Upload
mhd-aldi
View
1.854
Download
17
Embed Size (px)
Citation preview
ANGGARAN BERBASIS KINERJA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
DASAR HUKUM
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Anggaran berbasis kinerja disusun dengan dasar hukum :
1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Sistem Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah,Pusat dan Daerah
4. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Permendagri 13 than 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
DEFENISI ANGGARAN BERBASIS KINERJA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Penganggaran merupakan metode bagi pengambil Keputusan untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
KINERJA adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah Dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur,
Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatandengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.
Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
Sambungan……
Kegiatan adalah bagian dyang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada skpd sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur.
MAsukan adalah sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemerintah.
Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.
HASIL adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
RENSTRA
RENJA
ABK
ASB
TOLOK UKUR
URUSAN WAJIB
SPM
PS
URUSAN PILIHAN
PS
SKEMA KETERKAITAN ANTARA ASB, RENSTRA DAN URUSAN PEMERINTAH
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Catatan :
ASB = Analisis Standar Biaya
SPM = Standar Pelayanan Minimal
PS = Public Service
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
HASIL
KELUARAN
PROGRAM
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
DST…………
MASUKAN
PENILAIAN KINERJA
PENYUSUNAN ANGGARAN
RKPD
KUA
PPAS
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR KINERJA
OUTCOME / HASIL
1. Prosentase (%)
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah
OUTCOME / HASIL
1. Prosentase (%)
2. Rasio
3. Kuantitas, Jumlah
SASARAN 5 TAHUN
SASARAN 1 TAHUN
PROGRAM
• Kegiatan 1
• Kegiatan 2
• Dst……..
KELUARAN
• Kuantitas
• Jumlah
POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
RPJM
RKPD
RKPD RENJA KUA/PPA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
PENERAPAN PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA
POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM
PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006
• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002
• Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD)
• Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Dengan Program dan Kegiatan
• Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan Dengan Tolok Ukur Dalam KUA dan PPAS
PRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA
DATA YANG RELIABLE DAN VALID
TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN BERBASIS KINERJA
1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran
2. Disiplin Anggaran
3. Keadilan Anggaran
4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran
5. Disusun dengan pendekatan kinerja
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Pengertian SPM merupakan standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Manfaat SPM :1. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari
pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat,2. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang
dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik,3. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja,4. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah
dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan,5. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi
pengawasan.
PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KEBIJAKAN UMUM APBD
PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD
RANCANGAN PERDA APBD
PERDA APBD
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
BEBERAPA INDIKATOR KINERJA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
1. Masukan
Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemerintah. Indikator masukan meliputi biaya personil, biaya operasional, biaya modal, dan lain-lain yang secara total dituangkan dalam belanja Pegawai, Barang Jasa dan Modal
Contoh :- Rupiah yang dibelanjakan untuk peralatan- Jumlah jam kerja pegawai yang dibebankan;- Biaya-biaya fasilitas;- Ongkos sewa;- Jumlah waktu kerja pegawai.
BEBERAPA INDIKATOR KINERJA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
2. Output
Produk dari suatu aktivitas/kegiatan yang dihasilkan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan disebut keluaran (out put). Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolok ukur) dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Karenanya, indikator keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan. Indikator tersebut diidentifikasikan dengan banyaknya satuan hasil, produk-produk,
Contoh :
- Jumlah izin yang dikeluarkan;- Jumlah panjang jalan yang diperbaiki;- Jumlah orang yang dilatih;- Jumlah kasus yang dikelola;- Jumlah dokumen yang diproses;
BEBERAPA INDIKATOR KINERJA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
3. Hasil (Outcomes)
Ukuran hasil (outcome) digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa pelayanan), telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju.
Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran (output) suatu kegiatan. Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator output. Sebagai contoh penghitungan “jumlah bibit unggul” yang dihasilkan dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keluaran (output) namun penghitungan “besar produksi per ha” merupakan tolok ukur hasil (outcome).
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah terdiri dari :
1) rencana pembangunan jangka panjang;
2) rencana pembangunan jangka menengah;
3) rencana pembangunan tahunan.
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGPANJANG
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
PENGERTIAN RPJP DAERAH
• Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahun.
• Bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.
• Penyusunan melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder atau pelaku pembangunan.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi disingkat RPJP Daerah (Provinsi) adalah dokumen perencanaan pembangunan
daerah (provinsi) untuk periode 20 tahun kedepan
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
LANDASAN HUKUM RPJP DAERAHLANDASAN HUKUM RPJP DAERAH
• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
• UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
• UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
HUBUNGAN
RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RPJMNASIONAL RKP
RPJMDAERAH
RKPD
PENJABARANAPBD/DPA
SKPD
RINCIANAPBN
dijabarkan
Ped
om
an
Pedoman
Pedoman dijabarkand
iacu
Pedoman
PedomanPedoman
Ped
om
an
Pem
erin
tah
Pusa
tPem
erin
tah
Daera
h
PERENCANAANPENGANGGARAN
dia
cu
dip
erh
atik
an
Diserasikan melalui MUSRENBANG
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
KUA
PPAS
APBN
APBDRPJP DAERAH
RPJP NASIONAL
RENSTRA KL RENJA KL RKA KL
RENSTRA SKPD
RENJA SKPD
RKA SKPD
RAPBN
RAPBD
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
VISI PEMBANGUNANVISI PEMBANGUNAN
VISI
”Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan
Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang
Baik”
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
MISI PEMBANGUNANMISI PEMBANGUNAN5. Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Daerah termasuk
Mendorong Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada Pertanian, Agroindustri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan lainnya dengan cara Investasi dalam dan Luar Negeri dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
6. Mendorong Pengembangan Kualitas Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil, Kreatif, Inovatif, Produktif dan memiliki Etos Kerja yang tInggi serta memiliki Semangat Berpartisipasi untuk Pembangunan Lingkungannya maupun Daerah secara Keseluruhan.
7. Meningkatkan Rasa Keadilan, Kesetaraan, Kebersamaan dan Rasa Persatuan dalam Masyarakat yang Perwujudannya dapat terlihat dari antara lain: Komposisi Pejabat di Pemda yang Menggambarkan Konfigurasi Kemajemukan Masyarakat Sumatera Utara yang Serasi.
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2025
TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI
SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2025
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing kuat, baik dalam bidang ekonomi
maupun sosial, berkeadilan dibawah pemerintahan Propinsi Sumatera Utara
yang demokratis, bersih dan jujur.
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAHMENENGAH
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
BAB I PENDAHULUAN
DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006 -2009
FUNGSIPEDOMAN DAN ACUAN BAGI INSTANSI
DALAM MENYUSUN RENSTRA.
