Hubungan Internasional

HUBUNGAN INTERNASIONAL

Presentasi PkN Kelompok 3

KELOMPOK 3

Antonius Satria Adinugraha 4

Elvis Rusniawan 8

Ignatius Fabian 11

Ignatius Yordan 12

Joshua Latumahina 16

Presentasi PkN Kelompok 3

Pengertian Hubungan Internasional

Aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional Negara Organisasi Internasional Organisasi Non-Pemerintah

Organisasi Sub-Pemerintah (birokrasi, pemerintah domestik, individu)

Studi Interaksi

Pentingnya Hubungan Internasional

Asal kekuasaan Sumber Daya Alam (SDA) Sosio-psikologis Kapasitas industri

Kesiapsiagaan militer

Power and Security

Ancaman: militer, ekonomi, politik, ekologi Barry Buzan: 5 ancaman keamanan

(isu global) Ancaman militer Ancaman politik Ancaman sosial

Ancaman ekonomi Ancaman ekologis

Sarana Hubungan Internasional

Diplomasi Negosiasi Lobby

DiplomasiDiplomasi

Proses interaksi

Pelaku politik internasional dan instrument

Mencapai tujuan politik luar negeri suatu Negara

NegosiasiNegosiasi

Upaya mengatasi masalah tanpa pihak ketiga

Perjanjian bilateral = talkPerjanjian multilateral = diplomatic conferenceSecara tidak resmi = corridor talk

Lobby Lobby

Kegiatan politik

Mempengaruhi negara tertentu (tujuan / pandangan suatu Negara tersampaikan)

Tujuan Kelancaran kerjasama internasional

Makna Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional: Ikatan hukum yang terjadi

berdasarkan kata sepakat Antar negara sebagai anggota

organisasi bangsa-bangsa Dengan tujuan melaksanakan

hukum tertentu yang mempunya akibat hukum tertentu

Perjanjian internasional: Negara tergabung organisasi Bersedia berikatan hukum Sepakat melakukan sesuatu Bersedia menanggung akibat

hukum

Makna Perjanjian Internasional

Subjek hukum internasional:

Negara negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa

Suatu perjanjian internasional akan membuat hukum yaitu sumber hukum antar negara yang mengikat: Pada dasarnya mengikat negara

yang meakukan perjanjian Namun berkembang juga menjadi

pentng bagi negara yang tak mengikatkan diri, sebagai bagian dalam pergaulan hukum intenasional

Istilah-istilah Perjanjian Internasional

Konvensi/Convention Persetujuan formal Multilateral Tak berurusan dengan kebijakan

tingkat tinggi (high policy) Dilegalisasi wakil berkuasa

penuh(plaeniptentiones)

Traktat/Treaty Perjanjian paling formal Antar 2 negara atau lebih Bidang ekonomi-politik

Protokol/Protocol Persetujuan tak resmi Tidak oleh kepala negara Mengatur masalah tambahan


perikatan(arrangment);

-transaksi sementara

-tak seformal traktat dan konvensi

Persetujuan/Agreement Perjanjian teknis atau

administratif Tak diratifikasi Tak seformal konvensi dan taktat

proses verbal:

-catatan permufakatan

-ringkasan

-kesimpulan konfrensi diplomatik

-tak diratifikasi


perikatan(arrangment);

-transaksi sementara

-tak seformal traktat dan konvensi

Persetujuan/Agreement Perjanjian teknis atau

administratif Tak diratifikasi Tak seformal konvensi dan taktat

proses verbal:

-catatan permufakatan

-ringkasan

-kesimpulan konfrensi diplomatik

-tak diratifikasi


deklaras(declaration):

-sebagai traktat:menerangkan judul batang tubuh traktat

-sebagai dokumen tak resmi:lampiran traktat

piagam(statute):

-himpunan peraturan

-ditetapkan pesetujuan internasional

-mengena pekerjaan/kesatuan terntentu

-alat tambahan pelaksanaan suatu konvensi

-piagam kebebasan transit

Ketentuan penutup(final act):

-ringkasan konvensi

modus vivendi:

-dokumen untuk persetujuan inenasional yang sementara

-tak perlu ratifikasi sampai berhasil diwujudkan lebih permanen


ketentuan umum(general act):

-traktat resmi maupun tak resmi

pertukaran nota;

-metode tak resmi

-dilakukan wakil militer

-multilateral

-akibat:timbul kewajian antar yang terkait

charter:

-Pendirian badan administratif

pakta:

-persetujuan lebih khusus

-butuh ratifikasi

Covenant:

-anggaran dasar LBB

Tahap Perjanjian Internasional

Dalam pembuatan perjanjian internasional, negara-negara berpedoman pada Konvesi Wina 1969

Tahapannya:A) Perundingan (Negotiation)- Perjanjian tahap pertama - Didahului penjajakan/ pembicaraan bila belum ada perjanjian sebelumnya- Diwakili pejabat bersurat kuasa penuh- Diwakili kepala negara,kepala pemerintahan,atau menteri luar negeri,dubesB)penanatanganan(signature):- Pada perjanjian bilateral:oleh menlu/kepala pemerintahan- Pada perjanjian multilateral:sah jika 2/3 peserta hadir beri suara- Masih perlu diratifikasi tiap negara

Tahap Perjanjian Internasional

Pengesahan(ratification):- Penguatan atas perjanjian sementara- Melembaga dalam perjanjian internasionak- Meberi keyakinan:wakil yang bertanatangan tak melakukan hal bertentangan- Dapat dibedakan menjadi: *) Oleh badan eksekutif:oleh rja absolut/pemerintah otoriter *) Oleh badan legislatif:jarang digunakan *) Campuran(DPR dan pemerintah): + Paling banyak dipakai + Legislatif dan eksekutif menentukan ratifikasi bersama

Perjanjian internasional berlaku saat:1) Sesuai waktu dalam naskah perjanjian2) Peserta terikat dalam perjanjian bila tak tertera waktu dalam perjanjian

PENGIKATAN DIRI pada PERJANJIAN INTERNASIONAL - Menteri meberi pertimbangan

politis dan mengambil langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian

- Konsultasi dengan DPR - Pemerintah RI mengikat pada

perjanjian internasional lewat: 1)Penandatanganan 2)Pengesahan 3)Nota diplomatik 4)Cara lain yang disepakati

Pembuatan Perjanjian Internasional

* Koordinasi dengan menteri

* Tahap persiapan Pedoman delegasi RI

-Latar belakang-Analisis masalah-Posisi Indonesia

* Penandatanganan -> persetujuan ->wakil pemerintah R.I. -> Surat kuasa

* Persyaratan dan atau pernyataan

* Penjajakan

* Perundingan

* Perumusan naskah

* Penerimaan

Pengesahan Perjanjian Internasional

Pengesahan dilakukan apabila berkenaan dengan:

*Masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara

* Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara

* Kedaulatan atau hak berdaulat negara

* Hak asasi manusia dan lingkungan hidup

* Pembentukan kaidah hukum baru

* Pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri

Pengesahan selain masalah ini dilakukan dengan keputusan presiden.

Lembaga pemrakarsa terdiri atas lembaga negara dan pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen. Mereka mengkoordinasikan pembahasan rancangan dan atau materi permasalahan bersama dengan pihak-pihak terkait.

Pemberlakuan Perjanjian Internasional

Suatu perjanjian internasional mulai berlakud an mengikat para pihak setelah memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas ketentuan suatu perjanjian berdasarkan kesepatan antarpihak.

Perubahan bersifat teknis-administratif, dilakukan melalui prosedur sederhana.

Penyimpanan Perjanjian Internasional

Naskah asli dipegang dan disimpan oleh menteri yang bertanggung jawab atas naskah asli tersebut.

Perubahan bersifat teknis-administratif, dilakukan melalui prosedur sederhana.

Pengakhiran Perjanjian Internasional

Perjanjian berakhir apabila terdapat kesepakatan para pihal melalui prosedur yang ditetapkan.

Perjanjian yang berakhir sebelum waktunya tidak memp[engaruhi penyelesaian setiap pengaturan. Namun, perjanjian tidak berakhir karena suksesi negara, melainkan tetap berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.

Perwakilan Diplomatik

Hubungan Diplomatik

Unsur : Hubungan antarbangsa Pertukaran misi Status pejabat Hak ekstrateritorial

Perwakilan Diplomatik Makna : Perwakilan resmi antar

negara

Tingkatan Ambassador – Duta Besar Berkuasa

Penuh Gerzant – Duta Menteri Residen Charge de affair – Kuasa Usaha Atase-atase : atase pertahanan dan

atase teknis

Perwakilan Konsuler

Konsul Jenderal

Konsul dan Wakil Konsul

Agen Konsul

Perwakilan konsuler Konsul Jenderal

Membawahi konsul dan ditempatkan di ibukota

Konsul dan Wakil Konsul

Mengepalai satu kekonsulan terkadang diperbantukan pada konsul jenderal

Agen Konsul

Diangkat oleh konsul jenderal yang bertugas mengurus hal-hal yang sifatnya terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan

Perwakilan Diplomatik

Fungsi Wakil negara asal Pelindung kepentingan negara

asal Melakukan perundingan Pengamat situasi kondisi di

negara penerima Menjalin persahabatan

Hak Istimewa

Hak imunitas

Hak ekstratorial

Documents

Hubungan Internasional