Bangun Kewaspadaan Dini Masyarakat Untuk Ciptakan

Keamanan Bersama di DKI Jakarta

Oleh Musni Umar, Ph.DSosiolog dan Peneliti The Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED)

Pengantar DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia adalah

pusat pemerintahan, sekaligus pusat ekonomi, politik, sosial, pertahanan keamanan dan sebagainya. Konsekuensi dari itu, maka berimplikasi kepada kehidupan dalam berbagai bidang yang dikemukakan diatas, sehingga DKI Jakarta juga menjadi pusat pertarungan untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi, politik, sosial dan l;ain-lain.

Darmpak dari itu, sangat mudah timbul berbagai kerawanan dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan pertahanan keamanan. Kelemahan dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai persoalan di masyarakat, bisa meletupkan berbagai gangguan keamanan. Masalah tersebut sangat penting diketahui agar tumbuh kesadaran bersama untuk menangkal berbagai bentuk kerawanan yang mengganggu kenyamanan, ketenangan dan kedamaian masyarakat

Jakarta Ibukota Negara

Gedung DPR-MPR

DKI Jakarta Ibukota Negara

DKI Jakarta Dilanda Banjir

Perbuatan Yang Ciptakan Kerawanan Sosial

Tingkat kerawanan di DKI Jakarta tergolong tinggi, karena besarnya pertarungan kepentingan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, bentuk kegiatan yang bisa menimbulkan kerawanan dan gangguan sosial sangat bervariasi.

Setidaknya terdapat lima kelompok perbuatan yang mengganggu dan mengancam keamanan sosial yang penting dideteksi secara dini.

Pertama, blue collor crime (kejahatan kerah biru) yang sering juga disebut kejahatan konvensional seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, termasuk pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan motor (curanmor), perjudian, premanisme, penyerangan, perkosaan dan sebagainya.

Kedua, white collor crime (kejahatan kerah putih) yaitu kejahatan yang dilakukan kalangan pebisnis, politikus, dan birokrat.

Ketiga, brutal demonstration (demonstrasi brutal) yang merusak dan membakar fasilitas umum.

Keempat, terrorism (teroris) yaitu perbuatan yang menciptakan ketakutan di masyarakat, karena mengancam keamanan fasilitas vital negara, pemimpin pemerintahan, gedung-gedung perwakilan negara-negara sahabat (kedutaan besar) dan sebagainya

Kelima, social conflict (konflik sosial) yang meliputi tawuran antar warga, tawuran antar mahasiswa, tawuran antar pelajar, tawuran (konflik) antar pendatang dan penduduk asli, tawuran antar suku, tawuran antar umat bersama dan sebagainya.

Tumbuhkan Kesadaran Potensi dan peluang timbulnya gangguan keamanan di

masyarakat DKI Jakarta, mengharuskan seluruh masyarakat DKI Jakarta untuk menyadari bahwa keamanan, ketenangan, ketertiban sosial dan kedamaian di masyarakat DKI Jakarta tidak bisa hanya diserahkan kepada polisi dan TNI yang jumlahnya terbatas.

Masalah tersebut harus disadari masyarakat. Apalagi mulai tahun ini (2013) sudah masuk tahun politik, di mana seluruh kekuatan partai politik yang akan bertarung dalam pemilu 2014, kekuatan yang beroposisi dengan pemerintah yang tidak bergabung dalam partai politik, dan berbagai kekuatan politik yang laten, melakukan manuver dan gerakan untuk meraih kekuasaan politik.

Selain itu, kondisi sosial ekonomi yang lemah akibat mahalnya berbagai harga sembako (sembilan bahan pokok), menyebabkan masyarakat mudah disulut emosinya.

Menghadapi kondisi masyarakat semacam itu, maka mau tidak mau harus ada kelompok di dalam masyarakat yang tergabung dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) menjadi pelopor (pioneer) untuk memberi pencerahan dan penyadaran kepada isteri atau suami, seisi rumah, keluarga, dan lingkungan sosial masing-masing dengan jargon sekasus, sedapur, sedulur (saudara) dan sesumur (4 S) untuk menggalang kesadaran masyarakat.

Kalau sudah tumbuh kesadaran dari masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan, ketenangan dan kedamaian, maka diharapkan lahir partisipasi dari masyarakat untuk melakukan sesuatu untuk mewujudkan keamanan lingkungan masing-masing.

Lahirkan Partisipasi

Untuk mewujudkan keamanan bersama diperluakan partispasi masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat tidak ada artinya FKDM. Masyarakat harus bisa menjadi mata, pendengar dan pemberi informasi kepada FKDM.

