PMK No.81/PMK.05/2012TENTANG :

BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Saat anda membantu, jangan pernah mengharapkan sebuah

imbalan. Karena imbalan itu datang bukan dari orang-orang

yang anda bantu, tapi selalu datang dari arah yang lain.

#kata bijak

Bingung!!**

Masalah Tanpa Solusi??

Pusing!!! Ribett?!!

Ruwett??

PMK NO. 81/PMK.05/2012

TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN

NEGARA/LEMBAGA

PMK NO. 81//PMK.05/2012

BAB I

KETENTUAN UMUM

BAB II

RUANG

LINGKUP

BAB III

PENGALOKASIAN ANGGARAN

BELANJA BANTUAN SOSIAL

BAB IV

KEWENANGAN PA/KPA/PPK

DALAM RANGKA

PENGELOLAAN DANA BELANJA

BANSOS

BAB V

PENCAIRAN & PENYALURAN

BANSOS

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN SPP,

SPM, & SP2D DALAM RANGKA

PENCAIRAN DANA DAN BELANJA

BANSOS

BAB VII

PENYETORAN DANA BELANJA

BANSOS & PEMBAYARAN KEMBALI ATAS SETORAN DANA

BELANJA BANSOS

BAB VIII

PENGAWASAN & PERTANGGUNGJ

AWABAN

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Kenapa Anggaran Belanja Bansos

Perlu diatur?

Agar Pengalokasian dan pengelolaan Dana Belanja

Bansos dapat dilaksanakan secara:

tertib, efisien, ekonomis, selektif, transparan & bertanggung

jawab*

*Menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia), arti dari:

- Tertib: teraturr; menurut aturan;

- Efisien; tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu (dg tidak

membuang-buang waktu, tenaga, biaya);

- Ekonomis; bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang,

bahasa, waktu; tdk boros, hemat;

- Selektif; dg melalui seleksi atau penyaringan; secara dipilih.;

- Transparan; tidak terbatas pada orang tertentu saja; terbuka.;

- Bertanggung jawab; keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau

terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dsb).

Tertib; teratur; menurut aturan.

tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan)

sesuatu (dg tidak membuang-buang waktu, tenaga,

biaya).

Efisien;

bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang,

penggunaan barang, bahasa, waktu; tdk boros,

hemat.

Ekonomis;

dg melalui seleksi atau

penyaringan; secara dipilih.;

Selektif;

tidak terbatas pada orang tertentu

saja; terbuka.;

keadaan wajib menanggung segala

sesuatunya (kalau terjadi apa-apa

boleh dituntut, dipersalahkan,

diperkarakan, dsb).

Bertanggung jawab;

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran

dalam Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan

Belanja Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 56/P tahun 2010;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening

Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan

Kerja.

PROSES BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pendataan

Pencairan & Penyaluran

Pengawasan

Pertanggung

-jawaban

BelanjaBansos

KPPN

Resiko Sosial

PPK

DIPA

PA

Rek. Kas Umum Negara

Bank/Pos Penyalur

SPPPP-SPM

Kuasa PA

1 KETENTUAN UMUM

Pemerintah Pusat/Daerah

Transfer Uang,

Barang/Jasa

Masyarakat

- Resiko Sosial

- Meningkatkan

Kemampuan Ekonomi

- Meningkatkan

Kesejahteraan Masy.

DEFINISI BELANJA BANTUAN SOSIAL

Resiko Sosial

Kejadian/ Peristiwa yg

Dapat Menimbulkan

Potensi terjadinya Kerentanan Sosial

Sebagai DampakKrisis Sosial,

Krisis Ekonomi, Krisis Politik,

Fenomena Alam & Bencana Alam

Jika Tidak Diberikan Belanja

Bansos Akan Semakin Terpuruk dan Tidak dapat

Hidup dalam Kondisi Wajar

DEFINISI RESIKO SOSIAL

yg ditanggung oleh

Individu, keluarga,

kelompok dan/Masy

Definisi Bank/Pos Penyalur

Bank/Pos Mitra Kerja

Sebagai Tempat Dibukanya Rekening an. Satker utk Menampung Dana Belanja Bansos

Yg Akan Disalurkan Kepada PENERIMABantuan Sosial

RUANG LINGKUP

Peng-

alokasian

Pencairan & Penyaluran

KETENTUAN DALAM PMK NO. 81/PMK.05/2012

MENGATUR MENGENAI:2

Pengalokasian

(APBN)

Belanja Bansos

Tujuan

Rehabilitasi

Perlindungan

Pemberdayaan

Jaminan

Penanggulangan Kemiskinan&

Bencana

PemberiKementerian

Negara/Lembaga

PenerimaPerorangan, Kelm Kel., &/Masy….

