CATATAN SIPIL PENDUDUK

A. Sejarah Catatan SipilDefinisi Catatan Sipil dari beberapa ahli

1. Catatan Sipil menurut H.F.A. Vollmar adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa, yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang seperti kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian (1989: 37).

2. Sedangkan menurut Lie Oen Hock , Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan yang selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya serta memberikan kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian (1961: 1).

Menurut sejarah, lembaga catatan sipil di Indonesia, merupakan peninggalan dari Pemerintah Penjajah Belanda yang dikenal dengan nama ” Burgerlijke Stana ” atau yang dikenal dengan singkatan singkatan B.S. yang berarti ” Suatu lembaga yang ditugasi untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa penting bagi para warga negara seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian”

Sejak Indonesia Merdeka belum pernah mengalami peninjauan kembali untuk diubah/disesuaikan dengan perkembangan hukum didalam masyarakat. Peraturan Perundangan mengenai catatan sipil pada zaman Hindia Belanda masih bersifat pluralistis, sehingga membagi penduduk menjadi 3 (tiga) golongan besar meliputi : golongan Eropa, Indonesia asli, dan golongan Timur asing. Sedangkan golongan Timur Asing itu sendiri dibedakan menjadi Timur Asing Cina dan bukan Cina. Pasal 163 jo. Pasal 131 Indische staatblad rejeling merupakan dasar hukum dari pada aneka ragamnya Peraturan-Peraturan catatan sipil yang berlaku di Indonesia.

Peraturan-peraturan yang berlaku bagi ke-3 golongan tersebut adalah :

1. Ortodonansi catatan sipil golongan Eropa (Staatblad 1849-25)

2. Ortodonansi catatan sipil perkawinan campuran (Staatblat 1904-130jo. Staatblad 1919-279)

3. Ortodonansi catatan sipil untuk golongan Tionghoa (Staatdlad 1917-130jo.Staatblat 1919-81)

4. Ortodonansi catatan sipil golongan Indonesia asli di Jawa dan Madura (Staatblad 1920-751 jo.1927-564)

5. Ortodonansi catatan sipil golongan Kristen Indonesia (Staatblad 1933-75 jo 1927)

Instruksi Presidium kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut ditegaskan bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk.

Peraturan Catatan Sipil berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai ke Kabupaten/Kota di Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 pasal 1 menyebutkan bahwa Menteri dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaraan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Fungsi Catatan Sipil

Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1983 pasal 5 menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan catatan sipil sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II , kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

1. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta kelahiran;2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;3. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;5. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Kematian;6. Pencatatan dan penerbitan kutipan Akta Pergantian Nama;7. Penyimpanan dan pemeliharaan arsip dan register akta Kelahiran , Akta Kematian ,

Akta Perkawinan , Akta Perceraian , Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;8. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan

dan kewarganegaraan.

Belum adanya Undang-Undang yang mengatur tentang catatan sipil di Indonesia setelah era kemerdekaan maka yang dijadikan sebagai pedoman adalah beberapa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Surat Edaran serta Surat Keputusan dari Instansi terkait.

Oleh karena Negara Indonesia adalah Negara hukum maka kedudukan hukum dari suatu peristiwa pada setiap warga negaranya harus jelas dan pasti. Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami peristiwa –peristiwa penting antara lain : Peristiwa kelahiran, peristiwa perkawinan, peristiwa kematian, peristiwa pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa pengangkatan anak. Hal ini penting artinya karena peristiwa tersebut akan membawa akibat hukum bagi kehidupan orang yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang berwenang dan

bertugas untuk memberikan kepastian serta membuat catatan selengkap-lengkapnya atas peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga, kemudian membukunya secara terbuka untuk umum, menempatkan kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan dapat mengetahui dan memperoleh bukti serta kepastian tentang peristiwa kelahiran,kamatian, perkawinan,perceraian,pengakuan dan pengesahan anak dan pengangkatan anak. Pengeluaran akta oleh catatan sipil ini, pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkrit, individual, formal dan final.

Mencermati akan penyelenggaraan catatan sipil peninggalan penjajah Belanda adalah menempatkan perbedaan penduduk berdasarkan etnis,ras dan agama yang selama ini dijadikan rujukan dalam pencatatan akta kelahiran, akta perkawinan dan akta kematian. Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, salah satu tujuan adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk.

C. Macam-Macam dan Kegunaan Akta Catatan SipilBerdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, maka terdapat berbagai macam akta Catatan Sipil, yaitu:a. Akta kelahiran

1. Identitas anak

2. Administrasi kependudukan : KTP , KK,

3. Untuk keperluan  sekolah

4. Untuk Pendaftaran pernikahan  di KUA

5. Mendaftar pekerjaan

6. Persyaratan pembuatan paspor

7. Untuk mengurus hak ahli waris

8. Mengurus asuransi

9. Mengurus tunjangan keluarga

10. Mengurus hak dana pensiun

11. Untuk melaksanakan ibadah haji

b. Akta perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UUP: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya Pasal 2 PP 9/75 : bagi orang Islam: pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk di KUA. .1. Sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan perkawinan yang sah

menurut perundang undangan;2. Untuk mengurusan Akta Kelahiran;3. Untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan;4. Untuk mengurus Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;5. Untuk menentukan status ahli waris dan lain – lain.

c. Akta perceraian. Pasal 34 (2) PP 9/1975: Perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftaran perceraian pada KCS.

1. Sebagai alat bukti yang sah, bahwa yang bersangkutan telah melangsungkan perceraian;2. Sebagai persyaratan untuk melakukan suatu perkawinan lagi;3. Untuk mengurus hak – hak yang timbul sebagai akibat adanya perceraian;

d. Akta pengakuan/pengesahan anak1. Untuk menentukan status si anak dalam Perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua

orang tua;2. Untuk menentukan hak dan kewajiban sebagai Ahli Waris yang sah;3. Untuk mengurus SBKRI, yang mengikuti status kewarganegaraan Bapaknya.

e. Akta kematian: untuk mengurus warisan, pensiun.

1. Sebagai alat bukti yang sah, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia;

2. Sebagai alat bukti ketidak hadiran YBS. Dalam Perkawinan anak –anaknya di

Dinas Catatan Sipil;

3. Sebagai alat mengurus hal – hal yang berkenaan dengan warisan yang di

tinggalkan oleh yang bersangkutan;

f. Akta pergantian nama.g. Pencatatan pengangkatan anak. Setelah ada keputusan pengadilan.

Kegunaan dari akta Catatan Sipil secara garis besar adalah:a. Akta Catatan sipil merupakan alat bukti sempurna dalam menentukan kedudukan

hukum seseorang.b. Akta Catatan Sipil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian

sempurna di depan hakim/pengadilan. Akta Catatan Sipil merupakan akta autentik yang mengandung kebenaran murni, mempunyai kekuatan dan kepastian hukum, tidak dapat dikatakan palsu sebelum dinyatakan oleh Pengadilan dengan ketetapan atau keputusannya dan tidak dapat diralat atau dibatalkan atau diperbaharui selain atas ijin Pengadilan serta mempunyai kekuatan mengikat.

Syarat-Syarat Mengurus Akta Kelahiran:

Fotokopi Akte Pernikahan (bagi orangtua yang sudah bercerai dengan menggunakan akta

cerai). Catatan: jika tidak bisa memberikan surat akta nikah atau itsbath nikah maka anak

merupakan anak ibu.

Untuk anak tidak diketahui asal usulnya persyaratan pembuatan akta harus dilengkapi

dengan surat keterangan dari kepolisian (menjelaskan asal usul anak) dan dokter

(menjelaskan perkiraan usia anak).

Photo Copy Kartu Keluarga

Photo Copy KTP  Ibu  dan Ayah, jika usia di atas 17 tahun menggunakan KTP sendiri

Photo Copy KTP Saksi pencatatan  pelapor  kelahiran

Surat Keterangan Lahir  dari Desa /Kelurahan, dokter, bidan, rumah sakit yang disahkan di

desa/kelurahan

Mengisi formulir pelaporan permohonan kelahiran

Langkah-Langkah dalam Melengkapi Persyaratan:

Akta pernikahan

Bagi yang telah mempunyai akta pernikahan cukup dengan memfotokopi. Bagi yang belum

punya akta pernikahan mengajukan permohonan itsbath nikah ke Pengadilan Agama 

(Muslim) dan ke Pengadilan Negeri (non muslim)

Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak diakui oleh hukum (tidak memiliki akta

nikah/itsbath nikah), maka di dalam akta kelahiran hanya tercantum nama ibu dari anak

tersebut.

Bagi anak temuan yang tidak diketahui orangtuanya maka nama orang tua tidak

dicantumkan.

Pengurusan selesai dalam jangka waktu2 hari, apabila tidak mengurus akta kelahiran dalam jangka waktu 60 hari maka dikenakan denda sebesar satu juta rupiah.