Forum SDM Bali - LSU PBM Audit Process 2016

  • Published on
    14-Apr-2017

  • View
    232

  • Download
    0

Transcript

PowerPoint Presentation

LSUPARIWISATABALI MANDIRI

IB.PURWA SIDEMEN

ps_lsupbm@2016

sdm.bali@gmail.compmsm.bali@gmail.com

ps_lsupbm@2016

STANDAR USAHA PARIWISATAPedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata ini menjelaskan persyaratan pendirian dan operasional kegiatan LSU Bidang Pariwisata. Pedoman ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa LSU Bidang Pariwisata melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata secara obyektif, kredibel dan transparan. Pedoman ini berperan sebagai dasar untuk pelaksanaan sertifikasi usaha pariwisata dalam rangka implementasi standar usaha pariwisata.

ps_lsupbm@2016Sertifikasi Usaha Pariwisata memberikan pengakuan independen bahwa sistem manajemen dari suatu usaha pariwisata:

sesuai dengan standar yang ditentukan; mampu mencapai kebijakan dan sasaran yang ditetapkan secara konsisten; dan diimplementasikan secara efektif dan efisien.Oleh karena itu, sertifikasi usaha pariwisata memberikan kepastian kepada usaha pariwisata itu sendiri dan pelanggan, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Kegiatan sertifikasi mencakup audit terhadap 3 (tiga) aspek standar usaha pariwisata yang meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Bentuk pengesahan kesesuaian terhadap standar usaha pariwisata adalah Sertifikat Usaha Pariwisata.

ps_lsupbm@2016PERATURAN MENTERI TENTANG STANDAR USAHA PARIWISATA (SESUAI BIDANG MASING-MASING)

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATASTANDAR USAHA HOTELSTANDAR USAHA MICESTANDAR USAHA PONDOK WISATASTANDAR USAHA PERJALANAN WISATASTANDAR USAHA ANGKUTAN WISATASTANDAR USAHA RESTORANSTANDAR USAHA RUMAH MAKANSTANDAR USAHA JASA BOGASTANDAR USAHA CAFSTANDAR USAHA BARSTANDAR USAHA KARAOKESTANDAR USAHA KELAB MALAMSTANDAR USAHA DISKOTIKSTANDAR USAHA PUBSTANDAR USAHA ARUNG JERAMSTANDAR USAHA KONSULTAN PARIWISATASTANDAR USAHA KAWASAN PARIWISATASTANDAR USAHA GOLFSTANDAR USAHA SPA

ps_lsupbm@2016

STANDAR USAHA PARIWISATA MANFAAT PENERAPAN Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No PM.53/HM.001/MPEK/2013

Menjamin kualitas produk, pelayanan, dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu.

Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup

Pasal 15 ayat (1)Pasal 20 huruf bPasal 26 huruf nPasal 53Pasal 54PP. 50 Tahun 2011PP. 52 Tahun 2012STANDAR KOMPETENSISTANDAR USAHARENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN NASIONAL 20102025(RIPPARNAS)SERTIFIKASI KOMPETENSI & SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG PARIWISATATanda Daftar Usaha (TDU)Hak WisatawanStandar Usaha dan KompetensiSERTIFIKASI KOMPETENSISERTIFIKASI USAHALSPLSU

PENGEMBANGAN USAHA DAN STANDARDISASI PARIWISATA UU NOMOR 10TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN

Psl.18PERMENStandar UsahaPsl.55PERATURAN PEMERINTAHLANDASAN HUKUM

ps_lsupbm@2016

6

Undang-undang KepariwisataanUU No. 10/2009Pasal 26 dan 54 (Sertifikasi Usaha)

Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012Pasal 16 (Pengembangan Sertifikasi Usaha)

Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012Pasal 17 (Penerapan Standar Usaha Pariwisata)Peraturan Pemerintah RINo. 52 Th 2012Pasal 19 (Lembaga Sertifikasi Usaha)

