Upload
catatan-medis
View
1.507
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
Rakus UAS Etika Hukum
dan Profesionalisme Rangkuman Khusus
UAS Etika Hukum dan
Professionalisme
Materi UAS Etika Hukum : Kaidah Dasar Bioteik (KDB), Etika Profesi, Etika Kesehatan Masyarakat, Displin Profesi (PERKONSIL No. 4 Tahun 2011), dan Malpraktik Medis Authored by : Iqbal Taufiqqurrachman 12/20/2015
Nama :
Fakultas :
ringkasanok.blogspot.com Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
1
RAKUS UAS ETIKA HUKUM DAN PROFESSIONALISME AUTHORED BY : TAUFIQBAL
1. Kaidah Dasar Bioetik (KDB)
a) Beneficence
Intinya dalam hal ini seorang tenaga
kesehatan harus memenuhi kewajibannya
dan mengusahakan pasien yang
dirawatnya akan dalam kesehatan
(patients’ walfare).1
Berikut list dari Beneficence :
1) Mengutamakan altruisme
2) Menjamin nilai pokok harkat dan
martabat manusia
3) Memandang pasien/keluarga/sesuatu
tak hanya sejauh menguntungkan
dokter
4) Mengusahakan kebaikan/manfaat
lebih baik dari keburukan
5) Paternalisme bertanggung jawab/kasih
saying
6) Menjamin kehidupan baik minimal
manusia
7) Pembatasan goal-based
8) Maksimalisasi pemuasan
kebahagiaan/preferensi pasien
9) Minimalisasi akibat buruk
10) Kewajiban menolong pasien gawat
darurat
11) Menghargai hak-hak pasien secara
keseluruhan
12) Tidak menarik honorarium di luar
kepantasan
13) Maksimalisasi kepuasan tertinggi
secara keseluruhan
14) Mengembangkan profesi terus-
menerus
15) Memberikan obat berkhasiat namnu
murah
16) Menerapkan Golden Rule Principle
(memperlakukan pasien sesuai
dengan ingin diperlakukan)
b) Non-Maleficence
Dalam hal ini tenaga kesehatan harus
mencari cara yang paling kecil risikonya
dalam menyelamatkan pasien terutama
dalam keadaan darurat.1
Berikut list dari Non-Maleficence :
1) Menolong pasien emergensi
2) Kondisi untuk menggambarkan kriteria
di atas :
- Pasien dalam keadaan amat
berbahaya/berisiko hilangnya sesuatu
yang penting
- Dokter sanggup mencegah bahaya
atau kehilangan tersebut
- Tindakan kedokteran tadi terbukti
efektif
- Manfaat bagi pasien lebih dari
kerugian dokter (minimalisir risiko)
3) Mengobati pasien yang luka
4) Tidak membunuh pasien (tidak
melakukan euthanasia)
5) Tidak menghina/mencaci
maki/memanfaatkan pasien
6) Tidak memandang pasien hanya
sebagai objek
7) Mengobati secara proporsional
8) Mencegah pasien dari bahaya
9) Menghindari misrepresentasi dari
pasien
10) Tidak membahayakan kehidupan
pasien karena kelalaian
11) Memberikan semangat hidup
12) Melindungi pasien dari serangan
13) Tidak melakukan white collar crime
dalam bidang kesehatan/kerumah-
sakitan yang merugikan pihak
pasien/keluarganya
c) Justice
Dalam praktiknya tenaga kesehatan harus
menyamakan hak pasien dan tidak
membedakannya dari pandangan ras,
status ekonomi, agama, dan lain
sebagainya karena tujuan utama adalah
menjaga kesehatan pasien.1
Berikut list dari Justice :
1) Memberlakukan sega sesuatu secara
universal
2) Mengambil porsi terakhir dari proses
membagi yang telah ia lakukan
3) Memberi kesempatan yang sama
terhadap pribadi dalam posisi yang
sama
4) Menghargai hak sehat pasien
(affordability, equality, accessibility,
availability, quality)
5) Menghargai hak hukum pasien
6) Menghargai hak orang lain
ringkasanok.blogspot.com Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
2
RAKUS UAS ETIKA HUKUM DAN PROFESSIONALISME AUTHORED BY : TAUFIQBAL
7) Menjaga kelompok yang rentan (yang
paling dirugikan)
8) Tidak melakukan penyalahgunaan
9) Bijak dalam melakukan makro alokasi
10) Memberikan kontribusi yang a katas
sama dengan kebutuhan pasien
11) Meminta partisipasi pasien sesuai
kemampuannya
12) Kewajiban mendistribusi keuntungan
dan kerugian (biaya, beban, sanksi)
secara adil
13) Mengembalikan hak kepada
pemiliknya pada saat yang tepat dan
kompeten
14) Tidak memberi beban berat secara
tidak merata tanpa alasan sah/tepat
15) Menghormati hak populasi yang sama-
sama rentan penyakit/gangguan
kesehatan
16) Tidak membeda-bedakan pelayanan
pasien atas dasar SARA, status sosial,
dan lain-lain
d) Autonomy
Bahwa semua pasien memiliki hak untuk
menentukan pasiennya, berikut hak-hak
pasien dalam UU Kesehatan : 2
Hak atas informasi
Hak atas second opinion
Hak atas kerahasiaan
Hak atas persetujuan tindakan medis
Hak atas pelayanan kesehatan
Hak atas ganti rugi
Berikut list dari Autonomy :
1) Menghargai hak menentukan nasib
sendiri, menghargai martabat pasien
2) Tidak mengintervensi pasien dalam
membuat keputusan (pada kondisi
elektif)
3) Berterus terang
4) Menghargai privasi
5) Menghargai rahasia pasien
6) Menghargai rasionalitas pasien
7) Melakukan informed consent
(pemberian informasi mengenai
kondisi pasien)
8) Membiarkan pasien dewasa dan
kompeten mengambil keputusan
9) Tidak mengintervensi atau
menghalangi autonomi pasien
10) Mencegah pihak lain mengintervensi
pasien dalam membuat keputusan
termasuk keluarga pasien sendiri
11) Sabar menunggu keputusan yang
akan diambil pasien pada kasus non-
emergensi
12) Tidak berbohong kepada pasien
meskipun demi kebaikan pasien
2. Etika Profesi
Terdapat di lampiran
3. Etika Kesehatan Masyarakat
Berikut prinsip-prinsip etika praktik kesehatan
masyarakat : 3
1) Kesehatan masyarakat harus dapat
menyelesaikan secara prinsip penyebab
dasar penyakit, prasyarat untuk sehat dan
mencegah dampak kesehatan yang buruk
2) Kesehatan masyarakat dalam
melaksanakan kegiatannya dilakukan
dengan cara menghormati hak-hak pribadi
atau individu dalam masyarakat
3) Dalam melakukan advokasi dan bekerja
untuk pemberdayaan masyarakat,
