BAB II

PEMBAHASAN

Definisi akuntansi menurut The Committee on Technology of The

American Institute of Accountants (AICPA) tahun 1941 yang dikutip oleh Indra

Bastian (2001:117) adalah sebagai berikut :

“Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi dan mengumpulkan dalam sebuah cara yang signifikan dan dalam suatu moneter, transaksi dan kejadian yang dalam bagian terkecil dari karakter dan mengartikan hasilnya”.

Definisi akuntansi yang banyak diterima saat ini adalah definisi yang

diberikan oleh AICPA, termuat dalam Statement of The Accounting Principles

Board No. 4 (APB No. 4) yang dikutip oleh Indra Bastian (2001:117) menyatakan

bahwa :

“Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk menjelaskan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dalam suatu entitas (kesatuan) usaha yang diharapkan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara berbagai alternatif tindakan”.

Dengan demikian akuntansi bukan hanya merupakan pembukuan pencatatan

transaksi semata, melainkan sebagai wahana pelayanan jasa yang berfungsi

mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan bagi pemakai

laporan keuangan. Penerapan akuntansi itu sendiri dapat di organisasi bisnis

(profit oriented) maupun organisasi sektor publik (public sector organization)

seperti di Pemerintahan Daerah

Sehingga akuntansi sektor public menurut Indra Bastian (2001:6) dapat

didefinisikan sebagai berikut :

4

“Mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta”.

Dari definisi di atas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang

dimiliki oleh masyarakat, bukan individual, yang biasanya dikelola oleh

organisasi-organisasi sektor publik dan swasta.

2.1 Sistem Akuntansi Pemerintahan

2.1.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan menurut Kustadi (1993:11) adalah: “Aplikasi

akuntansi dibidang keuangan Negara khususnya pada tahapan pelaksanaan

anggaran termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat

seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkat dan unit

pemerintahan”.

Di Indonesia, perangkat hukum yang mendasari diterapkannya akuntansi

pemerintahan, yaitu:

1. UUD 1945 pasal 23 ayat 1,2,3,4,5

2. UUPI (Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia) atau

Indonesche Compatibilities lebih dikenal dengan ICW Pasal 1 yang

menyatakan bahwa: “Keuangan Negara Republik Indonesia harus

dipertanggungjawabkan menurut ketentuan undang-undang ini”.

3. UU APBN, setiap tahun diterapkan dan apabila APBN mengalami

perubahan maka perlu ditetapkan dengan UU TP APBN.

5

4. Undang-undang atau peraturan-peraturan terkait lainnya, dapat

berbentuk UU, Peraturan Pemerintah, Kepres, Surat Keputusan

Menteri, Keuangan atau Surat Edaran dari Instansi yang berwenang

atas keuangan Negara. Berdasarkan SK Men.Keu.RI 337/KMK

012/2003, maka diimplementasikan Sistem Akuntansi Pemerintahan

Pusat (SAPP) adalah: “Sistem akuntansi yang mengolah semua

transaksi keuangan, asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah

pusat yang tercakup dalam APBN yaitu Lembaga Tertinggi Negara,

Lembaga Tinggi Negara, Departemen atau Lembaga Non

Departemen, Bagian Anggaran 16”.

Namun penerapan SAPP tidak mencakup unit-unit organisasi pemerintah seperti,

Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, Bank Pemerintah, Lembaga Keuangan

Pemerintah. SAPP mencakup :

1. Basis akuntansi yaitu untuk aset, kewajiban dan ekuitas dengan basis

accrual Pendapatan dan Belanja dicatat berdasar basis kas

2. Adanya sistem pembukuan berpasangan (double entry)

3. Adanya sistem terpadu yaitu digunakan untuk pendekatan bahwa

keseluruhan pemerintahan pusat merupakan suatu kesatuan akuntansi dan

ekonomi tinggal dengan presiden sebagai pengelola utama serta DPR

sebagai lembaga yang mengevaluasi pelaksanaannya

4. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi, dimana system dirancang secara

berjenjang dan dimulai pada sumber data di Daerah/Propinsi

5. Perkiraan/Bagan standard yang seragam, dengan tujuan :

6

Memastikan bahwa anggaran dan realisasinya menggunakan istilah

yang sama

Memudahkan pengawasan dan ketaatan dengan pagu yang sudah

ditentukan UU APBN dan dalam dokumen Allotment

(DIP/DIK/SKO)

Memungkinkan perbandingan data dan laporan keuangan, baik

dalam satu laporan maupun antar laporan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi yang diterapkan sekarang di Indonesia adalah Sistem

Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) berdasarkan SK Men.Keu RI 337/KMK

012/2003 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjaga aset pemerintah dan instansinya melalui pencatatan,

pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten, sesuai

dengan standard dan praktek akuntansi yang diterima secara umum

2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang

anggaran dan kegiatan atau keuangan pemerintah pusat baik secara

nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian

kinerja, untuk menentukan ketaatan otonomi anggaran dan untuk

tujuan akuntabilitas

3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi

keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat secara keseluruhan

7

4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan,

pengelolaan, dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah

secara efisien

2.1.3 Ciri-ciri Akuntansi Pemerintahan

BAKUN (Badan Akuntansi Negara) Departemen Keuangan RI

mengemukakan ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah (2003:3):

1. Basis akuntansi yaitu pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh

Kas Umum Negara (KUN) dan belanja diakui dan dicatat pada saat

kas dikeluarkan dari KUN. Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui

dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau apada saat kejadian

atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah

bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar

2. Adanya sistem pembukaan berpasangan (double entry), yang

didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu : aset = Kewajiban

Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukuan dengan men-debit sebuah

perkiraan dan mengkreditkan perkiraan yang terkait

3. Adanya sistem terpadu dan komputerisasi. SAPP terdiri dari

beberapa subsistem yang saling berhubungan dan merupakan suatu

kesatuan yang tidak terpisahkan dan proses pembukuan dan

pelaporannya sudah dikomputerisasi.

8

Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan terbagi dua yaitu, Negara dan

Daerah. Sistem ini melibatkan SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat) dan

SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah).  Tujuan SAPP dan SAPD adalah

untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan dalam hal perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian anggaran, perumusan

kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah, sebagai

upaya untuk mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dan

Daerah, serta memudahkan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional

secara efektif clan efisien.

Adapun Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara adalah proses

penciptaan tujuan organisasi oganisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka

panjang dan pendek. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan

Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan.

2.1.4 SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat)

SAPP adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan,

aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan

informasi akuntansi da n laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu

yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar

pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada

pemerintah pusat.

9

2.1.4.1 Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat disampaikan kepada DPR sebagai

pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR,

laporan keuangan pemerintah pusat tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak

BPK. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:

A. Laporan Realisasi Anggaran

Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian

Negara/Lembaga yang telah direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan

pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-

masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode.

B. Neraca Pemerintah

Neraca Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Neraca SAI dan

Neraca SAKUN (Sistem Akuntansi Kas Umum Negara). Laporan in

menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah pusat berkaitan

dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran

tertentu.

C. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi

Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil Ditjen PBN. Laporan ini

menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode

tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi,

investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

10

D. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu

pos yang tersaji di dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca

Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan

yang memadai.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Tujuan SAPP adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang

diperlukan dalam hal perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,

pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambil keputusan dan

penilaian kinerja pernerintah dan sebagai upaya untuk mempercepat penyajian

Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan oleh

aparat pengawasan fungsional secara efektif clan efisien.

Di samping itu, SAPP juga dirancang untuk mendukung transparansi

Laporan Keuangan Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dalam

mencapai pemerintahan yang baik, yang meliputi Akuntabilitas, Manajerial dan

Transparansi.Akuntabilitas yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas

akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemerintah atas pelaksanaan anggaran.

Dalam hal manajerial adalah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan

untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian

anggaran, perumusan kebijaksanaan, pengambilan keputusan dan penilaian

kinerja pemerintah. Sedangkan menyangkut transparansi adalah memberikan

11

keterbukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada rakyat untuk mewujudkan

pemerintahan yang baik.

