TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG KASN DALAM SELEKSI TERBUKA

JPT Utama dan Madya

Prof. Dr. Sofian Effendi

Ketua KASN

Dipresentasikan pada Rapat Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, di

Jakarta 29 Desember 2014

Landasan Hukum KASN

1. UU No. 5 tahun 2014

2. Keppres No. 141/M

tahun 2014

3. Permenpan dan RB

No 13/2014

I. LONG TERM BUREAUCRACY REFORM

Goals of the 1st Five

Year Plan

(2010–2014)

Goals of 2nd Five

Year plan (2015–

2019)

Goals of 3rd Five

Year Plan (2020–

2024)

WORLD CLASS PUBLIC SERVICE

REGULATION DRIVEN

PUBLIC SERVICE

PERFORMANCE

DRIVEN PUBLIC

SERVICE

DYNAMIC PUBLIC

SERVICE

I. Landasan Hukum

UU Np 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Ps 27

menetapkan pembentukan KASN sebagai lembaga

nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi

politik untuk men-ciptakan Pegawai ASN yang

profesional, berkinerja, memberikan pelaanan secara

adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu

bangsa.

Perpres No 141/M Tahun 2014 tanggal 30

September 2014 ditetapkan Pimpinan dan Anggota

KASN.

II. Tujuan KASN

UU No. 5/2014 Ps. 28

KASN bertujuan:

a. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN;

b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat NKRI;

c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan engara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

II. Tujuan KASN

(… lanjutan)

d. Mewujudkan pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;

e. Menjamin terbenuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan

f. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

II. Wewenang KASN

Ps. 32

(1) KASN berwenang:

a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari

pembentukan panitia seleksi, pengumuman

lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan

nama calon, penetapan, dan pelantikan PPT;

b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas,

ilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai

ASN;

II. Wewenang KASN

(… lanjutan KASN berwenang):

c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN;

d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN; dan

e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN.

II. Wewenang KASN

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan PejabatYang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

III. PENGADAAN JPT

Jabatan Pimpinan Tinggi 10-12.000 PNS

PNS

• P3K

• TNI/Polri

• Swasta

Non-PNS

Rekrutmen Terbuka Pengisian JPT

Pengisian JPT Madya dan Utama pd Instansi Pusat

1. Pengisian JPT Madya dan utama harus dilakukan secara terbuka bagi PNS yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Pansel berkoordinasi dengan KASN.

3. PYB Instansi dan/atau Pansel mengumumkan lowongan JPT Madya dan utama.

4. Pansel menyeleksi 3 calon yang memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, kualifikasi, integritas, rekam jejak, dan penilaian Timsel untuk disampaikan Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Presiden.

5. Presiden dapat menugaskan TPA menetapkan Calon terbaik secara obyektif berdasarkan asas merit.

Pengisian JPT Madya dan Utama pad Instansi

Daerah:

1. Pengisian JPT Madya ditingkat Prov dilakukan

oleh PPK Provinsi dengan membentuk Pansel

berkoordinasi dengan KASN.

2. PYB dan/atau Pansel mengumumkan lowongan

jabatan secara terbuka yang mencantumkan tugas

pokok, fungsi serta persyaratan jabatan tersebut.

3. Pansel menyampaikan 3 calon terbaik kepada

Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3

calon Pejabat Tinggi Madya kepada Presiden

melalui MenteriDalam Negeri.

5. Presiden mentapkan satu dari 3 calon sebagai

Pejabat Tinggi Madya.

IV. Proses Penetapan PPT P

ers

iap

an

• Penyusu-nanTupoksi JPT, kualifikasi dan kom-petensi

• Penjadwa-lan

• Pembentukan Pansel

Pela

ksa

naan

• Pengumuman Seleksi Terbuka

• Seleksi Adminis-trasi

• Penilaian Integ-ritas Publik

• Penilaian Kompetensi Kepemimpinan

• Penilaian Kompe-tensi Manajemen Strategis Pemerin-tahan

• Wawancara ttg Visi dan Misi Nasional

Pen

eta

pan

• Rekomendasi 6 calon ter-baik oleh Timsel

• Penetapan 3 calon terbaik oleh PPK

• Penilaian akhir oleh TPA

• Penetapan PPT oleh Presiden

Prosedur Pengisian JPT Utama dan Madya

KOORDINASI dengan

KASN melalui:

1. Pemberitahuan

melalui surat atau

surel;

2. Konsultrasi;

3. Lapaoran Hasil

Seleksi Terbuka.

PERSIAPAN

PEMBENTUKAN TIMSEL

PENGUMUMAN SELEKSI

TERBUKA JPT

SELEKSI ADMINISTRASI

PENILAIAN INTEGRITAS

PENILAIAN KOMPETENSI

KEPEMIMPINAN

PENILAIAN KOMPETENSI

MANAG. STRAT PEMTHAN

6 CPPT USULAN TIMSEL

PPK TETAPKAN 3 CPPT

PRES TETAPKAN DAN

ANGKAT PPT

Terima kasih