Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama

RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)

(LSM) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG

Minggu, 6 Maret 2016 ,Aula Desa Karang Asih , Cikarang Utara , Kab. Bekasi

KETETAPAN RAPAT UMUM ANGGOTA Ke I (Pertama)

FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG

NOMOR : 05/TAP.RUA-I/III/2016

TENTANG

REKOMENDASI


KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ,

RAPAT UMUM ANGGOTA KE I (Pertama)

MENIMBANG

: 1. Bahwa dalam rangka menunaikan tahapan Legalitas dari

pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat yang bernama

“FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU

CIKARANG”, di singkat LSM (LSM) FKP2B CIKARANG ; sesuai

Akta Pendirian Nomor : 16 Tanggal 24 Februari 2016 yang

di terbitkan oleh Kantor Notaris Ningsih Suryanti, SH, MKn

(SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-

00271.AH.02.01 Tahun 2014 Tanggal 12 Pebruari 2014 yang

terletak di jalan KH.Fudholi No.9 RT 003/RW 007 Desa

Karang Asih – Kecamatan Cikarang Utara , Kabupaten

Bekasi, Telp : 021-89106868)

2. Bahwa untuk itu di Selenggarakanlah RAPAT UMUM

ANGGOTA yang Ke I (Pertama) pada Hari Minggu

Tanggal 6 Maret 2016 bertempat di Gedung Aula Kantor

Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten

Bekasi.

MENGINGAT

: 1. Anggaran Dasar Bab VI Pasal 16 sampai dengan Pasal 19

dan Bab VII Pasal 25 serta Pasal 26 Tentang Rapat Umum

Anggota Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru

Cikarang.

2. Anggaran Dasar Bab X Pasal 32 Tentang Anggaran

Rumah Tangga Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru

Cikarang.

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Badan Pengurus / Pendiri Organisasi tentang

Penyelenggaraan Rapat Umum Anggota Forum

Komunikasi Pedagang Pasar Baru cikarang yang Ke I

(Pertama)

M E M U T U S K A N




MENETAPKAN : 1. Mengesahkan REKOMENDASI Forum Komunikasi

Pedagang Pasar Baru Cikarang kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana yang terlampir ,

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan

Rapat Umum Anggota Ke I (Pertama) ini.

2. Ketetapan Rapat Umum Anggota Ke I (Pertama) ini

berlaku sejak tanggal ditetapkannya ketetapan ini,

sampai dengan terlaksananya Musyawarh Besar Ke I

(Pertama) atau terlaksananya Rapat Umum Anggota Ke II

(kedua).

Ditetapkan di : Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tanggal : 6 Maret 2016

Jam : 14.00 Wib

Oleh :

PIMPINAN SIDANG PLENO RAPAT UMUM ANGGOTA ke I (satu)

FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, (Nawawi R, SPdi) (H. Natsir) (Anwar Yusuf,SE)

Anggota , Anggota , (H.Encup Subagia) (Tatu Hanifah)




LAMPIRAN RANCANGAN KETETAPAN RAPAT UMUM ANGGOTA NOMOR : 05/TAP.RUA-I/III/2016

REKOMENDASI


KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pendahuluan :

Menyikapi Perkembangan terakhir terkait Program Revitalisasi Pasar Baru Cikarang ,

maka Forum Komunikasi Pedagang Pasar Baru Cikarang melalui Rapat Umum

Anggota Ke I (Pertama) mengajukan Rekomendasi bagi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bekasi dengan Landasan Filosofis di bawah ini.

Landasan Filosofis :

1. UUD NRI 1945. Konstitusi yang dipedomani dalam membuat BOT yakni pada

alinea keempat dinyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya

pemerintahan adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Undang-

Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar bagi bangsa Indonesia, mengatur

dalam Bab XIV Tentang Perekonomian Nasional Dan Kesejahteraan Sosial, Pasal

33 menyatakan :

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai

hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai

oleh negara dan dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran

rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar demokrasi ekonomi

dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjut, efisiensi

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatkemajuan dan kesatuan

ekonomi nasional.




2. Undang Undang RI No. 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria di dalam Pasal 2 ayat (3) ditegaskan wewenang yang bersumber pada

hak menguasai dari negara tersebut/Daerah pada ayat (2). Pasal ini digunakan

untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum

Indonesia yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.

3. Undang Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

ditegaskan bahwa ‘Pengelolaan keuangan Negara/daerah sebagaimana

dimaksud dalam UUD 45 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung

jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Termasuk di dalam hal ini

perjanjian BOT karena perjanjian ini terkait dengan pengelolaan barang milik

Negara / Daerah.

4. Kitab UU Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek) BOT merupakan suatu perjanjian

dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang mengatur sahnya suatu perjanjian

diatur dalam Buku III tentang Perikatan.

Dasar Pemikiran :

1. Kewenangan Daerah (Otonomi) ; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah , sebagaimana telah di ubah beberapa kali ,

dan terakhir di ubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015.

a) Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi

norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini juga

tertuang pada UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas KKN. Mengingat asas hukum adalah jantungnya aturan

hukum, menjadi titik tolak berpikir, pembentukan dan intepretasi hukum.

