Upload
maizar-radjin-general-inspectorate-ministry-of-transportation
View
207
Download
11
Embed Size (px)
Citation preview
Rabu, 12 Juli 2017
Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR AKSESBILITAS JALUR
DISTRIBUSI ORANG DAN BARANG DI KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU-PULAU
KECIL TERLUAR
2
Pendidikan
•Pendidikan Vokasi
•Peningkatankualitas guru
Kesehatan
•Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
•Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
•Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
Perumahan dan Pemukiman
•Penyediaan Perumahan Layak
•Air Bersih dan Sanitasi
Pengembangan Dunia Usaha
dan Pariwisata•Pengembangan 3
Kawasan Pariwisata (dari 10)
• Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
• Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
• Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
Ketahanan Energi
•EBT dan Konservasi Energi
•Pemenuhan Kebutuhan Energi
Ketahanan Pangan
•Peningkatan Produksi pangan
•Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
Penanggulangan Kemiskinan
•Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
•Pemenuhan Kebutuhan Dasar
•Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
•Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
•Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika
Pembangunan wilayah
•Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
• Pembangunan Perdesaan
•Reforma Agraria
• Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan)
• Percepatan Pembangunan Papua
Politik, Hukum,dan Pertahanan
Keamanan
•Penguatan Pertahanan
•Stabilitas Politik dan Keamanan
•Kepastian Hukum
•Reformasi Birokrasi
Fokus Pembangunan dan Prioritas Nasional 2018
TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH 2018 :“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”
Upaya Menjaga Pertumbuhan Ekonomi 2017 dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi 2018
• Memperbaiki Kualitas Belanja.• Peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif• Peningkatan daya saing dan nilai tambah industri• Peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur
Memprioritaskan Belanja Pemerintah Untuk Pencapaian Sasaran Prioritas Nasional
melalui penyusunan program/kegiatan prioritas K/L
dilakukan dengan pendekatan Money Follow Programyang bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Pendekatan Money Follow Program dan bersifat Holistik, Tematik, Integratif dan Spasial
Pendekatan Holistik, Tematik, Integratif Dan Spasial
Money Follow Program
10 PRIORITAS NASIONAL
3
Kegiatan Prioritas
Peningkatan sarana dan Prasarana di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Kegiatan Prioritas
Pelayanan Dasar di Daerah tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Proyek Prioritas
Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Air Bersih
Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendidikan
Pembangunan/rehabilitasi Puskesmas/Pustu
Pengadaan alat kesehatan
Kegiatan Prioritas
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Proyek Prioritas
Distribusi tenaga pendidik
Distribusi tenaga kesehatan
Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis Aparatur Pemda
Penguatan kapasitas tenaga kerja dengan Mobile Training Unit (MTU) dan pelaku usaha
Kegiatan Prioritas
Pengembangan Ekonomi di Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan Negara
Kegiatan Prioritas
Pengelolaan PLBN, Kedaulatan dan Lintas Batas
Proyek Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kelembagaan dan Regulasi Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN DAERAH TERTINGGAL
Penyediaan akses ketenagalistrikan
Rancangan Program Prioritas : Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal
Proyek Prioritas
Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pemeliharaan jalan & jembatan
Pembangunan dermaga
Pembangunan dan rehabilitasi bandara
Pelayanan angkutan keperintisan
Penyediaan Akses Telekomunikasi
Penyediaan Moda Transportasi
Penyediaan akses ketenagalistrikan
Proyek Prioritas
Pemberian Bantuan peralatan pengolahan pasca panen
Fasilitasi Pemasaran dan Pengendalian Harga Komoditas Lokal
Pemberian Fasilitas Kredit Usaha Ekonomi Produktif / UMKM
Peningkatan Kapasitas Nelayan/Petani/ Pelaku Ekonomi Kreatif
Perijinan, Kemitraan dan Penguatan Kelembagaan Usaha
Penyediaan Bahan Baku dan Input Produksi
Proyek Prioritas Operasionalisasi Unit Pengelola Teknis Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu
Proyek Prioritas Penyelesaian Segmen Batas Negara
Proyek Prioritas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas Penataan Kelembagaan Diplomasi Perundingan
Proyek Prioritas Harmonisasi Peraturan Perundangan Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas Penyusunan RDTR Kawasan Perbatasan
Proyek Prioritas Pembuatan Peta Kawasan Perbatasan, Database Regulasi dan Dokumen Teknis Pengelolaan Perbatasan
Proyek Prioritas Operasi Keamanan Laut di Perairan Perbatasan
Proyek Prioritas PenyusunanPeraturan tentang PenguatanKelembagaan PengelolaanKawasan Perbatasan
Pembangunan danPeningkatan PrasaranaPemerintahan KawasanPerbatasan Negara
REPUBLIK INDONESIA BERBATASAN (MARITIM) DENGAN 10 NEGARA
4
Perbatasan maritim dengan 10 negara : Australia, Thailand, Papua Nugini, India, Vietnam, Timor Leste, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Palau. Perbatasan Darat dengan 3 Negara : Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN TRANSPORTASI DALAM MELAYANI DAERAH-DAERAH TERPENCIL
(PERBATASAN)
1. Menyediakan jaringan
prasarana dan pelayanan
dalam mendukung
distribusi barang dan jasa.
2. Menyediakan jaringan
prasarana dan pelayanan
untuk meningkatkan konektivitas di
berbagai wilayah.
3. Meningkatkan keterpaduan pelayanan angkutan
antarmoda/multimoda
4. Mengatur tarif angkutan
terutama pada angkutan
perintis dan penumpang
ekonomi.
5. Memberikan subsidi operasi
kepada angkutan daerah
terpencil, terbelakang dan
perbatasan.
6. Meningkatkan konektivitas pelayanan
perintis dengan angkutan komersial.
5
TUJUAN PELAKSANAAN
UMUM :• Melaksanakan diklat gratis bagi masyarakat berbasis
kompetensi bidang Transportasi pada tahun 2017sejumlah 48.335 di seluruh Indonesia.
• Mendorong Percepatan Pembangunan SektorTransportasi dan Menekan angka Pengangguran UsiaProduktif guna meningkatkan daya saing TenagaKerja Indonesia.
DASAR PELAKSANAAN
6
Pendidikan Vokasi
SASARAN PESERTA1. Anggota masyarakat minimal berijazah SLTP, berusia minimal 16
Tahun;
2. Lulusan SMA / SMK / Sederajat atau masih menempuh pendidikan
minimal kelas 11, berusia minimal 16 Tahun;
3. Prioritas bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan secara
ekonomis di seluruh wilayah Indonesia (terutama di daerah terluar,
terisolir, rawan bencana dan perbatasan);
4. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah c.q. Disnaker Daerah yang
bersangkutan;
5. Bekerjasama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) untuk
memfasilitasi pemanfaatan fasilitas praktik yang ada di Perguruan
Tinggi / Politeknik Negeri;
6. Bekerjasama dengan Operator Prasarana dan Sarana Transportasi
untuk penyerapan hasil diklat;
7. Bekerjasama dengan TNI/POLRI untuk memberi kesempatan diklat
kepada putra/i prajurit TNI/POLRI.
JENIS DIKLAT
BASIC SAFETY TRAINING (9 HARI); SECURITY AWARENESS TRAINING (1 HARI); ADVANCE FIRE FIGHTING (4 HARI).
Diklat Basic Safety Training
7
Diklat Vokasi Perhubungan Dalam RangkaPemberdayaan Masyarakat
TARGET PESERTA DIKLAT VOKASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ATKP Medan 120 Orang
BP2IP MalahatyatiAceh 4.750 Orang
BP2P Padang Pariaman3.510 Orang
BP2TD Palembang180 Orang
BP3 Palembang145 Orang
STTD Bekasi : 180 OrangSTIP Jakarta : 6.000 Orang
STPI Curug: 150 OrangBP3 Curug : 120 Orang
BP2IP Tangerang : 5.800 OrangBP2TL Jakarta : 180 Orang
PKTJ Tegal340 Orang
PIP Semarang6.150 Orang
BP2IP Sorong2.150 Orang
BP3 Jayapura540 Orang
ATKP Makassar : 150 OrangBP2IP Barombong : 4.175 Orang
PIP Makassar : 6.000 Orang
API Madiun185 Orang
BP3 Banyuwangi40 Orang
ATKP Surabaya : 150 OrangPoltekpel Sby : 6.000 Orang
BP2TD Bali 600 Orang
BP2P Minahasa Selatan720 Orang
Calon Peserta:
1. Pulau Natuna 90 Orang Peserta
2. Pulau Rote 90 Orang Peserta
8
TOTAL PESERTA DIKLAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2017 : 48.335 ORANG
PROGRAM INTEGRASI MODA TOL LAUT DENGAN JEMBATAN UDARA UNTUK LOGISTIK (KARGO) TA. 2017
Mamit
WAMENA
Mugi
MapendumaTimika
Beoga
Sinak
Ilaga
Kenyam DEKAI
Silimo
Anggruk
Holuwun
Pasema
* Rute penyambung kargo perintis bukan subsidi pemerintah ( Komersil )
Kementerian Perhubungan mengembangkan program keterpaduan antara program tol lautdengan jembatan udara sebagai upaya disparitas harga di wilayah pegunungan tengahPapua
Pomako - Simpang Pelra - Timika(42,35 Km)
Pomako
10
11
Pembangunan Infrastruktur Mendukung KawasanPerbatasan NKRI
Kalimantan Barat
Kalimantan Timur
Kalimatan Utara
NTT
Papua
Ka
wa
san
Pe
rba
tasa
n
Kalimantan
Bali-Nusa Tenggara
DUKUNGAN LANJUTAN TERHADAP 5 Prioritas Wilayah Perbatasan
Pengembangan Bandara Tebelian (2017 : Rp. 72,03 M; 2018 : Rp. 61,72 M)
Pengembangan Bandara Datah Dawai (2017 : Rp. 10,84 M; 2018 : 15,74 M)
Pengembangan Bandara Long Apung (2017 : Rp. 37,71 M; 2018 : Rp. 23,43 M)
Pengembangan Bandara Haliwen-Atambua (2017 : Rp. 61,14 M; 2018 : Rp. 45,35 M)
Pengembangan Bandara DC Saudale (2017 : Rp. 21,67 M; 2018 : Rp.28,75 M)
Pembangunan Pelabuhan Depapre (2017 : 39 M; 2018 : Rp. 50 M)
Pembangunan Bandara Towe Hitam (2018 : 90 Juta)
Pengembangan Bandara Oksibil (2017 : Rp. 39,24 M; 2018 : Rp. 63,54 M)
Pembangunan Bandara Tanah Merah (2017 : Rp. 93,24 M; 2018 : Rp. 41,68 M)
Pengembangan Bandara Koroway Batu (2017 : Rp. 102,44 M; 2018 : Rp.5,48 M)
PROYEK STRATEGIS
Maluku-Papua
Bandar udara di daerah perbatasan :
1. Harus dapat mendukung keamanan wilayah dan mampu melayanipesawat berpenumpang 50 orang dengan pesawat hercules C-130;
2. Tersedia sarana dan prasarana penunjang bandara sehingga mampumengelola/mengendalikan/melayani operasi penerbangan;
3. Bandar udara di daerah perbatasan dibangun atau dikembangkandengan klasifikasi landasan 3C (landas pacu 1.200 m – 1.800 m).
12
Sri Aman, Serawak
KALTARALong Boh – Metulang – Long Nawang(SBSN)
Long Nawang – Long Pujungan(RPM)
Ruas Tering - Long Bagun(RPM)
Malinau – Long Bawan(RPM)
Mesalong – Tou Lumbis(RPM)
Bandar Udara Long Apung(RPM)
KALTIM
Akses Bandara Tebelian (RPM)
Jembatan Ruas Temajuk - Badau Cs (SBSN)
Bts. Kec. Sekayan/Entikong - Rasau 2 (SBSN)
Jembatan Entikong Cs (RPM)
Dermaga Penyeberangan Jangkang II RPM)
Dermaga Penyeberangan Sintete (RPM)
KALBARSimpang Tanjung - Aruk II (RPM)
Bts. Kec. Siding/Seluas – Bts. Kec. Sekayam/Entikong (SBSN)
Long Pangahai - Long Boh(RPM)
Tering - Long Bagun (RPM)
Tiong Ohang - Long Pangahai(RPM)
Bts Kalbar - Tiong Ohang(RPM)
KALBAR
Rasau - Sepulau - Batas Kapuas Hulu/Sintang(RPM)
Jalan Sintang – Sejiram (RPM)
Nanga Era - Batas Prov. Kaltim
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan KalimantanTahun Anggaran 2017 dan 2018
Entikong
• Pengembangan Bandar udara untuk menunjang kelancaran,
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara,
penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan
penerbangan, tempat perpindahan intra dan antar moda
serta mendorong perekonomian di Kawasan Perbatasan
Negara.
• Bandar udara pengumpan, meliputi: Bandar Udara Datah
Dawai , Bandar Udara Long Ampung; Bandar Udara Yuvai
Semaring; dan Bandar Udara Long Layu
• Bandar udara pengumpul, meliputi: Bandar Udara Paloh,
Bandar Udara Pangsuma , Bandar Udara Nunukan.
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan
Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi
2018
(Ribu)
Sumber
PendanaanPelaksana
Pembangunan
Dermaga
Penyeberangan Sintete
21 - Selesai Kemenhub
Pembangunan
Dermaga
Penyeberangan
Jangkang Tahap II
17 - Selesai Kemenhub
Pembangunan Bandara
Long Apung37,71 23,43 RPM Kemenhub
Pembangunan Bandara
Tebelian72,03 61,72 RPM Kemenhub
Pembangunan Bandara
Nunukan84,81 50,43 RPM Kemenhub
Dukungan Kementerian Perhubungan di
Perbatasan Kalimantan TA 2018
Perpres No. 31 Tahun 2015 Tentang RTR
Kawasan Perbatasan Negara Pulau Kalimantan
13
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan NTT (Sabuk Merah)Tahun Anggaran 2017 dan 2018
Jalan Nualain – Dafala (RPM)
Jalan Dafala - Motamasin (Motamauk)
(RPM)
Bandar Udara Haliwen
(Atambua) (2017-2018)
(RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Noelelo – Oenaek(RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Oenaek - Saenam (RPM)
RDTL Sektor Barat Jalan Oepoli - Noelelo (RPM)
Jembatan Ruas Perbatasan Sektor Timur
(RPM)
Jalan Motaain - Silawan - Salore - Haliwen -
Sadi - Asumanu - Haekesak - Sp. Turiskain
Jalan Sp.Turiskain – Nualain (RPM)
PLBN Motoain
PLBN Motomasin
PLBN Wini
Jembatan Asulait
Jembatan Baukama
Perpres No.179 Tahun 2014 Tentang RTR
Kawasan Perbatasan Negara Provinsi NTT• Pembangunan Jaringan jalan dalam rangka menghubungkan
antar pusat pelayanan, antara pusat pelayanan dengan pelabuhan
dan bandar udara.
• Jaringan jalan strategis nasional meliputi jaringan jalan yang
menghubungkan: a. Baranusa-Kabir; b. Batuputih-Panite-Kalbano-
Boking-Wanibesak-Besikama-Motamasin; c. Lahafeham-Batas
TTU-Atapupu-Wini-Sakatu; d. Motamasin-Laktutus-Henes-
Turiskain-Salore-Motaain; e. Atambua-Weluli-Turiskain; f. Amol-
Oehose-Manufono-Wini; g. Oepoli-Fefa-Tubona-Saenam-
Haumeni Ana-Fainake; h. Panite-Oemoro-Oekabiri-Burain-
Tablolong-Kupang; i. Batutua-Baa-Pantebaru-Papela-Eakun; j.
Mesara-Seba-Bolow; dan k. Melolo-Ngalu-Baing.
Pelabuhan laut pengumpan meliputi: Pelabuhan Baranusa,
Pelabuhan Atapupu, Pelabuhan Baa, Pelabuhan Biu
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Kegiatan
Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi 2018
(Milyar)
Sumber
PendanaanPelaksana
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Raijua Tahap II 22 43 RPMKEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Kabir Pantar 40,26 22,9 RPM KEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara DC-Saudale 21,67 28,75 RPM KEMENHUB
Pembangunan dan Peningkatan Pelabuhan
Pengumpan Baranusa 1 0,5 RPMKEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Haliwen 61,14 45,35 RPM KEMENHUB
Dukungan Kemenhub di Perbatasan NTT
• Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier meliputi
Bandar Udara Haliwen
• Bandar udara pengumpan meliputi: (a) Bandar Udara Kabir; (b)
Bandar Udara Lekunik (DC Saudale); (c) Bandar Udara Tardamu
14
Bandar Udara Korowai Batu (RPM)
Bandar Udara Tanah Merah (2016,
2017, 2018) (RPM)
Bandar Udara Oksibil (2017, 2018)
Jalan Oksibil – Towe Hitam (RPM)
Jalan Ubrub – Towe Hitam (RPM)
Pembangunan Pelabuhan Depapre (2017,
2018) (RPM)
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan PapuaTahun Anggaran 2017 dan 2018
Perpres No. 32 Tahun 2015 Tentang RTR Kawasan
Perbatasan Negara Provinsi Papua
• Jaringan lintas perbatasan Pulau Papua, meliputi: (a) Yeti – Ubrub –
KM. 201; dan (b) Waropko – Mindiptana – Tanah Merah – Getentir –
Muting Bupul – Erambu – Sota - Merauke
• Jaringan jalan strategis nasional, meliputi jaringan jalan yang
menghubungkan: (a) KM. 201 – Batom - Oksibil; (b) Dodalin - Poletom; (c)
