1

PIDATOPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DI DEPAN SIDANG TAHUNANMAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIATAHUN 2016

Jakarta, 16 Agustus 2016

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2

3

Bismillahirrahmanirrahim,Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,Om Swastiastu,Namo Buddhaya,Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari

Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote;Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan

para Anggota Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia;

PRESIDENREPUBLIK INDONESIA

4

Yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua, danpara Anggota Lembaga-Lembaga Negara;

Yang saya hormati para Menteri dan PimpinanLembaga Pemerintah Non Kementerian;

Yang saya hormati Bapak BJ Habibie, PresidenRepublik Indonesia Ketiga;

Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarnoputri,Presiden Republik Indonesia Kelima;

Yang saya hormati Bapak Susilo BambangYudhoyono, Presiden Republik Indonesia Keenam,beserta Ibu Ani Yudhoyono;

Yang saya hormati Bapak Try Sutrisno dan BapakHamzah Haz;

Yang saya hormati Bapak Boediono beserta IbuHerawati Boediono;

Yang saya hormati Ibu Shinta NuriyahAbdurrahman Wahid;

Yang saya hormati Ibu Karlina UmarWirahadikusumah;

Yang saya hormati para Duta Besar Negara-Negara Sahabat dan para Pimpinan Perwakilan Badandan Organisasi Internasional,

5

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,Hadirin yang saya hormati,Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha

Kuasa karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapatmenghadiri Sidang Tahunan Majelis PemusyawaratanRakyat Republik Indonesia.

Di depan sidang yang terhormat ini, sayamenyampaikan terimakasih dan penghargaan yangsetulus-tulusnya kepada seluruh lembaga negara.Kegotong-royongan, kekompakan, dan kerjasama yangbaik selama ini telah memperlancar upaya kitamenjalankan amanah rakyat.

Hadirin yang saya muliakan,Sekarang kita berada pada era persaingan global.

Kompetisi antar negara luar biasa kerasnya, luar biasasengitnya. Untuk memenangkan kompetisi, untukmenjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluardari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semuaitu demi mempercepat pembangunan nasional, demimeningkatkan daya saing kita sebagai bangsa.

Tanpa keberanian kita keluar dari zona nyaman,kita akan terus dihadang oleh kemiskinan,pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial.Diperlukan langkah-langkah terobosan, diperlukankecepatan kerja, diperlukan lembaga-lembaga negara

6

yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalahutama bangsa tersebut.

Selain itu, diperlukan pula keteguhan dalammenjunjung ideologi bangsa, konstitusi negara, dannilai-nilai keutamaan bangsa. Tanpa itu, kebesaran kitasebagai bangsa akan punah, akan digulung oleh arussejarah. Kita tidak mau itu terjadi!

Kita apresiasi kiprah MPR yang terus memperluassosialisasi, pengkajian, dan penyerapan aspirasimasyarakat tentang implementasi nilai-nilai Pancasila,Undang-Undang Dasar 1945, Negara KesatuanRepublik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kita juga menyambut baik gagasan MPR untukmengkaji sistem perencanaan pembangunan nasionaljangka panjang. Dalam era kompetisi global sekarangini, kajian seperti itu kita harapkan dapat mendukungperencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi,berwawasan ke depan, dan berkesinambungan.

Saudara-saudara,Apresiasi juga kita berikan kepada DPR RI yang

memegang amanah Undang Undang Dasar 1945 untukmenjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, kita menyadariyang penting bukan banyaknya Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang, tetapikualitas dan manfaat dari Undang-Undang itu bagi rakyat.

7

Pada tahun 2016 ini, DPR bersama Pemerintahtelah menyelesaikan 10 Rancangan Undang-Undanguntuk disahkan menjadi Undang-Undang, antara lainUndang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyatyang menjamin upaya pemenuhan kebutuhan akantempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi rakyat;Undang-Undang tentang Amnesti Pajak yangmendukung sumber penerimaan negara; serta Undang-Undang tentang Perlindungan dan PemberdayaanNelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garamsebagai bagian dari upaya pemajuan kesejahteraannelayan serta sektor kemaritiman di Tanah Air.

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, DPRbersama Pemerintah saat ini sedang membahas RUUtentang APBN Tahun Anggaran 2017 dan RUU tentangPertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN 2015.DPR dan Pemerintah, berkomitmen untuk memastikanbahwa anggaran tahun 2017 disusun dengan cermatdemi peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran ituharus mengikuti program prioritas. Tidak boleh lagisekedar dibagi rata ke unit-unit kerja.

Selanjutnya dalam hal pelaksanaan fungsipengawasan, DPR telah mendorong optimalisasipemeriksaan BPK, serta optimalisasi peran komisidan anggota Dewan. DPR juga telah melakukan ujikelayakan dan kepatutan terhadap para pejabat negarayang diajukan Pemerintah. Alhamdulillah, Kapolri,

8

Pimpinan KPK, dan Pimpinan Ombudsman RI,semuanya telah dilantik dalam beberapa bulan terakhir.

