Stranas 7 new waka edit 9

WAKIL KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK NDONESIA

STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK)

DI LINGKUNGAN POLRI

5

PENDAHULUAN

2

KKN PADA ERA ORBA

AMANAT REFORMASI “BERANTAS KKN”

INPRES 5 TH 2004TTG PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

RATIFIKASI UNCAC 2003(UU NO. 7 TH 2006)

“POWER TENDS TO CORRUPT, ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTELY “(LORD ACTON, 1887)

5

EVALUASI

3

INDONESIA MASIH PERLU MENINGKATKAN UPAYA

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI (PPK)

1 20

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013

32 32

0 1 2 3 4 5 6 7 8 90

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

2.4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2.02.2

2.32.6

2.8 2.83.0

2015 = 50 ?

2004 – 2011 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPASI MENINGKAT DR TH KE TH

STAGNAN

2012 – 2013 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI BERJALAN STAGNAN

PERPRES NO. 55 / 2012 TTG STRANAS PPK

STRANAS JANGKA MENENGAH (2012 – 2014)

UPAYA MENINGKATKAN PPK

4

UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PPK DI INDONESIA

STRANAS PPK 2004

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK).

KESESUAIAN REGULASI INDONESIA DGN KETENTUAN UNCAC

INDEKS SISTEM INTEGRITAS (SIN)

KEY RESULT INDIKATOR

STRATEGI PENCEGAHAN STRATEGI GAKKUM STRATEGI HARMONISASI

PERATURAN PER-UU STRATEGI KERMA INTERNASIONAL

& PENYELAMATAN HASIL TIPIKOR STRATEGI DIKBUD ANTI KORUPSI STRATEGI MEKANISME

PELAPORAN

6 STRATEGI

AKSI PPK 2011 (BERDASARKAN INPRES 9 TAHUN 2011)

AKSI PPK 2012 (BERDASARKAN INPRES 17 TAHUN 2011)

IMPLEMENTASI

EVALUASI STRANAS PPK

STRANAS JANGKA PANJANG (2012 – 2025)

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2012

LANDASAN

• AKSI PPK 2013 (BERDSRKAN INPRES 1/2013)• AKSI PPK 2014 (BERDSRKAN INPRES 2/2014)

STRANAS DAN REN AKSI PPK 2013DI LINGKUNGAN POLRI

4 STRATEGI 11 ISU NASIONAL

23 RENCANA AKSI

6

AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2013

4 (EMPAT) STRATEGI

STRATEGI PENCEGAHAN (6 ISU NAS & 17 REN AKSI)

STRATEGI KERMA INTERNASIONAL (1

ISU NAS & 1 REN AKSI)

STRATEGI PENEGAKAN HUKUM

(3 ISU NAS & 4 REN AKSI)

STRATEGI KERMA INTERNASIONAL (1

ISU NAS & 1 REN AKSI)

7


11 (SEBELAS) ISU NASIONAL

1. ISU SISTEM YAN PUBLIK BERBASIS TI;2. ISU KETERBUKAAN PROSEDUR PENGOPERASIAN STANDAR (SOP) PENANGANAN PERKARA &

PEMROSESAN PIHAK YG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG ;3. ISU DAL & WAS PROSES YAN PUBLIK, PENGUATAN SIST DAL INTERNAL PEMERINTAH (SPIP),

SERTA PUBLIKASI PELAKU PENYALAHGUNAAN JAB;4. ISU PENGEMBANGAN SIST & PENGOLAHAN DUAN INTERNAL & EKSTERNAL ;5. ISU PEMANTAPAN ADM KEU NEG, TERMASUK PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET, &

MEMPUBLIKASIKAN PENERIMAAN HIBAH/BANTUAN/DONOR DI BADAN PUBLIK & PARPOL;6. ISU PENGUATAN MEKANISME KELEMBAGAAN DLM PEREKRUTAN, PENEMPATAN & PROMOSI

APGAKUM BERDSRKAN HSL ASSESMENT;7. PENGUATAN & PENINGKATAN KONSISTENSI SANKSI HKM & ADM BG PELAKU/APGAKUM YG

MELAKUKAN PENYIMPANGAN & PENYALAHGUNAAN WEWENANG/TIPIKOR ;8. ISU MEMPERKUAT KOORD PENANGANAN KASUS KORUPSI DI ANTARA LEMBAGA GAKKUM DG

DUKUNGAN TI YG KOMPREHENSIF ;9. ISU PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KEKAYAAN YG TDK DPT DIJELASKAN;10. ISU PEMBUKTIAN UNIT PENYELAMAT ASSET, TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT; 11. KAMPANYE ANTI KORUPSI SCR MENYELURUH.

8


23 (DUA PULUH TIGA) RENCANA AKSI

1. PELAKS TRANSPARANSI INFO SCR UMUM DI LINGK POLRI;

2. PELAKS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENANGANAN YAN PUBLIK BERBASIS TI;

3. ISU PEMBUKTIAN UNIT PENYELAMAT ASSET, TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT;

4. KAMPANYE ANTI KORUPSI SCR MENYELURUH;5. OPTIMALISASI & AKUNTABILITAS

PENANGANAN LAPSIL ANALISIS PPATK; 6. MEMBANGUN MANAGEMENT INFO SYSTEM

(MIS) ANTARA BARESKRIM & BAINTELKAM SCR ONLINE;

7. PENANGANAN DUGAAN GAR OLEH OKNUM POLRI YG MJD SOROTAN MEDIA MASSA;

8. PELAKS WAS EKSTERNAL DLM KERANGKA EMI;

9. FINALISASI PERKAP TTG WHISTLEBLOWING SYSTEM YG TERINTEGRASI DI LINGK POLRI;

10. OPTIMALISASI SENTRA YAN DI LINGK POLRI; 11. PELAKS AUDIT KEU DI INSTANSI GAKKUM; 12. OPTIMALISASI DLM PROSES KELOLA HIOBAH

DI LINGK POLRI;

13. PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET & SUMBANGAN DR PIHAK YG DIBERI BANTUAN KAM;

14. PELAKS TRANSPARANSI DLM PROSES REKRUITMEN SIDIK POLRI;

15. PENGUATAN PROSES PENGANGKATAN PEJABAT YG MENEMPATI JAB STRATEGIS;

16. PENGUATAN PROSES PENENTUAN PESERTA SESPIM POLRI;

17. PELAKS KEWJBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT POLRI.;

18. OPTIMALISASI PELAKS PERKAP NO. 14/2011 TTG KEPP & KEP KAPOLRI NO. 43/2004 TTG TATA CARA PENYELSAIAN GAR DISIPLIN ANGGOTA POLRI;

19. PENGUATAN & AKUNTABILITAS PROSES IJIN PENAHANAN PEJABAT DAERAH;

20. PENGATURAN MENGENAI KOORD PENANGANAN PERKARA ANTARA POLRI & KEJAKSAAN;

21. OPTIMALISASI PENGGUNAAN UPAYA HKM PEMBUKTIAN TERBALIK DLM PROSES SIDIK TIPIKOR & MONEY LAUNDRING.

22. MEMBENTUK TIM PENYELAMAT ASSET; 23. PELAKS STRAKOM DIKBUD ANTI KORUPSI.

9


10

23 REN AKSI PPK

21 REN AKSIMENCAPAI TARGET 100%

PD B12

1 REN AKSIMENCAPAI TARGET

100% PD B06

REN AKSI PELAKS WAS EKSTERNAL DLM KERANGKA EMI &IME, POLRI HANYA CAPAI 60% PD B-12, KRN PD B-09 KOMPOLNAS IKUT TIM VERIFIKASI DAN DUMAS YG MASUK PD KOMPOLNAS DITERUSKAN KE SATWIL(POLDA2) & BLM CAPAI 100%, SHG REKAP DATA CAPAIAN MABES TDK CAPAI 100%;

2 REN AKSITDK MENCAPAI 100%

PD B12

REN AKSI PELAKS KEWJBAN LHKPN PEJABAT POLRI, POLRI HANYA CAPAI B-45% PD B-12, KRN PEJABAT POLRI YG LAPOR HARTA KEKAYAAN KPD KPK HANYA 45,11% (ITWASUM SBG PENANGGJWB TELAH KIRIM SURAT ATENSI KPD PEJABAT TERKAIT UTK SEGERA LAPOR HARTA KEKAYAAN KPD KPK).

