Embed Size (px)
Citation preview
RPJMN 2015-2019: PENDIDIKAN TINGGI
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADI
Perencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
ISU DAN PERMASALAHAN
1. Kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi
2. Perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
3. Banyak dosen kurang memberi prioritas untuk mengajar di universitas asal dan lebih mengutamakan pekerjaan lain
4. Angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja
5. Kemitraan perguruan tinggi dengan dunia industri pun dinilai lemah bahkan terjadi diskoneksi dalam lima hal penting
SASARAN BIDANG
1. Meningkatnya kualifikasi akademik dosen minimal S2/S3
2. Diterapkannya KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK, PT, BLK, dan kursus non-formal
3. Meningkatnya aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja
5. Meningkatnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi
6. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan pendidikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan.
SASARAN BIDANG
Komponen Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penduduk 19-23 Tahun
RibuOrang
21.472,0 21.592,8 21.727,3 21.847,0 21.941,0 22.012,4
Jumlah Mahasisiwa PT
RibuOrang
6.121,9 6.444,4 6.801,8 7.198,9 7.643,5 8.086,0
APK PT % 28,51 29,84 31,31 32,95 34,84 36,73
Sasaran Partisipasi Pendidikan Untuk Jenjang Pendidikan Tinggi
ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
3. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
4. Memantapkan otonomi perguruan tinggi
KERANGKA PENDANAAN
• Memberikan insentif fiskal bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan
KERANGKA REGULASI
1. Perumusan peraturan perundangan tentang Private-Public Partnership dalam pembangunan pendidikan
2. Penyusunan peraturan perundangan tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas pendidikan tinggi
3. Penyusunan sistem penganggaran perguruan tinggi yang lebih sesuai untuk melaksanakan tridarma pendidikan tinggi (pendidikan, pengembangan ilmu/penelitian, dan pengabdian masyarakat
4. Penyusunan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.
KERANGKA KELEMBAGAAN
1. Pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi
2. Pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas pendidikan tinggi
3. Penguatan sistem informasi pendidikan di semua tingkatan pemerintahan
