) Faktur/Nota Pembelian.

b. Materai dan kuitansi

1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk

pembelian di atas Rp. 1.000.000,-

2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk

pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp

1.000.000,-. Materai tersebut dilintasi tandatangan

dan stempel perusahaan/toko.

3) Pajak pembelian barang menjadi tanggung jawab

pihak penjual.



2. Pembelian Konsumsi

Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau

rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi

sama dengan pembelian barang.

3. Pembayaran Honorarium

a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi

penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh

diwakilkan).

b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Pasal 21

dengan ketentuan.

c. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus

PNS golongan II/d ke atas.

4. Pajak

a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus

non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari

batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang

jumlahnya ditentukan oleh Balai Pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal

(BPPAUDNI Regional V Matram.

b. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri

Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per



tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau

Rp. 1.320.000,- per bulan.

Lembaga berkewajiban untuk:

1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas

Negara

2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut

dalam laporan akhir.

5. Ketentuan lain

a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian

dengan tujuan menghindari pembayaran pajak.

b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik

penggunaan dana dan pembayaran pajak dianggap

belum menggunakan dana dan belum

mempertanggungjawabkan keuangannya.

c. Perubahan Anggaran. Pergeseran pembiayaan yang

berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal

harus memperoleh persetujuan tertulis dari Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal

dan Informal (BPPAUDNI) Regional V Mataram.

d. Lembaga yang karena sesuatu hal mendapatkan dana

double, wajib mengembalikan kembali kelebihan dana

ke Negara.



B. PELAPORAN

1. Waktu

a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan

diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan

pertanggungjawaban keuangan kepada Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal BPPAUDNI Regional V

Mataram.

b. Paling lambat 1 minggu setelah dana masuk pada

rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan

penerimaan dana kepada BPPAUDNI Regional V

Mataram baik secara tertulis maupun melalui media

elektronik (telepon, email, fax).

c. Pengeluaran harus sesuai dengan proposal yang

diajukan.

d. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua),

dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar

pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga

penyelenggara dan lembar kedua disampaikan

bersamaan dengan laporan pelaksanaan program

ke BPPAUDNI Regional V Mataram ditembuskan

kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota..

e. Laporan akhir disampaikan kepada BPPAUDNI

Regional V Mataram ditembuskan kepada Dinas



Pendidikan Kab/Kot selambat-lambatnya Minggu ke

II bulan Desember.

2. Sistematika Laporan

Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan

pertanggungjawaban penggunaan dana secara

keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:

1) Halaman Sampul

Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis

kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan

Akad) dan alamat lengkap lembaga.

2) Pengantar

Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh

penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.

3) Isi Laporan

Lembar isi laporan menggunakan sistematika

sebagai berikut:

3.1 Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang:

kapan dana mulai diterima dan digunakan;

3.2 Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi

uraian realisasi penggunaan dana sesuai

dengan proposal dihadapi selama pelaksanaan

program disertai upaya pemecahan masalah

yang telah dilakukan dengan memperhatikan

faktor penghambat dan faktor pendukung.



Perlu juga diuraikan tentang hasil yang

diperoleh dari upaya pemecahan masalah

tersebut;

3.3 Bagian 3, Menguraikan seluruh komponen-

komponen penggunaan dana sesuai dengan

keadaan riil di lapangan;

3.4 Bagian 4, Penutup. Berisi uraian tentang

kesimpulan, saran dan harapan.

C. MONITORING DAN PENGAWASAN

1. Monitoring

a. Tujuan

Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka

pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap

penggunaan dana BOP oleh Satuan Penerima.

Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi

untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan

menghindarkan dari ketidaktepatan atau

penyelewengan dana.

b. Waktu

Monitoring dapat dilaksanakan:

1) Sebelum dana diturunkan untuk memastikan

ketepatan Satuan calon penerima dana.



2) Setelah dana diturunkan untuk memastikan

akuntabilitas ketepatan penggunaan dana BOP

oleh Satuan PAUD penerima.

c. Pelaksana

1) Monitoring oleh Tim Provinsi

a) Monitoring ditujukan untuk memantau

ketepatan Satuan penerima dan penggunaan

dana BOP oleh Satuan PAUD penerima.

b) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan

Kab/Kota, dan Satuan PAUD penerima dana.

c) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum

dana diluncurkan, selama proses, dan atau

setelah dana diluncurkan.

2) Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota

a) Monitoring ditujukan untuk memantau

kelayakan Satuan PAUD calon penerima dan

penggunaan dana BOP.

b) Responden terdiri dari Satuan PAUD

penerima dana.

c) Monitoring dilaksanakan di awal untuk

penilaian Satuan PAUD, dan setelah dana

diluncurkan untuk memantau penggunaan

dana.



2. Pengawasan

Pengawasan dana BOP meliputi pengawasan melekat,

fungsional, dan masyarakat.

a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan

masing-masing instansi pengelola dana BOP baik di

tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, maupun Satuan

PAUD.

b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai

dengan kewenangannya.

c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh

Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan

kewenangannya.

d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka

transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana

BOP PAUD sebagai masukan jika terdapat indikasi

penyalahgunaan dana BOP.



BAB V

PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi

panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan

dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.

Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan

penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Balai

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan

Informal Regional V Mataram, Jln Gajah Mada No. 173

Jempong Baru Mataram, Telepon/Faksimili 0370-

620870/0370-620871.



Lampiran 1. Contoh Formulir Pengajuan Dana BOP

Kepada Yth. Kepala

BPPAUDNI Regional V Mataram,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Pengelola :................................................................

Jabatan : ...................................................................

Nama Lembaga : ...................................................................

Status Lembaga:...................................................................

Tahun Berdiri : ...................................................................

Alamat : ...................................................................

...................................................................

Mengajukan usulan bantuan operasional penyelenggaraan

PAUD untuk tahun anggaran 2014/2015. Berkenaan dengan

hal tersebut kami menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran

PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui oleh

BPPAUDNI Regional V Mataram tahun 2014.

2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak

Satuan PAUD kami, sesuai dengan Petunjuk Teknis dan

peraturan yang berlaku;



3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai

dengan pengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan

kuitansi sesuai aturan yang berlaku;

4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai

aturan yang berlaku;

5. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana

keseluruhan paling lambat 3 bulan sejak uang diterima.

Demikian pengajuan sekaligus pernyataan ini dibuat dan

ditandatangani di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah,

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

Stempel Satuan

..............................................



Lampiran 2: Formulir Data Satuan PAUD

A. Identitas Satuan

Nama Satuan PAUD : .............................

Alamat Lengkap : .............................

Tahun Berdiri Satuan PAUD : .............................

Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS*

(coret yang tidak perlu)

Nama Pengelola : .............................

B. Program Layanan:

1. Data Anak:

Jumlah : ............. anak

2. Layanan Program : ...... x dalam seminggu @ .........

jam

3. Rencana Penggunaan dana:

No Rencana Penggunaan RP

1.

2.

3.

4.

Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi

Bantuan biaya Penyelenggaraan Proses

Pembelajaran

Bantuan untuk bahan habis pakai, buku-buku

acuan untuk pendidik, buku bacaan anak,

atau ATK

Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-

..............

..............

..............



No Rencana Penggunaan RP

5.

obatan ringan, kotak P3K, transport petugas

kesehatan

Transport pendidik untuk mendukung

pertemuan di Gugus PAUD

..............

..............

Jumlah ..............

C. Data Administrasi

1. Rekening Satuan

a. Nama Satuan sesuai yang tercantum dalam

rekening

…................................................................................

b. Alamat Satuan sesuai rekening

…................................................................................

c. Nomor Rekening Bank

…................................................................................

d. Nama Bank

…................................................................................

2. NPWP

a. Nama Wajib pajak

…................................................................................

b. Nomor NPWP

…................................................................................



D. Lampiran:

1. Foto copy Rekening Bank atas nama Satuan

2. NPWP Satuan

.................,..........2014

Pengelola PAUD,

...................................

(stempel satuan)



Lampiran 3. Contoh Surat Pernyataan Dinas Pendidikan

Kab/Kota

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ……............................................................

NIP : ……............................................................

Jabatan : …….................................................................

Alamat : …….................................................................

bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan

anak usia dini melalui dana bantuan operasional

penyelenggaraan PAUD, dengan ini menyatakan:

1. Bertanggung jawab atas Data Satuan PAUD yang

tercantum dalam Rekap Pengajuan adalah benar adanya

dan dapat dibuktikan keberadaannya.

2. Bersedia untuk membina dan mengawasi penggunaan

dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

3. Bersedia untuk mengkoordinir penyampaian laporan

penggunaan dana sesuai dengan ketentuan.



Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas

bermaterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa

adanya paksaan dari pihak manapun.

........,........................2014

.........................................

Materai Rp. 6.000,-

........................................

NIP:................................



Lampiran 4:

REKAPITULASI DATA SATUAN

CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2014

Kabupaten/Kota: ........................................

Provinsi : ........................................