Sedangkan peraturan hukum merupakan patokan tentang perilaku yang

seharusnya, berisi perintah, larangan, dan kebolehan.

b) Kesejahteraan Masyarakat , Partisipasi dan Aspirasi Masyarakat adalah

merupakan pengejawantahan dari Daerah Otonomi

2. REGULASI TATA RUANG , Pasal 65 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007

Tentang Penataan Ruang. Dan merujuk pada Pasal 1 Ayat 6,7 dan 8 ; Pasal 2 ;

Pasal 7 Ayat 3 ; Pasal 9 Ayat 1 ; Pasal 10 bagian (l) dan (r) ; Pasal 16 s/d Pasal 20




Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi

pembangunan untuk kepentingan umum

3. Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar Rakyat , Pasal 7 , Pasal 9 , Pasal 11 dan

Pasal 13 Pasal Undang Undang Nomor .20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro ,

Kecil dan Menengah dan merujuk pada Pasal 25 Undang Undang Nomor 33

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta

ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Jo.Undang Undang

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Kedudukan Pengembang / Investor sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1

Ayat 7 ; Pasal 3 Ayat 2 bagian (f) ; Pasal 4 Ayat 2 bagian (c) ; Pasal 13 ; dan

Pasal 16 bagian (c) ; Pasal 18 dan Pasal 21 Undang Undang Nomor 25 Tahun

2007 Tentang Penanaman Modal , maupun terkait Pasal 1 Ayat 3 ; Pasal 2 Ayat

1 bagian (a), (b) , dan (g) serta (v) ; Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang.

5. Kredibilitas Pengembang , PT Senjaya Rejeki Mas dalam kemitraan dengan

beberapa Pemda pemda sebelumnya , di antaranya :

a) Pasar Bambu Kuning , Pemda Bandar Lampung

b) Pasar Baros , Pemda Serang

c) Pasar Johar , Pemda Karawang

Yang dalam kurun waktu yang sama , telah melakukan 4 kali perubahan

Pengurus Perusahaannya mengindikasikan “Keterbatasan / Kendala

Permodalan” , mengingat ke tiga Pembangunan Pasar Tersebut berjalan secara

berlarut larut dengan berbagai permasalahan yang timbul di lapangan.

REKOMENDASI RAPAT UMUM ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR

BARU CIKARANG KEPADA PEMERINTAH adalah sebagai berikut :




1. Hentikan Proses Tahapan menuju Penanda tanganan PERJANJIAN KERJA

SAMA dengan PT.SENJAYA REJEKI MAS selaku pelaksana Revitalisasi Pasar

Baru Cikarang.

2. Tinjau Kembali Perencanaan Revitalisasi terkait Design Konsep dari Kompleks

Bangunan yang akan digunakan / di kuasai kelak oleh Pengembang melalui

BOT (Bangun Guna Serah), menyangkut keberadaan Apartemen 17 Lantai

yang merupakan Komersialisasi dan Privatisasi AREA PUBLIK. Icon Daerah

sudah sewajarnya merupakan Area Publik. Maka keberadaan bangunan

Apartemen 17 lantai dalam Perencanaan Revitalisasi Pasar Baru Cikarang

tidak memiliki Urgensi bagi Kepentingan Umum pada masa kini maupun

masa yang akan datang , mengingat Lahan yang di gunakan oleh

“Komersialisasi dan Privatisasi” yang dimaksud adalah berdiri di atas Lahan

Pasar Rakyat yang tidak hanya merupakan Area Publik , tetapi sekaligus

merupakan Sarana dan Prasarana yang wajib di sediakan oleh Pemerintah

Daerah guna Kepastian dan Kelangsungan Usaha bagi Pedagang Pasar

Rakyat (Usaha Mikro , Kecil dan Menengah).

3. Meskipun dalam Lelang Tender BOT Revitalisasi Pasar Baru Cikarang di

cantumkan dalam Risalah Lelang sebagai INVESTOR MURNI , namun dalam

pelaksanaannya Investor Mengumpulkan Dana Masyarakat yang ingin

menempati Toko/Kios/Los maupun Fasilitas , Sarana dan Prasarana yang

AKAN DI BANGUN !!! , Hentikan Pembodohan Publik , segera Lakukan Audit

Keuangan PT. Senjaya Rejeki Mas oleh Akuntan Publik untuk MENILAI

KEWAJARAN ANTARA KESANGGUPAN PENYEDIAAN MODAL dari INVESTOR

dengan Nilai Proyek BOT yang akan di bangunnya. Penilaian kewajaran tidak

hanya sebatas pada Garansi Bank semata tapi pada Laporan Pajak dan

ketaatan membayar Pajak dari Pengembang.

Bupati sebaiknya membuktikan dirinya sebagai Kepala Daerah yang Visioner dan

Cerdas dalam menggali Sumber Sumber Pembiayaan sebagaimana yang di atur

dalam ketentuan perundangan seperti :

a) Obligasi Daerah

b) Pinjaman Daerah

c) Kemitraan antara Perusahaan Daerah dengan Komunitas Pedagang dalam

merehabilitasi PASAR RAKYAT CIKARANG (pasar baru Cikarang)




Demikianlah Rekomendasi ini ditetapkan dan sahkan didalam Rapat Umum

Anggota yang Pertama , sebagai perwujudan dari Partisipasi Aktif Masyarakat yang

konstruktif , Transparan dan Lebih Akuntabel

Ditetapkan di : Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Tanggal : 6 Maret 2016

Jam : 14.00 Wib

Oleh :

PIMPINAN SIDANG PLENO

RAPAT UMUM ANGGOTA ke I (satu) FORUM KOMUNIKASI PEDAGANG PASAR BARU CIKARANG

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, (Nawawi R, SPdi) (H. Natsir) (Anwar Yusuf,SE)

Anggota , Anggota , (H.Encup Subagia) (Tatu Hanifah)

Government & Nonprofit

Rekomendasi RAPAT UMUM ANGGOTA yang Pertama