STRANAS PPK POLRUI TAHUN 2013

STRANAS DAN REN AKSI PPK 2013

NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN

1 2 3 4 5

I. ISU SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

1 PELAKS TRANSPARANSI INFORMASI SCR UMUM DI LINGK POLRI (SESUAI DGN UU KIP & PERKAP)

MENINGKATNYA YAN INFORMASI PUBLIK DI LINGK POLRI

1. TERLAKS YAN INFORMASI DI SELURUH SATKER SESUAI DGN STANDAR YG DITENTUKAN DLM UU KIP & PERKAP

2. DILAKS PUTUSAN KOMISI INFORMASI / PUTUSAN PENGADILAN YG BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT SENGKETA INFORMASI

B12: 100%

2 PELAKS TRANSPARANSI, & AKUNTABILITAS PENANGANAN LAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

MASY & PEJABAT TERKAIT DPT MENGAKSES PELAYANAN PUBLIK BID. REGISTRASI BERBASIS TI & IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR (SIM, BPKB, STNK DAN TNKB).

1. TERSEDIANYA SISTEM YAN BID REGISTRASI & IDENTIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR YG DPT DIAKSES PUBLIK BERKAITAN DGN PERSYARATAN, MEKANISME & BIAYA PENGURUSAN

2. PEJABAT TERKAIT (TERMASUK PENYIDIK) DPT MENGAKSES DGN MUDAH, LENGKAP & CUMA-CUMA SELURUH INFORMASI TERKAIT INFORMASI SIM,BPKB,STNK & TNKB DI 8 POLDA;

3. TERSEDIANYA INSTRUMENT INDEKS KEPUASAN MAS PENGGUNA LAYANAN POLRI DLM WEBSITE POLRI

B12: 100%

MASY DPT MENGAKSES PELAYANAN SURAT REKOMENDASI & SURAT IJIN OPERASIONAL (SIO) BERBASIS TI BAGI BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (SP BUJP).

4. TERSEDIANYA SISTEM YANG BERBASIS TI BAGI BADAN USAHA JASA PENGAMANAN (SP BUJP)

B12 : 100%

STRATEGI BIDANG PENCEGAHAN

11

NO REN AKSI PPK PENANGGUNG JAWAB UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN

1 2 3 4 5

3 PELAKS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENANGANAN PERKARA BERBASIS TI

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SHG PUBLIK & PIMP DPT MENGETAHUI SETIDAKNYA: 1. KEWAJARAN / KINERJA

WAKTU PENANGANAN PERKARA, PENGGUNAAN UPAYA PAKSA, DLL

2. PROSENTASE LAP YG MASUK, LAPORAN YG DITINDAKLANJUTI KE TAHAP SELANJUTNYA

TERSEDIANYA SISTEM PENANGANAN PERKARA BERBASIS TI SESUAI PERKAP NO. 14 / 2009 YANG MEMILIKI FITUR :1. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN & SURAT

PEMBERITAHUAN PERKEMB HASIL PENYELIDIKAN /PENYIDIKAN (SP2HP) & PENYIDIKAN YG DPT DIAKSES SECARA ON-LINE OLEH PELAPOR;

2. DATA & STATUS/TAHAP PENANGANAN PERKARA YG DPT DIAKSES OLEH PERWIRA PENGAWAS PENYIDIK TERMASUK, ANTARA LAIN JENIS PERKARA, NILAI PERKARA, WAKTU PELAKSANAAN SETIAP TAHAP PENANGANAN PERKARA, UPAYA PAKSA YG DILAKUKAN (TERMASUK JENIS BARANG YG DISITA).

B12 : 100%

4 KETERBUKAAN INFORMASI DLM PENGELOLAAN PNBP POLRI

MASY DPT MENGAKSES UTK MEMPEROLEH PERTANGGUNGJAWABAN PNPB DIVHUMAS POLRI

TERPUBLIKASIKANNYA INFORMASI PEROLEHAN PNBP POLRI DLM WEBSITE YG TERDIRI DARI, ANTARA LAIN: 1. JUMLAH SELURUH PNBP YG DIPEROLEH UTK SETIAP JENIS

LAYANAN/DENDA; 2. JUMLAH PNBP YG SUDAH DISETORKAN KE KAS NEGARA;3. HASIL AUDIT BPK TERHADAP PENGELOLAAN PNBP.

B12 : 100%

5 OPTIMALISASI & AKUNTABILITAS PENANGANAN LAP HASIL ANALISIS (LHA) PPATK

PROSES PENANGANAN LHA PPATK DILAKS SCR AKUNTABEL & OPTIMAL

TERPUBLIKASINYA JUMLAH LHA PPATK YG DITERIMA & DISELESAIKAN.

B12 : 100%

6 MEMBANGUN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) ANTARA BARESKRIM & BAINTELKAM SCR ONLINE TTG DATA PENANGANAN PERKARA.

MENINGKATNYA KOORDINASI PERTUKARAN DATA KORUPTOR & PERKARA TP. LAINNYA ANTARA BARESKRIM & BAINTELKAM SECARA ON LINE

1. TERBANGUNNYA MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) TTG DATA PENANGANAN PERKARA ANTARA BARESKRIM & BAINTELKAM SECARA ON LINE;

2. TERSEDIANYA DATA BASE ORANG YG TERLIBAT TP & SKCK YG DIKELUARKAN OLEH KEPOLISIAN;

B12 : 100%

12



NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN

II. ISU KETERBUKAAN PROSEDUR PENGOPERASIAN STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENANGANAN PERKARA & PEMROSESAN PIHAK YG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG

1 PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN OLEH OKNUM POLRI YG MENJADI SOROTAN MEDIA MASSA.

MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PUBLIK THD POLRI

1. TERSEDIANYA DATABASE LENGKAP TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN/KODE ETIK & PELANGGARAN PENANGANAN PERKARA YG DIMUAT DI MEDIA CETAK SERTA PROSES PENANGANANNYA, TERMASUK, ANTARA LAIN: JENIS & BENTUK DUGAAN PELANGGARANNYA, PROSES YG TLH DILAKUKAN UTK MEMERIKSA SERTA MENGKLARIFIKASI DUGAAN TERSEBUT SERTA KESIMPULAN & TINDAKLANJUTNYA

2. SELURUH DUGAAN PELANGGARAN DI ATAS DIPROSES SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU OLEH POLRI BERSAMA KOMPOLNAS.

B12 : 100%

13



NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN CAPAIAN

III. ISU PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PROSES PELAYANAN PUBLIK, PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMEIRNTAH (SPIP), SERTA PUBLIKASI PELAKU PENYALAHGUNAAN JABATAN

1 PELAKSANAAN PENGAWASAN EKSTERNAL DLM KERANGKA EMI (PENGAWASAN EKSTERNAL MEMANFAATKAN PENGAWASAN INTERNAL) & IME (PENGAWASAN INTERNAL MENDUKUNG PENGAWASAN EKSTERNAL).

KOORDINASI POLRI & INSTANSI PENGAWAS EKSTERNAL MENINGKAT

SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN LEMBAGA TERKAIT SEPERTI KPK, BPK, ORI, KOMPOLNAS DLL DIPROSES SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU.

CATATAN : PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT OLEH POLRI TDK MENCAPAI 30%.