Bentuk

Uang Swakelola

BarangPengadaan

barang dan/Jasa

Jasa

Belanja Barang

Biaya Operasional

Satker Penyelenggara

Bansos

Biaya Pencairan&Peny

aluran Bansos

Biaya yg Timbul dlm rangka pengadaan

barang&jasa

RUANG LINGKUP3Pengalokasian Anggaran

Belanja Bansos

KEWENANGAN PA, KUASA PA, DAN PPK

KE

WE

NA

NG

AN

PA Pedoman Umum

KUASA PA

Juknis

Mengesahkan SK Penerima

PPK

Seleksi

Penentuan

SK

Perikatan dg Pihak ke-3

Melaksanakan Pembayaran

4

Tujuan Penggunaan

Pemberi

Penerima

Alokasi Anggaran

Persyaratan Penerima

Tata Kelola Pencairan

Pelaksanaan Penyaluran

Pertanggung jawaban

Petunjuk Teknis

Pengelolaan

Belanja Bansos

yg Ditetapkan Oleh

KPA,

Paling Sedikit

Memuat

Contoh Juknis

A. Proses Penetapan Penerima

Bansos

Seleksi MenetapkanSK

SK disahkan Kuasa PA

1. Dilakukan oleh PPK;2. Identitas Penerima;3. Nilai Uang;4. Nomor Rekening

Penerima Bansos;5. Penetapan sk penerima

bansos dpt dilakukansecara bertahap bgipenerima yg telahmemenuhi persyaratan

1. Dilakukan oleh PPK;2. Sesuai Pedoman Umum

(PA) danJuknis (Kuasa PA)

Catatan:1.Belanja Bansos dalam bentuk Barang/Jasa, dalam SK paling sedikit memuat:

Identitas penerima, Nilai barang Bansos, bentuk Barang/Jasa2.SK dasar pemberian Bansos3.Untuk mempercepat pemberian Bansos, Penetapan dan Pengesahan SK dapat

dilakukan secara bertahap.

5PENCAIRAN DAN PENYALURAN BANSOS

1. Dasar pemberianBansos kpdpenerima bansos;

2. Pengesahan skdapat dilakukansecara bertahapbagi penerima ygtelah memenuhipersyaratan;

B. Alur Pencairan Dana Belanja Bansos yg

Disalurkan Dalam bentuk Uang

Rekening Kas Umum Negara

Rekening Penerima pada

Bank/Pos

Rekening Bank/Pos Penyalur

Kuasa PA Membuka

Rekening padaBank/Pos Penyalur

Pemindahbukuan dari rekening Bank/Pos

Penyalur

Rek. Penerima Bansos

Uang Tunai dari Rek. Bank/Pos Penyalur oleh

Petugas1. Tidak

memungkinkan

membuka rekening

pada Bank/Pos;

2. Program Nasional;

3. Lebih dari 100

Penerima Bansos

(Satu DIPA);

PMK No. 57/PMK.05/2007 Tentang

Pengelolaan Rek. Milik kementerian

Negara/Lembaga/Kantor/Satker

Melalui pembayaran langsung (LS);

Pelaksanaan Penyaluran Dana Belanja BansosMelalui Rekening Bank/Pos Penyalur;

PPK Melakukan Pemilihan Bank/Pos Penyalur

Menetapkan Bank/Pos Penyalur

Bank/Pos Penyalur TerpilihMenandatangani

kontrak/perjanjiankerjasama dg PPK

Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012,

Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Catatan:1. Dalam kontrak/perjanjian kerja sama

tdk diperkenankan mencantumkan klausul

potongan/pungutan terhadap penerima dana

Belanja Bansos;

Penjelasan di slide berikutnya;

C. Proses Pencairan Dana Belanja Bansos yg Disalurkan Dalam Bentuk Barang dan/atau Jasa

Pemberi Penerima

Barang dan/

atau Jasa

PPK

Penyedia barang

dan/atau Jasa

Menandatangani Kontrak

Pengadaan barang dan/atau Jasa

Melaksanakan Penyaluran

barang dan/atau Jasa

sampai dg diterima oleh

penerima

Rek. Kas Umum

Negasa

Pencairan/Pembayaran Langsung (LS)