No. Nama

Satuan

Alam

at

Nama

Pengelola

Nomor

Rekeni

ng

Nama

Bank

NP

WP

Jml

Anak

Jml

Dana

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Dst

............, ................2014

Mengetahui Kadin Dik Penanggungjawab PAUD

Kab/Kota,

.................................. ...................................

NIP: .............................. NIP:.............................



Lampiran 5: Contoh Kuitansi

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

BPPAUDNI Regional V Mataram

Uang Sebesar : Rp ……....................................................

Terbilang : (..................................................................)

Untuk Pembayaran :Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan-PAUD (TK, KB, TPA,

SPS) dalam rangka Bantuan Biaya

Operasional Penyelenggaraan PAUD

Tahun Anggaran 2014

Jumlah anak : .................

Mataram 2014

Mengetahui

Pejabat Pembuat Komitmen Yang Menerima,

Materai Rp. 6.000 Materai Rp. 6.000

Stempel Satuan

NIP: ......................... (Catatan : dibuat rangkap 3, lembar lainnya tak bermaterai)



Lampiran 6: Contoh Berita Acara Verifikasi

CONTOH BERITA ACARA

VERIFIKASI SATUAN PENERIMA DANA BANTUAN

OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : ...........................

Tanggal : ...........................

Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........

bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan

rapat Verifikasi Satuan Penerima Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD.

Verifikasi dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku

Ketua Tim Verifikasi yang ditunjuk berdasarkan

SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan

beranggotakan .............. orang.

Acara Verifikasi mencakup:

1. Menelaah kelengkapan berkas

2. Menelaah kesesuaian data dalam berkas

3. Penetapan nama Satuan yang diusulkan untuk dapat

menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan

PAUD.



Berdasarkan hasil penelaahan administrasi maka seluruh Tim

Verifikasi menyepakati bahwa Satuan-Satuan yang tercantum

dalam Daftar Rekapitulasi Satuan Penerima Bantuan Dana

BOP PAUD memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Selanjutnya Berita Acara Verifikasi dan berkas-berkas lainnya

akan diserahkan ke BPPAUDNI Regional V Mataram sebagai

pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh

seluruh Tim Verifikasi untuk selanjutnya dapat digunakan

sebagaimana mestinya.

……….., …................

Tim Verifikasi

1. ................................ .................( Ketua)

2. ................................ ..................(Anggota)

3. ................................ ..................( Anggota )



Lampiran 7: Contoh Akad Kerjasama

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI,


REGIONAL V Jalan Gajah Mada No. 173 Jepong Baru-Mataram

Telp./Fax. (0370) 620870/(0370) 620871 Kode Pos 83116 Mataram

AKAD KERJASAMA NOMOR: …/B12/AKAD/BOP./2014

ANTARA: BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,

NONFORMAL DAN INFORMAL BPPAUDNI REGIONAL V

DENGAN LEMBAGA PAUD......................................................

DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Suharman, SH. Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal Dan Informal BP-PAUDNI Regional V MataraM Alamat : Jln. Gajah Mada No. 173 Jempong Baru Mataram

NTB Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama : …………………. Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. Alamat : …………………. No. Rekening : (nama Bank dan nomor rekening)…………………. NPWP : …………………. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.



Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1

Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan

PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi …...

2) Mengadministrasikan penggunaan dana Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan jenis penggunaanya.

3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan

4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani.

Pasal 2

Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD khususnya untuk menyelenggarakan program ………………… sebesar Rp. ……………..,- […………… rupiah untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.

Pasal 3 Sifat Dana Bantuan

Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Khusus

Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui.



Pasal 5 Pakta Integritas

Proses pemilihan dan penetapan pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN.

Pasal 6

Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 6 Sanksi

Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.

Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan

1) Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

2) Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.

3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.

Pasal 8

Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah.



Pasal 9 Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pihak Kedua Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen, 6000 6000

.................... NIP:



Lampiran 8: Contoh Laporan Penggunaan Dana

KOP Satuan (Logo, Nama Satuan, Alamat Lengkap)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

TAHUN 2014

1. Halaman Sampul

Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis

kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad)

dan alamat lengkap lembaga.

2. Pengantar

Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh

penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.

3. Isi Laporan

Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan

dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan

sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang

terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan

jadwal pelaksanaan kegiatan

Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi

dari rencana yang tercantum dalam proposal.



Bagian 3, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh

komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan

keadaan riil di lapangan

Bagian 4, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan,

saran dan harapan

...........................,...........2014

Pengelola Program, Bendaharawan,

(Stempel Satuan)

........................................ .................................

i

Dicetak oleh:

Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini,

Nonformal dan Informal

(BPPAUDNI) Regional V

Tahun 2014

www.bppnfi-reg7.org

Documents

Juknis Bop Paud