ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI PEMUDA DAN PEMUDA

KUTON

Kuton Tegaltirto Berbah Sleman Yogyakarta 55573

ANGGARAN DASAR

PEMUDA-PEMUDI KUTON

PEDAHULUAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, kampong merupakan komunitas yang terdiri dari pemuda pemudi yang berbeda pemikiran cara pandang serta penyikapan terhadap suatu masalah. Dalam suatu Negara pemuda pemudi adalah tulang punggung yang suatu saat akan menulang punggungi kemajuan suatu Negara.

Organisasi pemuda pemudi adalah suatu wadah untuk mempersatukan perbendaraan pemikiran dan cara pandang serta sarana untuk pembelajaran rasa tanggung jawab, konsekuensi dan tempat untuk menyatakan pendapat yang akan di sikapi serta dilaksanakan dengan arif dan bijaksana.

Sebagaimana konsekuensi organisasi sebagai wadah suatu aspirasi serta membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan konsekuensi maka di susunlah pengurus kepemudaan serta membuat aturan yang akan menjadi dasar berjalannya suatu organisasi yang sempurna dan tertata.

BAB I

ANGGOTA, WAKTU, TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Anggota organisasi meliputi;

Remaja antara umur 12 – 15 tahun.

Pemuda antara umur 16 tahun – sebelum menikah.

Pasal 2

Organisasi Pemuda dan Pemudi telah lama didirikan, tetapi sejak tanggal 02 Maret 2008 dijadikan hari jadi ORGANISASI PEMUDA-PEMUDI KUTON.

Pasal 3

Organisasi Pemuda Pemudi beralamatkan di Kuton Tegaltirto Berbah Slaman YOGYAKARTA 55573.

Pasal 4

Kedudukan Organisasi Pemuda-Pemudi dibawah sub-LPMD.

BAB II

ASAS DAN DASAR

Pasal 5

Organisasi pemuda-pemudi berasaskan musyawarah dan kebersamaan.

Pasal 6

Dasar organisasi muda-mudi adalah Musyawarah yang menjadi dasar setiap keputusan serta penyusunan VISI dan MISI.

BAB III

LAMBANG DAN SLOGAN

Pasal 7

Lambang organisasi adalah ‘JABAT TANGAN’.

Yang berarti,

Jabat tangan adalah simbul silaturahmi dan persahabatan, sesuai dengan visi dan misi organisasi yang bertujuan merekatkan persaudaraan serta kekompakan.

Pasal 8

Slogan organisasi adalah “MOEDA-MOEDI KUTON CERDAS, CERIA DAN KONSEKUEN”.

Artinya,

Cerdas dalam mengungkapkan pendapat, selalu ceria dalam menyelesaikan masalah dan konsekuen dalam menjalankan keputusan yang telah di sepakati.

BAB IV

VISA DAN MISI, USAHA DAN SIFAT

Pasal 9

VISI DAN MISI;

Membentuk dan menciptakan pemuda dan pemudi yang kompak, bertanggung jawab serta memiliki jiwa NASIONALISME dan memiliki jiwa social yang tinggi.

Pasal 10

ORGANISASI PEMUDA-PEMUDI KUTON BERUSAHA UNTUK;

1. Menyadarkan pentingnya bermasyarakat. 2. Menanamkan rasa tanggung jawab dan konsekuen dalam masyarakat. 3. Menyatukan kelompok-kelompok dan cara pandang yang berbeda . 4. Memaksimalkan potensi yang ada, dari yang bersifat materi ataupun non materi.

Pasal 11

Organisasi pemuda-pemudi kuton merupakan organisasi dalam lingkup kampung yang beranggotakan seluruh pemuda-pemudi di dusun kuton yang sifatnya wajib bagi yang telah memenuhi ketentuan(di ulas di pasal 1).

BAB V

STATUS DAN FUNGSI

Pasal 12

Organisasi muda-mudi kuton adalah organisasi yang resmi, di bawah naungan dan pembinaan KADUS dan sub-LPMD kuton.

Pasal 13

Fungsi organisasi pemuda-pemudi kuton adalah wahana dan wacana pembelajaran serta penyambung aspirasi, informasi serta pemersatu seluruh masyarakat di dusun kuton terutama untuk pemuda-pemudi kuton.

BAB VI

STRUKTUR ORGANISASI LENGKAP

Pasal 14

BAB VII

MUSYAWARAH

Pasal 15

1. Musyawarah di lakukan setiap bulan untuk mendengarkan serta membahas laporan-laporan dari masing-masing pengurus yang di sebut dengan RAPAT BULANAN.

2. Dalam keadaan tertentu musyawarah dapat di lakukan tidak dalam jadwal rapat bulanan yang di sebut dengan RAPAT ISTIMEWA.

3. Ketentuan, aturan serta tata tertib rapat dapat di atur di dalam ART.

Sub-LPMD

Sekretaris

Sie. Seni & Budaya

Sie. Olah Raga

Pelindung

Ketua Takmir

Bendahara

Sie. Ekonomi Sie. Sinoman Sie. Kemasyarakat

Sie. Pariwisata

Penasehat

Waket

Sie. Rohani

Pasal 16

1. Bentuk dalam musyawarah organisasi muda-mudi kuton adalah: a. Rapat bulanan. b. Rapat istimewa. c. Rapat pengurus. d. Rapat panitia.

2. Keputusan-keputusan di dalam musyawarah di ambil dengan jalan mufakat. 3. Jika mufakat tidak tercapai, pengembalian keputusan bisa votting. Dan apabila votting pun tidak

dapat mencapai keputusan maka:

Ketua bersama para pengurus kampung yang berkompeten di dalam kepemudaan yang menentukan keputusan secara arif dan bijaksana.

BAB VIII

KEUANGAN DAN PENDAPATAN

Pasal 17

1. Pembukuan keuangan oleh bendahara dan di control oleh ketua. 2. Keuangan untuk urusan kepemudaan di ambil di:

Kas pemuda. Perikanan.

Iuran rutin.

Usaha lain yang bersifat tidak mengikat atau meminta timbal balik yang merugikan.

Pasal 18

Pendapatan organisasi dari :

Perikanan.

Iuran rutin.

Sankai-sanksi atau denda.

Usaha yang bersifat tidak mengikat atau meminta timbala balik yang merugikan.

Pasal 19

Pengelolaan keuangan serta pembukuan adalah tanggug jawab bendahara. Penggunaan keuangan serta pengelolaan keuangan seperti tercantum dalam pasal 17 dan pasal 18 harus dapat di pertanggung jawabkan dengan jelas serta di laporkan di depan rapat bulanan.

BAB IX

PELEPASAN KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 20

1. Ketua dapat di lepaskan jabatannya oleh FORUM RAPAT. 2. Ketua dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatan habis, apabila adanya alasan yang

krusial untuk mengundurkan diri. 3. Pengurus ataupun anggota organisasi dapat melepaskan jabatannya, apabila adanya alasan

yang krusial untuk mengundurkan diri. 4. Pengurus ataupun anggota organisasi dapat di lepaskan jabatannya, apabila memang di

kehendaki oleh ketua untuk digantikan. 5. Di atur di dalam ART.

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 22

Anggaran dasar yang telah tersusun dan yang telah di sahkan dapat dirubah untuk kesempurnaanya. Dan perubahan tersebut hanya dapat dilakukan di dalam rapat bulanan dan rapat istimewa yang sekurang-kurangnya dihadiri 2/3 dari total anggota.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

ORGANISASI PEMUDA-PEMUDI KUTON

BAB I

KEANGGOTAAN ORGANISASI

Pasal 1

Anggota organisasi pemuda-pemudi beranggotakan seluruh pemuda-pemudi di dusun KUTON. Sesuai dengan pasal 1 BAB VI (dalam AD )tentang struktur organisasi. Serta beranggotakan para pengurus dan tetua kampung.

Antara lain;

1. KADUS sebagai pelindung atau pengayom. 2. Sub-LPMD sebagai pembimbing.

Pasal 2

ORGANISASI PEMUDA-PEMUDI ADALAH

1. Organisasi didalam lingkup kampung yang diakui secara sah sebagai organisasi yang resmi oleh seluruh masyarakat kuton.

2. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekertaris, bendahara dan beberapa seksi.

3. Memiliki AD/ART organisasi yang menjadi acuan.

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 3

1. Kepengurusan dalam organisasi di kepalai oleh ketua. 2. Pergantian kepengurusan setiap 2,5 tahun, dan di tutup dengan laporan pertanggung jawaban. 3. Ketua berhak memilih para pembantu-pembantunya meski yang bersangkutan tidak hadir. 4. Pengurus organisasi harus bisa melanjutkan tugasnya. 5. Pengurus harus satu kata serta saling mendukung dan membantu.

BAB III

TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB ANGGOTA ORGANISASI

Pasal 4

TUGAS

Ketua :

Mengkoordinasi organisasi kepemudaan .

Sebagai pemimpin dalam organisasi kepemudaan.

Mengkoordinasikan kinerja setiap seksi-seksinya.

Waket :

Sebagia pemimpin remaja.

Menggantikan peran ketua saat tidak ada di tempat.

Mendampingi ketua dalam menjalankan segala aspek kegiatan kepemudaan.

Sekretaris :

o Bertanggung jawab atas arsip dan dokumen dalam organisasi kepemudaan.

o Mencatat semua anggota organisasi.

o Sebagai moderator.

o Mencatat notulen rapat.

Bendahara :

Bertanggung jawab atas keuangan organisasi

Seksi :

Membantu ketua menjalankan kegiatan di setiap bidang nya dan uraian tugas.

BAB IV

SANKSI/HUKUMAN

Pasal 10

SANKSI AKAN DI BERIKAN KEPADA PENGURUS ORGANISASI APABILA:

Terbukti melakukan tindakan asusila atau melanggar etika ataupun norma.

Tindakan yang menimbulkan SARA.

Terbukti melakukan MAKAR kepada organisasi . Melampaui batas wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas.

Tidak melaksanakan uraian tugas/tidak bertanggung jawab dengan tugasnya .

Tidak berangkat dalam pertemuan organisasi tanpa alasan yang kuat .

Melanggar AD/ART dalam melakukan tugasnya.

Pasal 11

SANKSI-SANKSI AKAN DI BERIKAN KEPADA ANGGOTA ORGANISASI NON PENGURUS APABILA:

1. Terbukti melakukan tindakan asusila atau melanggar etika ataupun norma . 2. Tindakan yang menimbulkan SARA. 3. Terbukti melakukan MAKAR kepada organisasi. 4. Tidak bermasyarakat dengan baik . 5. Tidak melaksanakan/menghormati hasil pertemuan yang final. 6. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota seperti tercantum dalam ART

BAB III Pasal 4. 7. Tidak berangkat dalam pertemuan organisasi tanpa alasan yang kuat.

Pasal 12

TERHADAP PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN AKAN DI KENAKAN SANKSI:

Sanksi-sanksi untuk pengurus:

Point 1-5 : Di copot jabatannya serta harus mempertanggungjawabkan tindakannya di depan forum.

point 6 -7 : Didenda sebesar Rp.2000/pertemuan yang tidak di hadiri.

Sanksi-sanksi untuk anggota non pengurus:

Point 1-3 : Mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan forum rapat dan hukuman tergantung forum rapat.

Point 4-6 : Diberi peringatan lisan 1x dan peringatan tetulis 1x dan apabila peringatan itu tidak diindahkan maka anggota itu tidak lagi di anggap sebagai anggota organisasi lagi / diasingkan.

Point 7 : Di denda 1000,-/ pertemuan yang tidak dihadiri.

BAB V

Mekanisme penggunaan keuangan

Pasal 13

Dana / kas kepemudaan dapat digunakan untuk kegiatan organisasi ataupun sosial yang diakui.

Pasal 14

Dalam pencairan dana, yang bersangkutan harus meminta surat pengantar dari ketua / wakil ketua.

Pasal 15

Tanpa surat pengantar tersebut bendahara dilarang mengeluarkan keuangan.

Pasal 16

Bendahara berhak menanyakan secara jelas keperluan keuangan tersebut.

BAB VI

Mekanisme penyetoran keuangan

Pasal 17

Mekanisme penyetoran

1. seksi ekonomi yang bertanggung jawab mengelola perikanan bisa langsung menyetor laba perikan kepada bendahara dengan laporan detil.

2. Seksi kemasyarakatan juga langsung dapat menyetorkan keuangan kepada bendahara. 3. Begitu pula dengan penggalang dana.

BAB VII

LAPORAN KEGIATAN SERTA PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 18

1. Laporan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan harus dilaporkan ke forum rapat. 2. Laporan kegiatan yang dengan atau tanpa biaya harus segera dilaporkan setelah kegiatan

tersebut berakhir. 3. Semua kegiatan dipertanggung jawabkan di depan forum oleh ketua. 4. Ketua bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tindakan kerja bawahannya.