kesehatan masyarakat harus berprinsip
menjamin bahwa sumberdaya dan kondisi
untuk masyarakat sehat dapat diakses
oleh siapapun
4) Kesehatan masyarakat berupaya
melaksanakan kebijakn dan program yang
efekti untuk melindungi, menjaga, dan
meningkatkan kesehatan masyarakat
5) Kebijakan kesehatan masyarakat,
program dan prioritas program
dikembangkan dan dievaluasi melalui
suatu proses yang menjamin kesempatan
untuk memperoleh masukan dari anggota
kelompok atau masyarakat
6) Kebijakan dan program kesehatan
masyarakat harus mampu memadukan
berbagai pendekatan yang
mempertimbangkan dan menghormati
perbedaan nilai, kepercayaan dan budaya
masyarakat yang bervariasi
7) Kebijakan dan program kesehatan
masyarakat harus bisa diimplementasikan
ringkasanok.blogspot.com Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
3
RAKUS UAS ETIKA HUKUM DAN PROFESSIONALISME AUTHORED BY : TAUFIQBAL
dengan cara yang tidak merugikan
lingkungan fisik dan sosial
8) Institusi kesehatan masyarakat wajib
memberikan informasi kepada masyarakat
untuk membuat keputusan tentang
kebijakan dan program, dan mendapatkan
persetujuan masyarakat dalam
pelaksanaannya
9) Institusi kesehatan masyarakat wajib
bertindak tepat waktu berdasarkan
informasi yang mereka miliki dengan
sumber daya dan kepercayaan yang
diberikan oleh publik
10) Institusi kesehatan masyarakat wajib
melindungi kerahasiaan informasi yang
dapat membahayakan individu atau
masyarakat. Perkecualian ditentukan oleh
pertimbangan kemungkinan timbulnya
bahaya bagi individu atau masyarakat
11) Institusi kesehatan masyarakat harus bisa
menjamin kompetensi profesional para
stafnya
12) Institusi kesehatan masyarakat dan
stafnya terlibat dalam kolaborasi dan
afiliasi yang dapat membangun
kepercayaaan masyarakat dan efektivitas
institusinya
Berikut list nilai dan keyakinan kesehatan
masyarakat : 4
Kesehatan
1. Setiap orang punya hak untuk sumber
daya yang diperlukan jadi sehat
2. Manusia mahkluk sosial yang tidak
dapat dipisahkan dan saling
tergantung satu dengan yang lain
3. Efektivitas lembaga Dinas Kesehatan
tergantung pada kepercayaan publik
terhadap lembaga
Komunikasi
Kebenaran menyampaikan berita
Kehandalan
Mendengar masyarakat
Berdialog dengan masyarakat 4. Kolaborasi sebagai kunci dasar
kesehatan masyarakat
5. Interaksi manusia dan lingkungan fisik
6. Setiap orang memiliki kontribusi dalam
dialog publik
- Kontribusi pada dialog publik 7. Identifikasi kebutuhan kesehatan dasar
Program kuratif
Penyebab akar masalah
Aspek preventif
Dasar Untuk Bertindak
8. Pengetahuan penting dan memiliki
kekuatan ilmiah
Unsur riset
Kewajiban diseminasi ilmu
Cukupnya informasi untuk membuat kebijakan
Ada info yang dirahasiakan 9. Penggunaan metoda keilmuan untuk
evaluasi kebijakan dan program
Metoda kuantitatif
Metoda kualitatif 10. Menerjemahkan informasi yang akan
menjadi tindakan nyata
Kebutuhan riset 11. Tindakan dilakukan, tanpa ada
informasi cukup
Kebijakan atas dasar nilai dan martabat manusia, sebenarnya tidak efektif
4. Rangkuman PERKONSIL No. 4 Tahun 2011
- Tujuan dari Pengaturan Disiplin
Profesional Dokter dan Dokter Gigi : 5
a. Memberikan perlindungan kepada
masyarakat
b. Mempertahankan dan meningkatkan
mutu pelayanan kesehatan
c. Mengjaga kehormatan profesi
- Berikut isi dari pasal 3 mengenai dokter
dan dokter gigi dilarang melakukan
pelanggaran Disiplin Profesional Dokter
dan Dokter Gigi yang bisa dalam bentuk: 5
praktik dengan tidak kompeten
tidak merujuk pasien kepada yang
lebih ahli
mendelegasikan pekerjaan ke tenaga
kesehatan yang tidak berkompetensi
melaksanakan pekerjaan tersebut
ringkasanok.blogspot.com Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
4
RAKUS UAS ETIKA HUKUM DAN PROFESSIONALISME AUTHORED BY : TAUFIQBAL
menyediakan dokter/dokter gigi yang
tidak kompeten sebaga pengganti atau
tidak menginformasikan tentang
penggantian itu
bepraktik dalam keadaan kurang sehat
tidak melakukan tindakan medis yang
memadai pada situasi tertentu
melakukan pemeriksaan dan
pengobatan berlebihan (tidak sesuai
kebutuhan pasien)
tidak memberikan penjelasan yang
jujur, etis, dan memadai ke pasien
melakukan tindakan medis tanpa
persetujuan pasien
tidak membuat/menyimpan rekam
medis dengan sengaja
menghentikan kehamilan yang tidak
sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku
melakukan kegiatan untuk mengakhiri
kehidupan pasien atas kemauan
pasien atau keluarganya
menggunakan pengetahuan dan
teknologi medis yang belum diterima
meneliti manusia tanpa persetujuan
etik (ethical clearance) dari lembaga
yang diakui pemerintah
tidak melakukan pertolongan darurat
Menghentikan atau menolak tindakan
medis yang tidak beralasan jelas
membuka rahasia kedokteran
membuat keterangan medis tanpa
dasar hasil pemeriksaan yang
diketahuinya
turut dalam perbuatan penyiksaan
atau eksekusi hukuman mati
merepkan obat bersifat NAPZA yang
tidak sesuai degnan etika profesi dan
peraturan perundang-undangan
melakukan pelecehan seksual
memakai gelar yang tidak sesuai
haknya
menerima imbalan sebagai hasil
merujuk, meminta pemeriksaan, atau
memberikan resep atau alat
kesehatan
mengiklankan kemampuan
adiksi NAPZA dan alkohol
berpraktik dengan STR, SIP, dana tau
sertifikat yang tidak sah
tidak jujur dalam menentukan jasa
medis
tidak memberikan informasi, dokumen,
dan alat bukti yang diperlukan
MKDKI/MKDKI-P untuk pemeriksaan
atas pengaduan dugaan pelanggaran
Disiplin Profesional Dokter dan Dokter
Gigi
5. Malpraktik Medis
Malpraktik merupakan kelalaian dari tenaga
kesehatan yang mengakibatkan cedera /
kerugian pada pasien. Berikut dalam UU No.
