Upload
m-handoko
View
947
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
1
Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik
Musrenbang Integrasi 2016
Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi
Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
Musyawarah Penentuan
Klasifikasi Kesejahteraan
Penyusunan RPJM Desa Integrasi
Pra Musrenbang Desa Integrasi
Musyawarah Prioritas Usulan
Musyawarah Penggalian
Gagasan
Musyawarah Desa
Perencanaan
Musyawarah Kelompok
Perempuan
Penulisan Usulan
Musrenbang Desa Integrasi
Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi
Verifikasi Usulan
Musrenbang Kecamatan Integrasi
Pembentukan Tim Verifikasi
a
4
3
2
1
b
One Planning for All
LAMPIRAN I
2
Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi
Tim Musrenbang Desa Integrasi merupakan tim yang dibentuk merujuk pada SE Mendagri 31 Maret 2010 tentang juknis perencanaan pembangunan desa untuk memfasilitasi integrasi perencanaan pembangunan di tingkat desa. Diresmikan melalui keputusan kepala desa tentang Tim Musrenbang Desa Integrasi*
Pembentukan Tim 1. Pembentukan Tim Musrenbangdes Integrasi diawali dengan sosialisasi kepada
masyarakat melalui berbagai forum terbuka seperti konferensi desa, Musyawarah Antar Desa (MAD)/ Musdes Sosialisasi.
2. Penyelenggaraan Rapat Pembentukan Tim Musrenbangdes Integrasi dipimpin oleh Kepala Desa.
3. Peserta rapat dihadiri oleh undangan yang menjadi calon tim Musrenbangdes Integrasi dan pihak lain terkait.
4. Proses pemilihan anggota Tim Musrenbangdes Integrasi dilakukan secara musyawarah mufakat jika tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup sesuai kesepakatan di dalam forum tersebut.
5. Seluruh proses dan hasil rapat dituangkan dalam berita acara rapat pembentukan Tim Musrenbangdes Integrasi dan ditandatangi oleh seluruh peserta rapat. (notulensi dan kearsipan oleh sekdes dan perangkat desa terlatih)
Keanggotaan dan Masa Tugas
No Unsur Tim Jabatan dalam
Tim Keterangan
1 Kepala Desa Penanggungjawab Mengkoodinasi dan memfasilitasi pelaksanaan musrenbang desa integrasi
2 Sekretaris Desa Ketua
3 Perangkat Desa Wakil Ketua Merupakan perangkat terlatih yang mampu mengoperasikan aplikasi E-renbang
4 KPMD Sekretaris Minimal 2 orang salah satunya adalah perempuan
5 LPMD Anggota Bila LPMD belum terbentuk dapat digantikan oleh wakil ormas/LSM
6 Kepala Dusun Anggota Minimal 2 orang
7 Perwakilan Masyarakat Anggota Minimal 3 orang dan memiliki wakil perempuan
Pelaksanaan tugas dimulai sejak ditetapkannya keputusan Kepala Desa tentang Tim Musrenbang Desa Integrasi hingga Musrenbang Kecamatan Integrasi berakhir.
Fungsi Tim Musrenbang Desa Integrasi 1. Memfasilitasi tahapan Pengkajian Keadaan Desa Integrasi; Penyusunan RPJMDes dan
RKPDes Integrasi, Penulisan Usulan Kegiatan Desa (Desain Sederhana dan RAB);
a
3
penyelenggaraan Musrenbang Desa Integrasi; mengawal usulan hingga proses penentuan prioritas di tingkat Kecamatan;
2. Bertanggungjawab mendampingi, memberi arahan, dan mengkoordinasikan masyarakat di setiap tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa Integrasi;
3. Bertanggungjawab terhadap Kearsipan dokumen hasil di setiap tahapan Musrenbang Integrasi, menjaga keaslian dokumen dan memberikan informasi terkait bila dibutuhkan (Dokumen Asli oleh Sekdes/Perangkat terlatih dan Salinan ke-1 oleh KPMD);
4. Bertanggungjawab terhadap pelaporan hasil setiap tahapan musrenbang Integrasi; 5. Bekerjasama dengan fasilitator Kecamatan PNPM, fasilitator teknik Kecamatan PNPM,
pemerintah daerah dan pihak terkait untuk mengoptimalkan proses integrasi perencanaan pembangunan.
Pengkajian Keadaan Desa Integrasi Pengkajian keadaan desa (PKD) integrasi merupakan proses untuk menganalisa potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh desa sehingga dapat dilahirkan gagasan - gagasan perencanaan pembangunan sebagai pertimbangan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)Desa.
Tahapan PKD Integrasi
No Tahapan Fasilitator
(Pelaku Utama) Keterangan
1 Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan Dilaksanakan dalam forum musyawarah pada tingkat dusun.
a Persiapan dokumen hasil MMDD dan penggalian
gagasan
Faskec dan KPMD Dokumen pendukung PKD Integrasi
b
Review Rumah Tangga
Partisipatif (Menelaah data RTM dan RTSM hasil penggalian gagasan PNPM dengan
SIMTASKIN)
Tim Musrenbangdes Integrasi
a. SIMTASKIN menjadi basis data KK Miskin tiap desa
b. KK Miskin yg tidak terdapat dalam SIMTASKIN dapat dicantumkan dengan kesepakatan tim dan masyarakat.
c. Hasil kesepakatan huruf (b)
mencantumkan kategori dan indikator (lokal)
c Pembuatan Peta Sosial
Perangkat terlatih,
KPMD, LPMD, dan Masyarakat
Dokumen Hasil Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan dikumpulkan menjadi Tingkat Desa oleh Tim Musrenbang Desa Integrasi
d Pembuatan Diagram Venn Kelembagaan
Perangkat terlatih, KPMD, LPMD, dan
Masyarakat
2 Musyawarah Penggalian Gagasan Dilaksanakan melalui musyawarah secara terbuka untuk masyarakat desa
a Perumusan Gagasan (Usulan Kegiatan)
Pembangunan Desa
Tim Musrenbangdes Integrasi
Gagasan diakomodasi dari masyarakat dan stakeholder terkait. Setiap tahapan PKD Integrasi Tim berkonsultasi dengan
Fasilitator
Dokumen yang dihasilkan
1
4
No Dokumen Output PKD Integrasi Tahapan
1 Daftar Gagasan (Usulan Kegiatan) Pembangunan Desa Hasil Musyawarah Penggalian
Gagasan 2 Berita Acara Musyawarah Penggalian Gagasan
3 Form KK Miskin (Review SIMTASKIN) beserta kategori dan indikator local Hasil Penentuan
Klasifikasi Kesejahteraan
4 Peta Sosial skala dusun dan desa
5 Diagram Venn Kelembagaan
6
Dokumen Pendukung lainnya
(a) Gambar Kalender Musim (b) Usulan Program dan Kegiatan Musrenbang Desa
Tahun Sebelumnya (c) Dokumentasi PKD Integrasi
Penyusunan RPJM Desa Integrasi Penyusunan RPJMDes Integrasi tidak menciptakan tahapan baru ataupun mengubah sistematika penyusunan naskah. Langkah penyusunan RPJMDes Integrasi tetap mengacu pada Permendagri No. 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa dan mempertimbangkan SE Mendagri 31 Maret 2010 tentang Juknis Perencanaan Pembangunan Desa.
Tahapan Penyusunan RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan
No. Tahapan Keterangan
1 Persiapan
Difasilitasi oleh Tim Musrenbangdes Integrasi 2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
3 Penyusunan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa
4 Pembahasan Rancangan RPJM Desa/ RKP Desa Pembahasan dilakukan oleh tim bersama masyarakat dalam forum musyawarah.
5
Penetapan RPJM Desa/ RKP Desa Ditetapkan dalam Rapat BPD
RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa
Naskah Rancangan RPJM Desa Integrasi
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum
1.3 Pengertian
Bab II Profil Desa
2.1 Kondisi Desa
2.1.1 Sejarah Desa
2.1.2 Demografi
2
Integrasi Perencanaan terletak dalam substansi
RPJM Desa Integrasi terutama dalam
Bab IV Rencana Jangka Menengah Desa
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
Uraian kebijakan pembangunan desa secara umum yang
akan dicapai selama 6 (enam) tahun ke depan yang
terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.