B12 : 60%

14




IV. ISU PENGEMBANGAN SISTEM & PENGELOLAAN PENGADUAN INTERNAL & EKSTERNAL

1 FINALISASI PERKAP TTG WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS) YG TERINTEGRASI DI LINGK POLRI (ITWASUM POLRI, BAHARKAM POLRI, BARESKRIM POLRI, DIV PROPAM POLRI, POLDA & POLRES).

TERPEDOMANINYA PERKAP TTG WHISTLEBLOWER DARI APARAT INTERNAL POLRI BERANI MENGUNGKAPKAN PENYIMPANGAN/ PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI DLM INSTANSI POLRI.

1. TERBITNYA PERKAP TTG WHISTLEBLOWER.2. DISOSIALISASIKANNYA PERKAP TTG WHISTLEBLOWER.3. SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN MELALUI WBS

DIPROSES SESUAI KETENTUAN YANG ADA.

B 12 : 100%

2 OPTIMALISASI SENTRA PELAYANAN YG ADA DI LINGK POLRI (BARESKRIM, POLDA & POLRESTABES/TA/RES) DLM MENERIMA PENGADUAN / INFORMASI DARI MASYARAKAT TTG PENYALAHGUNAAN WEWENANG

MEMUDAHKAN PROSES PELAPORAN & MEKANISME PERLINDUNGAN BAGI MASY DLM MENYAMPAIKAN LAPORAN / INFORMASI.

1. SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN MASY DIPROSES SESUAI PERKAP NO.2/2012 TTG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) DI LINGK KEPOLISIAN.

2. INDEKS PENYELESAIAN PENGADUAN MENINGKAT.

B12 : 100%

15




V. ISU PEMANTAPAN ADMINISTRASI KEUANGAN NEGARA, TERMASUK PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET & MEMPUBLIKASIKAN PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN / DONOR DI BADAN PUBLIC DAN PARTAI POLITIK

1 PELAKS AUDIT KEUANGAN DI INSTANSI PENEGAK HUKUM UTK MENDORONG PEMENUHAN KEBUTUHAN RIIL

PENGALOKASIAN ANGGARAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM SESUAI DGN KEBUTUHAN RIIL UTK MENDUKUNG EFEKTIFITAS PELAKS KINERJA POLRI SERTA PENGELOLAAN ANGGARAN DILAKUKAN SCR PROFESIONAL.

TERSEDIANYA HASIL AUDIT SISTEM PENGELOLAAN ANGGARAN DI POLRI OLEH TIM INDEPENDEN YG DIDUKUNG TIM ANTAR INTANSI YG ANTARA LAIN MEMUAT:1. PRAKTEK PENGELOLAAN ANGGARAN;2. EFISIENSI & KETEPATAN PENGELOLAAN &

PENGALOKASIAN ANGGARAN;3. PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN;4. ANALISIS KEBUTUHAN RIIL ANGGARAN;5. RENCANA UTK PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGARAN

(TERMASUK RENCANA UTK MEMANFAATKAN BERBAGAI KETENTUAN HUKUM YG MEMUNGKINKAN PENINGKATAN SUMBANGAN PNBP BAGI NEGARA.

B12 : 100%

2 OPTIMALISASI DLM PROSES PENGELOLAAN HIBAH DI LINGK POLRI.

PROSES PENGELOLAAN HIBAH DILAKS SCR AKUNTABEL & OPTIMAL

TERLAKS PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN DARI PIHAK LAIN MAUPUN PENGGUNAANNYA SESUAI DGN SURAT KAPOLRI NOMOR 2091 TAHUN 2012 TTG MEKANISME HIBAH.

B12 : 100%

3 PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET, & SUMBANGAN DARI PIHAK YG DIBERI BANTUAN KEMANANAN SERTA PUBLIKASIKAN PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN DARI PIHAK LAIN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YG LEBIH MANDIRI & AKUNTABEL

1. REVISI KEP KAPOLRI NOMOR: KEP/592/IX/2010 TTG PENGGUNAAN DANA DILUAR APBN YG BERSUMBER DARI SAMSAT.

2. REVISI KEP KAPOLRI NOMOR: KEP/592/IX/2010 TTG PENGGUNAAN DANA DILUAR APBN YG BERSUMBER DARI SAMSAT.

3. TERPUBLIKASINYA PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN DARI PIHAK LAIN DLM WEBSITES POLRI.

B 12 : 100%

16




VI. ISU PENGUATAN MEKANISME KELEMBAGAAN DLM PEREKRUTAN, PENEMPATAN, MUTASI & PROMOSI APARAT PENEGAK HUKUM BERDASARKAN HASIL ASSESMENT THD REKAM JEJAK, KOMPETENSI & INTEGRITAS SESUAI KEBUTUHAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

1 PELAKS TRANSPARANSI DLM PROSES REKRUITMEN PENYIDIK POLRI

MENINGKATNYA INTEGRITAS & KUALITAS PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. TERLAKS REKRUITMEN PENYIDIK TINGKAT MABES POLRI SESUAI PERKAP NOMOR 1 TAHUN 2012;

2. PENGUMUMAN HASIL REKRUITMEN PENYIDIK POLRI.

B12 : 100%

2 PENGUATAN PROSES PENGANGKATAN PEJABAT YG MENEMPATI JABATAN STRATEGIS

PENGANGKATAN PEJABAT YG MENEMPATI JABATAN STRATEGIS DILAKUKAN SCR KETAT & AKUNTABEL.

1. TERBITNYA PERATURAN TTG SOP MUTASI PEJABAT YG AKAN MENDUDUKI JABATAN STRATEGIS DILAKUKAN SCR KETAT & AKUNTABEL MELALUI PENTAHAPAN, ANTARA LAIN:a. VERIFIKASI THD HARTA KEKAYAAN LHKPN & TRANSAKSI

KEUANGAN (DGN MEMINTA INPUT DARI KPK & PPATK);b. VERIFIKASI TERHADAP KINERJA & INTEGRITAS CALON (DENGAN

MEMINTA INPUT BAWAHAN & PENGAWASAN INTERNAL);c. EVALUASI KINERJA KEBERHASILAN DLM PELAKSANAAN TUGAS

PD JABATAN SEBELUMNYA; 2. DIGUNAKANNYA HASIL VERIFIKASI DI ATAS DLM PENGUSULAN /

PENGANGKATAN PEJABAT DI POS STRATEGIS.

B12 : 100%

3 PENGUATAN PROSES PENENTUAN PESERTA SEKOLAH STAF & PIMPINAN POLRI (SESPIM POLRI).

MENINGKATNYA KETERBUKAAN & AKUNTABILITAS PROSES PENENTUAN PESERTA SESPIM POLRI.

1. PELIBATAN PIHAK KETIGA INDEPENDEN DLM PENENTUAN PESERTA SESPIM POLRI;

2. DIUMUMKANNYA ALASAN & PENILAIAN DARI CALON PESERTA YG TERPILIH & YG TDK TERPILIH MENGIKUTI SESPIM;

3. TERPILIHNYA PESERTA SESPIM POLRI DARI PERWIRA YG MEMILIKI TRACK RECORD BAIK.

TARGET CAPAIAN INI HANYA ADA SAMPAI B06 DGN HASIL 100%

4 PELAKS KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT POLRI SESUAI UU NO. 28/1999 (KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ 408 / VII / 2011 SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR : ST / 1540 / VII / 2011).

PIMP POLRI & KPK MEMASTIKAN KEWAJIBAN PELAPORAN LHKPN OLEH ANGGOTA POLRI TERLAKS OPTIMAL.

1. 100% PEJABAT POLRI YG WAJIB MELAPORKAN KEKAYAANNYA MENURUT KETENTUAN MENYAMPAIKAN LHKPN KPD KPK & KPK LAKUKAN VERIFIKASI ATAS LHKPN TSB.

2. PENGENAAN SANKSI BAGI PEJABAT YG TDK MELAPORKAN LHKPN SESUAI KETENTUAN.

CATATAN :DARI 100% PEJABAT YG WAJIB MELAPORKAN LHKPN BARU SEKITAR 45,11 % PEJABAT KEPOLISIAN YG MELAPORKAN.

B12 : 45%

17



18



VII. ISU PENGUATAN & PENINGKATAN KONSISTENSI SANKSI HUKUM & ADMINISTRASI BAGI PELAKU MAUPUN APARAT PENEGAK HUKUM YG MELAKUKAN PENYIMPANGAN & PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU TIPIKOR

1 OPTIMALISASI PELAKS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NO. 14 TAHUN 2011 TTG KODE ETIK PROFESI POLRI & KEP KAPOLRI NOMOR 43 TAHUN 2004 TTG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA POLRI

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PROSES PENEGAKAN KODE ETIK & DISIPLIN ANGGOTA POLRI SERTA PENJATUHAN HUKUMAN.

TERLAKS PENERAPAN SANKSI BAGI PEJABAT & APARAT YG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK & DISIPLIN DI KEPOLISIAN & DIPUBLIKASIKAN INFORMASI MANA SETIDAKNYA MEMUAT JENIS PELANGGARAN & PASAL YG DILANGGAR SERTA SANKSI YG DIJATUHKAN MELALUI WEBSITE.

B12 : 100%

STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM


VIII. ISU MEMPERKUAT KOORDINASI PENANGANAN KASUS KORUPSI DI ANTARA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DENGAN DUKUNGAN TI YG KOMPREHENSIF (E-LAW ENFORCEMENT)

1 PENGUATAN & AKUNTABILITAS PROSES IJIN PENAHANAN BAGI PEJABAT DAERAH

TDK ADANYA KENDALA ADMINISTRASI DLM PROSES IJIN PENAHANAN PEJABAT DAERAH SEHINGGA PROSES PENANGANAN PERKARA DPT BERJALAN OPTIMAL.

TERSEDIANYA SISTEM INFORMASI PERMOHONAN & JAWABAN ATAS IZIN PENAHANAN PEJABAT MELALUI WEBSITES YG DPT DIAKSES PUBLIK, YG MEMUAT ANTARA LAIN: 1. SISTEM PENGIRIMAN PERMINTAAN IJIN SECARA ONLINE

(SHG BATAS WAKTU DPT DIHITUNG SCR AKURAT); 2. INFORMASI TERKAIT PEMBERIAN/PENOLAKAN

PERMOHONAN IZIN PENAHANAN.

B12 : 100%

2 PENGATURAN MENGENAI KOORDINASI PENANGANAN PERKARA ANTARA POLRI & KEJAKSAAN.

1. MENINGKATNYA JUMLAH PENYELESAIAN PERKARA & MEMINIMALKAN JUMLAH BOLAK – BALIKNYA BERKAS PERKARA (MAKSIMAL 2 KALI)

2. MENINGKATNYA KOORDINASI ANTARA POLRI &KEJAKSANAAN DLM PENANGANAN PERKARA PIDANA.

1. MENINGKATNYA KOORDINASI ANTARA POLRI & KEJAKSANAAN DLM PENANGANAN PERKARA PIDANA.

2. TERBITNYA SKB ANTARA POLRI & KEJAKSAAN AGUNG YG ANTARA LAIN MEMUAT :a. KEWAJIBAN BAGI POLRI UTK MENGIRIMKAN SPDP

DLM WAKTU TERTENTU SEJAK SPDP DIKELUARKANb. KEWAJIBAN BAGI KEJAKSAAN UTK MENETAPKAN

JAKSA DLM WAKTU TERTENTU SEJAK SPDP DIKIRIM UTK SCR RUTIN MEMBANTU PROSES PENYIDIKAN

B12 : 100%

19

STRANAS DAN REN AKSI PPK 2013 STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM


IX. ISU PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN

OPTIMALISASI PENGGUNAAN UPAYA HUKUM PEMBUKTIAN TERBALIK DLM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI & MONEY LAUNDRING.

ADANYA EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI & MONEY LAUNDRING SERTA MENINGKATNYA JUMLAH PENGEMBALIAN UANG NEGARA YG DIKORUPSI.

DITERAPKANNYA PASAL - PASAL TERKAIT PEMBUKTIAN TERBALIK DLM UU TIPIKOR & UU PENCUCIAN SERTA PASAL-PASAL TERKAIT PENCUCIAN YG DLM PENANGANAN KASUS KORUPSI SELAMA MEMUNGKINKAN

B12 : 100%

20

STRANAS DAN REN AKSI PPK 2013 STRATEGI BIDANG PENEGAKKAN HUKUM

21



X. ISU PEMBENTUKAN UNIT PENYELAMAT ASSET, TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT

1 MEMBENTUK UNIT PENYELAMAT ASSET

MENINGKATNYA POTENSI JUMLAH PENGEMBALIAN UANG NEGARA YG DIKORUPSI.

TERBENTUKNYA UNIT PENYELAMAT ASSET DLM RANGKA TERSELESAIKANNYA SELURUH PROSES PENYIDIKAN KASUS KORUPSI DGN PENERAPAN PENELUSURAN, PEMBLOKIRAN & PENYITAAN, ASET TERSANGKA / TERDAKWA, BAIK DI DLM MAUPUN DI LUAR NEGERI

B12 : 100%

STRATEGI KERMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TIPIKOR

22



XI. KAMPANYE ANTI KORUPSI SECARA MENYELURUH

1 PELAKSANAAN STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN & BUDAYA ANTI KORUPSI.

PENINGKATAN SIKAP & PERILAKU ANTI KORUPSI PARA PENYELENGGARA DI LINGK INTERNAL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. TERSUSUNNYA DOKUMEN STRAKOM PENDIDIKAN & BUDAYA ANTI KORUPSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI SARANA OPERASIONAL KOMUNIKASI UTK MENDUKUNG PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI SCA MENYELURUH.

2. TERLAKS STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN & BUDAYA ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI & KAMPANYE BUDAYA ANTI KORUPSI DI LINGK INTERNAL / SELURUH SATKER KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

B12 : 100%

STRATEGI BIDANG PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

STRANAS DAN REN AKSI PPK 2014DI LINGKUNGAN POLRI

4 STRATEGI 12 ISU NASIONAL

30 RENCANA AKSI

24


4 (EMPAT) STRATEGI

1. STRATEGI PENCEGAHAN (6 ISU NAS & 16 REN AKSI);

2. STRATEGI PENEGAKAN HUKUM (3 ISU NAS & 7 REN

AKSI);

3. STRATEGI KERMA INTERNASIONAL (2 ISU NAS & 6 REN

AKSI);

4. STRATEGI DIK & BUDAYA ANTI KORUPSI (1 ISU NAS & 1

REN AKSI).

25


12 (SEBELAS) ISU NASIONAL

1. ISU SISTEM YAN PUBLIK BERBASIS TI;2. ISU KETERBUKAAN INFO DLM PENANGANAN PERKARA;3. ISU KETERBUKAAN PROSEDUR PENGOPERASIAN STANDAR (SOP) PENANGANAN PERKARA &

PEMROSESAN PIHAK YG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG ;4. ISU PENGEMBANGAN SIST & PENGELOLAAN PENGADUAN INTERNAL & EKSTERNAL ATAS

PENYALAHGUNAAN WEWENANG;5. ISU PENGUATAN MEKANISME KELEMBAGAAN DLM PEREKRUTAN, PENEMPATAN & PROMOSI

APGAKUM BERDSRKAN HSL ASSESMENT; 6. ISU TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DLM MEKANISME PENGADAAN B/J;7. ISU PENGUATAN SERTA PENINGKATAN KONSISTENSI SANKSI HUKUM & ADM BAGI

PELAKU/APGAKKUM YG MELAKUKAN PENYIMPANGAN WEWENANG/TIPIKOR;8. ISU MEMPERKUAT KOORD PENANGANAN KASUS KORUPSI ANTARA LEMBAGA GAKKUM DG

DUK TI YG KOMPREHENSIF;9. ISU PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KEKAYAAN YG TDK DPT DIJELASKAN;10. ISU MEMASTIKAN TERBENTUKNYA UNIT PENGELOLA ASET HSL TIPIKOR GUNA DUKUNG

PROSES GAKKUM; 11. ISU PEMBENTUKAN UNIT PENYELAMAT ASET; 12. ISU STRATEGI KOMUNIKASI, INFORMASI & EDUKASI YANG JELAS & TERENCANA.