Okaba - Wanam; (d) Wanm – Nakias - Kaliki; (e) Merauke – Jagebob -
Bongkrang; (f) Sentani-Depapre-Bongkrang; (g) Arbais-Sarmi; (h) Lingkar
Supiori; (i) Oksibil-Kawor (Iwur)-Waropko; (j) Batas Batu-Dermaga
Mumugu; (k) Waemeanam-Sumuraman; (l) Jl. Agats; (m) Ring Road
Jayapura; dan (n) Jalan Base G
Pelabuhan laut utama meliputi: Pelabuhan Biak; Pelabuhan Depapre;
Pelabuhan Merauke
Bandar udara pengumpan meliputi: (a) Bandar Udara Ubrub;
(b) Bandar Udara Waris; (c) Bandar Udara Batom; (d) Bandar Udara Tanah
Merah; (e) Bandar Udara Oksibil; dan (f) Bandar Udara Kimam
Kegiatan Alokasi
Anggaran
2017
Indikasi
2018
(Milyar)
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Pembangunan Bandar Udara Koroway
Batu 102,44 5,48 RPMKEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Tanah
Merah 93,24 41,68 RPMKEMENHUB
Pengembangan Bandar Udara Oksibil 39,24 63,54 RPM KEMENHUB
Pengembangan Pelabuhan Depapre 39 50 RPM KEMENHUB
Dukungan Kemenhub di Perbatasan Papua
15
Infrastruktur Perhubungan di Perbatasan LautTahun Anggaran 2017 dan 2018
Sumber : Kementerian PPN/Bappenas
Maimun Saleh
Seibati
Haliwen
DC Saudale
Mali
Tardamu
Malinau
Data Dawai
Nunukan
Pangsuma
Naha
Melongguane
Miangas
DoboKisar
Saumlaki
Sentani
Mopah
Manggelum
Enarotali
Sarmi
Tanah Merah
Oksibil
Okaba
Kebar
KAB. ANAMBASPembangunan Bandar Udara Letung
Pembangunan Pelabuhan di Pulau Laut(RPM)
Pembangunan Pelabuhan di Subi (RPM)
Kab. Kep. Siau Tagulandang BiaroPembangunan Bandar Udara Siau (RPM)
Kab. Kepulauan TalaudPembangunan Pelabuhan di Karatung
(RPM)
Pembangunan Dermaga
Penyeberangan Leti(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Moa(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan
Sedanau (RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pulau Burung
(RPM)
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lukit
Sagu-sagu (RPM)
Kab. Maluku Barat DayaPembangunan Dermaga Penyeberangan Pecah
Buyunh (RPM)
Pembangunan Pelabuhan di Midai (RPM)
KegiatanAlokasi
Anggaran 2017Indikatif 2018
Sumber
PendanaanPelaksana
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Lukit Sagu-sagu - 10 RPM KEMENHUB
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Sedanau - 10 RPM KEMENHUB
Pembangunan Dermaga Penyeberangan Pecah Buyung 9,3 20 RPM KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Letung 20,49 45,7 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Pulau Laut 4,9 50 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Subi 20,4 52 RPM KEMENHUB
Pembangunan Bandar Udara Siau 211,3 134,81 RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan Midai 8,8 - RPM KEMENHUB
Pembangunan Pelabuhan di Karatung 1,2 1,0 RPM KEMENHUB
SEKIAN DAN TERIMAKASIH
LOKASI PRIORITAS PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DAN PULAU TERLUAR YANG DI DUKUNG PEMBANGUNAN TRANSPORTASI
( BERDASARKAN PERATURAN BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK
PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA TAHUN 2015–2019)
•Kota Sabang
•Kab. Aceh BesarProvinsi Aceh
•Serdang BadagaiProvinsi Sumut
•Rokan Hilir
•Kep. Meranti
•Kota Dumai
• Indragiri Hilir
Provinsi Riau
•Natuna
•Kep. Anambas
•Kota Batam
•Bintan
•Karimun
Provinsi Kepri
•Sambas
•Sintang
•Kapuas Hulu
Provinsi Kalbar
•Mahakam Ulu
•BerauProvinsi Kaltim
•Malinau
•NunukanProvinsi Kaltara
• Kota Kupang
• Kab. Belu
• Kab. Alor
• Kab. Sabu Raijua
Provinsi NTT
• Kep. Sangihe
• Kep. TalaudProvinsi Sulut
• Maluku Barat Daya
• Maluku Tenggara Barat
• Kep. Aru
Provinsi Maluku
• MorotaiProvinsi Maluku Utara
• Peg. Bintang
• Boven Digoel
• Merauke
Provinsi Papua
• Raja AmpatProvinsi Papua Barat