Kebijakan pembangunan desa meliputi kebijakan
5
2.1.3 Keadaan Ekonomi
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa
2..2.1 Pembagian Wilayah Desa
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Bab III Potensi dan Masalah
3.1 Potensi
3.2 Masalah
Bab IV Rencana Jangka Menengah Desa
4.1 Visi dan Misi
4.2 Kebijakan Pembangunan
4.2.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4.2.2 Potensi dan Masalah 4.2.3 Program Pembangunan Desa
4.2.4 Strategi Pencapaian
Bab V Penutup
Lampiran
I Dokumen Output PKD Integrasi
Ii Keputusan Kepala Desa tentang Tim Musrenbang Desa Integrasi
Iii Berita Acara Musrenbang Desa
Penentapan RPJMDes
Iv Dokumen lain terkait
Dokumen yang dihasilkan No.
Dokumen Output Penyusunan RPJMDes Integrasi
Keterangan
1 RPJM Desa Integrasi
Dengan lampiran Substansi Program Pembangunan Desa sudah mengintegrasikan usulan kegiatan dengan sumber pendanaan APBD, BLM PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD,
Swadaya Masyarakat, dan sumber pendanaan lain (contoh : PADes)
Dokumen Output PKD Integrasi
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi
Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan RPJMDes
Dokumen lain terkait
2 RKP Desa Integrasi
Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun
Review RPJM/RKP Desa Integrasi Pelaksanaan Review merupakan upaya untuk mengkaji ulang atau memperbarui data pada dokumen perencanaan pembangunan mengingat perkembangan ekonomi, kehidupan sosial masyarakat, kebijakan pemerintah, dan kondisi lain yang dinamis serta cenderung fluktuaktif (berubah-ubah)
6
Tahapan Review RPJM Desa/ RKP Desa Integrasi dan Penetapan
No. Tahapan Keterangan
1 Persiapan
2 Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
3 Penyusunan Matriks Review RPJM
Desa/ RKP Desa
Difasilitasi oleh Tim Musrenbangdes Integrasi Ada 2 hal pokok dalam review yakni 1. Matriks Program-Program Pembangunan Desa 2. Matriks potensi dan masalah; perkembangan potensi dan masalah seperti;
a. pendirian lapangan usaha di desa (potensi) b. munculnya wabah penyakit (masalah), dst
4 Pembahasan Review RPJM Desa/
RKP Desa Pembahasan dilakukan oleh tim bersama masyarakat dalam forum musyawarah.
5
Penetapan review
RPJM Desa/ RKP Desa Ditetapkan dalam Musrenbangdesa
RPJM Desa Integrasi (6 Tahun) Peraturan Desa
RKP Desa Integrasi (1 Tahun) Keputusan Kepala Desa
Dokumen yang dihasilkan No.
Dokumen Output Review RPJMDes Integrasi
Keterangan
1 Matriks Review RPJM Desa Integrasi
Dengan dokumen pendukung
Substansi Program Pembangunan Desa sudah mengintegrasikan usulan kegiatan
dengan sumber pendanaan APBD, BLM PNPM, APBD Prov, APBN, CSR, ADD, Swadaya Masyarakat, dan sumber dana lain
(contoh : PADes)
a Dokumen Output PKD Integrasi
B Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi
C Berita Acara Musrenbang Desa Penentapan RPJMDes
Matriks Review akan menjadi lampiran bersama dokumen pendukung pada RPJM
Desa yang sudah ada D Dokumen lain terkait
2 Matriks Review RKP Desa Integrasi Penjabaran RPJM Desa Integrasi setiap tahun
Musrenbang Desa Integrasi Musrenbang Desa Integrasi merupakan forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dengan mengintegrasikan tahapan dan semangat PNPM Mandiri Perdesaan ke dalam perencanaan reguler (musrenbang desa) terdiri atas tahapan pra musrenbang desa integrasi dan musrenbang desa integrasi.
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Desa Integrasi
No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan
1 Pramusrenbang Desa Integrasi
3
7
1.1 Musyawarah Kelompok Perempuan (MKP)
Difasilitasi oleh KPMD dan LPMD
didukung oleh perwakilan masyarakat
Musyawarah khusus untuk kelompok
perempuan
a Pembahasan dan penyusunan usulan kelompok perempuan Usulan kelompok perempuan menjadi bagian dari usulan kegiatan desa
(usulan yg diajukan ke sumber dana selain BLM PNPM tidak lansung menjadi usulan desa)
b Menyusun prioritas khusus usulan kelompok peremuan
c Kearsipan dan berita acara untuk diajukan ke musdes
perencanaan.
1.2 Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan
Difasilitasi oleh Tim Musrenbang Desa Integrasi
Musyawarah terbuka untuk masyarakat desa
a Menyiapkan dokumen PKD Integrasi (oleh sekdes/ perangkat dan KPMD)
b Pengesahan usulan kelompok perempuan (khusus BLM PNPM)
c
Pembahasan, penentuan prioritas, dan penyusunan
Daftar usulan kegiatan desa
yakni:
1. Usulan yang diajukan ke APBD
Diajukan ke Musrenbang Kecamatan Integrasi
Daftar Usulan Kegiatan Desa akan ditetapkan menjadi RKP Desa
2. Usulan yang diajukan ke BLM PNPM (Maksimal 3 usulan, jenis usulan sesuai PTO PNPM)
3. Uslan yang diajukan ke APBD Prov dan APBN
4. Usulan yang diajukan ke
Swadaya, ADD, CSR, Sumber Pendanaan Lain (PADes, dll)
Penentuan Prioritas usulan yang
disetujui dilakukan pada tahap Musrenbang Desa Integrasi.
d Pembentukan Tim Penulis Usulan
Ditetapkan oleh Keputusan Kepala
Desa, TPU terdiri dari Masyarakat/kader dengan keahlian didukung olehTim Musrenbang Desa Integrasi
e Kearsipan dan Berita acara untuk diajukan ke musrenbang desa integrasi
1.3 Penulisan Usulan Difasilitasi oleh Tim Penulis
Usulan
Konsultasi melalui Fasilitator Teknik
Kecamatan dan Fasiliator Kecmatan
a Perumusan Desain Sederhana dan Rencana Anggaran Biaya (Proposal Sederhana)
Sesuai usulan yang telah ditetapkan
dalam daftar usulan kegiatan desa
b
Memasilitasi Kelengkapan Usulan Kegiatan - Lokasi Kegiatan (RT, RW, Dusun (bila ada), Desa - Nama lengkap obyek (missal : Musholla Annur, SD Negeri 1
Giri, dll)
- Daftar nama dan alamat penerima bantuan bila usulan ditujukan untuk perseorangan atau kelompok)
- Legalitas usaha bila ditujukan pada kelompok usaha
(missal keputusan kades tentang pembentukan BUMDES, kepemilikan kesekretariatan, dll)
- Dokumentasi Usulan Kegiatan
Fasilitasi Kelengkapan Usulan Kegiatan dilakukan oleh Tim Musrenbang Desa Integrasi
No Tahapan Fasilitator (Pelaku Utama) Keterangan
2 Musrenbang Desa
Integrasi Difasilitasi oleh Tim Musrenbang Desa Integrasi
Musyawarah terbuka untuk
masyarakat desa, dihadiri oleh Kecamatan, Perwakilan SKPD, dan Dewan
8
2.1
Penetapan Daftar Usulan Kegiatan Desa menjadi RKP Desa 1. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBD;
2. Usulan kegiatan yang diajukan ke BLM PNPM; 3. Usulan kegiatan yang diajukan ke APBN; 4. Prioritas Usulan Kegiatan yang akan didanai oleh
ADD, CSR, Swadaya Masyarakat, dan sumber dana
lain (PADes)
Sesuai daftar usulan kegiatan desa yang disetujui pada musdes perencanaan (pra musrenbang desa Integrasi
2.2 Penetapan prioritas usulan yang akan didanai (sumber dana berada pada tingkat desa)
Khusus CSR, swadaya maysarakat,
ADD, PADes
2.3 Kearsipan dan berita acara oleh sekdes/perangkat desa terlatih
2.4 Input usulan kegiatan ke dalam E-renbang oleh Perangkat
Desa Terlatih
Dokumen yang dihasilkan
No Dokumen Output Musrenbang Desa Integrasi Keterangan
1 Daftar Usulan Kegiatan Desa beserta Sumber Pendanaan
2 Proposal Sederhana Usulan Kegiatan Desa
3 Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penulis Usulan
4 Berita Acara Musrenbang Desa Integrasi;
5 Berita Acara Musdes Perencanaan,
6 Berita Acara Musyawarah Kelompok Perempuan
7 Dokumen Lain terkait
9
Pembentukan Tim Verifikasi Tim verifikasi merupakan tim ditingkat kecamatan yang bertugas memeriksa kelayakan usulan kegiatan dari setiap desa sehingga terumuskan prioritas usulan kegiatan di tingkat kecamatan.