Permen ParekrafNo PM.53/HM.001/MPEK/2013Standar Usaha HotelPermen ParekrafNo. 1 tahun 2014Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata

ps_lsupbm@2016

BIDANG USAHAJENIS USAHASUB-JENIS USAHA

Penyediaan Akomodasi Hotel; Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnyaHotel BintangHotel Non-BintangBumi Perkemahan; Bumi perkemahan adalah penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan tenda-Persinggahan Karavan; Persinggahan Karavan adalah penyediaan tempat untuk kendaraan yang dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi dengan kendaraannya-Vila; Vila adalah penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta fasilitas lain-Pondok Wisata;Pondok Wisata adalah penyediaan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya-Akomodasi lainnyaMotelSub-jenis usaha lainnya ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/ atau Gubernur

USAHA PENYEDIAAN AKOMODASI (Permen Budpar No. PM.86/HK.501/MKP/2010)ps_lsupbm@2016

PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)

ps_lsupbm@2016

PERBEDAAN PENGATURAN HOTEL (LAMA DAN BARU)ps_lsupbm@2016

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI STANDAR USAHA HOTEL11NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 ++) PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL

ps_lsupbm@2016

BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL Pasal 1Usaha hotel, adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.Standar usaha hotel, adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel.Sertifikat Usaha Hotel, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi standar usaha hotel.Sertifikasi Usaha Hotel, adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.Hotel Bintang, adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat dan bintang lima.Hotel Non Bintang, adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.Penilaian Standar Usaha Hotel, adalah penilaian yang digunakan untuk melakukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteria tidak mutlak.Persyaratan Dasar, adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.Kriteria Mutlak, adalah prasyarat utama mencakup aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh Menteri harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi.Kriteria Tidak Mutlak, adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kondisi usaha hotel.Penilaian Mandiri, adalah penilaian kesesuaian pengusahaan hotel dengan standar usaha hotel yang mencakup persyaratan dasar, aspek produk, pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha hotel.Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ps_lsupbm@2016

RUANG LINGKUP (Ps. 3):

Usaha HotelAspek Produk, Pelayanan & PengelolaanPenilaian Standar Usaha HotelPembinaan & Pengawasan Sanksi AdministratifPs. 2, Tujuan :

Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu;

Memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan, kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

TAMBAHAN : PASAL 4A (Permen Parekraf Nomor 6/Th. 2014)

Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Hotel, Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan dan/atau mencarikan dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus untuk keperluan kemudahan dalam rangka penerbitan sertifikat Usaha Hotel dan/atau pelaksanaan proses sertifikasi Usaha Hotel. BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

15BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

Pasal 6

Unsur Penilaian Standar Usaha Hotel (Bag. I)PASAL 6PASAL 7PASAL 8PASAL 9Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup :Persyaratan DasarPemenuhan Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak Persyaratan Dasar terdiri atas : a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi Jenis Usaha Hotel, b. Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung, c. Keterangan Laik Sehat, d. Kelaikan Kualitas AirKelaikan fungsi bangunan gedung antara lain meliputi kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ijin mendirikan bangunan terkait. Ketentuan Persyaratan Dasar juga berlaku terhadap penetapan Hotel Nonbintang. Tanda daftar dan kelaikan dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah yang berwenang. Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang dilakukan setelah seluruh Persyaratan Dasar dapat terpenuhi. Kriteria Mutlak mencakup: a. kriteria mutlak Hotel Bintang; dan b. kriteria mutlak Hotel Nonbintang. Kriteria Mutlak Hotel Bintang terdiri atas : a. aspek produk meliputi 12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 5 (lima) sub unsur. Kriteria Mutlak Hotel Nonbintang terdiri atas : a. aspek produk meliputi 7 (tujuh) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 4 (empat) sub unsur. Apabila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian terhadap penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang tidak dapat dilakukan dan kepada Pengusaha Hotel tersebut diberikan waktu sampai terpenuhinya seluruh kriteria mutlak dimaksud. Kriteria Tidak Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Kriteria tidak mutlak Hotel Bintang; dan b. Kriteria tidak mutlak Hotel Nonbintang. Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. aspek produk yang meliputi 32 (tiga puluh dua) unsur dan 147 (seratus empat puluh tujuh) sub unsur; b. aspek pelayanan yang meliputi 14 (empat belas) unsur dan 40 (empat puluh) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan yang meliputi 6 (enam) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur. Kriteria Tidak Mutlak Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas : a. aspek produk yang meliputi 11 (sebelas) unsur dan 28 (dua puluh delapan) sub unsur; b. aspek pelayanan yang meliputi 5 (unsur) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan yang meliputi 4 (empat) unsur dan 5 (lima) sub unsur.