MAKSUD DAN TUJUANMEMBERIKAN ARAH DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN, PENGELOLAAN PEMBANGUNAN, DAN PENYAMPAIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA
VISI
”Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang
didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”
VISI DAN MISI
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
MISI
1. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai Sumber Moral dan Akhlak yang Baik untuk Menunjang Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.
2. Meningkatkan Kualitas dan Sistem Pembinaan Aparatur Pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka Menghilangkannya sama sekali untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat Madani.
3. Mendorong Penegakan Hukum yang Konsisten dan Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat.
4. Membangun Prasarana dan Sarana Daerah untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Daerah dengan tetap Memperhatikan Kesenjangan Wilayah melalui Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama Pemda dengan Swasta dan Kerjasama Regional dan Internasional.
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
5. Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Daerah termasuk Mendorong Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada Pertanian, Agroindustri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan lainnya dengan cara Investasi dalam dan Luar Negeri dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.
6. Mendorong Pengembangan Kualitas Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil, Kreatif, Inovatif, Produktif dan memiliki Etos Kerja yang tInggi serta memiliki Semangat Berpartisipasi untuk Pembangunan Lingkungannya maupun Daerah secara Keseluruhan.
7. Meningkatkan Rasa Keadilan, Kesetaraan, Kebersamaan dan Rasa Persatuan dalam Masyarakat yang Perwujudannya dapat terlihat dari antara lain: Komposisi Pejabat di Pemda yang Menggambarkan Konfigurasi Kemajemukan Masyarakat Sumatera Utara yang Serasi.
LANJUTAN 1……………………………………….
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Skema urutan RPJM Transisi Sumut 2006-2009
AGENDA NASIONAL
AGENDA SUMUTVISI & MISI
1. Menciptakan Indonesia yang aman dan damai
2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
1. Menciptakan Good Governance Dan Mendorong Penegakan Hukum
2. Pembinaan SDM Yang Berkualitas
3. Membina Masyarakat yang Harmonis Dengan Rasa Keadilan, Kesetaraan, Dan Rasa Persatuan
4. Membangun Ekonomi Daerah Termasuk Pengentasan Kemiskinan
5. Membangun Prasarana Dan Sarana Daerah IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
RENCANA KERJA PEMERINTAH RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAHDAERAH
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
1.1. PROGRAM PRIORITAS PROVINSIPROGRAM PRIORITAS PROVINSI
2.2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINTAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINTAS
WILAYAH BAIK PROVINSI MAUPUN KAB/KOTA WILAYAH BAIK PROVINSI MAUPUN KAB/KOTA
3.3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG
DITERJEMAHKAN DI DAERAHDITERJEMAHKAN DI DAERAH
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
RKPD 2008
1.1. PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PENINGKATAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTURINFRASTRUKTUR
2.2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATANPENDIDIKAN DAN KESEHATAN
3.3. MEMPERBAIKI PERKONOMIAN DAERAH MELALUI MEMPERBAIKI PERKONOMIAN DAERAH MELALUI REVITALISASI PERTANIAN, PERKEBUNAN, REVITALISASI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, KEHUTANAN DAN KEHUTANAN DAN PENINGKATAN AKSES PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER-SUMBER MASYARAKAT TERHADAP SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN DAN AKSES SUMBER DAYA PEMBIAYAAN DAN AKSES SUMBER DAYA PRODUKTIF LAINNYAPRODUKTIF LAINNYA
4.4. MENDORONG PENINGKATAN STABILITAS MENDORONG PENINGKATAN STABILITAS POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SERTA POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIALPENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
SASARAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
20082008
SASARAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN PEMBANGUNAN TAHUN
20082008
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
INFRASTRUKTURJalan
1. Rehab/pemel jln Nasional 1,957 Km dan Prov. 2,104 Km
2. Peningkt./Pemb. Jln Nasional 123 Km dan Prov. 362,68 Km
3. Pemb. Jln Tol Medan-Binjai sep. 16 Km
4. Pemb. Jln Tol Tj. Morawa-Kuala Namu-T. Tinggi sep. 53 Km.
5. Rehab/Pemel jembatan NAsional 290 m dan Prov. 500 M
6. Peningkt./Pemb. Jembatan Nasional 3.250 M dan Prov. 4.190 M
PEngairan 1. Perbaikan sal. Irigasi seluas 46.467 ha
2. Perbaikan luas daerah rawa yg rusak 36.173 ha atau 147 DR
3. Penanganan kerusakan irigasi kewenangan Provsu seluas 10.179 ha
4. Penanganan daerah potensi banjir di perkotaan 2.554 ha, industri 1.516 ha dan pertanian/perdesaan 34.564 ha
Sambungan infrastruktur………………….
PELABUHAN UDARA
1. Pembangunan Bandara Baru di Labuhan Batu
2. Perpanjangan run way (1000 x 23 m) Bandara Sibisa
3. Rehab/Peningkatan fungsi Bandara Perintis seperti Silangit, F.L Tobing, Aek Godang Binaka, lasondre
Kelistrikan1. Pembangunan PLTMH Sebanyak 6 Unit.
2. Pembangunan PLTS Sebanyak 2500 Unit.
PELABUHAN LAUT1. Penyelesaiaan Pembangunan Dermaga
Penyeberangan Sibolga
2. Pembangunan berbagai dermaga sungai seperti Paluh Subur di Hamparan Perak; Kampung Nelayan, Teluk Buluh/Buluh Tolang dan Tj Sarang Elang
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
Pendidikan
Tingkat Melek Huruf 97,55 persen
Rata-Rata Lama sekolah 9,6 Tahun
APK SD/MI/SDLB/PAKET A 95,28
APK SMP/MTs/SMPLB/PAKET b 95,98%
APK SMA/MA/SMK/SMALB/PAKET C 70,98 %
APK pt/pta 10,37
Persentase Buta Aksara > 15 thn 2,99 %
KESEHATAN
Persentase tkt kesakitan 15,50 %
Total Fertility Rate 2,41 Rata-rata kelahiran PUS
Infant Mortality Rate Per 23,52 per 1000 kelahiran hidup
IPM 72,7
PDRB
PDRB PER KAPITA ADH BERLAKU RP. 15,7 JUTA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
PENINGKATAN PEREKONOMIAN PERTANIAN
1. PADI luas Tanam =750.961 ha
Produksi = 3.247.340 Ton
2. jagung Luas Tanam = 223.759 ha
PRoduksi =818.178 TONKOPERASI & UKM
1. Meningkatnya laju pertumbuhan produktifitas Kop dan UKM 16-18%/thn
2. Penyerapan t. kerja di bid. Koperasi rata-rata 15%/thn
3. Terbentuknya sentra klaster menjadi 10 unit
4. Terwujudnya koperasi berkulitas sebanyak 3.382 koperasi
5. TErbentuknya Unit USaha Baru sebanyak 332.750 unit
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
STABILITAS POLITIK
Terselenggaranya Pilkadasung Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008-2013 secara aman, langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
NONO INDIKATORINDIKATOR SATUANSATUAN TAHUNTAHUN20052005
TAHUNTAHUN20062006
TAHUNTAHUN2007 *)2007 *)
TARGET TARGET TAHUNTAHUN2007 2007
1.1. PERTUMBUHAN EKONOMIPERTUMBUHAN EKONOMI %% 5,485,48 6,186,18 6,526,52 7,02
2.2. PDRB-BERLAKUPDRB-BERLAKU TRILIUN RPTRILIUN RP 136,90136,90 159,32159,32 49,5049,50 175,26
3.3. PDRB KONSTAN 2000PDRB KONSTAN 2000 TRILIUN RPTRILIUN RP 87,8987,89 94,7994,79 24.9124.91 100,62
4.4. PDRB PERKAPITA HARGA PDRB PERKAPITA HARGA BERLAKUBERLAKU
JUTA RPJUTA RP 11,1011,10 12,6412,64 13,73
5.5. STRUKTUR EKONOMISTRUKTUR EKONOMI
- - PERTANIANPERTANIAN %% 23,9323,93 23,7823,78 31,3231,32 23,14
-- INDUSTRI INDUSTRI %% 33,3433,34 30,6630,66 28,8928,89 31,87
-- JASA- JASAJASA- JASA %% 42,7342,73 45,5645,56 39,8939,89 44,99
6.6. VOLUME EKSPOR **)VOLUME EKSPOR **) JUTA TONJUTA TON 8,178,17 7,257,25 4,194,19 8,39
7.7. NILAI EKSPOR **)NILAI EKSPOR **) MILYAR US$MILYAR US$ 4,5634,563 4,5634,563 3,653,65 4,45
8.8. VOLUME IMPOR **)VOLUME IMPOR **) JUTA TONJUTA TON 3,723,72 3,643,64 2,752,75 3,74
9.9. NILAI IMPOR **)NILAI IMPOR **) MILYAR US$MILYAR US$ 1,1781,178 1,1751,175 1,121,12 1,63
1010 NTP (NILAI TUKAR PETANI) - NTP (NILAI TUKAR PETANI) - (NOV 2006)(NOV 2006)
-- 93,9193,91 94,2994,29 103
1111 INFLASIINFLASI %% 22,4122,41 6,116,11 4,044,04 6,50
INDIKATOR MAKRO INDIKATOR MAKRO EKONOMIEKONOMI
*) Triwulan III (Bulan Januari s/d. *) Triwulan III (Bulan Januari s/d. September)September)
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
INDIKATOR MAKRO SOSIAL
NONO INDIKATORINDIKATOR SATUANSATUAN TAHUN TAHUN 20052005
TAHUN TAHUN 20062006
1.1. JUMLAH PENDUDUKJUMLAH PENDUDUK RIBU JIWARIBU JIWA 12,32612,326 12,643 12,643
2.2. PERSENTASE PENDUDUK MISKINPERSENTASE PENDUDUK MISKIN PERSENPERSEN 14,2814,28 15,66 15,66 1)1)
3.3. PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN PERSENPERSEN 18,0018,00 17,0017,00
4.4. ANGKA HARAPAN HIDUPANGKA HARAPAN HIDUP TAHUNTAHUN 68,768,7 70,2 *)70,2 *)
5.5. TOTAL FERTILITY RATE (TFR)TOTAL FERTILITY RATE (TFR) RATA-RATA RATA-RATA KELAHIRAN PUSKELAHIRAN PUS
2,6272,627 2,579 *)2,579 *)
6.6. INFANT MORTALITY RATE (IMR)INFANT MORTALITY RATE (IMR) PER 1000 PER 1000 KELAHIRAN KELAHIRAN
HIDUPHIDUP
29,629,6 28,2 *)28,2 *)
7.7. IPMIPM -- 7272 72,40 *)72,40 *)
8.8. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PENDUDUK UMUR 15 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS) (METODE BARU)TAHUN KEATAS) (METODE BARU)
PERSENPERSEN 11,9011,90(Nop 2005)(Nop 2005)
11,5111,51(agt 2006)(agt 2006)
9.9. TINGKAT MELEK HURUFTINGKAT MELEK HURUF PERSENPERSEN 97,0097,00 97,4597,45
10.10. RATA-RATA LAMA SEKOLAHRATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUNTAHUN 8,58,5 9.09.0
11.11. RUMAH TANGGA YG MENDAPAT LAYANAN LISTRIKRUMAH TANGGA YG MENDAPAT LAYANAN LISTRIK PERSEN PERSEN 87,2087,20 87.2087.20
12.12. RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LEDENG RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LEDENG DAN AIR DALAM KEMASANDAN AIR DALAM KEMASAN
PERSENPERSEN 22,4022,40 22.4022.40
1)1) Hasil Susenas Panel PEbruari 2006Hasil Susenas Panel PEbruari 2006*) Angka sementara*) Angka sementara
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
TARGETTARGETPEREKONOMIAN DAN SOSIAL PEREKONOMIAN DAN SOSIAL
TAHUN 2007 DAN 2008TAHUN 2007 DAN 2008
TARGETTARGETPEREKONOMIAN DAN SOSIAL PEREKONOMIAN DAN SOSIAL
TAHUN 2007 DAN 2008TAHUN 2007 DAN 2008
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
NONO INDIKATORINDIKATOR SATUANSATUAN TARGETTARGET20072007
TARGETTARGET20082008
1.1. PERTUMBUHAN EKONOMIPERTUMBUHAN EKONOMI %% 7.027.02 7.547.54
2.2. PDRB-BERLAKUPDRB-BERLAKU TRILIUN RPTRILIUN RP 175.26175.26 202.19202.19
3.3. PDRB KONSTAN 2000PDRB KONSTAN 2000 TRILIUN RPTRILIUN RP 100.62100.62 108.20108.20
4.4. PDRB PERKAPITA HARGA BERLAKUPDRB PERKAPITA HARGA BERLAKU JUTA RPJUTA RP 13.7313.73 15.6615.66
5.5. STRUKTUR EKONOMISTRUKTUR EKONOMI
- PERTANIAN- PERTANIAN %% 23.1423.14 22.9222.92
- INDUSTRI PENGOLAHAN- INDUSTRI PENGOLAHAN %% 31.8731.87 32.0832.08
- JASA- JASA- JASA- JASA %% 44.9944.99 45.0045.00
6.6. VOLUME EKSPORVOLUME EKSPOR JUTA TONJUTA TON 8.398.39 8.798.79
7.7. NILAI EKSPORNILAI EKSPOR MILYAR US$MILYAR US$ 4.454.45 4.584.58
8.8. VOLUME IMPORVOLUME IMPOR JUTA TONJUTA TON 3.743.74 3.843.84
9.9. NILAI IMPORNILAI IMPOR MILYAR US$MILYAR US$ 1.631.63 1.671.67
1010 NTP (NILAI TUKAR PETANI)NTP (NILAI TUKAR PETANI) -- 103103 103.00103.00
1111 INFLASIINFLASI %% 6.506.50 6.506.50
TARGET MAKRO EKONOMI TARGET MAKRO EKONOMI SUMUTSUMUT
Sementara untuk sektor pertanian target yang ingin dicapai :Sementara untuk sektor pertanian target yang ingin dicapai :- pertumbuhan produksi beras rata-rata sebesar 1,45 %/tahun.- Meningkatnya luas areal perkebunan sebesar 0,3 %/tahun dan produksi sebesar 2,57 %/tahun.- Meningkatnya populasi ternak rata-rata sebesar 2,4 %/tahun, produksi susu ternak 3,03
%/tahun, produksi daging ternak sebesar 2,2 %/tahun dan telur unggas 3,34 %.- Produksi perikanan budidaya tumbuh 6,5%, perikanan tangkap 6,4%
NONO INDIKATORINDIKATOR SATUANSATUAN TARGETTARGET20082008
1.1. JUMLAH PENDUDUKJUMLAH PENDUDUK RIBU JIWARIBU JIWA 12.91412.914
2.2. PERSENTASE PENDUDUK MISKINPERSENTASE PENDUDUK MISKIN PERSENPERSEN 11.4011.40
3.3. PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN PERSENPERSEN 15.5015.50
4.4. ANGKA HARAPAN HIDUPANGKA HARAPAN HIDUP TAHUNTAHUN 71.4871.48
5.5. TOTAL FERTILITY RATE (TFR)TOTAL FERTILITY RATE (TFR) RATA-RATA KELAHIRAN PUSRATA-RATA KELAHIRAN PUS 2.412.41
6.6. INFANT MORTALITY RATE (IMR)INFANT MORTALITY RATE (IMR) PER 1000 PER 1000 KELAHIRAN HIDUPKELAHIRAN HIDUP
23.5223.52
7.7. IPMIPM -- 72.772.7
8.8. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PENDUDUK TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS) UMUR 15 TAHUN KEATAS) (METODE BARU)(METODE BARU)
PERSENPERSEN 9.609.60
9.9. TINGKAT MELEK HURUFTINGKAT MELEK HURUF PERSENPERSEN 97.5597.55
10.10. RATA-RATA LAMA SEKOLAHRATA-RATA LAMA SEKOLAH TAHUNTAHUN 9.69.6
11.11. RUMAH TANGGA YG MENDAPAT LAYANAN LISTRIKRUMAH TANGGA YG MENDAPAT LAYANAN LISTRIK PERSEN PERSEN 88.6088.60
1212 RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LEDENG DAN AIR DALAM KEMASANLEDENG DAN AIR DALAM KEMASAN
PERSENPERSEN 25.5025.50
TARGET SOSIAL KEMASYARAKATAN SUMUT TARGET SOSIAL KEMASYARAKATAN SUMUT 20082008
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
DUKUNGAN KABUPATEN/KOTADUKUNGAN KABUPATEN/KOTADALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN DALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN
PROVSU 2008PROVSU 2008
DUKUNGAN KABUPATEN/KOTADUKUNGAN KABUPATEN/KOTADALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN DALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN
PROVSU 2008PROVSU 2008
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
Kabupaten/KotaKabupaten/KotaPertumbuhan Ekonomi (persen)Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tkt Pengangguran Terbuka /TPT persenTkt Pengangguran Terbuka /TPT persen
20072007 20082008 20072007 20082008
1. Nias1. Nias 5,635,63 6,256,25 6,556,55 6,286,28
2. Mandailing Natal2. Mandailing Natal 6,236,23 6,706,70 7,737,73 7,427,42
3. Tapanuli Selatan3. Tapanuli Selatan 5,645,64 7,267,26 8,448,44 8,108,10
4. Tapanuli Tengah4. Tapanuli Tengah 5,885,88 6,136,13 11,1211,12 10,6810,68
5. Tapanuli Utara5. Tapanuli Utara 5,955,95 6,626,62 6,016,01 5,765,76
6. Toba Samosir6. Toba Samosir 6,376,37 7,107,10 9,599,59 9,219,21
7. Labuhan Batu7. Labuhan Batu 6,156,15 7,007,00 10,7510,75 10,3310,33
8. Asahan8. Asahan 6,266,26 7,107,10 9,889,88 9,499,49
9. Simalungun9. Simalungun 5,375,37 7,297,29 11,1011,10 10,6610,66
10. Dairi10. Dairi 5,875,87 6,986,98 9,189,18 8,818,81
11. Karo11. Karo 5,395,39 6,066,06 7,617,61 7,307,30
12. Deli Serdang12. Deli Serdang 6,716,71 7,467,46 10,8510,85 10,4210,42
13. Langkat13. Langkat 4,974,97 6,016,01 10,2210,22 9,819,81
14. Nias Selatan14. Nias Selatan 6,146,14 5,835,83 6,716,71 6,446,44
15. Humbang Hasundutan15. Humbang Hasundutan 6,086,08 6,446,44 6,276,27 6,016,01
16. Pakpak Bharat16. Pakpak Bharat 6,506,50 6,716,71 8,018,01 7,687,68
17. Samosir17. Samosir 5,715,71 6,646,64 7,737,73 7,417,41
18. Serdang Bedagai18. Serdang Bedagai 6,246,24 6,776,77 7,427,42 7,117,11
19. Sibolga19. Sibolga 6,256,25 6,796,79 11,2511,25 10,8110,81
20. Tanjung Balai20. Tanjung Balai 6,516,51 7,197,19 10,1110,11 9,719,71
21. Pematang Siantar21. Pematang Siantar 6,676,67 7,447,44 11,0711,07 10,6310,63
22. Tebing Tinggi22. Tebing Tinggi 6,346,34 6,936,93 10,0610,06 9,669,66
23. Medan23. Medan 8,608,60 9,039,03 11,3011,30 10,8610,86
24. Binjai24. Binjai 6,636,63 7,177,17 11,6611,66 11,2011,20
25. Padang Sidempuan25. Padang Sidempuan 6,786,78 7,097,09 12,0912,09 11,6211,62
Sumatera UtaraSumatera Utara 7,027,02 7,547,54 10,0010,00 9,609,60
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI & TPT KAB/KOTA SE SUM. UTARA 2007-TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI & TPT KAB/KOTA SE SUM. UTARA 2007-20082008
Tertinggi Kab
Terendah Kab
Tertinggi Kota
Terendah Kota
Tertinggi Kota
Terendah Kota
Tertinggi Kab
Terendah Kab
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI Kab/Kota se SUMUT TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI Kab/Kota se SUMUT PER SEKTORPER SEKTOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2008
Pertanian Petamb, Industri Listrik, Gas Perdag, Htl Angk. & Keu, P.Sewa Jasa-Energi Pengolahan & Air bersih & Rest Komu. & Js Prshn Jasa-
1 Nias 5.15 9.28 7.82 6.95 5.97 6.68 7.87 7.09 7.06 2 Mandailing Natal 6.52 7.70 7.70 7.13 6.41 7.70 6.51 7.26 5.66 3 Tapanuli Selatan 6.91 6.40 7.65 7.04 7.54 7.65 7.75 7.65 6.91 4 Tapanuli Tengah 5.90 7.29 6.92 7.02 6.11 5.94 7.12 7.05 5.94 5 Tapanuli Utara 6.48 6.74 8.30 5.87 7.09 6.42 7.28 7.41 6.50 6 Toba Samosir 7.22 7.53 7.22 5.83 7.24 7.29 6.28 7.53 5.90 7 Labuhan Batu 4.92 7.99 8.00 6.99 7.42 7.25 8.40 6.57 5.65 8 Asahan 4.74 7.60 8.37 9.23 7.46 7.10 8.97 7.79 5.30 9 Simalungun 6.87 7.69 8.63 7.94 7.26 7.82 9.30 6.46 6.43 10 Dairi 7.06 6.25 6.72 6.69 7.72 7.32 7.14 6.20 5.30 11 Karo 4.81 6.97 8.70 6.95 6.90 8.84 8.06 6.85 6.58 12 Deli Serdang 4.90 7.34 8.47 7.52 7.68 8.51 8.96 6.53 5.60 13 Langkat 5.34 3.63 8.27 7.18 6.57 7.50 7.36 7.27 5.76 14 Nias Selatan 6.11 6.49 6.49 6.38 6.86 6.10 6.63 6.92 5.44 15 Humbang Hasundutan 6.24 11.49 8.05 6.22 7.17 6.98 7.29 6.47 6.17 16 Pakpak Bharat 6.41 6.75 6.61 6.41 6.20 8.45 6.47 6.76 7.08 17 Samosir 6.51 12.78 7.33 6.94 6.50 6.50 8.88 6.85 6.24 18 Serdang Bedagai 6.55 6.88 8.17 6.91 6.47 7.05 7.64 6.62 5.81 19 Sibolga 5.13 5.11 8.73 7.00 7.65 7.74 9.35 6.81 5.95 20 Tanjung Balai 6.31 6.82 6.29 7.44 6.57 7.24 13.11 6.38 6.07 21 Pematang Siantar 5.65 5.18 7.99 9.11 7.32 7.23 9.49 6.97 5.89 22 Tebing Tinggi 4.93 5.98 6.61 7.54 7.09 10.74 7.64 7.25 6.26 23 Medan 4.69 3.57 6.93 9.22 9.88 7.61 10.44 7.65 6.33 24 Binjai 5.72 6.41 7.79 7.62 8.17 7.62 7.70 7.26 5.9325 Padangsidempuan 6.05 6.01 7.14 7.16 8.20 8.79 8.39 7.40 6.04
5.76 5.62 7.94 8.67 8.67 7.50 9.81 7.44 6.06
NO KABUPATEN/KOTA Bangunan
Kabupaten/Kota Kota Pengamatan Inflasi 2007 2008
1. Nias Gunung Sitoli 7,28 7,18
2. Mandailing Natal Panyabungan 7,41 6,46
3. Tapanuli Selatan Gunung Tua 8,71 7,73
4. Tapanuli Tengah Barus 4,57 4,54
5. Tapanuli Utara Tarutung 4,94 4,81
6. Toba Samosir Balige 8,80 8,61
7. Labuhan Batu Rantau Prapat 5,48 4,61
8. Asahan Kisaran 5,14 4,16
9. Simalungun Tiga Raja 4,72 4,03
10. Dairi Sidikalang 5,17 4,42
11. Karo Berastagi 5,40 4,65
12. Deli Serdang Lubuk Pakam 6,28 6,27
13. Langkat Stabat 5,51 5,62
14. Nias Selatan - - -
15. Humbang Hasundutan - - -
16. Pakpak Bharat - - -
17. Samosir - - -
18. Serdang Bedagai - - -
19. Sibolga Sibolga 4,93 4,82
20. Tanjung Balai Tanjung Balai 6,41 6,12
21. Pematang Siantar Pematang Siantar 5,40 4,80
22. Tebing Tinggi Tebing Tinggi 6,00 6,26
23. Medan Medan 5,84 5,72
24. Binjai Binjai 5,66 5,99
25. Padang Sidempuan Padang Sidempuan 7,24 5,24
Sumatera Utara 6,50 6,50
Nasional 6,50 6,50
TARGET INFLASI KAB/KOTA 2007-2008
Tertinggi Kota
Terendah Kota
Tertinggi Kab
Terendah Kab
Luas LuasPanen (Ha) Panen (Ha)
1 Medan 3,588 16,288 3,640 16,524.18 2 Langkat 70,361 300,864 71,381 305,226.53 3 Deli Serdang 68,828 326,109 69,826 330,837.58 4 Simalungun 89,816 393,752 91,118 399,461.40 5 Karo 21,540 77,686 21,852 78,812.45 6 Asahan 62,538 263,099 63,445 266,913.94 7 Labuhan Batu 62,499 297,995 63,405 302,315.93 8 Tapanuli Utara 32,208 126,450 32,675 128,283.53 9 Tapanuli Tengah 27,173 107,225 27,567 108,779.76
10 Tapanuli Tengah 77,576 346,065 78,701 351,082.94 11 Nias 10,447 38,655 10,598 39,215.50 12 Dairi 24,225 81,614 24,576 82,797.40 13 Tebing Tinggi 887 4,017 900 4,075.25 14 Tanjung Balai 444 1,865 450 1,892.04 15 Binjai 3,592 15,264 3,644 15,485.33 16 Pematangsiantar 3,964 18,270 4,021 18,534.92 17 Toba Samosir 21,663 91,073 21,977 92,393.56 18 Mandailing Natal 35,328 156,679 35,840 158,950.85 19 P. Sidempuan 6,534 28,473 6,629 28,885.86 20 Serdang Bedagai 67,379 319,240 68,356 323,868.98 21 Humabang Hasundutan 20,440 80,249 20,736 81,412.61 22 Pakpak Bharat 7,035 23,702 7,137 24,045.68 23 Samosir 8,518 35,808 8,642 36,327.22 24 Nias Selatan 13,645 50,485 13,843 51,217.03
740,228 3,200,927 750,961 3,247,340
2007 2008KABUPATEN/KOTANO
Produksi (ton) Produksi (ton)
TARGET KOMODITI PADI 2007-2008
TARGET JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA 2007-2008TARGET JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA 2007-2008
Kabupaten/KotaJumlah Penduduk
(ribu jiwa)
2007 2008
1. Nias 446,12 451,50
2. Mandailing Natal 417,59 422,62
3. Tapanuli Selatan 635,04 642,70
4. Tapanuli Tengah 300,60 304,23
5. Tapanuli Utara 258,82 261,94
6. Toba Samosir 170,68 172,74
7. Labuhan Batu 996,31 1.008,32
8. Asahan 1.048,18 1.060,82
9. Simalungun 849,00 859,24
10. Dairi 270,11 273,37
11. Karo 345,73 349,90
12. Deli Serdang 1.649,26 1.669,15
13. Langkat 1.023,25 1.035,59
14. Nias Selatan 273,54 276,84
15. Humbang Hasundutan 154,17 156,03
16. Pakpak Bharat 35,15 35,57
17. Samosir 131,87 133,46