Keanggotaan Tim Verifikasi (TV)
No Unsur Tim Jumlah Keterangan
1 Kasi Pembangunan Kecamatan dan
Perangkat Kecamatan lainnya
Minimal 2 orang Tim Verfikasi (TV)
dibentuk melalui Surat Keputusan Camat 2
Perwakilan Masyarakat dengan keahlian yang dibutuhkan
Minimal 5 orang
Tahapan Verifikasi Usulan
No Tahapan Verifikasi Keterangan
1
Tim Musrenbang Desa Integrasi menyerahkan Proposal
Usulan Kegiatan Desa (sesuai RKP Desa Integrasi) a. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD b. Proposal Kegiatan yang diajukan ke BLM PNPM
c. Proposal Kegiatan yang diajukan ke APBD Prov/APBN
Penentuan Prioritas Kegiatan yang
diajukan pada ADD, CSR, Swadaya Masyarakt, dan PADes telah ditetapkan di tingkat musrenbang
desa
2 Pelatihan dan Penjelasan Proses Verifikasi kepada Tim Verifikasi
Oleh Fasilitator Kecamatan dan Fasilitator Kabupaten
3
Substansi Verifikasi Usulan berdasarkan 1. Kelengkapan Proposal 2. Kesesuaian Usulan dengan regulasi (PTO PNPM Mandiri, dan regulasi lainnya)
3. Persyaratan lain yang akan diatur lebih lanjut.
Contoh Regulasi Lain misal 1. Perbub tentang Hibah, Bansos,
dan Bantuan Keuangan; 2. UU No. 6 Th 2014 tentang Desa; 3. PP 34 Th 2014 tentang Juklak
UU 6/2014 (penggunaan ADD,
BK, dan APBDes) 4. PP 60 th 2014 (Dana Desa
bersumber dari APBN)
4
Tim Verifikasi Menyusun Rekomendasi Kelayakan Usulan
Diserahkan kepada Kasi Pembangunan dan Fasilitator Kecamatan
Kasi Pembangunan berkoordinasi dengan Fasilitator Kecamatan untuk memberi penilaian.
Rekomendasi Tim Verifikasi menjadi dasar penentuan “prioritas usulan kegiatan” di tingkat kecamatan
b
10
Musrenbang Kecamatan Integrasi Musrenbang Kecamatan Integrasi paralel dengan Musyawarah antar Desa (MAD), yakni merupakan forum pertemuan di tingkat kecamatan yang bertujuan membahas dan menentukan prioritas usulan tiap desa yang telah terkumpul dalam satu kecamatan kemudian menyusun peringkat usulan kegiatan tingkat kecamatan. Musrenbang Kecamatan Integrasi terdiri atas
1. Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi (Paralel dengan MAD Prioritas Usulan) 2. Musrenbang Kecamatan Integrasi (Paralel dengan MAD Pendanaan Usulan)
Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Integrasi
No Tahapan Fasilitator
(Pelaku Utama) Keterangan
1 Pra Musrenbang Kecamatan Integrasi
Difasilitasi oleh Kasi Pembangunan, Fasilitator
Kecamatan, dan Fasilitator Teknik Kecamatan
Diselenggarakan dalam forum terbuka yang
dipimpin oleh Camat Peserta Meliputi a. Perangkat
Kecamatan; b. Wakil Instansi/ UPT di
Kecamatan; c. Tim Verifikasi;
d. Perwakilan Desa e. Masyarakat umum
a Penjelasan hasil verifikasi usulan Tim Verifikasi
b Penentuan Prioritas Usulan Kegiatan di Tingkat Kecamatan
Kasi Pembangunan dan Fasilitator Kecamatan Mempertimbangkan rekomendasi kelayakan dan
kesepakatan peserta musyawarah
c Pembahasan lain terkait Kasi Pembangunan dan
Fasilitator Kecamatan
Misal : Pembentukan
BKAD, Kepengurusan UPK (PNPM)
d Kerasipan dan berita acara Pra Musrenbang Kec Integrasi
Kasi Pembangunan (dok. asli)
Faskec (salinan)
2 Musrenbang Kecamatan Integrasi
Difasilitasi oleh Kasi Pembangunan, Fasilitator Kecamatan, dan Fasilitator
Teknik Kecamatan
Diselenggarakan dalam
forum terbuka yang dipimpin oleh Camat Dihadiri oleh perwakilan
SKPD dan dewan a Menyiapkan dokumen hasil Pra Musrenbang Kec. Integrasi
Kasi Pembangunan
b Penetapan Daftar Prioritas Usulan Kegiatan Tingkat Kecamatan, yakni:
1. Pendanaan Prioritas Usulan Kegiatan PNPM
Penerbitan Surat
Perintah Camat tentang Alokasi PNPM Mandiri
2. Penentuan Prioritas
Usulan Kegiatan di tingkat Kecamatan (APBD, APBD Prov, APBN)
4
11
c Kearsipan dan Berita Acara Musrenbang Kecamatan Integrasi
Kasi Pembangunan (dok. asli) Faskec (salinan)
d Input Prioritas Usulan Kegiatan Tingkat Kecamatan di E-renbang
Kasi Pembangunan
Dokumen yang dihasilkan
No Dokumen Output Musrenbang
Kecamatan Integrasi Keterangan
1 Rekomendasi Kelayakan Usulan Hasil Verifikasi Usulan
2 Berita Acara Pramusrenbang Kecamatan Integrasi
Daftar Prioritas Usulan Kegiatan
3 Berita Acara Musrenbang Kecamatan Integrasi
Penetapan Usulan Kegiatan Tingkat Kecamatan
12
Proses Integrasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik Musrenbang Integrasi 2016
Jadwal Pelaksanaan dan Sumber Pendanaan Kegiatan Musrenbang Integrasi
(PNPM Perdesaan dan Reguler)
No. Kegiatan Sumber Pendanaan Keterangan
a Pembentukan Tim Musrenbang Desa Integrasi
APBDes September
1
Pengkajian Keadaan Desa Integrasi
Penentuan Klasifikasi Kesejahteraan
APBDes Oktober
Musyawarah Penggalian Gagasan
APBDes
Oktober
2 Penyusunan RPJMDes Integrasi/ Review
APBDes Mulai dari November minggu ke-1 (Penetapan
pada Musrenbangdes)
3
Pra Musrenbang Desa Integrasi
Musdes Kelompok Perempuan APBDes November Minggu Ke-3
Musdes Perencanaan APBDes November Minggu ke-4
Penulisan Usulan Desain Sederhana dan RAB
APBDes Desember
Musrenbang Desa Integrasi
Musrenbang Desa Integrasi APBDes Januari minggu ke-3 s.d ke-4
Input usulan ke E-renbang APBDes Januari minggu ke-3 s.d ke 4
b Pembentukan Tim Verifikasi Anggaran Kecamatan t.a 2015 Januari Minggu ke-3
Verifikasi Usulan Anggaran Kecamatan t.a 2015 Januari minggu ke -3 s.d Februari Minggu ke-1
4
Pramusrenbang Kecamatan Integrasi
Musyawarah Prioritas Usulan Anggaran Kecamatan t.a 2015 Januari minggu ke -3 s.d Februari Minggu ke-1
Musrenbang Kecamatan Integrasi
Musrenbang Kecamatan Integrasi
Anggaran Kecamatan t.a 2015
DOK PNPM 2014
Februari minggu ke-1 dan
ke-2
Input usulan ke E-renbang Anggaran Kecamatan t.a 2015
Februari minggu ke-1 dan ke-2
One Planning for All