26


1. PELAKS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DLM PENANGANAN PERKARA BERBASIS IT;

2. PELAKS KETERBUKAAN INFO SESUAI UU 14/2008;3. OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFO DLM KELOLA PNBP

POLRI;4. OPTIMALISASI PENANGANAN DUGAAN GAR OLEH

OKNUM POLRI;5. OPTIMALISASI PELAKS WAS`EKSTERNAL DLM KERANGKA

EMI DAN IME;6. PENYAMPAIAN DATA & INFO TERKAIT PERPAJAKAN K/L/I;7. PELAKS WHISTLEBLOWING SYSTEM & PENANGANAN

DUAN MASY YG TERINTEGRASI K/L; 8. PELAKS UU PERLIND SAKSI & KORBAN SERTA PERAT

BERSAMA PIMP INSTANSI TERKAIT (JUSTICE COLLABORATORS);

9. KELOLA & PENATAUSAHAAN ASET;10. OPTIMALISASI DLM PROSES KELOLA HIBAH;11. OPTIMALISASI PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET;12. PELAKS KEWJBAN LHKPN PEJABAT POLRI; 13. PELAKS TRANSPARANSI PROSES REKRUITMEN PENYIDIK;14. PENGUATAN PROSES PENGANKATAN PEJABAT YG

TEMPATI JAB STRATEGIS; 15. PENGUATAN PROSES PENENTUAN SEPERTA SESPIMP;

16. PELAKS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS MEKANISME PBJ;

17. OPTIMALISASI PERKAP 14/2011 & KEP KAPOLRI 43/2004;18. OP[TIMALISASI & AKUNTABILITAS LHA PUSAT PELAP &

ANALISIS TRANS KEU; 19. PEMBENTUKAN DATABASE SPDP YG TERPUSAT;20. PELAKS KOORD PENANGANAN PERKARA ANT POLRI &

KPK;21. PENGUATAN KOORD KPK DG POLRI; 22. OPTIMALISASI PENGGUNAAN UPAYA HKM DLM SIDIK

TIPIKOR & TPPU; 23. OPSNALISASI PERMA 1/2013;24. PENINGKATAN KOORD PENYIMPANAN BRG SITAAN &

RAMPASAN; 25. PENYELESAIAN BRG SITAAN/RAMPASAN YG SDH LAMA

TERSIMPAN DI RUPBASAN; 26. PENGUATAN KELOLA BRG BUKTI DI POLRI; 27. OPTIMALISASI PENGEMBALIAN & ASSET SITAAN

&RAMPASAN; 28. PENINGKATAN TRANSPARANSI KELOLA ASSET; 29. PEMBENTUKAN UNIT PENYELAMAT ASSET NEGARA; 30. PELAKS STRATEGI KOMUNIKASI PBAK MLL AGEN

PERUBAHAN.

30 REN AKSI PPK :

27


30REN AKSI PPK

SELURUH REN AKSI MENCAPAI 100% PD

B-04

28

STRANAS PPK POLRI TAHUN 2014


I. SISTEM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

1 PELAKS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DLM PENANGANAN PERKARA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA SHG PUBLIK & PIMP DPT MENGETAHUI SETIDAKNYA:1. KEWAJARAN/KINERJA

WAKTU PENANGANAN PERKARA, PENGGUNAAN UPAYA PAKSA, DLL;

2. PROSENTASE LAPORAN YG MASUK, LAPORAN YG DITINDAKLANJUTI KE TAHAP SELANJUTNYA

1. TERSEDIANYA SISTEM PENANGANAN PERKARA BERBASIS TEKNOLOGI LNFORMASI DI SELURUH POLRES SESUAI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RL NO. 14/2012 YANG MEMILIKI FITUR ANTARA LAIN:a. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN (STTL) & SURAT

PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP) YG DIAKSES SECARA ON-LINE OLEH PELAPOR

b. DATA & STATUS/TAHAP PENANGANAN PERKARA YG DAPAT DIAKSES OLEH PERWIRA PENGAWAS PENYIDIK TERMASUK, (ANTARA LAIN JENIS PERKARA, NILAI PERKARA, WAKTU PELAKSANAAN SETIAP TAHAP PENANGANAN PERKARA, UPAYA PAKSA YG DILAKUKAN. (TERMASUK JENIS BARANG YANG DISITA)

2. SURAT TANDA TERIMA LAPORAN & SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYELIDIKAN/ PENYIDIKAN (SP2HP) & PENYIDIKAN YANG DAPAT DIAKSES SECARA ON-LINE OLEH PELAPOR

3 DIPUBLIKASIKANNYA DLM WEBSITE STATUS PENANGANAN PERKARA YG MENARIK PERHATIAN PUBLIK (PERKARA YG DIMUAT DI MEDIA CETAK NASIONAL) TERMASUK, ANTARA LAIN: INISIAL TERSANGKA SERTA WAKTU & TINDAKAN TERKAIT PENANGANAN PERKARA (MISAL MASIH PEMERIKSAAN SAKSI, KAPAN DITAHAN, KAPAN P19, KAPAN P21, DLL)

B04: 100%

29



30

NO REN AKSI PPK KRITERIA KEBERHASILAN UKURAN KEBERHASILAN CAPAIN

II. KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENANGANAN PERKARA (TERMASUK PERKARA KORUPSI), PERENCANAAN, DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH

1 PELAKS KETERBUKAAN INFORMASI SESUAI UU NO. 14 TAHUN 2008

TERLAKS KEWAJIBAN K/L TERKAIT SEBAGAIMANA DIAMANATKAN DLM UU NO. 14 TAHUN 2008

1. TERLAKS STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) & TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI (PPID) SESUAI UU.

2. TERPUBLIKASIKANNYA INFORMASI PUBLIK SCR BERKALA DI WEBSITE K/L.

3. TERLAKSANANYA TINJUT PUTUSAN KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) / PUTUSAN PENGADILAN YG TLH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TERKAIT SENGKETA INFORMASI.

B04: 100%

2 OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI DLM PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MASY DPT MENGAKSES UTK MEMPEROLEH PERTANGGUNGJAWABAN PNPB

TERPUBLIKASIKANNYA INFORMASI PEROLEHAN PNBP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DLM WEBSITE YG TERDIRI DARI, ANTARA LAIN:

1. JML SELURUH PNBP YG DIPEROLEH UTK SETIAP JENIS LAYANAN/DENDA;

2. JML PNBP YG SDH DISETORKAN KE KAS NEGARA.

B04: 100%




III. KETERBUKAAN PROSEDUR PENGOPERASIAN STANDAR (STANDARD OPERATING PROCEDURE) PENANGANAN PERKARA DAN PEMROSESAN PIHAK YANG MENYALAHGUNAKAN WEWENANG

1 OPTIMALISASI PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN OLEH OKNUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YG MENJADI SOROTAN MEDIA MASSA

MENINGKATNYA KEPERCAYAAN PUBLIK THD KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. TERSEDIANYA DATABASE LENGKAP TERKAIT DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN/KODE ETIK & PELANGGARAN PENANGANAN PERKARA YG DIMUAT DI MEDIA CETAK NASIONAL SERTA PROSES PENANGANANNYA, TERMASUK, ANTAR LAIN: JENIS & BENTUK DUGAAN PELANGGARANNYA, PROSES YG TLH DILAKUKAN UTK MEMERIKSA SERTA MENGKLARIFIKASI DUGAAN TERSEBUT SERTA KESIMPULAN & TINDAK LANJUTNYA

2. SELURUH DUGAAN PELANGGARAN DI ATAS DIPROSES SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA & KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL (KOMPOLNAS)

B04: 100%

2 OPTIMALISASI PELAKS PENGAWASAN EKSTERNAL DLM KERANGKA EMI (PENGAWASAN EKSTERNAL MEMANFAATKAN PENGAWASAN INTERNAL) & IME (PENGAWASAN INTERNAL MENDUKUNG PENGAWASAN EKSTERNAL)

KOORDINASI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA & INSTANSI PENGAWAS EKSTERNAL MENINGKAT

SELURUH PENGADUAN YG DISAMPAIKAN LEMBAGA TERKAIT SEPERTI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, BADAN PEMERIKSA KEUANGAN, OMBUDSMAN, KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL, DLL DIPROSES SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU

B04: 100%

3 PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI TERKAIT PERPAJAKAN DARI KEMENTERIAN, LEMBAGA DAN INSTANSI PEMERINTAH

MENDORONG KEPATUHAN DLM PENYAMPAIAN DATA & INFORMASI PERPAJAKAN

TERSAMPAIKANNYA DATA-DATA TERKAIT PERPAJAKAN DIANTARANYA DATA KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR, PERALIHAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR, SERTA DATA-DATA LAIN YG BERGUNA UTK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK DLM BENTUK DATA ELEKTRONIK BERDASARKAN PP NOMOR 31 TAHUN 2012 TTG PEMBERIAN & PENGHIMPUNAN DATA & INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN.

B04 : 100%

31



32




IV. PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PENGADUAN INTERNAL DAN EKSTERNAL (TERMASUK MASYARAKAT) ATAS PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN.

1 PELAKSANAAN WHISTLEBLOWING SYSTEM & PENYELESAIAN PENANGANAN DUMAS YG TERINTEGRASI DI KEMENTERIAN/LEMBAGA (K/L)

MENINGKATNYA PERLINDUNGAN KPD WHISTLE BLOWER DLM RANGKA PEMBERANTASAN KORUPSI & MENDORONG PENGUNGKAPAN PENYIMPANGAN ATAU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN DI LINGKUNGAN K/L

1. TERSEDIANYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) YG MENJAMIN PERLINDUNGAN & KERAHASIAAN BAGI WHISTLE BLOWER YG DISUSUN BEKERJASAMA DGN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI & LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN

2. TERSEDIANYA UNIT/TIM PELAKS WHISTLEBLOWING SYSTEM YG KREDIBEL & MEMILIKI MEKANISME KOORDINASI DGN APARAT PENEGAK HUKUM

3. TERSEDIANYA WHISTLEBLOWING SYSTEM ONLINE PD K/L4. TERSEDIANYA LAPORAN & EVALUASI PELAKS

WHISTLEBLOWING SYSTEM

B04: 100%

2 PELAKS UU PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN SERTA PERATURAN BERSAMA PIMPINAN INSTANSI PENEGAK HUKUM & INSTANSI TERKAIT TTG PERLINDUNGAN BAGI SAKSI, PELAPOR, SAKSI PELAPOR & PELAKU TINDAK PIDANA YG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS)

MASY & PELAKU KEJAHATAN BERANI MEMBANTU APARAT PENEGAK HUKUM UTK MENGUNGKAPKANKEJAHATAN, BAIK SEBAGAI PELAPOR, SAKSI, MAUPUN PELAKU YG BEKERJASAMA

TERLAKS PERLINDUNGAN & JAMINAN KPD PELAPOR, SAKSI PELAPOR & PELAKU TINDAK PIDANA YG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATORS) YG DIATUR DALAM UU & PERATURAN BERSAMA, ANTARA LAIN: 1. DIBERIKANNYA JAMINAN PERLINDUNGAN & INSENTIF KPD

PELAPOR, SAKSI & PELAKU BEKERJASAMA SESUAI KETENTUAN & KONDISI YG ADA, TERMASUK PELAPOR TDK AKAN DIPROSES LEBIH DAHULU JIKA TERLAPORNYA MENGADUKAN PELAPOR BALIK KE KEPOLISIAN.

2. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DLM MENJALANKAN TUGASNYA SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU PELAPOR TDK AKAN DIPROSES LEBIH DAHULU JIKA TERLAPORNYA MENGADUKAN PELAPOR BALIK KE KEPOLISIAN.

3. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI & KORBAN MENDAPATKAN KEMUDAHAN DLM MENJALANKAN TUGASNYA SESUAI KETENTUAN YG BERLAKU

B04: 100%

32


1 2 3 4 5

3 PENGELOLAAN & PENATAUSAHAAN ASET

TERSEDIANYA DATA ASET TETAP YG TEPAT & AKURAT.

1. TERCATATNYA SELURUH ASET TETAP2. TERCATATNYA PENYUSUTAN TDP ASET TETAP3. TERLAPORKANNYA ASET TETAP4. DIMASUKKANNYA ASET KE DLM APLIKASI

B04: 100%

4 OPTIMALISASI DLM PROSES PENGELOLAAN HIBAH DI LINGK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PROSES PENGELOLAAN HIBAH DILAKS SCR AKUNTABEL & OPTIMAL

TERLAKS PENERIMAAN HIBAH ATAU BANTUAN DARI PIHAK LAIN MAUPUN PENGGUNAANNYA SESUAI DGN SURAT KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2091 TAHUN 2012 TTG MEKANISME HIBAH

B04: 100%

OPTIMALISASI PENGHAPUSAN DANA OFF-BUDGET, & SUMBANGAN DARI PIHAK YG DIBERI BANTUAN KEAMANAN SERTA PUBLIKASIKAN PENERIMAAN HIBAH/ BANTUAN DARI PIHAK LAIN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YG LEBIH MANDIRI & AKUNTABEL

1. TERDISTRIBUSI KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/757/XII/2012 TGL 12-12-2012 TTG PENGGUNAAN DANA DILUAR ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA NEGARA YG BERSUMBER DARI SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL DI BAWAH SATU ATAP (SAMSAT) DILINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA RI

2. TERDISTRIBUSI KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEP/758/XII/2012 TGL 12-12-2012 TTG PENGGUNAAN DANA DILUAR ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA NEGARA YANG BERSUMBER DARI BANTUAN BIAYA OPSNAL JASA RAHARJA (PERSERO) DILINGK KEPOLISIAN NEGARA RI

3. TERPUBLIKASINYA PENERIMAAN HIBAH / BANTUAN DARI PIHAK LAIN DLM WEBSITE KEPOLISIAN NEGARA RI

B04: 100%

PELAKS KEWAJIBAN PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI UU NO. 28 TAHUN 1999

PIMP POLRI MEMASTIKAN KEWAJIBAN PELAPORAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) OLEH ANGGOTA POLRI TERLAKSANA OPTIMAL

1. 100% PEJABAT KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YG WAJIB MELAPORKAN KEKAYAANNYA MENURUT KETENTUAN MENYAMPAIKAN LHKPN KPD KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MELAKUKAN VERIFIKASI ATAS LHKPN TSB.

