Makala Penagihan Pajak

Nanda Simanjuntak

Administrasi Bisnis

1201134572

Daftar Isi

1. Pendahuluan……………………………………………………………. 1

2. Permasalahan…………………………………………………………….2

3. Pembahasan………………………………………………………………3

4. Penagihan seketika dan sekaligus……………………………………….4

5. Surat paksa……………………………………………………………….5

6. Penyitaan………………………………………………………………….6

7. Lelang……………………………………………………………………..7

8. Pencegahan dan Penyanderaan…………………………………………8

9. Gugatan…………………………………………………………………...9

10. Permohonan Pembetulan atau Penggantian…………………………..10

11. Ketentuan Pidana……………………………………………………….11

12. Kesimpulan………………………………………………………………12

PENDAHULUAN

Sistem perpajakan yang lama ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat

kehidupan sosial ekonomi rakyat Indonesia, baik dari segi kegotongroyongan nasional

maupun dari laju pembangunan nasional yang telah dicapai. Disamping itu sistem

perpajakan yang lama tersebut belum dapat menggerakkan peran dari semua lapisan

subyek pajak yang besar peranannya dalam menghasilkan penerimaan dalam negeri yang

sangat diperlukan guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan

nasional. Oleh karenan itu Pemerintah menciptakan sistem perpajakan yang baru yaitu

dengan lahirnya UU Perpajakan seperti : UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh, UU No. 8 tahun 1983

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah, UU No. 12 tahun 1985 tentang PBB, UU No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang ternyata

tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan

terhadap UU Perpajakan tersebut. Dengan alasan tersebut maka pada akhir tahun 1994

pemerintah mengeluarkan UU No 9,10,11, dan 12 sebagai penyempurnaan. Dan

penyempuranaan terakhir terhadap UU Perpajakan tersebut dilakukan dengan

dikeluarkannya UU No. 16,17,18,19 dan 20 tahun 2000.

PERMASALAHAN

Bagaimanakah prosedur penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa sesuai dengan

ketentuan UU No. 19 tahun 2000 ?

PEMBAHASAN

Sebelum membahas prosedur penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa maka

perlu diketahui terlebih dahulu hal-hal yang ada di dalamnya :

1. Penanggung Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas

pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi

kerwajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

2. Penagihan pajak, adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi

Utang Pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa,

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,

menjual barang yang telah disita.

3. Biaya Penagihan Pajak, adalah biaya pelaksanaan surat paksa, Suarat Perintah

Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa

4. Penilai, dan Biaya lainnya sehubungan denganpenagihan pajak.

5. Pejabat, adalah Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan

jurusita pajak, menrbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat

Paksa, Surat Perintah Melaksanalan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita,

Pengumuman Lelang, Surat Penentuan Harga Limit, Surat Perintah Penyanderaan

yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak

tidak melunasi sebagian atau seluruh Utang Pajak menurut UU dan Perda. Yang

berwenang untuk menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat adalah Menteri

Keuangan sedangkan untuk penagihan pajak daerah yang menunjuk Pejabat

adalah Kepala daerah.

6. Jurusita Pajak, adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi

Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan dan

Penyanderaan.

PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pengihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh

Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo

pembayaran.

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah

Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau

berniat untuk itu.

2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai

dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau

pekerjaan yang dilakukannya di Indonesi.

3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya,

atau m,enggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan

perubahan bentuk lainnya.

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.

5. Terjadinya penyitaan atas penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak

Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat hal-hal

sebagai berikut :

1. nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

2. besarnya Utang Pajak

3. perintah untuk membayar

4. saat pelunasan pajak

Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan surat Paksa.

SURAT PAKSA

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Surat kuasa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan

pututsan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (inkracht).

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

1. nama wajib pajak, atau nam Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

2. dasar penagihan

3. besarnya Utang Pajak

4. perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat

Teguran atau surat lain yang sejenis.

2. Terhadap penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam

keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Surat Paksa terhadap orang Pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

1. Penanggung Pajak

2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha

penanggung pajak, apabila penanggung pajak apabila yang bersangkutan tidak

dapat dijumpai.

3. salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta

peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan

belum dibagi.

4. para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah

dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

1. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal.

2. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan apabila jurusita

pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.

Hal yang harus diperhatikan :

a. pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan

pelaksanaan Surat Paksa

b. pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat

waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan

PENYITAAN

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna

dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundan-undangan.

Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam

setelah diberitahukan , Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Setiap melaksanakan penyitaan, jurursita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita

yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara

Pelaksanaan Sita mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak

untuk menandatanganinya,

Barang yang dapat disita berupa :

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka,

tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi,

saham.

2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dam kapal dengan isi kotor

tertentu.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan

dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Perdilan Pajak

atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala

Daerah.

LELANG

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga

secara lisan dan atau tertuli melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Apabila utang pajak atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan

penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualn secara lelang terhadap barang yang

disita melalui kantor lelang.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang

belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah

mencapai jumlah aygn cukup untuk melunasi baya penagihan pajak dan utang pajak,

pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih

ada. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada

penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN

Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap penanggung pajak tertentu

untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan

pertauran perundang-undangan. Pencegahan hanya dapat dilakukan kepada penanggung

pajak yang memiliki utang pajak sekuarng-kurangnya sebesar rp 100 juta dan diragukan

itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya. Jangka waktu pencegahan paling lama 6

bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan dan dilakukan berdasarkan

keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat

atau atasan pejabat yang bersangkutan. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya

hutang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.

Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan penanggung utang pajak

dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakuakan

terhadap penannggung pajak yang memiliki utang pajak minimal sebesar Rp 100 juta dan

diragukan itikad baiknya untuk melunasi utang pajaknya. Masa penyanderaan paling lam

6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Penyanderaan hanya dapat dilakukan

berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat

ijin tertulis dari Menkeu atau Kepala Daerah tingkat I.

GUGATAN

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pelaksanaan

Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan

kepada badan perdilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan,

penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat

paling banyak Rp 5 juta. Perubahan besarnya ganti rugi ditetapkan dengan keputusan

Menkeu atau keputausan Kepala Daerah. Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari

sejak Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang

dilakukan.

PERMOHONAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada

Pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat

perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, dan surat lain yang sejenis yang

dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.dalam jangka waktu 7 hari sejak

tanggal diterima permohonan tersebut pejabat harus memberi keputusan atas permohonan

yang diajukan, dalam hal permohonan tersebut ditolak tindakan pel;aksanaan penagihan

pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula

KETENTUAN PIDANA

Penanggung Pajak dilarang :

1.           Memindahkan hak, memindahtangankan menyewakan, meminjamkan,

menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita

2.           Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk

pelunasan barang tertentu.

3.           Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk

pelunasan utang tertentu.

4.           Merusak, mencabut, atau menhilangkan segel sita atau salinan berita acara Pelaksanaan

Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan ini dipidana dengan pidana penjara paling

lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang

dilakuakan menurut UU, atau dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau

menggagalkan tindakan dalam melaksanakan ketentuan UU yang dilakukan oleh juru sita

pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu dan denda paling

banyak Rp 10 juta

KESIMPULAN

Suatu sistem pasti akan memerlukan perubahan dan itu merupakan hukum besi

sejarah yang tidak bisa dihilangkan, demikian pula dengan sistem perpajakan di

Indonesia, sejalan dengan perkembangan yang ada baik perkembangan sistem kenegaraan

maupun kehidupan sosial masyarakat indonesia maupun dari laju pembangunan nasional

yang telah dicapai diperlukan pembaharuan-pembaharuan dalam sistem maupun hukum

perpajakan.

Satu hal yang harus diingat,apakah perubahan-perubahan yang ada akan

membawa ke arah lebih baik ? ya jika perubahan itu dilaksanakan secara konsisten dan

jika tidak maka akan membawa kita pada suatu keadaan yang statis atau bahkan lebih

buruk daripada sebelumnya. Kerja-kerja yang konkrit dan riil lebih memberikan jaminan

perubahan ke arah yang lebih baik dibandingkan dengan kata-kata hipokrit tanpa realisasi

yang nyata.

 

DAFTAR PUSTAKA

Prof.Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak., Perpajakan, ANDI, yogyakarta, 2003

Adriantini, Diah,SH, Diktat Hukum Pajak, Purwokerto, 2000