Upload
gunawan-wicaksono
View
250
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ps_lsupbm@2016
STANDAR USAHA PARIWISATAPedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata ini menjelaskan persyaratan pendirian dan operasional kegiatan LSU Bidang Pariwisata. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara obyektif, kredibel dan transparan. Pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka implementasi standar usaha pariwisata.
ps_lsupbm@2016
Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata:• sesuai dengan standar yang ditentukan;• mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten; dan• diimplementasikan secara efektif dan efisien.Oleh karena itu, sertifikasi usaha pariwisata memberikan kepastian kepada usaha pariwisata itu sendiri dan pelanggan, serta pihak-pihak yang berkepentingan.
Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Bentuk pengesahan kesesuaian terhadap standar usaha pariwisata adalah Sertifikat Usaha Pariwisata.
ps_lsupbm@2016
PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR USAHA PARIWISATA (SESUAI BIDANG MASING-MASING)
1. PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA2. STANDAR USAHA HOTEL3. STANDAR USAHA MICE4. STANDAR USAHA PONDOK WISATA5. STANDAR USAHA PERJALANAN WISATA6. STANDAR USAHA ANGKUTAN WISATA7. STANDAR USAHA RESTORAN8. STANDAR USAHA RUMAH MAKAN9. STANDAR USAHA JASA BOGA10. STANDAR USAHA CAFÉ11. STANDAR USAHA BAR12. STANDAR USAHA KARAOKE13. STANDAR USAHA KELAB MALAM14. STANDAR USAHA DISKOTIK15. STANDAR USAHA PUB16. STANDAR USAHA ARUNG JERAM17. STANDAR USAHA KONSULTAN PARIWISATA18. STANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATA19. STANDAR USAHA GOLF20. STANDAR USAHA SPA
ps_lsupbm@2016
STANDAR USAHA PARIWISATA MANFAAT PENERAPAN Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No PM.53/HM.001/MPEK/2013
• Menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu.
• Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup
Pasal 15
ayat (1)
Pasal 20
huruf b
Pasal 26
huruf n
Pasal 53
Pasal 54
PP. 50 Tahun 2011
PP. 52 Tahun 2012
STANDAR KOMPETEN
SI
STANDAR USAHA
RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN NASIONAL
2010–2025(RIPPARNAS)
SERTIFIKASI KOMPETENSI
& SERTIFIKASI
USAHA DI BIDANG
PARIWISATATanda Daftar Usaha (TDU)
Hak Wisatawa
n
Standar Usaha
dan Kompetens
i
SERTIFIKASI KOMPETEN
SI
SERTIFIKASI USAHA
LSP LSU
PENGEMBANGAN USAHA DAN STANDARDISASI PARIWISATA UU NOMOR 10TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN
Psl.18PERMEN
Standar Usaha
Psl.55PERATURAN PEMERINTAH
LANDASAN HUKUM
ps_lsupbm@2016
Undang-undang KepariwisataanUU No. 10/2009Pasal 26 dan 54
(Sertifikasi Usaha)
Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012
Pasal 16 (Pengembangan Sertifikasi Usaha)
Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012
Pasal 17 (Penerapan Standar Usaha Pariwisata)
Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012
Pasal 19 (Lembaga Sertifikasi Usaha)
Permen ParekrafNo PM.53/HM.001/MPEK/2013
Standar Usaha Hotel
Permen ParekrafNo. 1 tahun 2014
Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata
ps_lsupbm@2016
BIDANG USAHA JENIS USAHA SUB-JENIS USAHA
Penyediaan Akomodasi
1. Hotel; Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya
1. Hotel Bintang
2. Hotel Non-Bintang
2. Bumi Perkemahan; Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda
-
3. Persinggahan Karavan; Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya
-
4. Vila; Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lain
-
5. Pondok Wisata;Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya
-
6. Akomodasi lainnya 1. Motel
2. Sub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ atau Gubernur
USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI (Permen Budpar No. PM.86/HK.501/MKP/2010)
ps_lsupbm@2016
PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)KM 03/ TH. 2002 PM.53/ TH. 2014
TENTANG KLASIFIKASI KELAS HOTEL TENTANG STANDAR USAHA HOTELMengatur : Mengatur :•Penggolongan kelas hotel •Standar Usaha hotel
•Penggolongan kelas HotelMASA
BERLAKU SERTIFIKAT
•3 tahun •3 Tahun
•Hotel bintang 5 Golongan kelas •Hotel bintang 5 golongan kelas
•Hotel melati tdk ada penggolongan •Hotel non bintang
•Kriteria Standar Usaha Hotel•Kriteria Untuk 5 Golongan kelas Bintang
•Fisik, Pengelolaan, Pelayanan •Produk, pengelolaan, Pelayanan•Fisik 251 unsur •Produk 204 unsur •Pengelolaan 24 unsur •Pengelolaan, 24 unsur •Pelayanan 111 sub unsur •Pelayanan, 81 unsur •Masing masing komponen diberi bobot :
•Masing –masing komponen (sub unsure) kriteria 1 – 5 terdiri dari :
•Fisik : 30 % •M (Mutlak) wajib dipenuhi dan kwalitasnya diberi nilai 1 sampai dengan 5
•Pelayanan : 50 % •1 Tidak wajib dipenuhi , dan bila tersedia, kwalitasnya diberi nilai 1 sampai dengan 4
•Pengelolaan ; 20 %
A S P E K
RUANG LINGKUP
JENIS /KELAS HOTEL
JENIS KRITERIA •Hanya ada satu kriteria
FOKUS PENILAIAN
ps_lsupbm@2016
KM 03/ TH. 2002 PM.53/ TH. 2014TENTANG KLASIFIKASI KELAS HOTEL TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
•Skor dengan slala likert 1 – 5•Tingkat bobot pada tingkat hotelbintang 1 – 5 adalah 2-3-5-7-9•Interval antar kelas bintang adalah 20
SPESIFIKASI•Tidak detail kepada ukuran danjumlah, fokus kepada penilaiankondisi
•Tidak detail kepada ukuran dan jumlah, fokuskepada penilaian kombinasi kondisi dan sumatif.
•Pemilik/Investor dan Pengelola•Kepuasan Konsumen
•Self assessment •Self Assessment
•Tim Penilai ditetapkan oleh PHRI •Dilakukan oleh Auditor pada lembaga SertifikasiUsaha (LSU).
•Penilaian persyaratan dasardilakukan oleh Tim yang ditetapkanoleh Gubernur
•Sertifikat diterbitkan oleh LSU.
•Sertifikat golongan kelas hotelditetapkan oleh PHRi dengan saranpertimbangan Gubernur•Penutupan sementara operasionaloleh Pemda (bila tidak memenuhipersyaratan dasar)•Pencabutan sertifikat kelas hoteloleh PHRI(bila tidak memenuhipersyaratan kelas hotelnya)
•Pembatalan TDUP bidang usaha hotel olehPemda diusulkan oleh LSU, bila tidak menerapkanstandar usaha hotel.
PROSES PENILAIAN
•Total nilai yang dicapai dibandingkan dengan table soring yangditetapkan dengan catatan wajib memenuhi unsur mutlak
PENEKANAN •Kepuasan Konsumen
PENILAIAN
SANKSI
A S P E K
PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)
ps_lsupbm@2016
11
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
STANDAR USAHA HOTEL
NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 ++) PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM
USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR USAHA
HOTEL
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
Pasal 1
1. Usaha hotel, adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
2. Standar usaha hotel, adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.
3. Sertifikat Usaha Hotel, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.
4. Sertifikasi Usaha Hotel, adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.
5. Hotel Bintang, adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.
6. Hotel Non Bintang, adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
7. Penilaian Standar Usaha Hotel, adalah penilaian yang digunakan untuk melakukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak.
7. Persyaratan Dasar, adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.
8. Kriteria Mutlak, adalah prasyarat utama mencakup aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh Menteri harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi.
9. Kriteria Tidak Mutlak, adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kondisi usaha hotel.
10. Penilaian Mandiri, adalah penilaian kesesuaian pengusahaan hotel dengan standar usaha hotel yang mencakup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha hotel.
11. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ps_lsupbm@2016
RUANG LINGKUP (Ps. 3):
a. Usaha Hotelb. Aspek Produk, Pelayanan &
Pengelolaanc. Penilaian Standar Usaha Hotel
d. Pembinaan & Pengawasan e. Sanksi Administratif
Ps. 2, Tujuan :
(1) Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu;
(2) Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM
USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR USAHA
HOTEL
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
USAHA HOTEL
Ps. 4
• WAJIB MEMILIKI SERTIFIKAT SESUAI STANDAR USAHA HOTEL
• MENCAKUP HOTEL BINTANG 1 – 5 & HOTEL NON BINTANG
TAMBAHAN : PASAL 4A (Permen Parekraf
Nomor 6/Th. 2014)
Dalam hal menyangkut usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah dan
koperasi di bidang Usaha Hotel,
Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah
dapat memberikan dan/atau mencarikan
dukungan administrasi, kelembagaan
dan pendanaan yang bersifat khusus
untuk keperluan kemudahan dalam rangka
penerbitan sertifikat Usaha Hotel dan/atau
pelaksanaan proses sertifikasi Usaha Hotel.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR USAHA HOTEL
PEMBINAAN & PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN
PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
15
ASPEK
STANDAR HOTEL
• Produk, Pelayanan & Pengelolaan
• Kriteria Mutlak & Tidak Mutlak
• (Pasal 5)
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR
USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN
PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
Pasal 6
Unsur Penilaian Standar Usaha Hotel (Bag. I)PASAL 6 PASAL 7 PASAL 8 PASAL 9
Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup :
(a) Persyaratan Dasar
(b) Pemenuhan Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak
(1) Persyaratan Dasar terdiri atas : a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Jenis Usaha Hotel, b. Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, c. Keterangan Laik Sehat, d. Kelaikan Kualitas Air
(2) Kelaikan fungsi bangunan gedung antara lain meliputi kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ijin mendirikan bangunan terkait.
(3) Ketentuan Persyaratan Dasar juga berlaku terhadap penetapan Hotel Nonbintang.
(4) Tanda daftar dan kelaikan dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah yang berwenang.
(5) Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang dilakukan setelah seluruh Persyaratan Dasar dapat terpenuhi.
(1) Kriteria Mutlak mencakup: a. kriteria mutlak Hotel Bintang; dan b. kriteria mutlak Hotel Nonbintang.
(2) Kriteria Mutlak Hotel Bintang terdiri atas : a. aspek produk meliputi 12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 5 (lima) sub unsur.
(3) Kriteria Mutlak Hotel Nonbintang terdiri atas : a. aspek produk meliputi 7 (tujuh) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 4 (empat) sub unsur.
(4) Apabila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian terhadap penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang tidak dapat dilakukan dan kepada Pengusaha Hotel tersebut diberikan waktu sampai terpenuhinya seluruh kriteria mutlak dimaksud.
(1) Kriteria Tidak Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Kriteria tidak mutlak Hotel Bintang; dan b. Kriteria tidak mutlak Hotel Nonbintang.
(2) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. aspek produk yang meliputi 32 (tiga puluh dua) unsur dan 147 (seratus empat puluh tujuh) sub unsur; b. aspek pelayanan yang meliputi 14 (empat belas) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan yang meliputi 6 (enam) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur.
(3) Kriteria Tidak Mutlak Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. aspek produk yang meliputi 11 (sebelas) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur; b. aspek pelayanan yang meliputi 5 (unsur) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan yang meliputi 4 (empat) unsur dan 5 (lima) sub unsur.
TAMBAHAN : Pasal 7A
(PERMEN PAREKRAF NOMOR
6/TH. 2014) :
Persyaratan Dasar TIDAK
DIBERLAKUKAN bagi usaha hotel
yang tergolong usaha mikro
dan usaha kecil.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR
USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN
PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
Penilaian Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang (Bag. 2)
PASAL 10 PASAL 11 PASAL 12
(1) PENILAIAN HOTEL BINTANG menggunakan rentang nilai sebagai berikut: a. ≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima; b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat; c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga; d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu.
2)Hotel yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan untuk golongan kelas hotelnya diharuskan untuk memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan.
3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hotel tidak melaksanakan perbaikan, maka digolongkan ke dalam kelas hotel bintang yang lebih rendah.
4)Perbaikan dan/atau pemenuhan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.
(1) PENILAIAN HOTEL NON BINTANG dilakukan dengan cara menentukan batas nilai terendah sebesar 152 (seratus lima puluh dua).
(2) Hotel yang belum mencapai batas nilai terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilakukan penilaian.
(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hotel Nonbintang tidak melaksanakan perbaikan, hotel tersebut tidak ditetapkan sebagai Hotel Nonbintang.
(4) Bagi Hotel Nonbintang yang telah meningkatkan fasilitasnya, dapat mengajukan permohonan untuk dinilai sebagai Hotel Bintang.
Penilaian Hotel Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Penilaian Hotel Non Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR
USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN
PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
SERTIFIKASI USAHA HOTEL (Bag. 3)
Pasal 13
Sertifikasi Usaha Hotel dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata yang berkedudukan di wilayah Indonesia
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM
USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR
USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
PENILAIAN MANDIRI (Bag. 4)
Pasal 14
(1) Pengusaha Hotel dapat melakukan Penilaian Mandiri sebelum melaksanakan Sertifikasi Usaha Hotel.
(2) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan bagi Pengusaha Hotel untuk memahami Standar Usaha Hotel dan bagi LSU Bidang Pariwisata untuk memperlancar proses sertifikasi.
(3) Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Usaha Hotel untuk melakukan sertifikasi Usaha Hotel. Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Persyaratan Dasar, Panduan Penilaian dan Tata Cara Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
(4) Pengusaha Hotel dapat melakukan Penilaian Mandiri sebelum melaksanakan Sertifikasi Usaha
ps_lsupbm@2016
PERSYARATAN DASAR KRITERIA MUTLAK KRITERIA TIDAK MUTLAK
PENILAIAN HOTEL BINTANG MENGGUNAKAN RENTANG
NILAI (SCORING)PENILAIAN
HOTEL NON BINTANG
1. TDUP2. Kelaikan fungsi
bangunan gedung3. Keterangan laik sehat4. Kelaikan kualitas air
Hotel Bintang :• Produk (12 unsur; 15 sub unsur)• Pelayanan (5 unsur ; 5 sub unsur)• Pengelolaan (3 unsur ; 5 sub unsur)
Hotel Non Bintang :• Produk (7 unsur, 7 sub unsur)• Pelayanan ( 5 unsur, 5 sub unsur)• Pengelolaan ( 3 unsur, 4 sub unsur)
Hotel Bintang :• Produk (32 unsur; 147 sub unsur)• Pelayanan (14 unsur; 40 sub unsur)• Pengelolaan (6 unsur ; 21 sub unsur)
Hotel Non Bintang :• Produk (11 unsur, 28 sub unsur)• Pelayanan ( 5 unsur, 5 sub unsur)• Pengelolaan ( 4 unsur, 5 sub unsur)
1. 936 = Hotel Bintang 5
2. 728 – 916 = Hotel Bintang 43. 520 – 708 = Hotel Bintang 34. 312 – 500 = Hotel Bintang 25. 208 – 292 = Hotel Bintang 1
1. Batas nilai terendah 152
2. Masa perbaikan/memenuhi kekurangan selama 6 bulan
3. Tidak memenuhi perbaikan/kekurangan, tidak ditetapkan sebagai hotel nonbintang
Apabila kriteria mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian penggolongan hotel bintang dan penetapan hotel non bintang tidak dapat dilakukan dan pengusaha diberikan waktu untuk memenuhi standarnya.
• Hotel yang belum memenuhi nilai minimal untuk setiap golongan, diharuskan memperbaiki/memenuhi kekurangan dalam waktu 6 bulan apabila tidak digolongkan pada kelas hotel yang lebih rendah.
• Pernyataan perbaikan/kekurangan dibuat dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM
USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR
USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
PEDOMAN PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
No. PM.53/HM.001/MPEK/2013
PERSYARATAN DASAR
1.TDUP
2.Kelaikan fungsi bangunan gedung
3.Keterangan laik sehat
4.Kelaikan kualitas air
ps_lsupbm@2016
KRITERIA MUTLAK UNSUR SUB UNSUR
Produk 12 15 Pelayanan 5 5 Pengelolaan 3 5
25
KRITERIA TIDAK MUTLAK UNSUR SUB UNSUR
Produk 32 147 Pelayanan 14 40 Pengelolaan 6 21
208
PEDOMAN PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
No. PM.53/HM.001/MPEK/2013(Sistem Skoring)
ps_lsupbm@2016
≥ 936 untuk kelas hotel bintang lima728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu
PENILAIAN HOTEL BINTANG
PEDOMAN PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
No. PM.53/HM.001/MPEK/2013(Sistem Skoring)
ps_lsupbm@2016
23
PEMBINAAN
• MENTERI MELAKUKAN PEMBINAAN MENCAKUP SOSIALISASI DAN ADVOKASI
• GUBERNUR MELAKUKAN PEMBINAAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL BAGI PENGUSAHA HOTEL
• BUPATI/WALIKOTA MELAKUKAN PEMBINAAN BIMBINGAN TEKNIS PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL DAN PELATIHAN TEKNIS OPERASIONAL HOTEL UNTUK TENAGA KERJA USAHA HOTEL.
PENGAWASAN
• MENTERI MELAKUKAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL
• GUBERNUR MELALUI EVALUASI LAPORAN KEGIATAN PENERAPAN STANDAR USAHA HOTEL DI WILAYAH KERJANYA
• BUPATI/WALIKOTA MENCAKUP PERSYARATAN DASAR DAN PEMERIKSAAN KEPEMILIKAN SERTIFIKAT USAHA HOTEL.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM
USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR
USAHA HOTEL
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
24
SANKSI ADMINISTRATI
F
• Teguran tertulis :• I (Pertama) = 40 hari
kerja• II (Kedua) = 40 hari
kerja• III (Ketiga) = 40 hari
kerja• Pembatasan kegiatan
usaha• Apabila dalam jangka
waktu 60 hari kerja dari teguran pembatasan kegiatan usaha tidak memenuhi standar, usaha hotel dikenakan sanksi pembekuan usaha (TDUP)
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR USAHA HOTEL
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF KETENTUAN PERALIHAN KETENTUAN
PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
Pasal 19 • Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Daerah
belum menerbitkan sertifikat yang diperlukan sebagai persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi tentang hal tersebut kepada pengusaha yang bersangkutan.
Pasal 20 • Sertifikat Penggolongan Kelas Hotel yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku SAMPAI BERAKHIR MASA BERLAKUNYA.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM
USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR USAHA
HOTEL
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
Pasal 21 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.03/HK.001/MKP.02 tentang PENGGOLONGAN KELAS HOTEL DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.
Pasal 22 (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB VI BAB VII BAB VIII
KETENTUAN UMUM
USAHA HOTEL
ASPEK PRODUK, PELAYANAN
DAN PENGELOLAAN
PENILAIAN STANDAR USAHA
HOTEL
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SANKSI ADMINISTRATIF
KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL
ps_lsupbm@2016
Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM.49/HK.501/MPEK/2014, 15 October 2014
ps_lsupbm@2016
PT. Pariwisata Bali Mandiri didirikan dengan akte notaris I Putu Gede Surya Erayuda, S.H. nomor 25, tanggal 21 Juni 2014 dan selanjutnya dikukuhkan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU – 17593.40.10.2014 pada tanggal 21 Juni 2014 Dengan alamat kantor di jalan Gatot Subroto Timur 239, Denpasar Bali. Selanjutnya ditunjuk dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor KM.49/HK.501/MPEK/2014 sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata pada tanggal 15 October 2014.
ps_lsupbm@2016
ProfessionalIndependen
KredibelBertanggung Jawab
Dibutuhkan(oleh Pemangku Kepentingan)
VISI
ps_lsupbm@2016
• Menerapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (no. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara menyeluruh tanpa perkecualian)
• Mengembangkan skema dan materi audit yang Valid
• Menyelenggarakan audit secara professional, independen, kredibel dan bertanggungjawab
• Melaksanakan Manajemen ketidakberpihakan
• Bekerjasama dengan pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta
• Melaksanakan tugas berdasarkan kode etik sertifikasi.
MISI
ps_lsupbm@2016
ORGANIZATION STRUCTURE
ps_lsupbm@2016
• Menyampaikan surat pemohonan audit kepada LSU (form 1)• Menyiapkan dokumen yang dibutuhkan :
• TDUP• PPB/IPB• LAIK SEHAT• Pemeriksaan air
Step 1Persiapan Audit
ALUR PROSES AUDIT LSU PARIWISATA BALI MANDIRI
ps_lsupbm@2016
SUMBER-SUMBERBUKTI AUDIT
Teknis Audit
Wawancara
Dokumentasi
Rekaman-rekaman (records)
Pengamatan Kegiatan
Pengamatan Kondisi
ps_lsupbm@2016
AUDIT PROCESS
Site Audit Process
Data verification
and computing
Final evaluation on “audit
process” and determine
result
ps_lsupbm@2016
Rewarded after
completion of Audit
process
ps_lsupbm@2016
Hotel yang Terdaftar
Hotel Telah di Audit
Hotel Telah Menerima Sertifikat
ps_lsupbm@2016
ps_lsupbm@2016
ps_lsupbm@2016
I Gede Wiwin Suyasa, CHE, CHA
[email protected]+62 81 138 7673+62 8777 511 6767
Commercial & Project SLU Pariwisata Bali Mandiri Director ITAC – STP Bali International Director – The Zeeti International Hospitality Management EAM – GM - Discovery Hotel & Resort 2006 – 2014 Executive Director – Bali Tourism Board 2005 - 2006 General Manager - Intan Village 2003 – 2005 Executive Director Satriavi Leisure Management 200 - 2003 Resident Manager – Aerowisata Hotels 1998 - 2000 DoS&M – Holiday Inn 1996 - 1998 Market Analyst – Dos, Sheraton Indonesia 1991 - 1996
ps_lsupbm@2015
AUDITOR
IDA BAGUS PURWA SIDEMEN
Auditor Standar Usaha : SMPH, Hotel, Villa, Spa & HACCP Executive Director – BPD PHRI Bali GA & HRM – LSU Pariwisata Bali Mandiri Dosen Ilmu Agama – Univ. Hindu Indonesia Business Development Manager – Bagus Discover Group Event Manager – Nusa Dua Bali Convex Executive Secretary – Bali Tourism Board Project Manager – Oceania Management Group Consultant Manager Hotel Division – PT. Inta Adhistana
Study :Universitas UdayanaUniversitas Hindu IndenesiaPasca Sarjana Univ. Hindu Indonesia [email protected] - 08113865724
AUDITOR
AUDITORMade Arya Astina
• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211108 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Head of Academic of the International Bali Institute of Tourism
• Head of D III study program of Bali school of Tourism
• Instructoir of F&B Service at Bali School of Tourism
• Director Of SPB Professional Certification board
• Book Writer on Hotel Professional Room Service
AUDITORKetut Swastika
• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211112 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service • Vice Chairman Of Indonesian Chef Association – BPD
Bali
• Senior lecturer and Industry expert on Culinary at Intenational Bali Institute of Tourism
• Assesor Lembaga Sertifikasi Profesi
• Director Of Culinary Interpoint Hospitality Management & Consulting
• Culinary Instructor Overseas Training Center Bali
AUDITORMade Suryawan
• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211285 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Lecturer and industrial expert on Leadership and Organizational Behavior of Bali International Tourism Institute
AUDITOR I Made Subrata
•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211268 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Board of Director – Training & Development , Bali Hotel Association (2014-2015)
• Professional Assessor of SPB Professional Certification board
• Advisor Of Hotel Front Liner Association
AUDITOR Wayan Arda Chandra
•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211278 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Lecturer and industrial expert on Human Resources Management of International Bali Institute of Tourism
AUDITOR I Made Sulasa Jaya
•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C211130 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Executive Secretary Of Badung Tourism Promotion Board
• Executive Director Indonesian Hotel & Restaurant Indonesia Chapter Badung
• Anggota Tim Pengawas & Pengendalian Perijinan Usaha Hotel di Kabupaten Badung
• Anggota Tim Sosialisasi (SKKH) dan Sistem Manajemen Pengamanan Hotel ( SMPH ) di Kabupaten Badung
• Sekretaris Sabha Walaka MGPSSR Pusat
AUDITOR Firlie Lanovia Amir
•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C214966 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Dosen Tata Hidang di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International
• Dosen Tata Hidang di Sekolah Perhotelan Bali
• Secretary LPM di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International
• Assesor Perhotelan di LSP SPB
AUDITOR I Wayan Arcana
• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211116 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Dosen Tata Boga di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International
• Assesor Perhotelan di LSP SPB
AUDITOR I G. A Nyoman Winda
• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri
Number C211114 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Dosen Housekeeping di Sekolah Pariwisata Bali
• Master Assesor Perhotelan di LSP SPB
• Puket III Sekolah Perhotelan Bali
• Puket III Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International
• Tim Penilai Tri Hita Karana Award
AUDITOR I Ketut Muliadiasa
• Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211110 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Dosen Housekeeping di Sekolah Pariwisata Bali
• Kepala Lab Akomodasi di Sekolah Perhotelan Bali
• Kasubag TU dan RT di Sekolah Perhotelan Bali
• Assesor Perhotelan di LSP SPB
AUDITOR I Nyoman Sudiarta
•Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri
Number C211113 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service
• Dosen F&B Service di Sekolah Pariwisata Bali
• Dosen BST di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International
• Assesor Perhotelan di LSP Parindo