2. PENGENAAN SANKSI BAGI PEJABAT YG TDK MELAPORKAN LHKPN SESUAI KETENTUAN

B04: 100%

33




V. PENGUATAN MEKANISME KELEMBAGAAN DALAM PEREKRUTAN, PENEMPATAN, MUTASI, DAN PROMOSI APGAKKUM BERDASARKAN HASIL ASSESMENT TERHADAP REKAM-JEJAK, KOMPETENSI, DAN INTEGRITAS SESUAI KEBUTUHAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM

1 PELAKS TRANSPARANSI DLM PROSES REKRUITMEN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MENINGKATNYA INTEGRITAS & KUALITAS PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. TERLAKS REKRUITMEN PENYIDIK TINGKAT MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SESUAI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2012

2. PENGUMUMAN HASIL REKRUITMEN PENYIDIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA OLEH SSDM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

B04: 100%

2 PENGUATAN PROSES PENGANGKATAN PEJABAT YG MENEMPATI JABATAN STRATEGIS

PENGANGKATAN PEJABAT YG MENEMPATI JABATAN STRATEGIS DILAKUKAN SCR KETAT (SELEKTIF) & AKUNTABEL

1. TERBITNYA PERATUAN TTG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MUTASI PEJABAT YG AKAN MENDUDUKI JABATAN STRATEGIS DILAKUKAN SCR KETAT & AKUNTABEL MELALUI PENTAHAPAN, ANTARA LAIN:• VERIFIKASI THD LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) & TRANSAKSI KEUANGAN DGN MEMINTA INPUT DARI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI & PUSAT PELAPORAN & ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

• VERIFIKASI THD KINERJA & INTEGRITAS CALON (DGN MEMINTA INPUT BAWAHAN & PENGAWASAN INTERNAL)

• EVALUASI KINERJA KEBERHASILAN DLM PELAKSANAAN TUGAS PD JABATAN SEBELUMNYA

2. DIGUNAKANNYA HASIL VERIFIKASI DI ATAS DLM PENGUSULAN/ PENGANGKATAN PEJABAT DI POS STRATEGIS

B04: 100%

3 PENGUATAN PROSES PENENTUAN PESERTA SEKOLAH STAF & PIMPINAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (SESPIM POLRI )

MENINGKATNYA KETERBUKAAN & AKUNTABILITAS PROSES PENENTUAN PESERTA SESPIM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. PELIBATAN PIHAK KETIGA INDEPENDEN DLM PENENTUAN PESERTA SESPIM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2. DIUMUMKANNYA ALASAN & PENILAIAN DARI CALON PESERTA YG TERPILIH & YG TDK TERPILIH MENGIKUTI PENDIDIKAN

3. TERPILIHNYA PESERTA SESPIM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DARI PERWIRA YG MEMILIKI TRACK RECORD BAIK

B04: 100%

34



35


VI. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM MEKANISME PENGADAAN BARANG DAN JASA

1 PELAKSANAAN TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS DLM MEKANISME PENGADAAN BARANG & JASA

MENINGKATNYA PELAKS TRANSPARANSI & AKUNTABILITAS PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI E-PROCUREMENT

1. BERFUNGSINYA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) & TERLAKSANANYA STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

2. DIUMUMKANNYA RENCANA UMUM PENGADAAN DI PORTAL PENGADAAN NASIONAL (BUKAN WEBSITE MASING-MASING)

3. TERLAKS 100 % PAKET PEKERJAAN MELALUI E-PROCUREMENT YG TERINTEGRASI SCR NASIONAL

4. DITINDAKLANJUTINYA HASIL PENGADUAN TERKAIT PENGADAAN BARANG/JASA

B04: 100%



36



VII. PENGUATAN SERTA PENINGKATAN KONSISTENSI SANKSI HUKUM DAN ADMINISTRASI BAGI PELAKU MAUPUN APARAT PENEGAK HUKUM YANG MELAKUKAN PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG ATAU TIPIKOR

1 OPTIMALISASI PELAKS PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI & KEP KAPOLRI NOMOR 43 TAHUN 2004 TTG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA RI

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS & TRANSPARANSI PROSES PENEGAKAN KODE ETIK & DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERTA PENJATUHAN HUKUMAN

TERLAKS PENERAPAN SANKSI BAGI PEJABAT & APARAT YG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK & DISIPLIN DI KEPOLISIAN & DIPUBLIKASIKAN INFORMASI MANA SETIDAKNYA MEMUAT JENIS PELANGGARAN & PASAL YG DILANGGAR SERTA SANKSI YG DIJATUHKAN MELALUI WEBSITE

B04: 100%

2 OPTIMALISASI & AKUNTABILITAS PENANGANAN LAPORAN HASIL ANALISIS (LHA) PUSAT PELAPORAN & ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

PROSES PENANGANAN LHA PUSAT PELAPORAN & ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DILAKS SCR AKUNTABEL & OPTIMAL

TERPUBLIKASINYA JUMLAH LHA PUSAT PELAPORAN & ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN YG DITERIMA & DISELESAIKAN

B04: 100%



VIII. MEMPERKUAT KOORDINASI PENANGANAN KASUS KORUPSI DIANTARA LEMBAGA PENEGAK HUKUM DENGAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG KOMPREHENSIF (E-LAW ENFORCEMENT).

1 PEMBENTUKAN DATABASE SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) YANG TERPUSAT

1. TATA LAKSANA SPDP DPT DI AKSES OLEH KEJAKSAAN RI

2. SPDP 100 % BISA DI ADMINISTRASIKAN OLEH MABES KEPOLISIAN NEGARA RI DGN METODE NOMOR SURAT TERPUSAT

1. PERKAP TTG TATA LAKSANA SPDP2. TERSEDIANYA STRUKTUR PENGELOLAAN SPDP3. SOFTWARE TERKAIT TATA LAKSANA PERSURATAN

SPDP YG TERPUSAT4. DATABASE DAPAT DI AKSES OLEH KEJAKSAAN

REPUBLIK INDONESIA

B04: 100%

2 PELAKS KOORDINASI PENANGANAN PERKARA ANTARA KEPOLISIAN NEGARA RI & KEJAKSAAN RI SERTA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

MENINGKATNYA KOORDINASI ANTARA KEPOLISIAN NEGARA RI & KEJAKSAAN AGUNG SERTA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN PERKARA KORUPSI

TERKIRIMNYA TEMBUSAN SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) KE KEJAKSAAN RI & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI & PROGRES PENANGANAN PERKARA TIPIKOR (SP2HP) YG DITANGANI OLEH KEPOLISIAN NEGARA RI YG DAPAT DIAKSES SCR ONLINE

B04: 100%

3 PENGUATAN KOORDINASI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI, KEJAKSAAN RI & KEPOLISIAN NEGARA RI

ADANYA PROSES PENEGAKAN HUKUM YG LEBIH TERKOORDINASI, EFEKTIF & AKUNTABEL SERTA SESUAI DGN KETENTUAN UU

DITERBITKANNYA REVISI KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEJAKSAAN RI, KEPOLISIAN NEGARA RI & KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA TTG OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

B04: 100%

37



38


IX. PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK ATAS KEKAYAAN YANG TIDAK DAPAT DIJELASKAN

1 OPTIMALISASI PENGGUNAAN UPAYA HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MONEY LAUNDRING

ADANYA EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MONEY LAUNDRING SERTA MENINGKATNYA JUMLAH PENGEMBALIAN UANG NEGARA YANG DIKORUPSI

DITERAPKANNYA UU TIPIKOR DAN UU PENCUCIAN UANG SERTA PASAL-PASAL TERKAIT PENCUCIAN UANG YANG DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI SELAMA MEMUNGKINKAN

B04: 100%

2 OPERASIONALISASI PERMA NO 1/2013 TTG PENYELESAIAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN DLM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU TINDAK PIDANA LAIN

ADANYA EFEK JERA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA

1. DITERBITKANNYA SURAT EDARAN KABARESKRIM TERKAIT OPERASIONALISASI PERMA NO. 1/2013

2. PENDATAAN ATAS ASET DARI INDIVIDU/PERUSAHAAN YG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA / TERSANGKA YG MELARIKAN DIRI / TIDAK DITEMUKAN & PENGAJUAN PERMOHONAN PERAMPASAN SELURUH ASET TERSEBUT KE PENGADILAN NEGERI SESUAI PERMA

B04: 100%




X. MEMASTIKAN TERBENTUKNYA UNIT PENGELOLAAN ASET (ASSET MANAGEMENT UNIT) HASIL TIPIKOR GUNA MENDUKUNG PROSES PENEGAKAN HUKUM DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ASET TERKAIT LAINNYA SEBAGAI BENTUK PEMANFAATAN PENGELOLAAN ASET TIPIKOR.1 PENINGKATAN KOORDINASI

TERKAIT PENYIMPANAN BARANG SITAAN & RAMPASAN

ADANYA AKURASI & KEKINIAN DATA TERKAIT BARANG SITAAN & RAMPASAN YG DISIMPAN DI RUPBASAN

TERKIRIMNYA PEMBERITAHUAN RUTIN SETIDAKNYA SETIAP 3 BULAN DARI POLRI KE RUPBASAN TTG STATUS PENANGANAN PERKARA YG BARANG SITAANNYA DISIMPAN DI RUPBASAN / DI TEMPAT PENITIPAN / PENYIMPANAN BARANG SITAAN LAIN

B04: 100%

2 PENYELESAIAN BARANG SITAAN/RAMPASAN YG SUDAH LAMA TERSIMPAN DI RUPBASAN

PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA & BERKURANGNYA BIAYA PEMELIHATAAN BARANG-BARANG SITAAN YG SEHARUSNYA SDH DPT DIEKSEKUSI

PENGUMUMAN & PELELANGAN BARANG SITAAN BERUPA KENDARAAN YG TDK DIKETAHUI PEMILIKNYA SESUAI UU LALU LINTAS

B04: 100%

3 PENGUATAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI DI POLRI

ADANYA PENGELOLAAN BARANG SITAAN YG LEBIH BAIK

TERKIRIMNYA PEMBERITAHUAN RUTIN SETIDAKNYA SETIAP 3 BULAN DARI POLRI KE RUPBASAN TTG STATUS PENANGANAN PERKARA YG BARANG SITAANNYA DISIMPAN DI RUPBASAN / DI TEMPAT PENITIPAN / PENYIMPANAN BARANG SITAAN LAIN

B04: 100%

4 OPTIMALISASI PENGEMBALIAN & PEMANFAATAN ASET SITAAN DAN RAMPASAN

BERKURANGNYA KEJADIAN PENURUNAN NILAI ASET YG DISITA

DITERBITKANNYA SURAT EDARAN KAPOLRI YG MEWAJIBKAN POLISI UTK SEGERA MENJUAL BARANG SITAAN YG MUDAH RUSAK & SULIT/MAHAL UTK DIKELOLA UTK MENGURANGI RESIKO PENURUNAN NILAI BARANG SITAAN DGN BERKOORDINASI LEBIH DULU DGN JAKSA

B04: 100%

5 PENINGKATAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ASET

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ASET

1. TERPUBLIKASI SCR REGULER DLM SITUS KEPOLISIAN NEGARA RI TERKAIT PELAKSANAAN FUNGSI PENGEMBALIAN ASET, YG ANTARA LAIN MEMUAT INFORMASI DATA BARANG SITAAN & RAMPASAN YG DIKELOLA (TERMASUK NILAINYA, KONDISINYA & TINDAKAN YG DIAMBIL DLM RANGKA MENYELAMATKAN BARANG SITAAN)

2. DIGUNAKANNYA REKENING TUNGGAL UTK MENYIMPAN UANG HASIL SITAAN & HASIL PENJUALAN BARANG SITAAN

B04: 100%

39




XI. PEMBENTUKAN UNIT PENYELAMATAN ASET, TERMASUK DI SETIAP LEMBAGA TERKAIT.

1 PEMBENTUKAN UNIT PENYELAMAT ASSET NEGARA

MENINGKATNYA POTENSI JML PENGEMBALIAN UANG NEGARA YG DIKORUPSI

TERBENTUKNYA UNIT PENYELAMAT ASET YG ANTARA LAIN: 1. MEMILIKI TUGAS & KEWENANGAN YG MEMADAI,

TERMASUK UTK: MELACAK, MENGAMANKAN & MERAMPAS ASET SEJAK PROSES PENYIDIKAN, MENDATA & MENYELESAIKAN TUNGGAKAN PEKERJAAN MASA LALU DLM WAKTU TERTENTU (UNIT PERLU MEMBUAT PERENCANAAN YG TERPANTAU UTK HAL INI), MEMBANTU PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) UTK PENGEMBALIAN ASET DARI KEJAHATAN SEKTORAL, MEWAKILI INSTANSINYA DLM FORUM KOORDINASI DGN INSTANSI LAIN & MELAKUKAN KOORDINASI PENANGANAN PERKARA SEJAK AWAL DENGAN KEJAKSAAN RI (BAGI UNIT DI KEPOLISIAN NEGARA RI);

2. MEKANISME KOORDINASI DGN PENYIDIK KASUS; 3. MEMILIKI SDM YG BERKUALITAS TINGGIL &

MENGIKUTSERTAKAN AHLI DI BIDANG AKUNTANSI, KEUANGAN DAN KEUANGAN FORENSIK (MISALNYA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN);

4. BERKEDUDUKAN UNIT ADA DI TINGKAT PUSAT & PROVINSI

B04: 100%

40



41



XII. STRATEGI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI YANG JELAS DAN TERENCANA.

1 PELAKS STRATEGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN & BUDAYA ANTI KORUPSI (PBAK) MELALUI AGEN PERUBAHAN

PENINGKATAN SIKAP & PERILAKU ANTI KORUPSI PARA PENYELENGGARA DI LINGK INTERNAL KEMENTERIAN/ LEMBAGA

1. TERLAKS PEMILIHAN AGEN PERUBAHAN SBG ROLE MODEL KOMUNIKASI PBAK DLM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

2. TERLAKS KEGIATAN KOMUNIKASI PBAK YG DILAKUKAN OLEH ROLE MODEL PBAK

B04: 100%

STRATEGI PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

42

PENGARUH AKSI PPK DI LINGKUNGAN POLRI

1. EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN & JALDIS

2. PELAKS PROSEDUR PENERIMAAN HIBAH

NO TAHUN JMLH LAPORAN SELESAI DISITA/ KEMBALIKANKE NEGARA

1 2012 991 KASUS 657 KASUS (66%) +Rp 261 Milyar

2 2013 1.399 KASUS975 KASUS (69%) +Rp 959 Milyar

3JANUARI

S/D APRIL 2014

920 KASUS 233 KASUS (25%) +Rp 959 Milyar

3. PENINGKATAN ANGKA PENEGAKAN HUKUM TP. KORUPSI

43

PENCEGAHAN & PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

UPAYA YG HARUS DIGALAKKAN :

PENCEGAHAN & PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DILAKUKAN SCR MASIV OLEH SELURUH KOMPONEN MASY BERSAMA APARATUR PEMERINTAH & PENEGAK HUKUM;

MENUMBUHKAN KESADARAN MASYARAKAT (PUBLIC AWARENESS) MENGENAI DAMPAK DESTRUKTIF DR TIPIKOR;

PERBAIKAN SYSTEM; PD K / L DPT MELAKUKAN PEMETAAN THD POS ATAU SATKER YG RAWAN TJD PENYIMPANGAN, PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN ATAU KORUPSI;

MEMAKSIMALKAN PERAN SERTA PUBLIK DLM PENGAWASAN & BERI MASUKAN KPD APARAT GAKKUM.

1

2

3

4

44

KESIMPULAN

IMPLEMENTASI STRANAS PPK OLEH POLRI

LANDASAN

INPRES 1/2013 & INPRES 2/2014

• 4 STRATEGI

• 11 ISU NASIONAL

• 23 RENCANA AKSI

• 4 STRATEGI

• 12 ISU NASIONAL • 30 RENCANA AKSI

2013 2014

HASIL : 21 RENC AKSI CAPAI 100% 2 RENC AKSI TDK CAPAI 100%

HASIL :SEMUA RENC AKSI CAPAI 100% PD B-04

45

Government & Nonprofit

Stranas 7 new waka edit 9