Untuk melahirkan partisipasi masyarakat tidak mudah. Dalam teori, partisipasi masyarakat terbagi dua macam. Pertama, partispasi mobilisasi (mobilized participation).

Pada zaman Orde Baru, partisipasi mobilisasi sangat sering dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Akan tetapi, partisipasi semacam itu bersifat semu. Dilihat dari permukaan sangat tinggi partisipasi masyarakat, tetapi kalau ditelusuri lebih dalam, partisipasi seperti itu, tidak banyak manfaatnya karena penuh dengan keterpaksaan. Mereka hadir dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, lebih disebabkan karena diminta oleh kepala desa, lurah atau atasan, dengan diberi pakaian seragam, uang transport, makan, dan honor.

Kedua, partisipasi otonom (autonomous participatin). Partisipasi otonom merupakan bentuk partisipasi yang paling baik. Masyarakat berpartisipasi karena kesadaran dan keinsafan bahwa yang dilakukan adalah bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat luas. Mereka berpartisipasi tidak dimobilisasi, tetapi atas kesadaran dan kemauan sendiri. Bentuk partisipasi semacam ini, yang penting ditumbuhkembangkan dan didorong untuk membantu FKDM untuk mewujudkan kebersamaan di masyarakat dan melakukan deteksi dini terhadap pencegahan terjadinya ketidak-amanan, ketidak-nyamanan dan ketidak-tenangan di dalam masyarakat.

Soliditas dan Kerjasama dengan Masyarakat

Untuk mewujudkan tugas dan tanggungjawab di dalam menjaga dan menciptakan kondisi aman dan damai di masyarakat, maka merupakan condition sine quanon terwujudnya soliditas dan kerjasama dikalangan elemen FKDM.

Supaya bisa wujud soliditas dikalangan FKDM, maka perlu dilakukan lima hal.

Pertama, mulai nawaitu yang baik Kedua, bangun komunikasi. Ketiga, ciptakan sinergitas. Keempat, wujudkan kerjasama. Kelima, lakukan koordinasi dan snkronisasi.

Dengan melakukan lima hal yang dikemukakan, maka FKDM akan solid dan sukses mengemban tugas sesuai maksud dan tujuan didirikannya di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, dengan melakukan lima hal tersebut, maka hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sebagai basis untuk mewujudkan keamanan bersama dapat diwujudkan.

Mustahil bisa menjaga keamanan bersama jika FKDM dan seluruh stake holdersnya tidak memiliki niat yang baik dan luhur. Semua harus diawali dengan niat yang tulus dalam rangka pengabdian kepada Allah. Dengan niat yang tulus, maka aka nada semangat yang membara-bara untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan membangun komunikasi, sinergitas, kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi internal FKDM dan dengan berbagai elemen di dalam masyarakat.

Kesimpulan

Kewaspadaan dini semakin penting dan diperlukan tahun ini karena merupakan tahun politik, yang tentu akan menciptakan dinamika politik yang tinggi, sehingga kerawanan sosial sangat besar. Begitu pula, tahun 2014 sebagai tahun pemilu parlemen dan pemilu Presiden.

Pemilu parlemen dan pemilu Presiden 2014 akan meningkatkan eskalasi politik. Pada saat yang sama, diperkiarakan akan terjadi gejolak sosial sebagai dampak dari ketidak-puasaan masyarakat akibatnya tingginya harga-harga sembako, dan besarnya tingkat pengangguran

Menghadapi kondisi tersebut, diperlukan secara terus-menerus adanya pencerahan dan penyadaran terhadap masyarakat bahwa ketidak-puasan terhadap kondisi sosial ekonomi, dapat dilakukan dengan damai melalui protes sosial seperti ketika pemilukada DKI Jakarta 2012, dengan memilih para wakil rakyat untuk duduk di DPRD DKI dan DPR RI yang peduli rakyat, memiliki dedikasi, kredibiltas, dapat dipercaya (amanah), jujur (sidiq), cerdas (fathanah) dan komunikatif (tabligh). Begitu juga dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden RI.

Dengan demikian, untuk merubah keadaan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia kearah yang lebih baik, tidak perlu demonstrasi besar-besaran seperti yang dilakukan 25 Maret 2013, tetapi melalui pengamalan demokrasi yang baik (genuine democracy).

Dengan begitu, keamanan, kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan ketertiban sosial tetap terjaga dan perubahan kearah yang lebih baik tanpa kekerasan dan pertumpahan darah.