Disusun Oleh:Liya PurwaningtiyasA220100073

SISTEM PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2013

Standar KomptensiMemahami Prinsip dasar ilmu sejarah

Kompetensi Dasar1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarahIndikator 1. Menjelaskan pengertian pemerintahan 2. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara3. Menjelaskan sistem prinsip-prinsip dasar penelitian

sejarah

Tujuan 1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan

pengertian sejarah2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat

sejara sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi

kegunaan edukatif sejarah dalam keidupan social masyarakat

PETA KONSEPSistem pemerintahan diberbagai negara

pemerintahan Kekuasaan negara

Bentukbentuk pemerintahan

Menurut teori klasik Menurut teori modern

Untuk Tercapainya prinsip dasar ilmu sejarah

SISTEM PEMERINTAHAN

Pengertian SistemMenurut KUBI, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan

yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan.

Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud

Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah

Pemerintah dalam arti luas, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif.Pemerintah dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wapres dan kabinet.

Pemerintahan, dalam pandangan Offe merupakan hasil tindakan administratif dalam berbagai bidang. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing

Sistem PemerintahanSistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya

komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam:1. Sistem Pemerintahan Presidensial, kepala eksekutif dipilih

tersendiri di laur parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Presiden berlaku sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

2. Sistem Pemerintahan Parlementer, kepala pemerintahan (Kepala Menteri) memimpin suatu dewan menteri (kabinet) yang anggotanya berasal dari parlemen.

3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial yang menggabungkan kedua sistem diatas, presiden yang dipilih oleh rakyat menjalankan pemerintahan bersama-sama dengan perdana menteri.

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER

Dalam sistem ini, eksekutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yang dibentuk merupakan cerminan keluatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepala pemerintahan diduduki dua figur berbeda. Hal ini menutup kemungkinan terpusatnya kekuasaan eksekutif di satu tangan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sementara jabatan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja

Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Parlementer1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas da

sar kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin

pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet

3. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (P

residen atau raja/ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen.

Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain : Perancis, Inggris dan India.

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Dalam pemerintahan presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui suatu badan pemilihan. Presiden yang bertindak sebagai eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu yang pasti. Legislatif dengan suara terbanyak tidak dapat menjatuhkan presiden dan menteri-menterinya jika terjadi ketidak percayaan. Apabila terjadi perselisihan antara badan eksekutif dan legislatif, maka yang memutuskannya adalah badan yudikatif. Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika terbukti melanggar konstitusi.Dalam sistem presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan bersenjata.

Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Presidensiil1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kebinetnya yang kese

muanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.

3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.

4. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif

Contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat dan Pakistan

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN

SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIALKelebihan Stabilitas pemerintahan terjamin Program pemerintah jelas jangka waktunya dan dapat dilaksanakan ses

uai rencana Penyalahgunaan control oleh parlemen dapat dihindari, karena pemeri

ntahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Kelemahan Pemerintah cenderung otoriter, karena kekuasaan pemerintah besar Kontrol terhadap pemerintah kurang Pemerintah yang tidak disukai oleh rakyat tidak bisa diberhentikan seti

ap saat sehingga tetap menunggu masa jabatan selesai

KELEMAHAN DAN KELEBIHAN

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERKelebihan Kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan secara terus menerus Setiap program pemerintah mencerminkan kehendak aspirasi mayorita

s rakyat Relatif lebih demokratis

Kelemahan Pemerintahan tidak stabil akibat pemerintah bisa jatuh setiap saat Program pembangunan tidak mesti dapat dilaksanakan sesuai dengan

program, karena pemerintah setiap saat bisa berhenti di tengah jalan Kontrol oleh parlemen kadang-kadang cenderung tidak konstruktif, yait

u kontrol yang tidak membangun tetapi untuk menjatuhkan pemerintah

BENTUK PEMERINTAHAN

TEORI KLASIK TENTANG BENTUK PEMERINTAHANBentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Ari

toteles, dan Polybios.1. Menurut Plato, bentuk pemerintahan terbagi menjadi lima yaitu:a. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawa

n yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilanb. Temokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang

ingin mencapai kehormatan dan kemasyuranc. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawand. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelatae. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang tiran (sewenan

g-wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbagi menjadi enam yaitu:a. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk ke

pentingan umumb. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepenti

ngan pribadi

c. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan umum

d. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya

e. Politelia, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum

f. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang

3. Menurut Polybios, bentuk pemerintahan terbagi menjadi beberapa macam yaitu:

a. Monarki, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan rakyat, tetapi seiring perkembangan waktu raja bertindak sewenang-wenang sehingga bergeser menjadi Tirani

b. Pemerintahan Tirani menimbulkan kaum bangsawan bersatu untuk melawan, sehingga pemerintahan Tirani berubah menjadi Aristokrasi yang berpihak pada kepentingan umum, kemudian berubah menjadi Oligarki demi kepentingan golongan

c. Pemerintahan Oligarki yang tidak ada keadilan, mengakibatkan rakyat memberontak kemudian bergeser menjadi Demokrasi. Karena banyaknya kekacauan pemerintahan kembali dipegang oleh satu orang Monarki.

MENURUT LEON DUGUIT1. Bentuk Pemerintahan Monarkia. Monarki Absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuas

aannya tidak terbatas.b. Monarki Konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang

kekuasaannya tidak lagi mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi2. Bentuk Pemerintahan Republika. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa batasb. Republik Konstitusional, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat

PEMERINTAHAN YANG BAIK

PENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIKMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan y

ang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

ORIENTASI PEMERINTAHAN YANG BAIK1. Orientasi ideal negara diarahkan pada pencapaian tujuan nasional2. Orientasi mengacu demokratisasi dalam kehidupan bernegara dalam el

emen-elemen konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas.3. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal

CIRI PEMERINTAHAN YANG BAIKAkuntabilitas, Profesionalitas, Transparan, Pelayanan Prima, Demokrasi, Ef

isiensi, Efektifitas, Supremasi hukum, dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Partisipasi2. Penegakan Hukum3. Transparan4. Daya Tanggap5. Berorientasi Konsensus6. Berkeadilan7. Efektifitas dan Efisiensi8. Akuntabilitas9. Bervisi Strategis10. Kesaling terkaitan

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Asas Kepastian Hukum2. Asas Tertib

Penyelenggaraan Negara3. Asas Kepentingan Umum4. Asas Keterbukaan5. Asas Proporsionalitas6. Asas Profesionalitas7. Asas Akuntabilitas

PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SATU NEGARA TERHADAP NEGARA-NEGARA LAINSecara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suat

u negara dapat diuraikan antara lain :1. Faktor Sejaraha. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain ber

dasarkan perjanjian.b. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh negara lain ta

npa reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa didirikan negara-negara di daerah tersebut.

c. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara tersebut.

Contoh negara merdeka baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan negara lain sehingga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang digunakan.Negara

Induk Negara Merdeka Baru Sistem Pemerintah

Spanyol Argentina, Bolvia, Chili, Ekuador, dan Guatemala Presidensial

InggrisAfrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru dan India

Parlementer

2. Faktor ideologiIdeologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara mengatur masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan.

a. Ideologi FasismeFasis berasal dari kata fascio artinya kelompok.Kontrol pemerintahan terpusat dan tidak mengenal oposisi

b. Ideologi LiberalismeLiberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-luasnya.Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya.

c. Ideologi KomunismeGagasan dasar komunisme ialah bahwa manusia merupakan kelas melawa

n. Negara Komunis hanya mengenal satu partai tunggal dan bersifat totaliter.

Contoh negara yang terpengaruh oleh persebaran ideologi, antara lainNegara Induk Negara dalam Hubungan Ideologi

Sistem Pemeirntahan

Amarika Serikat (Liberal)

Inggris, Italia, Kanada, Jerman, dll

Presidensial atau parlementer dengan lebih satu partai

PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAa. Sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan

sejak awal disyahkan, UUD 1945 telah menyebut bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Tetapi pada masa awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Pada masa itu berlaku UUDS 1950, namun pelaksanaan liberal menurut UUDS 1950situasi politik tidak ada kestabilan sama sekali, maka dari itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut:

1. Pembubaran Badan Konstituante2. Diberlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 19503. Dibentuk MPRS dan DPASb. Setelah dekrit oleh presiden membawa babak baru sistem pemerintaha

n RI menjadi demokrasi terpimpin (orde lama). Pada masa ini sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensial. Namun terjadi penyelewengan pada masa ini puncaknya tanggal 30 September 1965 terjadi pembrotakan PKI. Kondisi ini mengakibatkan demo dikalangan mahasiswa dan pelajar yang menuntut perbaikan keadaan negara. Tuntutan ini dikenal dengan sebutan Tri Tura. Yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bubarkan PKI2. Turunkan harga3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKIKeadaan ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar

yang isinya memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

3. Dengan dikeluarkannya Supersemar, maka menjadi landasan baru munculnya era pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan orde baru. Soeharto disahkan menjadi presiden tahun 1967. Penafsiran Soeharto terhadap sistem presidensiil membuat kekuasaannya semakin kuat sehingga bertahan 32 tahun. Pada era ini posisi ekskutif lebih kuat dibanding dengan legislatif. Alat-alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak kekuasaan Soeharto. Aksi rakyat untuk menekan Soeharto akhirnya berhasil menurunkannya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998.

4. Perkembangan selanjutnya menunjukkan terdapat keinginan yang kuat dari WNI untuk melakukan perubahan konstitusi agar kekuasaan yang digenggam oleh pejabat dapat dikontrol. Maka MPR melakukan amandemen UUD 1945 yang terbukti banyak membawa perubahan mendasar terhadap sistem politik, penegakan hukum dan perlindungan HAM.

STRUKTUR KETATANEGARAAN

Struktur Ketatanegaraan RI sebelum Amandemen

Struktur Ketatanegaraan RI sesudah Amandemen

KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN RI

Kelebihan KelemahanAdanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara

Masih ada oknum penegak hukum yang belum bekerja secara professional

MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD

MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, merupakan lembaga yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi rezim yang berkuasa pada saat itu.

Jabatan Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dan DPR bekerjasama dalam pembuatan UU.

Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan otoriter.

Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden.

Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.

QUESTION … ?1. Sistem adalah sekelompok bagian-bagi

an yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud, merupakan pengertian sistem menurut …

a. KUBIb. Sumantric. Prajudid. W.J.S. Poerwadarminta2. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersa

ma antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing, merupakan pengertian dari …

a. Sistemb. Pemerintahc. Pemerintahand. Sistem pemerintahan3. Secara umum sistem pemerintahan dib

agi menjadi 3 macam, kecuali …a. Sistem pemerintahan parlementerb. Sistem pemerintahan presidensiilc. Sistem pemerintahan semipresidensiald. Sistem pemerintahan monarki

4. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Merupakan ciri dari sistem pemerintahan …

a. Presidensillb. Parlemnterc. Monarkid. Semipresidensial5. Dibawah ini contoh negara yang

menerapkan sistem pemerintahan parlementer …

a. Amerika Serikatb. Pakistan c. Indiad. Indonesia6. Bentuk pemerintahan yang dipegang

oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan, merupakan pengertian dari …

a. Demokrasib. Tiranic. Aristokrasid. Oligarki

7. Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan terbagi menjadi dua macam, yaitu …

a. Parlementer dan Presidensialb. Monarki dan Republikc. Oligarki dan Demokrasid. Monarki dan Demokrasi8. Menjaga keamanan dan ketertiban,

menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya, merupakan tujuan dari …

a. Ideologi Fasisb. Ideologi Komunisc. Ideologi Kapitalisd. Ideologi Liberalis9. Dibawah ini adalah isi dari Tri Tura,

kecuali …a. Bubarkan PKIb. Pembubaran Badan Kontituantec. Turunkan hargad. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI

10. Presiden soeharto disahkan menjadi presiden pada tahun …

a. 1965b. 1966c. 1967d. 1998

11. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti sempit dan dalam arti luas! (slide 3)

12. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahan parlementer dan presidensial! (slide 4)

13. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer! (slide 9, 10)

14. Sebut dan jelaskan bentuk pemerintahan menurut Plato! (slide 11)

15. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan di Indonesia! (slide 21)

Daftar Pustaka

Budiardjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia.

Budiman, Ariwf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Idiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta.: Erlangga.