18. Serdang Bedagai 611,24 618,62
19. Sibolga 92,79 93,91
20. Tanjung Balai 157,93 159,83
21. Pematang Siantar 237,55 240,42
22. Tebing Tinggi 139,24 140,92
23. Medan 2.086,45 2.111,62
24. Binjai 246,52 249,49
25. Padang Sidempuan 183,55 185,77
Sumatera Utara 12.760,70 12.914,60
Tertinggi Kota
Terendah Kota
Tertinggi Kab
Terendah Kab
Kabupaten/KotaJumlah Penduduk Miskin
(persen)Tingkat Melek Huruf
(persen)
2007 2008 2007 2008
1. Nias 29,36 26,35 88,35 88,40
2. Mandailing Natal 16,54 14,85 99,40 99,45
3. Tapanuli Selatan 19,60 17,59 99,63 99,65
4. Tapanuli Tengah 25,35 22,76 97,06 97,11
5. Tapanuli Utara 17,62 15,82 97,16 97,21
6. Toba Samosir 14,48 12,99 99,09 99,14
7. Labuhan Batu 11,52 10,34 97,21 97,26
8. Asahan 10,85 9,74 97,12 97,17
9. Simalungun 15,73 14,12 97,90 97,95
10. Dairi 17,97 16,13 98,41 98,46
11. Karo 17,00 15,26 98,57 98,62
12. Deli Serdang 5,10 4,58 98,31 98,36
13. Langkat 15,94 14,31 97,00 97,05
14. Nias Selatan 30,55 27,42 68,13 68,16
15. Humbang Hasundutan 17,95 16,12 96,15 96,20
16. Pakpak Bharat 19,20 17,24 98,09 98,14
17. Samosir 24,81 22,27 97,80 97,85
18. Serdang Bedagai 10,01 8,98 97,83 97,88
19. Sibolga 8,18 7,35 99,61 99,63
20. Tanjung Balai 10,15 9,11 99,36 99,41
21. Pematang Siantar 9,79 8,79 99,47 99,49
22. Tebing Tinggi 8,45 7,58 99,37 99,42
23. Medan 6,30 5,66 99,42 99,44
24. Binjai 5,18 4,65 99,20 99,25
25. Padang Sidempuan 9,91 8,89 99,15 99,20
Sumatera Utara 12,70 11,40 97,50 97,55
TARGET JLH PENDUDUK MISKIN DAN TKT MELEK HURUF KAB/KOTA SE SUMUT 2007-TARGET JLH PENDUDUK MISKIN DAN TKT MELEK HURUF KAB/KOTA SE SUMUT 2007-20082008
Terendah Kota
Tertinggi Kota
Tertinggi Kab
Terendah Kab
Tertinggi Kota
Terendah Kota
Terendah Kab
Tertinggi Kab
TARGET ANGKA IPM KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA 2006-2007TARGET ANGKA IPM KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA 2006-2007
Kabupaten/KotaINDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)
2006 2007
1. Nias 66,81 67,18
2. Mandailing Natal 69,64 70,07
3. Tapanuli Selatan 72,98 73.38
4. Tapanuli Tengah 69,22 69.39
5. Tapanuli Utara 72.88 73.28
6. Toba Samosir 74.95 75.19
7. Labuhan Batu 71.42 71.59
8. Asahan 70.36 70.49
9. Simalungun 71.82 72.08
10. Dairi 70.89 71.09
11. Karo 74.28 74.68
12. Deli Serdang 72.92 73.18
13. Langkat 71.69 71.89
14. Nias Selatan 64.42 64.68
15. Humbang Hasundutan 70.25 70.49
16. Pakpak Bharat 68.96 69.09
17. Samosir 72.52 72.69
18. Serdang Bedagai 71.98 72.38
19. Sibolga 73.39 73.49
20. Tanjung Balai 71.99 72.19
21. Pematang Siantar 76.06 76.19
22. Tebing Tinggi 74.49 74.59
23. Medan 75.85 76.09
24. Binjai 74.66 74.79
25. Padang Sidempuan 73.75 73.99
Sumatera Utara 72.40 72.60
Terendah Kota
TertinggiKota
Terendah Kab
Tertinggi Kab
KEBIJAKAN UMUM KEBIJAKAN UMUM ANGGARANANGGARAN
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
53535353
PENYUSUNAN KUA DAN PPASPENYUSUNAN KUA DAN PPAS(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)
RPJMDRPJMD
RenstraSKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD
KUAKUA PPASPPAS
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun 1 tahun
RKPRKP
RPJMRPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
1 tahun 1 tahun
5 tahun
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
5454
PENGERTIAN PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBDKEBIJAKAN UMUM APBD
SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN
KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-
APBD DAN RP-APBD
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
55555555
Substansi PerbedaanSubstansi Perbedaan
Pokok-pokok pikiran DPRD
Arahan, mandat & Pembinaan Pem Pusat
RENSTRADADATA HISTORISDATA HISTORIS
Arah & KebijakanUmum APBD
Penjaringan
Aspirasi
MASYARAKATTokoh Masy, LSM,
Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dll
PEMDA DPRD
KEPMENDAGRI NO 29
PERMENDAGRI NO 13 RPJMDRPJMD
RenstraSKPD
RenstraSKPD
RenjaSKPDRenjaSKPD RKPDRKPD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
RKPRKP
RPJMRPJM
1 tahun
1 tahun
5 tahun
Rancangan KUARancangan KUA
DPRDDPRD
Dibahasbersama Pemda
Nota KesepakatanIR. HASMIRIZAL LUBIS,
MSI
56565656
• RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
• ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
• STRATEGI & PRIORITAS APBD
• RPJPD
• RPJMD
• RKPD
• KU APBD
• PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KEPMENDAGRI No. 29/2002KEPMENDAGRI No. 29/2002 PERMENDAGRI BARUPERMENDAGRI BARU
PERBEDAAN DOKUMENPERBEDAAN DOKUMEN
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
57575757
Bab I PendahuluanBab I Pendahuluan
a.a. Kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun Kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datanganggaran yang akan datang
b.b. Perkiraan pencapaian tahun yg akan datangPerkiraan pencapaian tahun yg akan datang
c.c. Identifikasi Permasalahan & TantanganIdentifikasi Permasalahan & Tantangan
Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber PendanaanPendanaan
a.a. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.
b.b. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. berbeda.
c.c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang.tahun yang datang.