23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dalam
pasal 55 disebutkan : “Setiap orang berhak
atas ganti rugi akibat kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan.”
Syarat dari malprakti medis harus mencakup
4D, yang antara lain :
No. 4D Penjelasan
1. Duty
Adanya hubungan antara dokter dan
pasien yang mengakibatkan
adanya kewajiban
2. Dereliction / Breach of
Duty
Pelanggaran terhadap kewajiban
tersebut
3. Damage Kerugian/kematian yang dialami pasien
4. Direct
Causalship
Adanya hubungan antara pelanggaran kewajiban terhadap
kerugian pasien (efek kausal)
Malpraktik dilihat bukan dari hasil tetapi dari
proses. Berikut macam-macam tuntutan yang
dapat diberikan oleh pasien mengenai
malpraktik medis dan pelanggaran disiplin : 2
Tuntutan Pidana
No. Jenis
Pelanggaran Hukum Pengatur
1. Kelalaian 359-361 KUHP
2. Keterangan
Palsu 267-268 KUHP
3. Aborsi Ilegal 347-349 KUHP
4. Penipuan 382 BIS KUHP
5. Perpajakan 209, 372 KUHP
6. Euthanasia 344 KUHP
7. Penyerangan 284-294 KUHP
ringkasanok.blogspot.com Rakus UAS Etika Hukum dan Profesionalisme
5
RAKUS UAS ETIKA HUKUM DAN PROFESSIONALISME AUTHORED BY : TAUFIQBAL
Seksual
Tuntutan Perdata
1. Kelalaian Pasal 1366 KUH
Perdata
2. Respondat Superior
Pasal 1367 KUH Perdata
Berikut isi dari Pasal 1367 KUH Perdata :
“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas
kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri,
melainkan juga atas kerugian yang disebabkan
perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi
tanggungannya atau disebabkan barang-barang
yang berada di bawah pengawasannya.”
Dalam pelaporan indikasi adanya malpraktik
medik harus ada pembuktian di mana pembuktian
tersebut memerlukan bukti yang sah.7
1) Pembuktian adanya janji antara dokter dan
pasien lebih mudah dipercaya jika perjanjian
dalam bentuk tertulis
2) Pembuktian kelalaian dokter dapat dilakukan
dengan ciri-ciri 4D dengan membandingkan
apa yang dikerjakan dan apa yang harusnya
dilakukan
3) Pembuktian kewajiban sangat mudah karena
dokter sulit membela diri jika memungkiri
adanya kewajiban
4) Pembuktian adanya cedera/kerugian dapat
dilakukan dengan autopsi atau dengan prinsip
foreseeability (apakah kejadian tersebut
sebenarnya dapat dibayangkan sebelumnya)
yang ditilik dari tiga indikator yaitu :
- berdasarkan cara kejadiannya
- berdasarkan jenis cederanya
- berdasarkan luas/keparahan cedera Pembelaan yang dapat dilakukan tenaga kesehatan terhadap aduan malpraktik medis : 1) Membuktikan bahwa ada satu satu unsur
kelalaian yang tidak ada 2) Mencari pembenar seperti :
- risiko medis (acceptability, unforeseeability, dan adverse events)
- perjalanan penyakit / komplikasi 3) Mencari pemaaf :
- tekanan situasi-kondisi - kekurangan sumber daya - kontribusi pasien
Daftar Pustaka
1. Tentir Etika Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia 2013 yang disusun oleh: - Angela Bonita - Genanda Fisabilila - Yoga Dwi Oktavianda
2. PowerPoint Kuliah Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)
3. Principles of the Ethical Practice of Public Health, Public Health Leadership Society, 2002
4. Buku Pedoman Kerja Mahasiswa Etika Hukum di Bidang Kesehatan
5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi
6. PowerPoint Kuliah Pengantar Etika Hukum Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia oleh Prof. Budi Sampurna
KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA ( KODEKI )
(S.K. P.B. IDI No:221/PB/A.4/04/2002)
Kewajiban Umum:
Pasal 1: Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.
Penjelasan : Lafal Sumpah Dokter: (Demi Allah saya bersumpah ):
1. Saya akan mmbaktikan hidup saya guna kepentingan kemanusiaa . 2. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhomat dan bersusila , sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. 3. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur pro- fes si Kedokteran. 4. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. 5. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam. 6. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. 7. Saya akan selalu mengutamakan kesehatan pasen,dengan memperhatikan ke- pentingan masyarakat. 8. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedu- dukan sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasen. 9. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan teri- makasih yang selayaknya. 10. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. 11. Saya aman mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 12. Saya ikrarkan sumpah saya ini dengan sungguh-sungguh dan dengan memper- taruhkan kehormatan diri saya.
Pasal 2:
Setiap dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi .
Penjelasan: Yang dimaksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran mutakhir yaitu yang sesuai dengan perkembangan IPTEK Kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, sesuai tingkat/ jenjang pelayanan kesehatan dan situasi setempat.
Pasal 3:
Dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi.
Penjelasan: Perbuatan berikut dipandang bertentangan dengan etik:
1. secara sendiri atau bersama-sama menerapkan pengetahuan dan keterampilan kedokteran dalam segala bentuk, 2. menerima imbalan selain dari pada yang layak dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan, sepengetahuan dan atau kehendak pasen. 3. membuat ikatan atau menerima imbalan dari perusahaan farmasi / obat, peru- sahaan alat kesehatan/kedokteran atau badan lain yang dapat mempengaruhi dokter, 4. melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung untuk mempromosikan obat, alat atau bahan lain guna kepemtingan dan keuntungan pribadi dokter.
Pasal 4: Setiap dokter harus menghindarkan diri dari perbuatan yang bersifat me- muji diri.
Penjelasan Seorang dokter harus sadar bahwa pengetahuan dan keterampilan professi yang dimilikinya adalah karena karunia dan kemurahan Tuhan Yang Maha Esa sema- ta. Dengan demikian imbalan jasa yang diminta harus dalam batas-batas yang wa- jar. Hal-hal berikut merupakan contoh yang dipandang bertentangan dengan Etik :
a. Menggunakan gelar yang tidak menjadi haknya. b. Mengiklankan kemampuan, atau kelebihan-kelebihan yang dimilikinya baik li-
san maupun tulisan. Pasal 5:
Tiap perbuatan atau nasehat yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasen, setelah memperoleh persetujuan pasen.
Penjelasan: Sebagai contoh, tindakan pembedahan pada waktu operasi adalah tindakan demi kepentingan pasen.
Pasal 6 :
Setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan me- nerapkan setiap penemuan teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
Penjelasan: Yang dimaksud dengan mengumumkan ialah menyebarluaskan baik secara lisan,
tulisan maupun melalui cara lainnya kepada orang lain atau masyarakat.