PPK Mengajukan

SPP

PP-SPM Melakukan Pengujian

PP-SPM Mererbitkan

SPM-LSKPPN

KPPN Menerbitkan

SP2D

Tata Cara Pengajuan SPP, SPM, dan SP2D Dalam Rangka Pencairan Belanja Bansos

Lampiran:

1. SK Penerima;

2. Daftar dan Rekapitulasi

Penerima;

3. Naskah Kontrak/Perjanjian

Kerjasama antara PPK &

Bank/Pos Penyalur dlm hal

penyaluran Bansos dilakukan

melalui Bank/Pos Penyalur,

4. Dokumen kontrak pengadaan

barang dan/atau jasa antara

PPK dan Penyedia …

Catatan:

Tata cara pengujian SPP, pengajuan SPM-LS

oleh PP-SPM ke KPPN, dan penerbitan SP2D oleh

KPPN PMK No. 134/PMK.06/2005

6

Penyetoran Dana Belanja Bansos

PPK Melakukan Penelitian atas

Laporan Penyaluran Dana

Bansos

Tersalurkan

Belum Tersalurkan

PPK Menerbitkan Surat Perintah

Penyetoran Dana Belanja Bansos ke Rek. Kas Umum

Negara

Penyetoran dilakukan Pada

TA Berjalan Menggunakan

SSPB

Dilampiri dg Daftar Nama

Penerima

Dibukukan sebagai

Pengembalian Belanja sebesar

nilai setoran

Penyetoran dilakukan pada TA

Berikutnya Menggunakan

SSBP

Dilampiri dg Daftar Nama

Penerima

Keterangan:

SSPB Surat Setoran Pengembalian Belanja

SSBP Surat Setoran Bukan Pajak

7

Pembayaran Kembali Atas Setoran Dana

Belanja Bansos

Dapat Dilakukan Pada

Tahun Anggaran Berjalan

Mekanismenya diatur lebih lanjut Oleh

Dirjen Perbendaharaan (Perdirjen

Perbendaharaan N0. 1Tahun 2013)

1

2

Penyetoran pengembalian belanja atas beban APBN

Penyesuaian sisa pagu DIPA atas setoran pengembalian belanja

Penggunaan kembali sisa pagu DIPA setelah dilakukan penyesuaian sisa pagu akibat setoran pengemablian belanja

Pengembalian belanja, disebabkan karena:

a. Kelebihan belanja atas beban APBN;

b. Kesalahan pembebanan pembayaran belanja;

c. Pembatalan pembayaran atas beban APBN;

dan/atau

d. Sesuai dg peraturan perundang undangan harus

dikembalikan kepada negara sebagai

pengembalian belanja.

Pengembalian belanja tsb, disetorkan ke Kas

Negara dalam tahun anggaran berjalan

Pengawasan/

Pertanggungjawaban

Pencapaian Target Kinerja

(Kuasa PA)

Pengawasan

Melakukan Koordinasi dg

Aparat Pengawasan Fungsional

Menyusun Laporan Pertanggung

jawaban

Melampirkan Laporan Petanggung

jawaban Pelaksanaan Penyaluran

(PPK)

Menjamin Bansos

telah sesuai dg:

1. Peruntukkan

2. Tepat Sasaran

Sesuai dg juknis yg

ditetapkan Kuasa PA

Pengawasan dan Pertanggungjawaban8

9 KETENTUAN PERALIHAN

10 KETENTUAN PENUTUP

Permasalahan Belanja Bansos

Seperti Lingkaran Setan, Selalu Mengulangi Permasalahan

yg Sama

Permasalahan Belanja Bansos

Belanja Bansos

Masalah

Belanja Bansos

Masalah

Belanja Bansos

Masalah

HARAPAN

BELANJA BANSOS

Memperhatikan Asas Keadilan,

Kepatuhan dan Manfaat Untuk

Masyarakat

Tertib, Taat Pada Peraturan

Perundang-Undangan, Efektif, Efisien,

Ekonomis, Transfaran, Akuntabel

(Bisa Dipertanggungjawabkan)

Dalam Proses Seleksi Diharapkan Selektif, dg Menetapkan Kriteria Ketat, Dilakukan Secara Transparan & Akuntabel

Thank You

Sumber: PMK NOMOR 81/PMK.05/2012