TAMBAHAN : Pasal 7A (PERMEN PAREKRAF NOMOR 6/TH. 2014) :

Persyaratan Dasar TIDAK DIBERLAKUKAN bagi usaha hotel yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil. BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

Penilaian Hotel Bintang dan Hotel Non Bintang (Bag. 2)PASAL 10PASAL 11PASAL 12(1) PENILAIAN HOTEL BINTANG menggunakan rentang nilai sebagai berikut: a. 936 untuk kelas hotel bintang lima; b. 728 916 untuk kelas hotel bintang empat; c. 520 708 untuk kelas hotel bintang tiga; d. 312 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan e. 208 292 untuk kelas hotel bintang satu.

Hotel yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan untuk golongan kelas hotelnya diharuskan untuk memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hotel tidak melaksanakan perbaikan, maka digolongkan ke dalam kelas hotel bintang yang lebih rendah.

Perbaikan dan/atau pemenuhan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel. PENILAIAN HOTEL NON BINTANG dilakukan dengan cara menentukan batas nilai terendah sebesar 152 (seratus lima puluh dua).Hotel yang belum mencapai batas nilai terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilakukan penilaian. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hotel Nonbintang tidak melaksanakan perbaikan, hotel tersebut tidak ditetapkan sebagai Hotel Nonbintang. Bagi Hotel Nonbintang yang telah meningkatkan fasilitasnya, dapat mengajukan permohonan untuk dinilai sebagai Hotel Bintang. Penilaian Hotel Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Penilaian Hotel Non Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

SERTIFIKASI USAHA HOTEL (Bag. 3)Pasal 13

Sertifikasi Usaha Hotel dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata yang berkedudukan di wilayah Indonesia

BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL PENILAIAN MANDIRI (Bag. 4)Pasal 14

Pengusaha Hotel dapat melakukan Penilaian Mandiri sebelum melaksanakan Sertifikasi Usaha Hotel. Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan bagi Pengusaha Hotel untuk memahami Standar Usaha Hotel dan bagi LSU Bidang Pariwisata untuk memperlancar proses sertifikasi. Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Usaha Hotel untuk melakukan sertifikasi Usaha Hotel. Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Persyaratan Dasar, Panduan Penilaian dan Tata Cara Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Pengusaha Hotel dapat melakukan Penilaian Mandiri sebelum melaksanakan Sertifikasi Usaha

ps_lsupbm@2016

PERSYARATAN DASARKRITERIA MUTLAKKRITERIA TIDAK MUTLAKPENILAIAN HOTEL BINTANG MENGGUNAKAN RENTANG NILAI (SCORING)PENILAIAN HOTEL NON BINTANGTDUPKelaikan fungsi bangunan gedungKeterangan laik sehatKelaikan kualitas airHotel Bintang :Produk (12 unsur; 15 sub unsur)Pelayanan (5 unsur ; 5 sub unsur)Pengelolaan (3 unsur ; 5 sub unsur)

Hotel Non Bintang :Produk (7 unsur, 7 sub unsur)Pelayanan ( 5 unsur, 5 sub unsur)Pengelolaan ( 3 unsur, 4 sub unsur)Hotel Bintang :Produk (32 unsur; 147 sub unsur)Pelayanan (14 unsur; 40 sub unsur)Pengelolaan (6 unsur ; 21 sub unsur)

Hotel Non Bintang :Produk (11 unsur, 28 sub unsur)Pelayanan ( 5 unsur, 5 sub unsur)Pengelolaan ( 4 unsur, 5 sub unsur) 936 = Hotel Bintang 5728 916 = Hotel Bintang 4520 708 = Hotel Bintang 3312 500 = Hotel Bintang 2208 292 = Hotel Bintang 1 Batas nilai terendah 152Masa perbaikan/memenuhi kekurangan selama 6 bulanTidak memenuhi perbaikan/kekurangan, tidak ditetapkan sebagai hotel nonbintangApabila kriteria mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian penggolongan hotel bintang dan penetapan hotel non bintang tidak dapat dilakukan dan pengusaha diberikan waktu untuk memenuhi standarnya.Hotel yang belum memenuhi nilai minimal untuk setiap golongan, diharuskan memperbaiki/memenuhi kekurangan dalam waktu 6 bulan apabila tidak digolongkan pada kelas hotel yang lebih rendah.Pernyataan perbaikan/kekurangan dibuat dan ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.

BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

PEDOMAN PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFNo. PM.53/HM.001/MPEK/2013

ps_lsupbm@2016

PEDOMAN PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFNo. PM.53/HM.001/MPEK/2013(Sistem Skoring)

ps_lsupbm@2016

PEDOMAN PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA HOTEL PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFNo. PM.53/HM.001/MPEK/2013(Sistem Skoring)

ps_lsupbm@2016

23BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

24BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

Pasal 19 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Daerah belum menerbitkan sertifikat yang diperlukan sebagai persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Pemerintah Daerah dapat mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi tentang hal tersebut kepada pengusaha yang bersangkutan.

Pasal 20 Sertifikat Penggolongan Kelas Hotel yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku SAMPAI BERAKHIR MASA BERLAKUNYA. BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

Pasal 21 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.03/HK.001/MKP.02 tentang PENGGOLONGAN KELAS HOTEL DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Pasal 22 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.BAB IBAB IIBAB IIIBAB IVBAB VBAB VIBAB VIIBAB VIIIKETENTUAN UMUMUSAHA HOTELASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAANPENILAIAN STANDAR USAHA HOTELPEMBINAAN & PENGAWASANSANKSI ADMINISTRATIFKETENTUAN PERALIHANKETENTUAN PENUTUP

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI NOMOR : PM.53/HM.001/MPEK/2013 TENTANG STANDAR USAHA HOTEL ps_lsupbm@2016

Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM.49/HK.501/MPEK/2014, 15 October 2014

ps_lsupbm@2016

PT. Pariwisata Bali Mandiri didirikan dengan akte notaris I Putu Gede Surya Erayuda, S.H. nomor 25, tanggal 21 Juni 2014 dan selanjutnya dikukuhkan dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 17593.40.10.2014 pada tanggal 21 Juni 2014 Dengan alamat kantor di jalan Gatot Subroto Timur 239, Denpasar Bali.Selanjutnya ditunjuk dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor KM.49/HK.501/MPEK/2014 sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata pada tanggal 15 October 2014.

ps_lsupbm@2016

ProfessionalIndependenKredibelBertanggung JawabDibutuhkan(oleh Pemangku Kepentingan)VISI

ps_lsupbm@2016

Menerapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia (no. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Manajemen Mutu ISO 9001:2008 secara menyeluruh tanpa perkecualian)

Mengembangkan skema dan materi audit yang Valid

Menyelenggarakan audit secara professional, independen, kredibel dan bertanggungjawab

Melaksanakan Manajemen ketidakberpihakan

Bekerjasama dengan pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta

Melaksanakan tugas berdasarkan kode etik sertifikasi.MISI

ps_lsupbm@2016

ORGANIZATION STRUCTURE

ps_lsupbm@2016

ALUR PROSES AUDIT LSU PARIWISATA BALI MANDIRI

ps_lsupbm@2016

SUMBER-SUMBERBUKTI AUDIT

Teknis Audit

Wawancara

Dokumentasi

Rekaman-rekaman (records)

Pengamatan KegiatanPengamatan Kondisi

ps_lsupbm@2016

33

AUDIT PROCESS

Site Audit ProcessData verification and computingFinal evaluation on audit process and determine result

ps_lsupbm@2016

Rewarded after completion of Audit process

ps_lsupbm@2016

Hotel yang Terdaftar

Hotel Telah di Audit

Hotel Telah Menerima Sertifikat

ps_lsupbm@2016

ps_lsupbm@2016

ps_lsupbm@2016

I Gede Wiwin Suyasa, CHE, CHAWiwin.pariwisatamandiri@gmail.com

+62 81 138 7673+62 8777 511 6767Commercial & Project SLU Pariwisata Bali MandiriDirector ITAC STP Bali InternationalDirector The Zeeti International Hospitality ManagementEAM GM - Discovery Hotel & Resort 2006 2014Executive Director Bali Tourism Board 2005 - 2006General Manager - Intan Village 2003 2005Executive Director Satriavi Leisure Management 200 - 2003Resident Manager Aerowisata Hotels 1998 - 2000 DoS&M Holiday Inn 1996 - 1998Market Analyst Dos, Sheraton Indonesia 1991 - 1996ps_lsupbm@2015