Pasal 7: Seorang dokter hanya memberi surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya.
Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 7a.:
Seorang dokter harus, dalam setiap praktik medisnya, memberikan pelayan- an medis yang kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang (compassion) dan penghormatan atas martabat manusia.
Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 7b.: Seorang dokter harus bersikap jujur dalam berhubungan dengan pasen dan sejawatnya, dan berupaya untuk mengingatkan sejawatnya yang dia ketahui
memiliki kekurangan dalam karakter dan kompetensi, atau yang melakukan penipuan atau penggelapan, dalam menangani pasen.
Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 7c:
Seorang dokter harus menghormati hak-hak pasen, hak-hak sejawatnya dan hak tenaga kesehatan lainnya, dan harus menjaga kepercayaan pasen.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 7d.: Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 8: Dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter harus mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan semua aspek pelayanan kese-hatan yang menyeluruh (promotif, prenentif, kuratif dan rehabilitatif) serta berusaha menjadi pendidik dan pengabdi masyarakat yang sebenarnya.
Penjelasan: Cukup jel;as. Pasal 9:
Setiap dokter dalam bekerja sama dengan para pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati.
Penjelasan:
Cukup jelas. Kewajiban dokter terhadap pasen:
Pasal 10: Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan semua ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasen. Dalam hal ini ia tidak mam-pu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan, maka atas persetujuan pasen, ia wajib merujuk pasen kepada dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut.
Penjelasan: Dokter yang mempunyai keahlian dalam penyakit tersebut adalah dokter yang mempunyai kompetensi keahlian di bidang tertentu menurut dokter yang waktu itu sedang menangani pasen.
Pasal 11 :
Setiap dokter harus memberikan kesempatan kepada pasen agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan penasehatnya dalam beribadat dan atau dalam masalah lainnya.
Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 12:
Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasen, bahkan juga setelah pasen itu meninggal dunia.
Penjelasan: Kewajiban ini sering disebut sebagai kewajiban memegang teguh rahasia jabatan
yang mempunyai aspek hokum dan tidak bersifat mutlak. Pasal 13:
Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas pe- rikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan lebih mampu memberikan.
Penjelasan : Kewajiban ini dapat tidak dilaksanakan apabila dokter tersebut terancam jiwa- nya. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat:
Pasal 14: Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Penjelasan: Cukup jelas.
Pasal 15: Setiap dokter tidak boleh mengambil alih pasen dari teman sejawat,kecuali dengan persetujuan atau berdasarkan prosedur yang etis.
Penjelasan: Secara etik seharusnya bila seorang dokter didatangi seorang pasen yang diketa-
huinya telah ditangani oleh dokter lain, maka ia segera memberitahu dokter yang telah terlebih dahulumelayani pasen tersebut. Hubungan dokter-pasen terputus bila pasen memutuskan hubungan tersebut. Dalam hal ini dokter yang bersangkutan sejogyanya tetap memperhatikan kese- hatan pasen yang bersangkutan sampai dengan pasen telah ditangani dokter lain.
Pasal 16: Setiap dokter harus memelihara kesehatannya, supaya dapat bekerja dengan
baik. Penjelasan: Cukup jelas. Pasal 17 :
Setiap dokter harus senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran / kesehatan.
Penjelasan: Cukup jelas.
IIooooOooooII
(t) -c.F
co)
F
Fc(E
g, *E *E
E
*PE
I :=
,E E
=
? :€*5-('
6 6." €e =
EiE
E
.9.9 9S
S
-=
E',b
spf€E
tr BE
Eg
E;E
F E
f E
; =
EE
€-=
_u, 6-6
€ _(u
6_- rs
R*trE
=g E
s =E
NA
tgFsF
*Eg e:=
3t s€ tnEg
i ;g#se
EE
;g.H=
; e s*F=
E3€E
g$fiE s=
€€Eg
FF
.SE
C F
gS
g= F
gQg
g(gl-
O5
mtsoo.
.f(f)
r\cf)=
cD
ut a=
(n
(n u'€ G
''-I6F
.Q,
=E
_ =
=
€E
>cu
g 3gE --g -- €E
a E
EE
eEg ae A
EE
E G
g# gia 5a 5
il€e H
e
+ s$s g€ ** E
;€ c=
-
IEE
gEg$gE
EE
EF
*ggEF
EE
E
4 :Ef :E
e s E
EE
,€ EE
F
* EE
$c EE
F E
E E
3E€ s*s
=
HE
€ Tg a
FgE
$,g
-ct'E-o
= o
E
E (,, ^
-oi
(oCY
)
Eq
BF
$E
g Eg€
FbE
E
F'
-+
b-€ 'gE
- :F
# .3
fiE +
B S
EF
g€E
5ilF
gc se; FE
s- g
=
EF
.=
;; oE
d' ',n,nd
E'
5 c E
g-E
oE
E
P.E
e c
= g€
N *E
=
co gg5 r E;g ..,: f
Hq g'ex H
E€H
FE
ig $gFg $€g
T "cqF
$EE
$Ea g:* I*#
Y
5;=s E
r* EF
=' e=
5 eH
S-=
=E
SIE
E
Er
eEF
E
F6=-=
$ srs- EgE
fi*sr fiE
=E
E
=
EP
€E
s -e
EE
gs E
g F
E#
e
!9 =*
16 (U
O)
.EE
e F
a co
=^e:a,
L--F i:
E,
c)gQ
-c-o
aFr fi
Ha
c.tr- @
5P
E
ti c
q;j9c-9
E
-E=
E€e
6 -6*
_cC@
a-lZ=
g E H
gE
EF
r *= E
eEsR
AE
E
u. s-=''" ti-- b_
!$ e s I-(E
F
(scg
E€g
z 6:
Eps
# gF
O)E
o)A
t -F
EB
E
? .85*
*EX
T
FE
EE
E
=
5g6.-
E 5
-oE
\z€t
(O +
;('rd(o ld:(uF
g.c.
an(l)(uoE(5c>
(5-€ti(5E
Eb9-c. =
t\ 6"6qs.Y
OEh-
G3 !E
cct
.}(6s
xi+4
L!- F
iE
C:V
- ct)
s'=(!C)-ccd)-(ncG
)(E\l
Tt
=EKE':'c)Ec)E
ts;*c
SF
Ez
Pe
6 --n.-
ut 6q
ll -o rtt
659&
' -,.c
a €P
ek qE:
o '
.c
3# $*1F
E
E;
Z
C'C
'a
€=F
E
€g
LhVJL
e 4.
e_A
f; €E
e.-c(!.o"tf
E
(s1(o9-*aF
9E(r) _=
_:zq A
gb_o-E
f; a(X
, 6 r=
-o --oo 9Eeb s'a6 P
.'or 91 c)-
I-&A
dJc)u:r ;-o
=!F
(tIaX(, ).-=E
SE
Ftr ?Jg .E6-=
Eb
Ee g
J -
-Y
(- ,-i
€= F
ts ur.=-
c)'=F
- .F
t-
(EH
o(E
o-5o -
-.b_sO
, .nc.
=,
c)'EE
O-
6cf)
(DC
OtC
* E
EF
:ffi3
dF.s g
tJJl =
-=__E
3
H}=
F€E
BF
tF
!*68IP
3 E
E;
A
3ftu ; sEB
gH
Ze n E
ggE
fj$ *H
Eg
AE
* :E
g:E
fi E
E;* r
s ggE
#
.t c.
@=
E
=-s
=s-s
_=cg
=E
=ct (E
cs >
i>
-c >
.c F
c: -
c)E'nrP
'a E
gP
E
Ppq
-LLE
E
.=<
o(E
F s,
E;i=
E=
E
(trttJH
Gr sE
* co H
"-EE
--+5€ --bF
E8- =
G=
EE
E;gE
E
€#*S
g sg"aE
;d.o€E
6'a R
E-9o-E
-E
gE=
: ag =€t a
_E c'E
E rE
gA
Fg E
EE
Fs'=
# s =
69 bc5F
-oE
-otsaE
(u o) --:>
c:* sHE
-c:c(lJ€--h-
:=-
d6 g'
-Y
AT
E-t6 =
(tl -!z -'e
E H
E-
L-__L
J
-L-rF
=C
6CE
lF
*:E
.;; 5: t
tr e 8€-L6 o-c(tO
n C
E
€EE
F
o_-E
-g H'
sCb$ -A
FS(o-d
EE(1)oL
E6
()\r
-* tu':
F c
cE
Eg
f; pf;(U
6. E
4)c
fi sE
EE
IE
s=s
gE*
m F
E
E#€
'E E
E
c = o
F*tr
o- E
E=
Rg** 55 F
f;==
e
*EE
g uF H
€€F-
EE
P
€ AE
:F.E
FS
E
S=
Pgs*
+E
gs=
iu a E
E ?S
<5s
c6 6€tr-=
g E
*9.E
E'
# ggE
-o E
d tr
Kode Etik Apoteker Indonesia
KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
MUKADIMAH
Bahwasanya seorang Apoteker di dalam menjalankan tugas kewajibannya serta dalammengamalkan keahliannya harus senantiasa mengharapkan bimbingan dan keridhaan TuhanYang Maha Esa
Apoteker di dalam pengabdiannya kepada nusa dan bangsa serta di dalam mengamalkankeahliannya selalu berpegang teguh kepada sumpah/janji Apoteker.
Menyadari akan hal tersebut Apoteker di dalam pengabdian profesinya berpedoman padasatu ikatan moral yaitu :
KODE ETIK APOTEKER INDONESIA
BAB I
1 / 7
Kode Etik Apoteker Indonesia
KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1
Sumpah/Janji
Setiap Apoteker harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Sumpah Apoteker.
Pasal 2
Setiap Apoteker harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkanKode Etik Apoteker Indonesia.
Pasal 3
Setiap Apoteker harus senantiasa menjalankan profesinya sesuai kompetensi Apoteker
2 / 7
Kode Etik Apoteker Indonesia
Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh pada prinsip kemanusiaan dalammelaksanakan kewajibannya.
Pasal 4
Setiap Apoteker harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan padaumumnya dan di bidang farmasi pada khususnya.
Pasal 5
Di dalam menjalankan tugasnya setiap Apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencarikeuntungan diri semata yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatankefarmasian.
Pasal 6
Seorang Apoteker harus berbudi luhur dan menjadi contoh yang baik bagi orang lain.
3 / 7
Kode Etik Apoteker Indonesia
Pasal 7
Seorang Apoteker harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya.
Pasal 8
Seorang Apoteker harus aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan diBidang Kesehatan pada umumnya dan di Bidang Farmasi pada khususnya.
BAB II
KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP PENDERITA
Pasal 9
Seorang Apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian harus mengutamakankepentingan masyarakat dan menghormati hak asazi penderita dan melindungi makhluk hidupinsani.
4 / 7
Kode Etik Apoteker Indonesia
BAB III
KEWAJIBAN APOTEKER TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 10
Setiap Apoteker harus memperlakukan Teman Sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingindiperlakukan.
Pasal 11
Sesama Apoteker harus selalu saling mengingatkan dan saling menasehati untuk mematuhiketentuan-ketentuan Kode Etik.
Pasal 12
Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk meningkatkan kerjasamayang baik sesama Apoteker di dalam memelihara keluhuran martabat jabatan kefarmasian,
5 / 7
Kode Etik Apoteker Indonesia
serta mempertebal rasa saling mempercayai di dalam menunaikan tugasnya.
BAB IV
KEWAJIBAN APOTEKER/FARMASIS TERHADAP SEJAWAT PETUGAS KESEHATANLAINNYA
Pasal 13
Setiap Apoteker harus mempergunakan setiap kesempatan untuk membangun danmeningkatkan hubungan profesi, saling mempercayai, menghargai dan menghormati SejawatPetugas Kesehatan.
Pasal 14
Setiap Apoteker hendaknya menjauhkan diri dari tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya kepercayaan masyarakat kepada sejawat petugas kesehatan lainnya.
BAB V
6 / 7
Kode Etik Apoteker Indonesia
PENUTUP
Pasal 15
Setiap Apoteker bersungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik ApotekerIndonesia dalam menjalankan tugas kefarmasiannya sehari-hari. Jika seorang Apoteker baikdengan sengaja maupun idtak sengaja melanggar atau tidak mematuhi Kode Etik ApotekerIndonesia, maka Apoteker tersebut wajib mengakui dan menerima sanksi dari pemerintah,Ikatan/Organisasi Profesi Farmasi yang menanganinya yaitu ISFI danmempertanggungjawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Ditetapkan di :Denpasar
Pada tanggal:18 Juni 2005
7 / 7
KODE ETIK PERAWAT INDONESIA
Mukadimah
Sebagai profesi yang turut serta mengusahakan tercapainya kesejahteraan fisik,
material dan spiritual untuk makhluk insani dalam wilayah Republik Indonesia, maka
kehidupan profesi keperawatan di Indonesia selalu berpedoman kepada sumber asalnya
yaitu kebutuhan masyarakat Indonesia akan pelayanan keperawatan. Warga
keperawatan Indonesia menyadari bahwa kebutuhan akan keperawatan bersifat
universal bagi klien (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat), oleh karenanya
pelayanan yang diberikan oleh perawat selalu berdasarkan pada cita-cita luhur, niat
yang murni untuk keselamatan dan kesejahteraan umat tanpa membedakan
kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang
dianut serta kedudukan sosial.
Dalam melaksanakan tugas pelayanan keperawatan kepada klien, cakupan
tanggung jawab Perawat Indonesia adalah meningkatkan derajat kesehatan, mencegah
terjadinya penyakit, mengurangi dan menghilangkan penderitaan serta memulihkan
kesehatan dilaksanakan atas slasar pelayanan paripurna. Dalam melaksanakan tugas
profesional yang berdaya guna dan berhasilguna, para perawat mampu dan ikhlas
memberikan pelayanan yang bermutu dengan memelihara dan meningkatkan integritas
pribadi yang luhur dengan ilmu dan keterampilan yang memenuhi standar serta
kesadaran bahwa pelayanan yang diberikan merupakan bagian dari upaya kesehatan
secara menyeluruh.
Berkat bimbingan Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas pengabdian
untuk kepentingan kemanusiaan, bangsa dan tanah air. Persatuan Perawat Nasional
Indonesia menyadari bahwa perawat Indonesia yang berjiwa Pancasila dan UUD 1945
merasa terpanggil untuk menunaikan kewajiban dalam bidang keperawatan dengan
penuh tanggung jawab, berpedoman kepada dasar-dasar seperti tertera dibawah ini.
Perawat dan Klien
1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan
martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan
kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama
yang dianut serta kedudukan sosial
2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana
lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat-istiadat dan kelangsungan
hidup beragama dari klien.
3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan
keperawatan
4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan
tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh berwenang sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku
Perawat dan Praktik
1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetisi dibidang keperawatan melalui
belajar terus menerus
2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai
kejujuran professional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan
keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien
3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan
mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan
konsultasi, menerima delegasi dan memberikan delegasi kepada orang lain.
4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu
menunjukkan perilaku professional
Perawat dan Masyarakat
1. Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai
dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan
masyarakat
Perawat dan Teman Sejawat
1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun
dengan tenaga kesehatan lainnya, dan dalam memelihara keserasian suasana
lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara
menyeluruh
2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan
pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan ilegal.
Perawat dan Profesi
1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan
pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan
pendidikan keperawatan
2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi
keperawatan
3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara
kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bemutu
tinggi
Penutup
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang keperawatan yang sangat
pesat harus diimbangi pula dengan tersedianya perangkat aturan ataupun pedoman.
Salah satunya adalah Kode Etik Perawat Indonesia sebagai pedoman bagi seluruh
perawat dalam menjalankan peran keprofesianya sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.
1
SURAT KEPUTUSAN
NOMOR: SKEP/034/PB PDGI/V/2008 TENTANG
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA PENGURUS BESAR PERSATUAN DOKTER GIGI INDONESIA
Menimbang : 1. Bahwa dalam mengabdikan profesi kedokteran gigi di Indonesia harus
berpedoman pada suatu kode etik profesi
2. Bahwa pedoman tersebut berupa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia yang
wajib dilaksanakan oleh dokter gigi yang berpraktik di Indonesia
3. Bahwa Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia, agar terlaksana sebagaimana
mestinya, perlu ditetapkan melalui surat keputusan Mengingat : 1. Anggaran Dasar PDGI Bab II, pasal 4, 5 dan 6
2. Anggaran Dasar PDGI Bab III, pasal 1 dan 2
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia tentang Kode Etik
Kedokteran Gigi Indonesia Pertama : Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI ke XXII tahun 2005
dinyatakan tidak berlaku lagi
Kedua : Penerapan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia hasil Kongres PDGI XXIII tahun
2008 sebagai pedoman pelaksanaan etika pofesi kedokteran gigi yang wajib ditaati
oleh dokter gigi yang bekerja di Indonesia
Ketiga : Badan Pengurus dan Badan Kelengkapan PDGl wajib menyebarluaskan Kode Etik
Kedokteran Gigi Indonesia kepada seluruh anggota
Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila kemudian hari terdapat
kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 Mei 2008
2
LAFAL SUMPAH DOKTER GIGI
INDONESIA
Sesuai SK Menkes No 434/Menkes/SK/X/1983
Demi Allah saya bersumpah bahwa :
Saya, akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan,
Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi Dokter Gigi,
Saya, akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter gigi.
Saya, akan marahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan sekalipun diancam.
Saya, akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita
Saya, dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial.
Saya, akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terimakasih yang selayaknya.
Saya, akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan,
Saya akan menaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
Saya, ikrarkan sumpah / janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya.
3
Penjelasan :
Pengucapan sumpah/janji dokter gigi disaksikan Dekan dan Ketua
Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau yang ditunjuk.
Bagi yang tidak mengucapkan sumpah, kata sumpah diganti dengan janji.
4
KODE ETIK
KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
MUKADIMAH
Sejak tumbuhnya Ilmu Kedokteran, umat manusia telah mengakui
keluhuran budi dokter sebagai manusia yang selalu memelihara martabat
dan tradisi luhurnya .
Para Ahli Kedokteran sejak jaman kuno seperti Hippocrates, Imhotep,
Galenos, Ibnusina dan Pierre Vouchard telah mempelopori terbentuknya
tradisi luhur tersebut dalam bentuk Kode Etik Kedokteran dengan tujuan
untuk mengutamakan kepentingan pasien dan menjaga keluhuran profesi
Kedokteran.
Bahwa profesi Kedokteran Gigi Indonesia mempunyai tujuan mulia yang
sama perlu memiliki kode etik yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, didasarkan pada asas etika yang meliputi:
penghargaan atas hak otonomi pasien, mengutamakan kepentingan
pasien, melindungi pasien dari kerugian , bertindak adil, dan jujur.
Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur
untuk mewujudkan martabat, wibawa, dan kehormatan Profesi Kedokteran
Gigi, maka Dokter Gigi yang tergabung dalam wadah Persatuan Dokter
Gigi Indonesia dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab
menetapkan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (Kodekgi ) yang wajib
dihayati, ditaati, dan diamalkan, oleh setiap Dokter Gigi yang menjalankan
profesinya di wilayah hukum Indonesia.
5
KODE ETIK KEDOKTERAN GIGI INDONESIA
BAB 1 KEWAJIBAN UMUM
Pasal 1
Dokter Gigi di Indonesia wajib menghayati, mentaati dan mengamalkan Sumpah / Janji Dokter Gigi Indonesia dan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
Ayat 1 Dalam mengamalkan Sumpah/Janji Dokter Gigi dan Etika Kedokteran Gigi Indonesia,Dokter Gigi wajib menghargai hak pasien dalam menentukan nasib dan menjaga rahasianya , mengutamakan kepentingan pasien, melindungi pasien dari kerugian, memperlakukan orang lain dengan adil, selalu jujur baik terhadap pasien, masyarakat, teman sejawat maupun profesi lainnya, sesuai dengan martabat luhur profesi Dokter Gigi.
Pasal 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjunjung tinggi norma-norma kehidupan yang luhur dalam menjalankan profesinya.
Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.
Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib mentaati peraturan atau undang-undang Republik Indonesia serta aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi profesi.
Pasal 3
Dalam menjalankan profesinya Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan untuk mencari keuntungan pribadi
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia dilarang melakukan promosi dalam bentuk apapun seperti memuji diri, mengiklankan alat dan bahan apapun, memberi iming-iming baik langsung maupun tidak langsung dan lain – lain, dengan tujuan agar pasien datang berobat kepadanya.
Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia dilarang menggunakan gelar atau sebutan profesional yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia.
6
Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia boleh mendaftarkan namanya dalam buku telepon atau direktori lain dengan ketentuan tidak ditulis dengan huruf tebal, warna lain atau dalam kotak.
Ayat 4 Informasi profil Dokter Gigi yang dianggap perlu oleh masyarakat dikeluarkan oleh Pemerintah atau Persatuan Dokter Gigi Indonesia baik melalui media cetak maupun elektronik.
Ayat 5 Dokter Gigi di Indonesia, apabila membuat blanko resep, kuitansi, amplop, surat keterangan, cap dan kartu berobat harus sesuai dengan yang tercantum dalam SIP. Seandainya tempat praktik berlainan dengan rumah dapat ditambahkan alamat dan nomor telepon rumah.
Ayat 6 Dokter Gigi di Indonesia dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan gigi swasta dapat melalui beberapa cara ; praktik perorangan dokter gigi praktik perorangan dokter gigi spesialis praktik berkelompok dokter gigi praktik berkelompok dokter gigi spesialis 6.1 Untuk praktik berkelompok harus diberi nama tertentu yang diambil dari nama orang yang berjasa dalam bidang kesehatan yang telah meninggal dunia atau nama lain sesuai fungsinya. 6.2 Dokter Gigi di Indonesia yang melakukan praktik berkelompok baik masing-masing maupun sebagai kelompok mempunyai tanggung jawab untuk tidak melanggar Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia
Ayat 7 Papan Nama Praktik
7.1 Papan nama praktik perorangan termasuk neonbox berukuran 40 X 60 cm, maksimal 60 X 90 cm. Tulisan memuat nama, dan atau sebutan professional yang sah sesuai dengan SIP , hari dan jam praktik, Nomor Surat Ijin Praktik, Alamat Praktik dan nomor telepon praktik (bila ada) 7.2 Dokter gigi yang praktik berkelompok papan nama praktiknya ukurannya tidak boleh melebihi 250 x 100 cm. Tulisannya memuat nama praktik dokter gigi/ spesialis berkelompok (misalnya Ibnu Sina) , hari dan jam praktik, alamat, nomor telepon, Surat Ijin Penyelenggaraan dan Jenis pelayanan 7.3 Selain tulisan tersebut di 7.1 dan 7.2 tidak dibenarkan menambahkan tulisan lain atau gambar, kecuali yang dibuat oleh PDGI. Dalam hal tertentu, dapat dipasang tanda panah untuk menunjukkan arah tempat praktik, sebanyak-banyaknya dua papan nama praktik.
7
7.4 Papan nama dasar putih, tulisan hitam dan apabila diperlukan, papan nama tersebut boleh diberi penerangan yang tidak bersifat iklan 7.5 Papan nama praktek bila dianggap perlu bisa disertai bahasa Inggris. Contoh papan praktik berkelompok Sesuai buku pedoman praktik berkelompok dokter spesialis Dirjen Bina YANMED Depkes RI Jakarta 2006 :
PRAKTIK BERKELOMPOK DOKTER GIGI SPESIALIS
“IBNU SINA” Izin No : ...................
Alamat : Jl. Jakarta No 15
Bandung
Spesialis Bedah Mulut Amin , drg., Sp. BM SIP. ...........
Senin – Jumat
Jam 09.00 – 14.00
Spesialis Ortodonti Adam drg., Sp. Ort SIP............ Senin dan Rabu Jam 17.00 – 20.00
Spesialis Prostodonti Budi., drg.,Sp. Pros SIP............. Senin s/d Kamis Jam 17.00 – 20.00
Dokter Gigi Amir, drg Senin s/d Jumat Jam 10.00 s/d 16.00
Pasal 4 Dokter Gigi di Indonesia harus memberi kesan dan keterangan atau pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan memberi jaminan dan/ atau garansi tentang hasil perawatan.
Ayat 2 Dokter gigi di Indonesia tidak dibenarkan membuat surat/pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta/ kenyataan.
8
Pasal 5 Dokter Gigi di Indonesia tidak diperkenankan menjaring pasien secara pribadi , melalui pasien atau agen.
Pasal 6 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kehormatan, kesusilaan, integritas dan martabat profesi dokter gigi
Pasal 7
Dokter Gigi di Indonesia berkewajiban untuk mencegah terjadinya infeksi silang yang membahayakan pasien, staf dan masyarakat.
Pasal 8 Dokter Gigi di Indonesia wajib menjalin kerja sama yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya.
Pasal 9 Dokter Gigi di Indonesia dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, wajib bertindak sebagai motivator, pendidik dan pemberi pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif).
BAB II KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP PASIEN
Pasal 10
Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien untuk menentukan pilihan perawatan dan rahasianya.
Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia wajib menyampaikan informasi mengenai rencana perawatan dan pengobatan beserta alternatif yang sesuai dan memperoleh persetujuan pasien dalam mengambil keputusan.
Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib menghormati hak pasien bila menolak perawatan dan pengobatan yang diusulkan dan dapat mempersilahkan pasien untuk mencari pendapat dari profesional lain (second opinion).
Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh Sidang Pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau masyarakat.
9
Pasal 11 Dokter Gigi di Indonesia wajib melindungi pasien dari kerugian.
Ayat 1 Dalam memberikan pelayanan dokter gigi di Indonesia wajib bertindak efisien, efektif dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan pasien.
Ayat 2 Dalam hal ketidakmampuan melakukan pemeriksaan atau pengobatan, dokter gigi wajib merujuk pasien kepada dokter gigi atau profesional lainnya dengan kompetensi yang sesuai.
Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia yang menerima pasien rujukan wajib mengembalikan kepada pengirim disertai informasi tindakan yang telah dilakukan berikut pendapat dan saran secara tertulis dalam amplop tertutup.
Ayat 4 Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan ijin kepada pasien yang ingin melanjutkan perawatannya ke dokter gigi lain dengan menyertakan surat rujukan berisikan rencana perawatan, perawatan atau pengobatan yang telah dilakukan, dilengkapi dengan data lainnya sesuai kebutuhan.
Pasal 12 Dokter Gigi di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan pasien.
Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia dalam melayani pasien harus selalu mengedepankan ibadah dan tidak semata mata mencari materi.
Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia wajib memberikan pertolongan darurat dalam batas-batas kemampuannya sebagai suatu tugas kemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang lebih mampu melakukannya.
Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia wajib mendahulukan pasien yang datang dalam keadaaan darurat.
Ayat 4 Dokter Gigi di Indonesia wajib memberitahukan pasien bagaimana cara memperoleh pertolongan bila terjadi situasi darurat.
10
Pasal 13 Dokter gigi di Indonesia wajib memperlakukan pasien secara adil.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menolak pasien yang datang ke tempat praktiknya berdasarkan pertimbangan status sosial-ekonomi, ras, agama, warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan , penyakit dan kelainan tertentu.
Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia tidak dibenarkan menuntut imbalan jasa atas kecelakaan/kelalaian perawatan yang dilakukannya.
Pasal 14 Dokter Gigi di Indonesia wajib menyimpan, menjaga dan merahasiakan
RekamMedikPasien.
BAB III KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP TEMAN SEJAWAT
Pasal 15
Dokter Gigi di Indonesia harus memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
Ayat 1
Dokter Gigi di Indonesia wajib memelihara hubungan baik dengan teman sejawat, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam menjalankan profesi. Pengalaman atau pengetahuan yang diperoleh hendaknya diinformasikan kepada teman sejawat yang lain.
Ayat 2 Sopan santun dan saling menghargai sesama teman sejawat harus selalu diutamakan.Pembicaraan mengenai teman sejawat yang menyangkut pribadi atau dalam memberi perawatan harus disikapi secara benar, informatif dan dapat dipertanggung jawabkan tanpa menyalahkan pihak lain
Ayat 3 Dalam menghormati azas hidup berdampingan dan kerjasama antar sejawat, jasa perawatan tidak selayaknya dibebankan pada teman sejawat maupun keluarganya. Perawatan yang membutuhkan biaya bahan dan pekerjaan laboratorium hendaknya dipungut tidak lebih dari biaya bahan dan pekerjaan laboratorium yang dikeluarkan.
Ayat 4 Dalam melaksanakan kerjasama,segala bentuk perbedaan pendapat mengenai cara perawatan, pembagian honorarium hendaknya tidak perlu terjadi dan apabila terjadi, hendaknya dapat diselesaikan secara
11
musyawarah, apabila musyawarah tidak tercapai, maka dapat meminta pertolongan kepada Organisasi Profesi tanpa melibatkan pihak lain.
Ayat 5
Apabila akan membuka praktik disuatu tempat sebaiknya memberitahukan terlebih dahulu kepada teman sejawat yang praktiknya berdekatan.
Ayat 6 Dalam menulis surat rujukan seyogianya memperhatikan tata krama dengan isi meliputi : Teman sejawat yang dituju, identitas pasien, kondisi / masalah pasien dan bantuan yang diharapkan serta ucapan terima kasih.
Ayat 7 Apabila merujuk atau menerima rujukan pasien, para pihak tidak dibenarkan meminta atau memberi imbalan (komisi).
Pasal 16
Dokter Gigi di Indonesia apabila mengetahui pasien sedang dirawat dokter gigi lain tidak dibenarkan mengambil alih pasien tersebut tanpa persetujuan dokter gigi lain tersebut kecuali pasien menyatakan pilihan lain.
Pasal 17
Dokter Gigi di Indonesia, dapat menolong pasien yang dalam keadaan darurat dan sedang dirawat oleh dokter gigi lain , selanjutnya pasien harus dikembalikan kepada Dokter Gigi semula, kecuali kalau pasien menyatakan pilihan lain.
Pasal 18 Dokter Gigi di Indonesia apabila berhalangan melaksanakan praktik, harus membuat pemberitahuan atau menunjuk pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pasal 19 Dokter Gigi di Indonesia seyogianya memberi nasihat kepada teman sejawat yang diketahui berpraktik di bawah pengaruh alkohol atau obat terlarang. Apabila dianggap perlu dapat melaporkannya kepada Organisasi Profesi
BAB IV KEWAJIBAN DOKTER GIGI TERHADAP DIRI SENDIRI
Pasal 20
Dokter Gigi di Indonesia wajib mempertahankan dan meningkatkan martabat dirinya.
12
Ayat 1 Dokter Gigi di Indonesia harus meyadari bahwa kehidupan pribadinya terikat pada status profesi.
Ayat 2 Dokter Gigi di Indonesia harus memelihara kehormatan, kesusilaan, integritas dan martabat profesi.
Ayat 3 Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari perilaku yang tidak profesional.
Ayat 4 Dokter Gigi di Indonesia harus menghindari penggunaan sertifikat, tanda penghargaan dan tanda keanggotaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang diakui oleh pemerintah.
Pasal 21 Dokter Gigi di Indonesia wajib mengikuti secara aktif perkembangan etika, ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang kedokteran gigi, baik secara mandiri maupun yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi.
Pasal 22 Dokter Gigi di Indonesia tidak boleh menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kedokteran gigi tanpa izin dari Organisasi Profesi.
Pasal 23
Dokter Gigi di Indonesia wajib menjaga kesehatannya supaya dapat bekerja dengan optimal.
BAB V PENUTUP
Etik Kedokteran Gigi Indonesia wajib dihayati dan diamalkan oleh setiap Dokter Gigi di Indonesia. Pengingkaran terhadapnya akan menyebabkan kerugian baik bagi masyarakat maupun bagi dokter gigi sendiri. Akibat yang paling tidak dikehendaki adalah rusaknya martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran gigi yang harus dijaga bersama. Oleh karena itu semua dokter gigi di Indonesia bersepakat, bagi dokter gigi yang melanggar Kodekgi wajib ditindak dan diberi hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.
13
Jakarta, Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia
Zaura Anggraeni Matram,drg.,MDS Ketua
Kelompok Kerja “ Rancangan Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia”
Ketua : Adang Sudjana Utja, drg.MS. (merangkap anggota) Sekretaris: Iwan Ahmad M, drg.Sp.KGA (merangkap anggota) Anggota : Dede Soetardjo, drg.SKM. Ellen Latjeno Saboe, drg.,Mkes Dr.Grita Sudjana,drg. MHA. Ida Ayu Evangelina., drg.,Sp.Orth. Moch.Endang Daud,drg.,Sp.BM.,DSS Muslich Mahmud,drg.,Sp.Pros. Prof.Dr.R.M.Richata Fadil,drg.,Sp.KG Prof.Dr.Soehardjo,drg.,MS.,Sp.RKG Sri Susilawati,drg.,Mkes Prof.Tet Soeparwadi,drg.,Sp.BM.