Hadirin yang saya hormati,Kualitas pemanfaatan anggaran pembangunan juga

menjadi tugas dan fungsi Badan Pemeriksa Keuangan(BPK). Sejak tahun 2015, BPK telah menerapkanStandar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalampelaporan keuangan Pemerintah.

Selama setahun lebih penerapan standar itu,informasi mengenai pertanggungjawaban pelaksanaanAPBN pada laporan keuangan Pemerintah tersajikansecara lebih transparan dan akuntabel.

BPK memberikan perhatian dan prioritaspemeriksaannya pada program-program yang dapatmeningkatkan kesejahteraan rakyat. Hasil pemeriksaanBPK tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan olehlembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangkukepentingan lainnya untuk pengambilan keputusansesuai tugas dan wewenang masing-masing gunapencapaian tujuan negara.

Hadirin sekalian yang saya hormati,Sejalan dengan upaya negara untuk

memperjuangkan aspirasi daerah, DPD RI telahmemantapkan peran, tugas, dan fungsinya sesuaiamanat konstitusi.

9

DPD telah berpartisipasi aktif pada penetapanberbagai kebijakan pemerintah yang terkait denganpeningkatan kualitas pemilihan kepala daerah,percepatan pembangunan perbatasan negara, sertaperlindungan sosial. DPD juga ikut mendukungpengembangan ekonomi kreatif hingga penyelesaianmasalah kekerasan terhadap anak dan remaja.

Kita juga berikan apresiasi atas komitmen DPDdalam mendukung kebijakan Amnesti Pajak, penguatanBank Pembangunan Daerah, dan pengembangankoperasi.

Ketua dan Anggota Majelis yang saya hormati,Dalam mendukung percepatan konsolidasi

demokrasi berlandaskan hukum yang berkeadilan, kitabersyukur Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,dan Komisi Yudisial terus memperkuat kinerjanya.

Produktivitas memutus perkara di MahkamahAgung hingga akhir tahun 2015 adalah yang tertinggidalam sejarah Mahkamah Agung. Sisa perkara hinggaakhir tahun 2015 juga terendah dalam sejarah. Iniberarti bahwa tunggakan perkara, secara konstanberhasil dikurangi.

Dari sisi waktu, sekitar 12 ribu perkara atau 82persen diputus oleh Mahkamah Agung sesuai denganjangka waktu yang telah ditetapkan, yakni kurang daritiga bulan. Saat ini tidak kurang 1,8 juta putusan

10

pengadilan dari tingkat pertama, sampai putusan Kasasidan Peninjauan Kembali tersedia pada situs PutusanMahkamah Agung.

Sementara itu informasi tentang penangananperkara di pengadilan tingkat pertama, di tingkatbanding pada empat lingkungan peradilan di seluruhIndonesia dan Mahkamah Agung juga telah tersediapada situs masing-masing pengadilan. Dengan demikianakses publik terhadap proses perkara di pengadilansemakin luas. Selain itu, untuk mewujudkan SistemPeradilan Pidana Terpadu maka dikembangkanDatabase yang berbasis teknologi informasi.

Saudara-saudara,Selain Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi

juga menunjukkan kinerja penanganan perkara yangkonsisten dengan standar yang telah ditetapkan. Padakurun waktu Agustus 2015 hingga Juli 2016 telahmenerima 244 permohonan perkara konstitusi. Darijumlah itu, 92 perkara merupakan pengujian undang-undang, satu perkara Sengketa Kewenangan LembagaNegara (SKLN), dan 151 perkara perselisihan hasilpemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Berkaitan dengan perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi telah memberikan legalpolicy baru yang mengandung dimensi kepastian,

11

kebenaran, dan keadilan konstitusi. Sedangkanmenyangkut perkara perselisihan pilkada serentak,Mahkamah Konstitusi telah memutus 151 perkarapemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dari total268 pilkada. Ke depan, Mahkamah Konstitusiberinisiatif memperluas penerapan teknologi dalammengadili dan memutus perkara.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air,

Komisi Yudisial juga telah berupaya kerasmenjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga danmenegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, danperilaku hakim. Salah satunya, dengan meningkatkankualitas seleksi Hakim Agung.

Hingga semester pertama tahun 2016 telahdilakukan seleksi 5 calon Hakim Agung dan 2 calonhakim ad hoc tindak pidana korupsi. Demikian pulapenjatuhan sanksi tegas bagi para hakim yang melakukanpelanggaran terus ditegakkan, sebagai wujud komitmenKomisi Yudisial dalam mendukung reformasi peradilandan membangun budaya hukum yang berwibawa.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Mengakhiri pidato ini, saya mengajak parapimpinan dan anggota lembaga negara untuk terus

12

bersinergi, untuk terus mendengar kritik masyarakat,dan terus memperbaiki diri agar lembaga kita semakindipercaya oleh rakyat.

Marilah kita jadikan peringatan Hari Ulang Tahunke-71 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,sebagai inspirasi kita untuk memenangkan persaingan,untuk memenangkan kemanusiaan, untuk meraihkemajuan bersama.Dirgahayu Republik Indonesia!Dirgahayu Negeri Pancasila!Terima kasih,Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,Om Shanti Shanti Shanti Om,Namo Buddhaya.

Jakarta, 16 Agustus 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO