Forum SDM Bali - LSU PBM Audit Process 2016

  • View
    233

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

PowerPoint Presentation

LSUPARIWISATABALI MANDIRI

IB.PURWA SIDEMEN

ps_lsupbm@2016

sdm.bali@gmail.compmsm.bali@gmail.com

ps_lsupbm@2016

STANDAR USAHA PARIWISATAPedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata ini menjelaskan persyaratan pendirian dan operasional kegiatan LSU Bidang Pariwisata. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara obyektif, kredibel dan transparan. Pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka implementasi standar usaha pariwisata.

ps_lsupbm@2016Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata:

sesuai dengan standar yang ditentukan; mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten; dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.Oleh karena itu, sertifikasi usaha pariwisata memberikan kepastian kepada usaha pariwisata itu sendiri dan pelanggan, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Bentuk pengesahan kesesuaian terhadap standar usaha pariwisata adalah Sertifikat Usaha Pariwisata.

ps_lsupbm@2016PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR USAHA PARIWISATA (SESUAI BIDANG MASING-MASING)

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATASTANDAR USAHA HOTELSTANDAR USAHA MICESTANDAR USAHA PONDOK WISATASTANDAR USAHA PERJALANAN WISATASTANDAR USAHA ANGKUTAN WISATASTANDAR USAHA RESTORANSTANDAR USAHA RUMAH MAKANSTANDAR USAHA JASA BOGASTANDAR USAHA CAFSTANDAR USAHA BARSTANDAR USAHA KARAOKESTANDAR USAHA KELAB MALAMSTANDAR USAHA DISKOTIKSTANDAR USAHA PUBSTANDAR USAHA ARUNG JERAMSTANDAR USAHA KONSULTAN PARIWISATASTANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATASTANDAR USAHA GOLFSTANDAR USAHA SPA

ps_lsupbm@2016

STANDAR USAHA PARIWISATA MANFAAT PENERAPAN Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No PM.53/HM.001/MPEK/2013

Menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu.

Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup

Pasal 15 ayat (1)Pasal 20 huruf bPasal 26 huruf nPasal 53Pasal 54PP. 50 Tahun 2011PP. 52 Tahun 2012STANDAR KOMPETENSISTANDAR USAHARENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL 20102025(RIPPARNAS)SERTIFIKASI KOMPETENSI & SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATATanda Daftar Usaha (TDU)Hak WisatawanStandar Usaha dan KompetensiSERTIFIKASI KOMPETENSISERTIFIKASI USAHALSPLSU

PENGEMBANGAN USAHA DAN STANDARDISASI PARIWISATA UU NOMOR 10TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Psl.18PERMENStandar UsahaPsl.55PERATURAN PEMERINTAHLANDASAN HUKUM

ps_lsupbm@2016

6

Undang-undang KepariwisataanUU No. 10/2009Pasal 26 dan 54 (Sertifikasi Usaha)

Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012Pasal 16 (Pengembangan Sertifikasi Usaha)

Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012Pasal 17 (Penerapan Standar Usaha Pariwisata)Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012Pasal 19 (Lembaga Sertifikasi Usaha)

Permen ParekrafNo PM.53/HM.001/MPEK/2013Standar Usaha HotelPermen ParekrafNo. 1 tahun 2014Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

ps_lsupbm@2016

BIDANG USAHAJENIS USAHASUB-JENIS USAHA

Penyediaan Akomodasi Hotel; Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnyaHotel BintangHotel Non-BintangBumi Perkemahan; Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda-Persinggahan Karavan; Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya-Vila; Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lain-Pondok Wisata;Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya-Akomodasi lainnyaMotelSub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ atau Gubernur

USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI (Permen Budpar No. PM.86/HK.501/MKP/2010)ps_lsupbm@2016

PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)

ps_lsupbm@2016

PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)ps_lsupbm@2016

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI STANDAR USAHA HOTEL11NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 ++) PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL

ps_lsupbm@2016

BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL Pasal 1Usaha hotel, adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.Standar usaha hotel, adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.Sertifikat Usaha Hotel, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.Sertifikasi Usaha Hotel, adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.Hotel Bintang, adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.Hotel Non Bintang, adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.Penilaian Standar Usaha Hotel, adalah penilaian yang digunakan untuk melakukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak.Persyaratan Dasar, adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.Kriteria Mutlak, adalah prasyarat utama mencakup aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh Menteri harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi.Kriteria Tidak Mutlak, adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kondisi usaha hotel.Penilaian Mandiri, adalah penilaian kesesuaian pengusahaan hotel dengan standar usaha hotel yang mencakup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha hotel.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ps_lsupbm@2016

RUANG LINGKUP (Ps. 3):

Usaha HotelAspek Produk, Pelayanan & PengelolaanPenilaian Standar Usaha HotelPembinaan & Pengawasan Sanksi AdministratifPs. 2, Tujuan :

Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu;

Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

TAMBAHAN : PASAL 4A (Permen Parekraf Nomor 6/Th. 2014)

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Hotel, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan sertifikat Usaha Hotel dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi Usaha Hotel. BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

15BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARI