Panduan pelaksanaan proyek dan penganggaran egovernment

COVER DEPAN

Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e

Government

COVER DALAM

Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e

Government

SAMBUTAN

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

REPUBLIK INDONESIA

Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting, sehingga penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Perubahanperubahan yang terjadi saat ini menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif di mana masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan masyarakat luas di seluruh wilayah negara, dapat diandalkan dan terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. Pemerintah pusat dan daerah harus mampu membentuk dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja yang lebih dinamis. Dengan demikian perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan lembagalembaga negara lain, masyarakat, dunia usaha, dan masyarakat internasional.

Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (publicprivate partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan mendistribusikan informasi bagi pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju eGovernment.

Melalui proses tersebut, pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekatsekat organisasi dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan lembagalembaga pemerintah bekerja secara terpadu.

Masyarakat, sektor swasta dan pemerintah mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (telematika) di Indonesia menjadi lebih terarah dan terintegrasi serta tidak tumpang tindih pengembangannya mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Oleh karenanya pemerintah menyusun pula konsep sistem informasi nasional sebagai acuan/panduan bagi penyusunan national eStrategy di Indonesia yang dilengkapi dengan konsep pelaksanaan secara makro melalui program eIndonesia, yang didalamnya termasuk pembangunan eGovernment.

Pengembangan eGovernment merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 yang merupakan payung bagi seluruh kebijakan teknis operasional di bidang eGovernment. Agar kebijakan pengembangan eGovernment dapat dilaksanakan secara sistematik dan terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan yang konsisten dan saling mendukung.

Pada awal tahun 2004 telah diselesaikan panduan yaitu : Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah dan Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan eGovernment dan ketiga panduan tersebut telah mulai disosialisasikan ke pemerintah daerah dan para stakeholder di beberapa kota di Indonesia.

Pada kesempatan ini pula saya menyambut baik penerbitan buku panduan “ Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment “ bagi lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi strategi pengembangan aplikasi eGovernment yang sesuai dengan standar mutu dan jangkauan pelayanan.

Panduan ini perlu disebarluaskan kepada semua kalangan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat, serta perlu pula disosialisasikan sebagai bagian dari kebijakan dan strategi pemerintah dalam pengembangan eGovernment guna mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance).

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Task Force eGovernment dan semua kalangan yang telah ikut secara aktif berpartisipasi dalam menyiapkan buku panduan ini.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Agustus 2004


SYAMSUL MU’ARIF

SAMBUTAN

SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA

Aplikasi adalah bagian yang berfungsi memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dan menjembatani unsurunsur sistem, prosedur, proses dan faktor manusia Aplikasi sebaiknya dirancangbangun dan dikembangkan secara luwes dan terpisah dari infrastruktur, dengan tujuan apabila terjadi perubahan pada tingkat infrastruktur yang umumnya terjadi secara terus menerus, maka tidak diperlukan penyesuaian yang terlalu banyak pada aplikasi.

Disamping itu diharapkan pengembangan aplikasi dilakukan dengan melihat alternatif infrastruktur yang tersedia di berbagai lingkungan instansi pusat dan daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, kompleksitas serta tahapan implementasi masingmasing instansi. Aplikasi yang dikembangkan harus dapat mengakomodasi peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik sesuai dengan perkembangan kebutuhan, sehingga eServices dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan layanan publik.

Tim Koordinasi Telematika Indonesia telah menetapkan Pengembangan egovernment sebagai salah satu program utama (flagship) dalam rangka untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Aplikasi yang dikembangkan disetiap lembaga pemerintah ikut menentukan keberhasilan di dalam penyelenggaraan egovernment

Oleh karena itu, Tim Koordinasi Telematika Indonesia menyambut baik diterbitkannya buku Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi eGovernment bagi lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menunjang pengembangan egovernment. Hal ini

sejalan dengan strategi dan program Tim Koordinasi Telematika Indonesia dalam mengadopsi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Buku Panduan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dan proses kerja di semua instansi pemerintah, baik dipusat maupun didaerah dalam melaksanakan proses transformasi menuju pengembangan egovernment.

Panduan ini akan terus disempurnakan, untuk itu kritik dan saran guna penyempurnaannya lebih lanjut sangat diharapkan agar panduan ini dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan secara lebih luas.

Jakarta, Agustus 2004

SEKRETARIS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASISELAKU

SEKRETARIS TIM KOORDINASI TELEMATIKA INDONESIA,

J. B. KRISTIADI

MENTERIKOMUNIKASI DAN INFORMASI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSANMENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR : /KEP/M.KOMINFO/VIII/2004

TENTANG

PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN eGOVERNMENT

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan dan pelaksanaan eGovernment dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan maka dipandang perlu adanya Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran eGovernment;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a, perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran eGovernment.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Susunan Kabinet Gotong Royong;

2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2003;

3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;

5. Instruksi Presiden R.I. Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment;

6. Keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Nomor : 12/SK/MENEG/KI/2002 tanggal 1 Maret 2002 tentang Pembentukan Organisasi Task Force Pengembangan eGovernment.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI TENTANG PANDUAN

PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT

PERTAMA : Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran eGovernment dalam menunjang eGovernment yang selanjutnya disebut Panduan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panduan sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam merencanakan proyek dan menganggarkan eGovernment dalam menunjang eGovernment bagi lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah.

KETIGA : Halhal yang sifatnya teknis akan ditetapkan dengan keputusan tersendiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : Oktober 2004


SYAMSUL MU’ARIF

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Menteri Kabinet Gotong Royong;2. Pimpinan LPND, dan;3. Para Gubernur/Walikota/Bupati di seluruh Indonesia.

Lampiran Keputusan Menteri No ....Tentang

PANDUAN PELAKSANAAN PROYEK DAN PENGANGGARAN EGOVERNMENT


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iPRAKATA iii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II SUMBER PENDANAAN 2.1 Pemerintah Pusat2.2 Pemerintah Daerah2.3 Kemitraan Pemerintah dan Swasta2.4 Pinjaman/Hibah Luar Negeri

BAB III PERATURANPERATURAN YANG HARUS DIPERHATIKAN

3.1 Undangundang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara

3.2 Peraturan Pemerintah No. 107 /2000, Tentang pinjaman daerah

3.3 Kepres No. 7 tahun 19993.4 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK.

07/20033.5 Peraturan tentang Monitoring Pelaksanaan Proyek

BAB IV PERAN SERTA SWASTA4.1 Kriteria keterlibatan Swasta 4.2 Swasta Asing4.3 Swasta Nasional (Perusahaan, Yayasan, Koperasi)4.4 BOO.4.5 BOT.4.6 BLT.

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIi


4.7 Turn Key

BAB V MONITORING PELAKSANAAN

BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN

Kementerian Komunikasi dan Informasi RIii


Kementerian Komunikasi dan Informasi RIiii


Kementerian Komunikasi dan Informasi RIi


Kementerian Komunikasi dan Informasi RI 11


PRAKATA





PRAKATA

Panduan ini menjelaskan tentang pelaksanaan proyek dan

penganggaran eGovernment bagi lembaga Pemerintah Pusat

dan Daerah.

Salah satu tujuan utama pengembangan eGovernment

adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik

sebagai hasil dari pemanfaatan teknologi informasi.

Perbaikan layanan publik ini sedikit banyak akan memberikan

pengaruh positif pada berbagai sektor dan sisi kehidupan

bangsa dan negara. Pengembangan dan penerapan layanan

publik berbasis teknologi informasi (eServices) memerlukan

persiapan, perencanaan dan penanganan secara sistematis

dan terpadu sehingga dapat memberikan hasil yang

maksimum.



Mengingat pengembangan layanan publik dan teknologi

pengantar layanannya membutuhkan perencanaan yang

matang dan memerlukan dukungan penganggaran relatif

besar, maka diperlukan strategi yang tepat sehingga

pelaksanaan proyek eGovernment dapat memberikan

manfaat yang optimal.

Pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, penganggaran

untuk mendukung proyek egovernment dapat didanai dari

berbagai sumber antara lain: APBN, APBD, pinjaman luar

negeri, hibah dan kerjasama investasi dengan sektor swasta.

Namun demikian, penganggaran egovernment harus

memperhatikan beberapa aspek yaitu: arah dan sasaran

penggunaan anggaran untuk menstimulasi pencapaian tujuan

strategis egovernment; prinsipprinsip dan kriteria

pembiayaan harus ditetapkan agar pelaksanaan e

government dapat berjalan baik; kerangka alokasi anggaran



pemerintah; dan ketentuan dan persyaratan pembiayaan

proyek egovernment.

Didalam pembiayaan proyek egovernment harus

memperhatikan peraturanperaturan yang telah ditetapkan

seperti: Undangundang Keuangan Negara No. .../2004;

UndangUndang Perbendaharaan Negara No. ??/2004;

Peraturan Pemerintah No. 107/2000 tentang Pinjaman

Daerah; Keputusan Presiden No. 7/1999 tentang .....; Surat

Keputusan Menteri Keuangan No. 35/KMK.07/2003

tentang .....; dan Keputusan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas No.???/???

tentang Monitoring Pelaksanaan Proyek.

Memperhatikan terdapat peluang yang melibatkan sektor

swasta untuk bekerjasama di dalam investasi dan

penyelenggaraan beberapa layanan publik, maka seyogyanya

lembaga pemerintah pusat dan daerah menjajaki



kemungkinan kerjasama tersebut dalam bentuk seperti: Built

Operate Own (BOO); Built Operate Transfer (BOT); Built

Lease Transfer (BLT); dan Turn Key.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana memonitor dan

mengendalikan pelaksanaan proyek egovernment agar dapat

memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat umum, dunia

usaha dan bagi lembaga pemerintah sendiri.



BAB I

PENDAHULUAN

(KOMINFO)





Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi pada

berbagai bidang kehidupan telah secara nyata meningkatkan

performansi organisasi dan individu dalam bentuk

transparansi, akuntabilitas, responsifitas, efektifitas dan

efisiensi. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi

secara optimal kedalam pemerintahan atau yang lazim

disebut dengan electronic government, meliputi pengolahan

data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses

kerja secara elektronis. Pemanfaatan kemajuan teknologi

informasi dalam pemerintahan ditujukan agar pelayanan

publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh

masyarakat di seluruh wilayah negara. Untuk itu, Pemerintah

harus merubah membentuk dimensi baru kedalam organisasi,

sistem manajemen dan proses kerjanya.



Lebih dari itu, penerapan eGovernment akan meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, pembuatan berbagai peraturan

(mekanisme dan prosedur menjadi lebih jelas). Semua ini

dapat menjadi alat untuk mengurangi praktekpraktek korupsi.

Namun sukses tidaknya implementasi eGovernment,

tergantung pada kemitraan antara pemerintah, masyarakat

dan sektor swasta. Oleh karena itu, fokus penerapan e

Government diarahkan pada upaya peningkatan layanan

pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat

memperoleh akses keseluruh layanan pemerintah dari satu

lokasi secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, kepada masing

masing lembaga pemerintah pusat dan daerah telah

diinstruksikan melalui INPRES No. 3 Tahun 2003 untuk

mengembangkan egovernment. Beberapa lembaga telah

mulai menyusun rencana induk pengembangan egovernment

dan merealisasikannya dalam proyekproyek pengembangan



egovernment. Kebutuhan akan dana untuk pengembangan e

government meliputi dana untuk membangun,

mengoperasikan dan memelihara. Untuk itu, perlu

direncanakan penganggaran yang komperehensif agar dapat

memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.

Khususnya untuk pemerintah daerah, penganggaran untuk

pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan e

government seyogyanya didasarkan pada kebutuhan,

kemampuan dan kesiapan sumber daya masingmasing

daerah. Untuk pendana diluar APBD, perlu dikoordinasikan

dengan lembaga terkait sesuai peraturan yang berlaku.



Bagi lembaga pemerintah yang mengalami kesulitan

penganggaran untuk membangun egovernmentnya,

umumnya mengajukan usulan bantuan ke pemerintah melalui

Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Bappenas.



BAB II

SUMBER PENDANAAN

(Bappenas)







BAB III

PERATURANPERATURAN

YANG HARUS DIPERHATIKAN

(Bappenas, Depkeu dan BI)



BAB IV

PERAN SERTA SWASTA

(Richard Mengko dan Suhono)





BAB V

MONITORING PELAKSANAAN

(Bappenas, Kominfo dan Suhono)



BAB VI

PENUTUP



PENUTUP

Dokumen Panduan Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran

eGovernment diharapkan dapat menjadi acuan dasar bagi

strategi pengembangan egovernment yang berkaitan erat

dengan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan e

government.

Dengan adanya panduan ini diharapkan akan mempermudah

perencanaan egovernment agar dapat dilaksanakan sesuai

kebutuhan. Panduan ini juga diharapkan akan membawa

perbaikan dalam proses perencanaan dan penganggaran e

government di setiap instansi pemerintah yang secara

langsung akan memberi pengaruh positif pada pelayanan

publik.



Panduan ini adalah versi 1.0 dan akan terus disempurnakan,

dilengkapi dan dimutakhirkan dari berbagai sumber dan serta

dimodifikasi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia.

Buku panduan ini dikelola dan direvisi oleh Kementerian

Komunikasi dan Informasi, dan dapat dilihat melalui situs web

Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan alamat

http://www.kominfo.go.id


http://www.kominfo.go.id/


LAMPIRAN



PUSTAKA KATA


Technology

Panduan pelaksanaan proyek dan penganggaran egovernment