Embed Size (px)
Citation preview
KODE ETIK
website:http://aaipi.or.id
KOMITEAUDITOR INTERN PEMERINTAN INDONESIA
2015-2018
Maizar Radjin
Tim satu
1. Menyusun pedoman prilaku
Auditor Internal
2. Menyusun jadwal dan bahan
sosialisasi yang akan dilaksankan
1. Menyusun prosedur Monev
penanganan pelanggaran
2. Melakukan Monev pemenuhan
kepatuhan prilaku Auditor Internal
3. Menyusun jadwal dan bahan
sosialisasi yang akan dilaksankan
Tim dua
1. Menyusun Prosedur penerapan
kepatuhan Kode Etik oleh AAIPI
pada seluruh APIP (Pusat & Daerah)
2. Menyusun mekanisme hubungan
pemberian sanksi antara AAIPI
dengan Sanksi Internal
3. Monitoring penerapan kepatuhan.
4. Menyusun jadwal dan bahan
sosialisasi yang akan dilaksankan
1. Prosedur Pembentukan Majelis Kode
Etik Auditor Intern Pemerintah
2. Menyusun SOP Pembentukan Majelis
Kode Etik, tugas, tanggungjawab dan
wewenang
3. Menyusun jadwal dan bahan sosialisasi
yang akan dilaksankan
Tim tiga
Tim empat
KEGIATAN 2017
Minggu Ke I
Marer 2017
Minggu Ke 3
Oktober 2017
Minggu Ke 1
Nopember 2017
Minggu Ke 2
Desember 2017
Rapat Triwulanan I
Itjen KemenhubRapat Triwulanan II
Itjen Kemenhub
Rapat Triwulanan III
Pusdiklat KemenkeuRapat Triwulanan IV
8 Maret 2017 18 Oktober 2017 3-4 Nopember 2017
4
PROGRES KKE (PER-KELOMPOK)
TIM TIM TIM TIM
1 2 3 4
Draft PrilakuAuditor Internal
Draft MonevPrilaku
Draft
PenangananPelanggaran Prilaku
Draft
Pembentukan
Mejelis Kode Etik
on progress on progressselesaiselesai
PROSES PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
Rapat Awal Tahun
• Penetapan Draft Prilaku Auditor Internal
• Penetapan Draft Monev Prilaku
JANUARI
MINGGU KE 1
Program Kerja 2018
• Rapat Triwulanan I /
• Sosialiasi Draft Prilaku
• Sosialisasi Draft MonevPrilaku
MARET
MINGGU KE 1
Rapat Triwulanan II
• Pembahasan dan Penetapan Draft Dokumen Penanganan Pelanggaran
• Pembahasan dan Penetapan Draft Dokumen Pembentukan Majelis Kode Etik
JULI
MINGGU KE 1
• Sosialisasi Pembahasan dan Penetapan Draft Dokumen Penanganan Pelanggaran
• Sosialiasasi Pembahasan dan Penetapan Draft Dokumen Pembentukan Mejelis Kode Etik
AGUSTUS
MINGGU KE 1
• Sosialisasi Pembahasan dan Penetapan Draft Dokumen Penanganan Pelanggaran
• Sosialiasasi Pembahasan dan Penetapan Draft Dokumen Pembentukan Mejelis Kode Etik
OKTOBER
MINGGU KE 1
Rapat Triwulanan IV
• Penyampaian progress KKE 2015-2018
• Evaluasi Dokumen KKE
a. Aturan prilaku auditor iternal
b. Monitoring dan evaluasi prilaku auditor internal
c. Penanganan prilaku auditor internal
d. Pembentukan Majelis Kode Etik
DESEMBER
MINGGU KE 1
Thanks you so muchThanks you so muchThanks you so muchFor more info please contact us
Gedung BPKP Lantai 11Jalan Pramuka nomor 33 Jakarta 13120 IndonesiaTelp. 021-8591 0031 ext. 1134Faks. 021-8591 0209e-mail: [email protected]:http://aaipi.or.id
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA NOMOR PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG
STANDAR AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Standar Audit Pengawas
Intern Instansi Pemerintah telah terjadi tumpang
tindih peraturan sehingga tidak efektif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Nomor PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Satandar Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;
SALINAN
Mengingat
:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4890);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR
PER/05/M.PAN/03/2008 TENTANG STANDAR AUDIT
APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.
Pasal 1
Peraturan Menteri Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang
Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Standar Audit
Aparat Pengawas Intern Pemerintah berlaku ketentuan
Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang
mengatur tentang Standar Audit Aparat Pengawas Inter
Pemerintah.
Pasal 3
Evaluasi Standar Audit Intern Pemerintah dilakukan secara
periodik paling kurang 5 (lima) tahun dengan berkoordinasi
dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 3 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YUDDY CHRISNANDI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1086
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
ttd
Herman Suryatman
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR PER/04/M.PAN/03/2008 TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan Kode Etik Pengawas
Intern Instansi Pemerintah telah terjadi tumpang
tindih peraturan sehingga tidak efektif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Nomor Per/04/M.PAN/03/2008
tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi
Pemerintah;
SALINAN
Mengingat
:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4890);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR PER/04/M.PAN/03/2008
TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWAS INTERN
PEMERINTAH.
Pasal 1
Peraturan Menteri Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang
Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
(1) Sanksi atas pelanggaran yang telah dijatuhkan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani
oleh Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
(2) Apabila terjadi pelanggaran kode etik dan telah
dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini maka hasil pemeriksaannya tetap berlaku dan
proses selanjutnya berlaku ketentuan dalam Peraturan
Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia yang
mengatur tentang Kode Etik Auditor Intern Pemerintah
Indonesia.
(3) Apabila terjadi pelanggaran kode etik sebelum berlakunya
Peraturan Menteri ini dan belum dilakukan pemeriksaan
maka berlaku ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Kode
Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- 3 -
Pasal 3
Evaluasi Kode Etik aparat pengawas intern pemerintah
dilakukan secara periodik paling kurang 5 (lima) tahun
dengan berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 4 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YUDDY CHRISNANDI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1085
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
ttd
Herman Suryatman
- 5 -
MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL
AUDIT APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan pedoman telaahan
sejawat hasil Audit Pengawas Intern Instansi
Pemerintah telah terjadi tumpang tindih peraturan
sehingga tidak efektif;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat
Instansi Pemerintah;
SALINAN
Mengingat
:
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4890);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG
PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT
PENGAWAS INTERN PEMERINTAH.
Pasal 1
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman
Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern
Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Evaluasi Standar Audit Intern Pemerintah dilakukan secara
periodik paling kurang 5 (lima) tahun dengan berkoordinasi
dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
Pasal 3
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Pedoman Telaahan
Standar Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawas Intern
Pemerintah berlaku ketentuan Peraturan Asosiasi Auditor
Intern Pemerintah Indonesia yang mengatur tentang Pedoman
telaahan sejawat hasil audit aparat pengawas intern
pemerintah.
Pasal 4
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 3 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2016
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
YUDDY CHRISNANDI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1087
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,
ttd
Herman Suryatman