BAB VIII

Musyawarah

Pasal 19

Tempat dan waktu musyawarah.

Tempat dan waktu musyawarah dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi.

Pasal 20

Musyawarah organisasi terdiri dari :

1. Rapat Bulanan : diadakan 1 bulan sekali dengan agenda laporan pengurus serta evaluasi visi + misi. Serta membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi.

2. Rapat Istimewa : diadakan bila ada masalah yang harus dipecahkan, seperti penyempurnaan AD/ART.

3. Rapat Pengurus : diadakan apabila dianggap perlu oleh ketua. 4. Rapat Panitia : diadakan jika organisasi membentuk pengurus sementara diluar Struktur

organisasi untuk acara tertentu.

BAB IX

MEKANISME PEMILIHAN KEPENGURUSAN

Pasal 21

1. Bakal calon ketua ( ketua 1 dan ketua 2) a. Mencalonkan diri. b. Di usulkan para anggota organisasi. c. Jika perlu bisa dilakukan voting.

2. Bakal calon ketua yang terpilih harus menerima keputusan forum. 3. Ketua yang terpilih harap memilih sendiri pengurus-pengurus yang lain. 4. Setiap periode digantikan dengan kepengurusan yang baru.

BAB X

SUMBER DANA, CARA PEMBAGIAN

Pasal 22

1. Perikanan = seksi ekonomi

Pengurus perikanan mendapat bagian sebesar 1/3 dari laba bersih.

2. Denda dari para anggota ( seksi kemasyarakatan )

Petugas mendapat komisi 10% dari hasil.

3. Proposal = akan mendapat komisi 10% dari hasil yang didapat. 4. Iuran rutin : dijalankan oleh humas tanpa pembagian komisi.

BAB XI

REFERENDUM

Pasal 23

1. Rereferndum dilakukan untuk mengambil kebijakan yang bersifat sangat penting menyangkut kelangsungan serta kestabilan organisasi, atau kebijakan yang diambil serta dipastikan secara sepihak oleh pengurus organisasi yang dianggap kurang tepat atau kurang bijak.

2. Referendum diselenggarakan oleh pengurus atau anggota yang didukung oleh minimum 2/3 dari anggota organisasi.

3. Referendum dilakukan dalam bentuk tertulis dan disampaikan di depan forum rapat yang di beri lampiran tanda tangan oleh 2/3 anggota organisasi yang mendukung referendum untuk meminta peninjauan kembali kebijakan yang telah diputuskan.

BAB XII

TAMBAHAN

Pasal 24

Organisasi pemuda pemudi dapat bekerjasama dengan segenap unsur masyarakat, selama tidak dirugikan atau merugikan dalam hal apapun.

Pasal 25

Perekonomian pemuda khusus perikanan terbuka untuk investor dengan pembagian hasil yang disepakati.

BAB XIII

PENUTUP

Tujuan disusunnya AD/ART semoga dapat tercapai. Dan apabila adahal-hal yang kurang jelas dapat disempurnakan kembali.

Jika AD/ART dapat bersama-sama dijalankan maka, organisasi sesederhana apapun akan berjalan baik dan tersusun rapi.

Semoga AD/ART ini dapat bersama-sama kita jalankan sebagai visi dan misi kita dapat terlaksana dengan baik.

Mengetahui,

Ketua LPMD Kepala Dusun

(Winarso Hutomo) (Sulo Widodo)

Ketua Pemuda

(Ade Sefa Surya Baskoro)

SUSUNAN KEPENGURUSAN ORGANISASI PEMUDA PEMUDI KUTON MASA BAKTI 2008-2010

Pelindung :

Sulo Widodo

Pembimbing :

Winarso Hutomo

Ketua :

Ade Sefa Surya Baskoro

Ari Trisnawati

Wakil Ketua :

Aris Yulianto

Sekretaris :

Tika

Setyo Nugroho

Bendahara :

Ratna

Yayah Rina P

Sie.

Ekonomi :

Agung R.

Rohani :

Rohmat C.

Gendari Nia

Sinoman :

Waryanto

Sri Yono

Olah Raga :

Taufik H.

Tri Agung W.

Kemasyarakatan :

Rendi

Desi

Doto

Marjiyanto

Oki

Kesenian dan Kebudayaan :

Siswo Adi P.

Fajar

Pariwisata :

Syaiful