Bab II Gambaran Umum RKPDBab II Gambaran Umum RKPD
Prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk Prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan serta untuk mendukung menyelesaikan permasalahan dan tantangan serta untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.RPJMD.
Substansi dan Lingkup Materi Kebijakan Umum APBD
Bab IV PenutupBab IV Penutup
Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati.Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati.
58585858
PEDOMAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRIOLEH MENDAGRI
Pokok-pokok Pokok-pokok kebijakan yang kebijakan yang memuat sinkronisasi memuat sinkronisasi kebijakan kebijakan pemerintah dengan pemerintah dengan pemerintah daerahpemerintah daerah
Prinsip dan Prinsip dan kebijakan kebijakan penyusunan APBD penyusunan APBD tahun anggaran tahun anggaran berkenaanberkenaan
Teknis penyusunan Teknis penyusunan APBDAPBD
Hal-hal khusus Hal-hal khusus lainnyalainnya
PEMERINTAH DAERAH
RancanganKUA
DPRD
PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA
IR. HASMIRIZAL LUBIS, MSI
59595959
Proses Penyampaian Rancangan Proses Penyampaian Rancangan KUAKUA
DPRDDPRD
RancanganKUA
Disampaikanke DPRDpaling lambatPertengahanbulan Juni
RancanganKUA
TAPD
KOORDINATOR TAPDKOORDINATOR TAPD
RancanganKUA
KDHKDH
RancanganKUA
Disampaikan ke KDHpaling lambatawal bulan Juni
Sekda selakuKoordinatorTAPD
Rancangan KUAdibahas bersama
PanitiaAnggar
anDPRD
PEMERINTAH DAERAH
Nota Kesepakatan
Paling lambat
Minggu ke-1
Juli
RKPD
60606060
Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber PendanaanPendanaan
a.a. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. pemerintah.
b.b. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. berbeda.
c.c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang.tahun yang datang.
Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun yang akan datang adalah: (1)Laju inflasi
(2)Pertumbuhan ekonomi regional
(3)Tingkat penyerapan tenaga kerja regional, dan
(4)Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.
61616161
CONTOH MENGHUBUNGKAN ANTARA ASUMSI MAKRO
DENGAN KUA
Urusan Wajib ( 25)Pendidikan
Prog..
Keg…
Kesehatan
Pekerjaan Umum
Dst………..
Urusan Pilihan ( Dipilih Daerah)Pertanian
Kehutanan
ASUMSI MAKRO
Dst….
Pertumbuhan EkonomiRegional
Laju Inflasi1. Standar
Harga
2. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
3. Dst…..
Implikasi Asumsi Makro
TOLOK UKUR KINERJA PROGRAM YANG TERTUANG DALAM RPKD
Penyesuaian Sasaran
KUA
62626262
Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah
KODEBIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
(Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
1 02 Kesehatan
Program ......
Kegiatan ......
dst ...
63636363
NO URAIAN
JUMLAHBERTAMBAH/(BERKURANG)
TA (n-1)Proyeksi TA (n)
Rp %
1. PENDAPATAN DAERAH
1.1 Pendapatan asli daerah
1.1.1 Pajak Daerah
1.1.2 …..
1.2 Dana perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2 …..
1.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1.3.1 Hibah
1.3.2 …..
Jumlah Pendapatan
2. BELANJA DAERAH
2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja pegawai
2.1.2 Belanja bunga
2.1.3 ……
2.2 Belanja Langsung
2.2.1 Belanja pegawai
2.2.2 ……
Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)
ProyeksiPendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah
64646464
NO URAIAN
JUMLAHBERTAMBAH/(BERKURANG)
TA (n-1)Proyeksi TA (n)
Rp %
Surplus/(Defisit)
3. PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan pembiayaan
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
3.1.2 Pencairan dana cadangan
3.1.3 ……
Jumlah penerimaan pembiayaan
3.2 Pengeluaran pembiayaan
3.2.1 Pembentukan dana cadangan
3.2.2 ......
Jumlah pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
3.3 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)
65656565
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
NO
PRIORITAS PEMBANGUN
AN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
ORGA
NISASI
PAGU INDIKATIF
LOKASI
Hasil Keluaran HasilJumlah
(Rp)Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah
1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
754.000.000
APBD
Kec. AKec. BKec. C
Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD
Rata-rata biaya pendidikan menurun sebesar 20%
100.000.000
Penyediaan Biaya Operasional Sekolah
Biaya Ujian Gratis
Biaya Pendidikan menurun sebesar 20%
100.000.000
APBN
Setiap SD
CONTOH RKPD
66666666
HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA
NO
PRIORITAS PEMBANGUN
AN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
ORGA
NISASI
PAGU INDIKATIF
LOKASI
Hasil Keluaran HasilJumlah
(Rp)Sum ber
1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Dinas Pendi dikan
858.000.000
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah
1.Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
754.000.000
APBD
Kec. AKec. BKec. C
RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA
67676767
HUBUNGAN TOLOK UKUR HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATANPROGRAM DAN KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATAN
• INDIKATOR PROGRAM
• INDIKATOR KEGIATAN
• Hasil • Keluaran • Hasil
Program Pendidikan Anak Usia Dini
• Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah.
1. Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2. Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengadaan mebelair sekolah
•Mebelair pendidikan untuk 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah.
1. Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2. Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local.
•Tersusunnya kurikulum 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal.
• Terpenuhinya kurikulum untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang anak.
68686868
HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
KONDISI TAHUN 2005
KeluaranHasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
50 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah
1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang
Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIFLOKA
SI
KeluaranHasil
Jumlah (Rp)
Sum ber
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah.
1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
754.000.000
APBD
Kec. AKec. BKec. C
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
69696969
CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN
KONDISI TAHUN 2005Hasil
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40
Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.
INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN PAGU INDIKATIF
HasilJumlah (Rp) Sumber
Dana
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50
754.000.000
APBD
INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )
PENCAPAIAN TARGET 2007
(70-50) : (70 - 40)
{ } x 100% = 66,67%
7070
KODEBIDANG URUSANPEMERINTAHAN
DAERAH
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET (%)
ORGANISASI
PAGU INDIKATIF
•(Juta Rp)
1 URUSAN WAJIB
101 PENDIDIKAN 201.812.213.201.812.213.
000000
101
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3
66,67 %
Dinas Pendidikan
858.000.000
101
Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)
Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK dengan standar 1 sekolah terdiri dari 3 kelas sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang
66,67%
Dinas Pendidikan
754.000.000
CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA
7171
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (KELUARAN)(KELUARAN)
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (HASIL)(HASIL)
Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Administrasi PerkantoranPerkantoran
Prosentase Prosentase jumlah surat jumlah surat terkirim terkirim dibanding dibanding dengan total dengan total jumlah surat jumlah surat dalam satu dalam satu tahun adalah tahun adalah 80%80%
Penyediaan jasa surat Penyediaan jasa surat menyuratmenyurat
1500 surat 1500 surat terkirimterkirim
Tercapainya Tercapainya prosentase prosentase rata-rata rata-rata surat yang surat yang gagal gagal TersampaikaTersampaikan 20% dari n 20% dari rata-rata rata-rata jumlah surat jumlah surat yang yang seharusnya seharusnya terkirim.terkirim.
7272
CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN
PROGRAM/KEGIATANINDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (KELUARAN)(KELUARAN)
INDIKATOR INDIKATOR KEGIATAN KEGIATAN (HASIL)(HASIL)
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Perbandingan jumlah mebelair layak pakai dengan jumlah pegawai non struktural adalah 1 : 1
Pengadaan mebeleur (meja-kursi)
62 unit (meubelair) meja kursi
Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total meubelair yang dimiliki
73737373
PRIPRIORITAS & PLAFOND ORITAS & PLAFOND ANGGARAN SEMENTARAANGGARAN SEMENTARA
7474
PENGERTIAN PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS)SEMENTARA (PPAS)
PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN
SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD
PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH
MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI
7575
PENGERTIANPENGERTIAN
Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain
Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain
PRIORITASPRIORITAS
7676
TUJUANTUJUANPRIORITASPRIORITAS
Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.
Contoh : - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn
- Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian
ibu dan anak - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi
peledakan bom - Infrastruktur : Jalan, Jembatan
dan Irigasi
77777777
PLAFON ANGGARAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARASEMENTARA
Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawaipegawai
Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan Plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPDAnggaran (PPA) SKPD
PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan PPA yang telah ditetapkan selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan pedoman dalam penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkatkerja perangkat daerah pada masing-masing satuan daerah pada masing-masing satuan kerja perangkat daerahkerja perangkat daerah
78787878
ANALISIS YANG DAPAT ANALISIS YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DALAM DIKEMBANGKAN DALAM
PENYUSUNAN PPASPENYUSUNAN PPAS
LINGKUNGAN INTERNAL
FAKTOR KEKUATAN
LINGKUNGAN EKSTERNAL
FAKTOR PELUANG FAKTOR TANTANGAN
FAKTOR KELEMAHAN
Seberapa Besar Faktor –FaktorKekuatan Yang Dimiliki Dapat Digunakan Untuk MengatasiFaktor-Faktor Kelemahan
Seberapa Besar Faktor –FaktorPeluang Dapat Digunakan Untuk Menghadapi Faktor-Faktor Tantangan
ANALISIS SWOT
IMPLEMENTASI DALAM PENYUSUNAN PPAS
Dengan Pemberian Bobot Masing-Masing Faktor Yang Tersebut Diatas
79797979
CONTOH PROSES PENENTUAN CONTOH PROSES PENENTUAN PRIORITAS PRIORITAS
EKSTERNAL
FAKTOR KELEMAHAN
FAKTOR TANTANGAN
INTERNAL
FAKTOR KEKUATAN
FAKTOR PELUANG
ANALISIS SWOT
Urusan Pendidikan
•Program A
•Program B
•Dst……Urusan Kesehatan
•Program A
•Program B
EKSTERNAL
INTERNAL
4+3 = 7
CONTOH
BOBOT 5 s/d 1
2+3 = 5 Urusan
Pendidikan
1.Program B (12)
2.Program A (9)
3.Dst……Urusan
Kesehatan
1.Program B (9)
2.Program A (8)
2 + 4 = 6
1+ 2 = 3
1 + 2 = 3 2+ 3 = 5
2 + 3 = 5 3 + 1 = 4
80808080
Bab I PendahuluanBab I Pendahuluan
Kondisi/prestasi yang telah dicapai, Perkiraan pencapaian tahun yg akan Kondisi/prestasi yang telah dicapai, Perkiraan pencapaian tahun yg akan datang, Identifikasi Permasalahan & Tantangandatang, Identifikasi Permasalahan & Tantangan
Bab IV Prioritas Program dan Plafon AnggaranBab IV Prioritas Program dan Plafon Anggaran
Uraian tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati Uraian tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati yaitu mencakup :yaitu mencakup :
Capaian sasaran program,Capaian sasaran program,Dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai Dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program sasaran program
Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatanprogram lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan
Bab III Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahBab III Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan DaerahAsumsi makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah..
Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerahKebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerahpeningkatan belanja daerah
Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran berkenaananggaran berkenaan
Substansi dan Lingkup Materi PPAS
Bab V PenutupBab V Penutup
Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati.Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati.
Bab II Kebijakan Umum APBDBab II Kebijakan Umum APBD
Gambaran ringkas target pencapaian kinerja setiap urusan berdasarkan proyeksi anggaran..
81818181
MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN
NO.PRIORITAS PROGRAM
DAN KEGIATAN
SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN
ORGANISASIJUMLAH PLAFON
ANGGARAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dst.
JUMLAH
82828282
PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI
•KODEURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
•DAN ORGANISASI
PLAFON ANGGARAN
•JUMLAH BELANJA TIDAK
LANGSUNGBELANJA
LANGSUNG
1 URUSAN WAJIB
1 01 Pendidikan
1 01 01 Dinas Pendidikan
1 01 02 Dst………………
1 02 Kesehatan
1 02 01 Dinas Kesehatan
1 02 02 Dst..................
1 03 Pekerjaan Umum
1 03 01 Dinas Pekerjaan Umum
1 03 02 Dst.................
1 04 Dst
2 URUSAN PILIHAN
2 01 Pertanian
2 01 01 Dinas Pertanian
2 01 02 Dst............
2 02 Kehutanan
2 02 01 Dinas Kehutanan
2 02 02 Dst………………
2 03 Dst..............
Jumlah
83838383
SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan
3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja
5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan hargaDiterbitkan
Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan