Pembangunan Ekonomi yang tumbuh, stabil danmenyejahterakan, SumbanganIslam untuk Indonesia

Kritik atas Pembangunan Ekonomi Berbasis Utang danInvestasi Asing

Periode Peristiwa

1945 - 1965 Orde Lama; PemerintahanSoekarno

Periode Peristiwa

1965 - 1998 Orde Baru; PemerintahanSoeharto

Undang-undang pertama yang ditandatanganiSoeharto adalah UU no.1/1967, tentangPenanaman Modal Asing.• Dirancang Di Jenewa Swiss, didikte oleh David

Rockefeller• Isinya bersifat terbuka dan bersahabat bagi

masuknya modal maupun utang dari negaramanapun.

1. Sikap pemerintahan Soeharto lebihcondong ke Barat.

2. Membuka pintu selebar-lebarnya bagi Barat untuk “membantu” Indonesia dalam prosespembangunannya.

David Rockefeller

• Hasil KMB: Indonesia harusmenanggung utang HindiaBelanda kepada pemerintahBelanda sebesar 4,5 miliarGulden (USD 1,13 miliar)

• Orde Lama meninggalkan utangbaru USD 2,1 miliar

Periode Peristiwa

1965 - 1998 Orde Baru; PemerintahanSoeharto

UU No. 1/1967, tentangPenanaman Modal Asing

Freeport menjadi perusahaan asingpertama yang menandatangani kontrakdengan rezim Orde Baru.

Diikuti dengan Kontrak Kerja Samaperusahaan asing lainnya seperti Caltex (Chevron), Exxon, Newmont, BP dsb.

Kontrak Karya Freeport ditandangani 7 April 1967

Periode Peristiwa

1965 - 1998 Orde Baru; PemerintahanSoeharto

UU No. 1/1967, tentangPenanaman Modal Asing

7/4/1967 Kontrak KaryaFreeport di tanda tangani

Dibentuk organisasi kreditur Indonesia: Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). Diketuai Belanda. Anggotanya : ADB, IMF, World Bank, UNDP, Australia, Belgia, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, danAmerika Serikat. IGGI

• Restrukturisasi utang warisan HindiaBelanda, dicicil pemerintah Indonesia selama 35 tahun , baru lunas 2003

• Utang baru Orde Lama, dicicilpemerintah selama 30 th sejak 1969, baru lunas tahun 1999

• Pemerintah memberi kompensasi USD 350 juta atas nasionalisasi perusahaanBelanda tahun 1958 dan perusahaanInggris tahun 1960 (kepada Belandasebesar USD 165 juta dan Inggrissebesar USD 185 juta).

Periode Peristiwa

1965 - 1998 Orde Baru; PemerintahanSoeharto

UU No. 1/1967, tentangPenanaman Modal Asing

7/4/1967 Kontrak KaryaFreeport di tanda tangani

Kreditur utang untuk Indonesia, berhimpun dalam Intergovernmental Group on Indonesia (IGGI). DiketuaiBelanda. Anggotanya : ADB, IMF, World Bank, UNDP, Australia, Belgia, Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss, dan Amerika Serikat.

Melahirkan Repelita,dimulai tahun 1969

IGGI

REPELITAPendanaannya

Mafia Berkeley

Banyak ditopang oleh

Utang

Periode Peristiwa

1965 - 1998 Orde Baru; PemerintahanSoeharto

UU No. 1/1967, tentangPenanaman Modal Asing

7/4/1967 Kontrak KaryaFreeport ditanda tangani

IGGI memberi utang untukRepelita 1969 - 1992

Tahun 1992IGGI diganti dengan CGI (Consultative Group on Indonesia) diketuai oleh Bank Dunia

IGGI

Terus memberikan Utang

Consultative Group on Indonesia

CGI

1997Krisis ekonomi

Pada akhir Desember 1997, utang luar negeri pemerintahIndonesia mencapai $ 53,8 milliardan utang swasta $ 73,96 milliar.

31 Oktober 1997

Letter of Intent (LoI) antara IMFdan pemerintah Indonesia : 1. Perjanjian 3 tahun dengan kucuran

utang USD 7,3 miliar.

2. Indonesia jadi pesakitan IMF harusmengikuti resep kebijakan IMF (deregulasi, privatisasi, liberalisasi)

Utang Luar Negeri = Jebakan dan Alat Penjajahan

Susan George dalam buku "Debt Boomerang: How Third World Debt Harms Us All“:

Utang adalah suatu mekanisme yang dibuat oleh negara maju (pendonor) untukmemaksa negara penerima (peminjam) mengikuti aturan-aturan atau langkah-langkahyang mereka paksakan.

Akibat Mengikuti Resep IMF

Pencabutan Subsidi

Privatisasi BUMN

Liberalisasi Ekonomi

Obligasi RekapObligasi pemerintah yang melekat pada bank-bank

bermasalah seluruhnya sebesar Rp. 430 triliun,

dengan kewajiban membayar bunga Rp. 600 triliun

dibebankan kepada pemerintah dandiperkirakan utang obligasi rekap tersebut

baru akan lunas pada tahun 2033

Tak Mandiri

Kwik Kian Gie Beberkan Fakta "Sidang Kabinet" Sehari Sebelum Penjualan BCA

Jum'at, 25 Mei 2012 , 20:42:00 WIB (Rakyat Merdeka Online) Laporan: Ade Mulyana

RMOL. Sehari sebelum Bank Central Asia (BCA) dijual pada 14 Maret 2002,

Presiden Megawati menggelar rapat kabinet. Namun karena sama sekali tidak

membicarakan mengenai penjualan tersebut, atas inisiatif Menko Kesra Jusuf Kalla

diadakanlah semacam sidang, yang oleh Kwik Kian Gie disebut sebagai sidang kabinet

tidak formal, di gedung Departemen Kesehatan di Jalan Haji Rangkayo Rasuna Said,

Jakarta.

"Setelah sidang kabinet JK mengumumkan kumpul di Departemen Kesehatan, supaya tidak ketahuan

wartawan karena ini rahasia dan urusan maha penting," tutur Kwik Kian Gie dalam perbincangan

bertajuk "Skandal Subsidi Bungan Obligasi Rekap Rp 60 Triliun Pertahun sampai Tahun 2040" di salah

satu stasiun TV swasta, Jumat malam (25/5).

Dalam "sidang kabinet tidak formal" ini, kata Kwik melanjutkan, hanya dirinya yang menolak penjualan

51 persen saham BCA kepada Farallon Capital Partners. Sementara Menko Ekonomi Dorodjatun

Kuntjoro-Jakti, Menteri BUMN Laksamana Sukardi, dan Menteri Keuangan Boediono yang hadir dalam

sidang ini punya sikap yang berbeda seratus persen dengannya.

Kwik yang waktu itu menjabat Kepala Bappenas menolak keras penjualan dengan alasan, Farallon

Capital Partners membeli Rp 5 triliun untuk 51 persen saham BCA sementara di BCA ada surat tagihan

kepada negara atau obligasi rekap sebesar Rp 60 triliun.

"Jadi kalau diseratus-persenkan, Farallon bisa memiliki BCA dengan Rp 10 triliun tapi mendapat tagihan

kepada pemerintah sebesar Rp 60 triliun," hitung Kwik.

"Saya jelaskan sampai akhirnya pada jam 6 (sore) Pak Dorojatun bilang ke Pak Laksamana untuk

menutup sidang dan melapor berdua kepada presiden (Megawati), boleh ditandatangi dan boleh dijual,"

tutur Kwik.

"Saya teriak-teriak tidak bisa mengendalikan emosi. Saya didatangi Menkopolhukam SBY. Dia pegang

pundak saya dan bilang: Pak Kwik sabar-sabar, terima saja," lanjut cerita Kwik.

Dari sinilah, Kwik menutup penjelasannya, malapetaka kerugian negara terjadi.[dem]

KWIK KIAN GIE/IST

Obligasi Rekap BCA

“Konspirasi Jual BCA”

• 51% Saham BCA dijualke Farallon Capital seharga Rp 5 triliun

• BCA punya hak tagihobligasi rekap kepadanegara Rp 60 triliun

Periode Peristiwa

1998 -sekarang

Orde Reformasi; PemerintahanHabibie, Gus Dur, Megawati, SBY, …

Rezim Utang Terus Berlanjut

• Utang LN terus berlanjut• SUN terus diperbesar• Makin dalam terjebak utang• Total utang naik drastis dari Rp

553 triliun (1998) menjadi Rp1.944,14 triliun (Mei 2012)

• Tanggungan utang per orangtermasuk bayi baru lahir Rp8,13 juta.

• Satu keluarga (4 orang) menanggung Rp 32,52 juta.

Total Utang Pemerintah (Rp Triliun)

Tahun ULN SUN Total

1998 453 100 553

1999 438 502 940

2000 583 652 1.235

2001 612,52 660,65 1.273,18

2002 569,84 655,31 1.225,15

2003 583,30 648,75 1.232,50

2004 637,18 662,32 1.299,50

2005 620,22 693,08 1.313,50

2006 559,43 742,73 1.302,16

2007 586,36 803,06 1.389,41

2008 730,25 906,50 1.636,74

2009 611,20 979,46 1.590,66

2010 611,74 1.065,11 1.676,85

2011 616 1.187,49 1.803,49

Mei 12 638,73 1.304,26 1.944,14Sumber: Buku Saku Perkembangan Utang Negara Mei 2012

• Total cicilan utang th. 2000-2011 sebesar Rp 1.838,76 T

• Perkiraan total cicilan utang th. 2000-2012 sebesar Rp 2.099,89 T

• Tapi utang justru makin bengkakper Mei ‘12 sebesar Rp 1.944,14 T

• Tahun ini tanggungan tiap orang:• Bunga Rp 0,5 juta (sekitar 2

bulan pengeluaran orangmiskin)

• Pokok Rp 0,58 juta• Total Rp 1,08 juta

Cicilan Utang Pemerintah (Rp triliun)

Tahun Cicilan Utang % APBN

Pokok Bunga Total

2000 7,62 50,07 57,69 26,04

2001 15,88 87,14 103,02 30,16

2002 16,16 87,67 103,83 32,25

2003 34,21 65,35 99,56 26,44

2004 71,99 62,49 134,48 31,48

2005 61,58 65,2 126,78 24,88

2006 77,74 79,08 156,82 23,50

2007 100,7 79,81 180,51 23,82

2008 103,77 88,43 192,2 19,50

2009 117,1 93,78 210,88 22,49

2010 124,68 105,65 230,33 20,45

2011 141 106 247 20,09

2012 139 117,79 256,79 16,86

Total

sp 2011872,43 966,33 1.838,76

Total

sp 20121.011,43 1.088,5 2.099,89

Perbudakan oleh asing dankapitalis dengan utang

Sampai Kapan ???

Bukan:• 30,02 juta penduduk miskin• 7,7 juta penganggur penuh• 13,52 juta setengah

penganggur• 21,06 juta pekerja paruh

waktu• 37,78 juta buruh• Sekitar 120 juta penduduk

yang tidak punya rekeningtabungan

• 100 juta penduduk denganpengeluaran < USD 2 per hari

Menyejahterakan Siapa?

• 11,8 juta orang (5%) berpengeluaran USD 6-10 perhari• 3,08 juta orang (1,3%) berpengeluaran USD 10-20 perhari• 5 juta orang sangat kaya (dari 239 juta penduduk

Indonesia )• 3 jutaan orang pemilik rekening tabungan lebih dari Rp

100 juta• Dan terutama 50 ribu orang (0,05%) pemilik rekening

diatas % M (menguasai 41,5% dari nilai total tabungan)

Orang kaya makin sejahtera, Orang miskin tetap menderitaMayoritas rakyat susah

Periode Peristiwa

1998 -sekarang

Orde Reformasi; PemerintahanHabibie, Gus Dur, Megawati, SBY, …

Rezim Utang Terus Berlanjut

UU No. 25 th. 2007, dan lainnyaInvestasi asing makin merajalela

• Penguasaan tambang makinbebas

• Kepemilikan asing bisa sampai100%

• Hampir semua jenis usaha bisadimasuki asing

• Repatriasi (pengiriman hasilinvestasi ke negara asal) dijamin

Investor asing diberi banyakkemudahan

Lebih dari 70 % tambang danmigas dikuasai asing

Hampir 50% perbankandikuasai asing

Industri manufaktur dikuasaiasing ex. otomotif

Pedagang dan pasartradisional tergusur

Separoh lebih lahan (sawit) dikuasai asing

Kritik atas Pembangunan EkonomiBerbasis Utang dan Investasi Asing

• Jebakan Utang (Debt Trap)• Pendapatan Negara tersedot untuk

mencicil utang• Intervensi Asing dalam pembuatan

undang-undang.• Rakyat diperalat demi

kesejahteraan kapitalis dan asing• Rakyat susah• “Perbudakan” atas negeri dan

penduduknya

• Sumber kekayaan dikuasai asing• Investasi di sektor non riil (valas,

efek, surat berharga, bursa berjangka) hot money

• Kita hanya jadi pasar dan penyediaburuh murah

• Negara kehilangan sumberpemasukan

• Tak mandiri dan tergadai padaasing

Utang Investasi Asing

Utang dan Investasi Asing : alat penjajahan dan “perbudakan”Negeri lemah dan tergadai

Rakyat susah dan tidak sejahtera