AUDITOR

Next slide: Value of Professional certification _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

IDA BAGUS PURWA SIDEMEN

Auditor Standar Usaha : SMPH, Hotel, Villa, Spa & HACCP Executive Director BPD PHRI Bali GA & HRM LSU Pariwisata Bali Mandiri Dosen Ilmu Agama Univ. Hindu Indonesia Business Development Manager Bagus Discover Group Event Manager Nusa Dua Bali Convex Executive Secretary Bali Tourism Board Project Manager Oceania Management Group Consultant Manager Hotel Division PT. Inta Adhistana

Study :Universitas UdayanaUniversitas Hindu IndenesiaPasca Sarjana Univ. Hindu Indonesia purwasidemen@gmail.com - 08113865724AUDITOR

AUDITORMade Arya Astina Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211108 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Head of Academic of the International Bali Institute of Tourism

Head of D III study program of Bali school of Tourism

Instructoir of F&B Service at Bali School of Tourism

Director Of SPB Professional Certification board

Book Writer on Hotel Professional Room Service

AUDITORKetut Swastika Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211112 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service Vice Chairman Of Indonesian Chef Association BPD Bali

Senior lecturer and Industry expert on Culinary at Intenational Bali Institute of Tourism

Assesor Lembaga Sertifikasi Profesi

Director Of Culinary Interpoint Hospitality Management & Consulting

Culinary Instructor Overseas Training Center Bali

AUDITORMade Suryawan

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211285 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Lecturer and industrial expert on Leadership and Organizational Behavior of Bali International Tourism Institute

46

AUDITOR I Made Subrata

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211268 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Board of Director Training & Development , Bali Hotel Association (2014-2015)

Professional Assessor of SPB Professional Certification board

Advisor Of Hotel Front Liner Association

AUDITOR Wayan Arda Chandra

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211278 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Lecturer and industrial expert on Human Resources Management of International Bali Institute of Tourism

AUDITOR I Made Sulasa Jaya

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C211130 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Executive Secretary Of Badung Tourism Promotion Board

Executive Director Indonesian Hotel & Restaurant Indonesia Chapter Badung

Anggota Tim Pengawas & Pengendalian Perijinan Usaha Hotel di Kabupaten Badung

Anggota Tim Sosialisasi (SKKH) dan Sistem Manajemen Pengamanan Hotel ( SMPH ) di Kabupaten Badung

Sekretaris Sabha Walaka MGPSSR Pusat

AUDITOR Firlie Lanovia Amir

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C214966 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Dosen Tata Hidang di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

Dosen Tata Hidang di Sekolah Perhotelan Bali

Secretary LPM di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

Assesor Perhotelan di LSP SPB

AUDITOR I Wayan Arcana

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211116 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Dosen Tata Boga di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

Assesor Perhotelan di LSP SPB

AUDITOR I G. A Nyoman Winda

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C211114 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Dosen Housekeeping di Sekolah Pariwisata Bali

Master Assesor Perhotelan di LSP SPB

Puket III Sekolah Perhotelan Bali

Puket III Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

Tim Penilai Tri Hita Karana Award

AUDITOR I Ketut Muliadiasa

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali Mandiri Number C211110 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Dosen Housekeeping di Sekolah Pariwisata Bali

Kepala Lab Akomodasi di Sekolah Perhotelan Bali

Kasubag TU dan RT di Sekolah Perhotelan Bali

Assesor Perhotelan di LSP SPB

AUDITOR I Nyoman Sudiarta

Auditor Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata Bali MandiriNumber C211113 Certified by SAI GLOBAL Assurance Service

Dosen F&B Service di Sekolah Pariwisata Bali

Dosen BST di Sekolah Tinggi Pariwisata Bali International

Assesor Perhotelan di LSP Parindo

TERIMA KASIHps_lsupbm@2016Wiwin.pariwisatamandiri@gmail.com

Lsu.pbm@gmail.com+62 81 138 7673+62 8777 511 6767