Menurut United Station/PBB dalam bukunya A Manual forgoverment

accounting, yang dikutip oleh Sonny Loho dan Sugyanto (2008:35), antara lain

disebutkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri dari :

1. Sistem Akuntansi Pusat yang diselenggarakan oleh BAKUN

2. Sistem Akuntansi Instansi yang diselenggarakan oleh Departemen,

Lembaga Non Departemen, yang terdiri dari 4 sistem yaitu : tingkat

departemen, tingkat eselon I, tingkat wilayah dan tingkat

kantor/proyek

2.1.4.3 Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu:

1. Sistem yang terpadu. Dalam penyusunan sistem digunakan

pendekatan bahwa keseluruhan.Pernerintah Pusat merupakan

kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal. Presiden sebagai pengelola

utama dan DPR sebagai badan yang bertugas menelaah dan

mengevaluasi    pelaksanaannya.

2. Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana. Undang-Undang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara digunakan sebagai

landasan operasional keuangan tahunan Pemerintah dan dengan

disahkannya UU-APBN maka pelaksanaan anggaran dapat

dilaksanakan

3. Sistem tata buku berpasangan

4. Basis kas untuk pendapatan dan belanja. Penggunaan basis kas ini

sesuai dengan Undang-Undang Perbendarahaan Indonesia dan

Keppres Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

12

5. Standard dan prinsip akuntansi. Standar dan prinsip akuntansi adalah

norma atau aturan dalam praktek yang dapat   diterima oleh profesi,

dunia usaha, dan departemen/lembaga pemerintah yang

berkcpentingan dengan laporan keuangan.

6. Desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Sistem dirancang agar

pelaksanaan akuntansi dilakukan secara ber,jenjang dan dimulai

pada sumber data di daerah atau propinsi dan digunakan sebagai

pedoman penyusunan unit-unit akuntansi baik di tingkat wilayah

maupun tingkat pusat.

7. Perkiraan standar yang seragam. Perkiraan yang digunakan unit

akuntansi dan mata anggaran pada unit operasional anggaran dan

pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi maupun istilahnya agar

dapat memastikan bahwa anggaran dan laporan realisasinya

menggunakan istilah yang sama, serta meningkatkan kemampuan

sistem akuntansi untuk memberikan informasi/laporan yang relevan,

berarti, dan dapat diandalkan. Selain itu dapat digunakan untuk

memudahkan pengawasan atas ketaatan dengan pagu yang

ditentukan dalam UU-APBN dan dalam dokumen allotment

(DIK/DIP/SKO), serta memungkinkan perbandingan data laporan

keuangan, baik dalam satu laporan maupun antar laporan.

2.1.5 SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah)

            Pedoman SAKD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi

pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini,

terutama dengan diberlakukannya otonomi daerah yang baru.

2. Menyediakan pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi

rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah

13

disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup

penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya

SAPD adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,

pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau

menggunakan aplikasi komputer.

2.1.5.1. Basis akuntansi

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat

pada saat kas diterima oleh rekening Kas Daerah serta belanja diakui dan dicatat

pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah. Aset, kewajiban, dan ekuitas

dana dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

2.1.5.2. Sistem pembukuan berpasangan

Sistem pembukuan berpasangan (double entry system) didasarkan atas

persamaan dasar akuntansi, yaitu: Aset = Kewajiban+Modal setiap transaksi

dibukukan dengan mendebet suatu perkiraan dan mengkredit suatu perkiraan yang

lain.

14

1) Subsistem

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah: dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah) yang akan mencatat transaksi-transaksi yang

dilakukan oleh level pemda

Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah: dilaksanakan oleh

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang

terjadi dilingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh PPK

SKPD.

2.1.5.3. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

Dalam konstruksi keuangan negara, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu

SKPD dan SKPKD. Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi terjadi di SKPD

dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan

kerja

2. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda

15

Pendapatan Belanja Pembiayaan

Satuan Kerja Pendapatan pajak Belanja pegawai

Reteribusi Belanja baran

dan jasa

Lain-lain

pendapatan yang

sah

Belanja Modal

Pemda Dana

perimbangan

Belanja bunga,

subsidi, hibah,

bansos, bagi

hasil, bantuan

keuangan

Penerimaan

pembiayaan

Lain-lain

pendapatan yang

sah

Belanja ridak

terduga

Pengeluaran

pembiayaan

Sistem akuntansi SKPD meliputi:

1. Akuntansi pendapatan

2. Akuntansi belanja

3. Akuntansi asset

4. Akuntansi selain kas

16

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah:

1. LRA

2. Neraca

3. Catatan atas laporan keuangan

2.1.5.4. Akuntansi PPKD

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh

fungsi akuntansi di SKPD, yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh

SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. Sistem akuntansi PPKD meliputi:

1. Akuntansi pendapatan PPKD

2. Akuntansi belanja PPKD

3. Akuntansi pembiayaan

4. Akuntansi Aset (investasi jangka panjang)

5. Akuntasi Utang

2.1.5.5. Penyusunan Laporan Keuangan PPKD

Laporan keuangan PPKD adalah laporan keuangan yang dikeluarkan oleh

SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. SKPKD sebagai satuan kerja akan

mengeluarkan laporan keuangan SKPD seperti SKPD yang lain.

Dengan demikian, yang akan muncul dalam laporan keuangan PPKD

adalah transaksi-transaksi pendapatan PPKD, belanja PPKD, dan pembiayaan.

Format dan prosedur penyusunannya sama dengan laporan keuangan SKPD.

Laporan keuangan PPKD ini nantinya akan dikonsolidasikan bersama laporan

17

keuangan semua SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi/kota/kabupaten.

2.1.5.6. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda

Laporan Keuangan Pemerintah daerah adalah laporan keuangan

konsolidasi dari laporan keuangan SKPD dan Laporan keuangan PPKD.

            Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten tediri atas:

a. LRA

b. Neraca

c. Laporan Arus Kas

d. Catatan atas laporan keuangan

2.2. Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara

Perencanaan adalah proses penciptaan tujuan organisasi. Organisasi yang

sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. Hal ini terkait dengan

tujuan organisasi dan arah tujuan. Perencanaan merupakan hal yang penting

karena jenis, kuantitas dan kualitas kinerja jasa dan pengadaan pemerintah tidak

dievaluasi dan disesuaikan melalui mekanisme pasar terbuka dan mereka cukup

peka kepada kepentingan umum. Lebih lanjnut, perencanaan dan keputusan

pemerintah merupakan proses gabungan yang melibatkan warga negara, badan

legislatif dan eksekutif.

18

2.2.1 Proses Perencanaan Keuangan Daerah

            Aspek perencanaan keuangan daerah diarahkan agar seluruh proses

penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang

pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas

dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi

masayarakat.

Perencanaan anggaran keuangan daerah secara keseluruhan mencakup

penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan

APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah (5).

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32

dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun

anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD

paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Kebijakan

umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan

RKPD tersebut dilakukan antara lain dengan melaksanakan

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selain

diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau

menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi,

perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemuka adat,

pemuka agama, dan kalangan dunia usaha.

19

2) DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang

disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan

RAPBD tahun anggaran berikutnya.

3) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan

DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan

plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD

tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran

sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama

DPRD.

5) RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk

dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola

keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan perda tentang

APBD tahun berikutnya.

7) Pemerintah daerah mengajukan rancangan perda tentang APBD

disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya

kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya.

8) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan perda

tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum

tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

20

2.2.2. Proses Perencanaan Keuangan Negara

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan

bersasaran maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Nasional serta

keseragaman peraturan yang berlaku guna tercapainya tujuan bernegara dan

menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan

perencanaan makro atau perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional

atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi semua bidang kehidupan secara

terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat,

yang mana antara lain bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku

pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar

Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat

dan Daerah; Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; Mengoptimalkan partisipasi

masyarakat; dan Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU No. 25 Tahun 2004

didefenisikan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan

21

masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber

daya yang tersedia. Setidaknya terdapat dua arahan yang tercakup dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1. Arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk

mencapai tujuan bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan

UUD 1945. Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan

nasional sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai

masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan

dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial,

ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

2. Arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi

langsung maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar, yang

mana mencakup landasan hukum di bidang perencanaan

pembangunan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah

Daerah.

Selain dua arahan yang tercakup dalam sistem perencanaan pembangunan

nasional diatas, pada pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 juga dijelaskan empat

tahapan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri dari:

1) Penyusunan rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan

rancangan lengkap dari suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang

terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu:

22

a) Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat

teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

b) Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan

rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana

pembangunan yang telah disiapkan.

c) Melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan

rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang

pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

d) Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2) Penetapan rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua

pihak untuk melaksanakannya. Menurut Undang-Undang ini, rencana

pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan sebagai

Undang-Undang/Peraturan Daerah, sedangkan rencana pembangunan

jangka menengah Nasional/Daerah dan rencana pembangunan tahunan

Nasional/ Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala

Daerah.

3) Pengendalian pelaksanaan rencana

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk

menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang

dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian

selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya

23

Menteri Negara Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional

(BAPPENAS) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai

dengan tugas dan kewenangannya.

4) Evaluasi pelaksanaan rencana

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan

pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis

data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan

kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator

dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana

pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan

(input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak

(impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, pemerintah, baik

Pusat maupun daerah, berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi

kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi

dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja proyek

pembangunan, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi

kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang

sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

24

Keempat tahapan tersebut harus diselenggarakan secara sistematis, terarah,

terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat

membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan nasional yang utuh.

Perencanaan Pembangunan baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah

menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra), Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan UU No. 25

tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah

tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

RPJP Nasional merupakan penjabaran tujuan Nasional kedalam Visi, misi

dan Arah pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah mengacu pada

RPJP Nasional dan memuat tentang visi, misi dan arah dalam

pembangunan Daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Presiden. Penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat

strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program

Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan

lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif. Sedangkan RPJM Daerah merupakan

25

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang

penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM

Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan

Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,

lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai

dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

3. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan

berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan

Renstra-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tingkat daerah

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat

indikatif.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas

pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup

gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan

fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga,

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan

26

yang bersifat indikatif. Sedangkan RKP Daerah merupakan penjabaran

dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka

ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan

pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5. Rencana Kerja (Renja)

Renja Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional disusun dengan

berpedoman pada Renstra Kementerian/Lembaga dan mengacu pada

prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja-SKPD disusun dengan

berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah diatas harus dilakukan secara

terpadu, dengan memperhitungkan kebutuhan rakyat dan memanfaatkan

ketersediaan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

perkembangan dunia global, yang semata-mata ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat.

27

2.3. Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah dan Negara

Setelah   APBDN ditetapkan secara terperinci dengan undang-

undang,maka pelaksanaan di atur lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai

pedoman  bagi kementrian negara/lembaga  dalam pelaksanaan

anggaran.Pengaturan dalam keputusan presiden tersebut terutama dalam hal-hal

yang belum di perincidi dalam Undang-Undang APBDN, seperti ,alokasi

anggaran untuk kantor daerah kementrian Negara/lembaga, pembayaran gaji

dalam belanja pegawai, pembayaran untuk tunggakan yang menjadi beban

kementerian Negara/lembaga, dan alokasi dana perimbangan untuk

provinsi/kabupaten/kota dan alokasi   subsidi sesuai dengan keperluan

perusahaan/badan yang menerima.

Pemerintahan pusat dan pemerintah  pusat dan pemirintah daerah

menyampaikanl laporan realisi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir

juli tahun anggran yang bersangkutan untuk memberi informasi mengenai

perkembangan pelaksanaan APBN/APBD. Laporan realisasi tersebut menjadi

bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan 

penyesuain/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya.Ketentuan

megenai pegelolaan keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD

ditetapkan tersendiri dalam Undang-Undang yang mengatur perbendaharaan

negara mengingat lebih banyak menyangkut hubung administrative antar-

kementerian negara/lembaga di linkungan pemerintah.

28

2.3.1.Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tatacara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang dijabarkan lebih rinci dalam

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Dengan berpedoman kepada Permendagri tersebut, pemerintah daerah menyusun

mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang

ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD mencakup: (a) Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran

Pendapatan dan Belanja; (b) Laporan Tahunan; (c) Penetapan Raperda

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; dan (d) Evaluasi Raperda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan realisasi semester pertama APBD yang disertai dengan perkiraan

realisasi semester berikutnya disiapkan oleh setiap pejabat penatausahaan

keuangan SKPD dan disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan untuk

diteruskan kepada PPKD. Selanjutnya melalui Sekretaris daerah (selaku

29

koordinator pengelolaan keuangan daerah), laporan ini disampaikan kepada

kepala daerah untuk akhirnya dilakukan pembahasan bersama DPRD.

Laporan tahunan merupakan penggabungan dari laporan semester pertama

dan laporan semester kedua yang disiapkan oleh setiap SKPD kepada PPKD dan

digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan tahunan tersebut terdiri dari: (a) laporan realisasi anggaran; (b) neraca;

(c) laporan arus kas; dan (d) catatan atas laporan keuangan. Tahap akhir dari

proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah menyerahkan laporan

tahunan tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah mendapat persetujuan dari BPK, kepala daerah menyusun Raperda

tentang pertanggungjawaban APBD dan mengirimkannya kepada DPRD untuk

proses pembahasan. Selanjutnya kepala daerah menyampaikan raperda tesebut

kepada gubernur yang bersangkutan untuk dievaluasi apakah sudah sesuai dengan

kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi. Persetujuan gubernur tentang evaluasi raperda merupakan

faktor penentu bagi bupati/walikota untuk menetapkan raperda tersebut menjadi

perda.

2.3.2. Pelaksanaan Anggaran Keuangan Negara

Tahun anggaran meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari

sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan. APBN dalam satu tahun

anggaran meliputi:

30

1. Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan

bersih;

2. Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih;

3. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan dan

pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara

dengan menggunakan sistem giral.

Secara garis besar, tahap-tahap siklus anggaran dapat digambarkan sebagai

berikut:

1. Penyusunan RAPBN oleh pemerintah;

2. Penyampaian RAPBN kepada DPR/pengesahannya;

3. Pelaksanaan APBN oleh pemerintah;

4. Pengawasan pelaksanaan APBN oleh BPK;

5. Pertanggungjawaban/Perhitungan Anggaran Negara (PAN);

6. Persetujuan RUU PAN menjadi UU PAN oleh DPR.

Berdasarkan fungsinya, penganggaran pemerintah mempunyai tiga fungsi

utama yaitu:

1. Stabilitas fiskal makro,

2. Alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan

31

3. Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan penganggaran ini, dilakukan dengan tiga

pendekatan baru dalam penyusunan sistem penganggaran yaitu:

1. Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah. Kerangka

pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin

fiskal secara berkelanjutan. Kementerian negara/lembaga mengajukan

usulan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan dalam tahun

anggaran yang direncanakan dan menyampaikan prakiraan maju yang

merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan

kegiatan tersebut pada tahun berikutnya. Prakiraan maju yang

diusulkan kementerian negara/lembaga disetujui oleh presiden dalam

keputusan presiden tentang rincian APBN untuk menjadi dasar bagi

penyusunan usulan anggaran kementerian negara/lembaga pada tahun

anggaran berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

2. Penerapan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu

dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan

penganggaran di lingkungan kementerian negara/lembaga untuk

menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga (RKA-KL) dengan klasifikasi anggaran belanja

menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

3. Penerapan penganggaran berbasis kinerja (ABK). Penerapan

penyusunan anggaran berbasis kinerja menekankan pada ketersediaan

rencana kerja yang benar-benar mencerminkan komitmen kementerian

32

negara/lembaga sebagai bagian dari proses penganggaran. Penyusunan

Anggaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan memperhatikan

keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang

diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran

tersebut. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan

indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap

program dan jenis kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan

standar biaya yang ditetapkan pada awal siklus tahunan penyusunan

anggaran menjadi dasar dalam menentukan anggaran untuk tahun

anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang

bersangkutan. Standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang

bersifat khusus bagi pemerintah pusat, ditetapkan oleh menteri

keuangan setelah berkoordinasi dengan kementerian negara/lembaga

terkait. Pengaturan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja

kegiatan, dan evaluasi kinerja program adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, kementerian

negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja.

b. Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan

satuan kerja kementerian negara/lembaga setiap tahun berdasarkan

sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan

sebagai umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun berikutnya.

33

c. Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program

sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun berdasarkan

sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan secara penuh anggaran berbasis

kinerja di sektor publik, perlu dilakukan perubahan klasifikasi anggaran agar

sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Perubahan dalam

pengelompokan transaksi pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memudahkan

pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,  memberikan gambaran yang objektif dan

proporsional mengenai kegiatan pemerintah,  menjaga konsistensi dengan standar

akuntansi sektor publik, dan memudahkan penyajian dan meningkatkan

kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

2.4. Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Setelah anggaran selesai disusun, organisasi sektor publik melaksanakan

apa yang dianggarkan dalam kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Pelaksanaan

anggaran kinerja tidak bisa dilepaskan dari proses pelaporan dan evaluasi atas

aktivitas yang telah dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena salah

satu ukuran keberhasilan anggaran kinerja adalah kemampuannya untuk diukur

dan dievaluasi guna mendapatkan umpan balik.

Untuk itu, setiap organisasi sektor publik harus melaporkan pada tingkat di

mana mereka telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, setiap

organisasi harus menyediakan informasi mengenai aktivitas yang telah dilakukan.

Informasi ini seharusnya meliputi input, output, dan outcome, dan berbagai

34

indikator kualitatif lainnya yang dirasakan perlu. Hal ini berbeda dengan

pelaksanaan anggaran tradisional yang hanya menekankan pada pelaporan

kuantitatif.

Service Efforts and Accomplisment (SEA) mengukur keberhasilan

organisasi dalam 3 indikator:

1. Indikator usaha, yakni sumber daya yang digunakan untuk pelayanan

(inpust)

2. Indikator pencapaian, yakni pelayanan apa yang dapat disediakan dan

dicapai dengan input yang tersedia (output dan outcome)

3. Indikator yang menghubungkan usaha dan pencapaian, indikator ini dibagi

lagi menjadi 2, yaitu:

Indikator efisiensi, perbandingan input dan output

Indikator efektivitas, perbandingan input dan outcome

Anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu

estimasi pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan

pendapatan untuk membiayai. Selain itu anggaran dapat juga didefinisikan

sebagai proses alokasi sumber daya yang terbatas terhadap permintaan yang tidak

terbatas dan satuan mata uang dalam perencanaan operasi untuk periode tertentu.

Perencanaan harus berisi informasi mengenai jenis dan jumlah pengeluaran yang

direncanakan, tujuan yang dibuat dan alat tujuan keuangan.

Anggaran untuk organisasi sektor publik berasal secara umum dari

penggunaan tingkat pajak atau jumlah yang digunakan untuk jasa. Peran

35

perencanaan dicapai dengan ukuran moneter (seperti materi, pekerja dan

perlengkapan) diperlukan untuk mencapai aktivitas yang direncanakan dalam

periode anggaran. Peran pengendalian dicapai dengan mempersiapkan anggaran

yang menunjukkan masukan dan rencana yang dicapai. Varian antara anggaran

dan aktual menunjukkan divergensi sumber daya yang jelas dalam alokasi

organisasi pemerintah untuk membolehkan melakukan tugas yang

bertanggungjawab. Pengendalian dapat dilakukan dengan membandingkan hasil

anggaran dengan aktual untuk meyakinkan tingkat pengeluaran tidak melebihi dan

aktivitas dari rencana yang terjadi. Kecuali alasan untuk varian yang dianalisa dan

langkah perbaikan menghantarkan anggaran dan kembali ke aktual sesuai garis,

keseluruhan sistem akan diluar pengendalian. Oleh karena itu, kondisi relevan,

akurat dan laporan yang tepat waktu posisi aktual dan anggaran diperlukan pada

setiap level menajemen untuk dapat dimonitor sesuai anggaran.

Laporan keuangan yang membandingkan antara pendapatan dan

pengeluaran yang dianggarkan dan aktual utnuk periode tertentu sebagai basis

untuk evaluasi terhadap standar yang ada. Anggaran juga menyediakan tujuan

yang jelas untuk evaluasi kinerja pada tiap level tanggung jawab.

  

36