“Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pilkada“

LATAR BELAKANG UU 10/2016

1. Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi;2. Hasil evaluasi penyelenggaraan Pilkada 2015 masih

terdapat kelemahan, sehingga perlu perbaikan;3. Memperkuat tugas dan fungsi Penyelenggara

Pemilu/Pilkada.

ARAH KEBIJAKAN “UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016”

3

RUU TENTANG PILKADA

DIBAHAS BERSAMA DPR-RI DAN DPD-RI.

MEMASUKAN PUTUSAN MK-RI; MEMASUKAN KETENTUAN BARU

SESUAI DINAMIKA PILKADA 2015.

DIBAHAS DGN TIM PAKAR DAN PIHAK TERKAIT.

UU 10/2016 TENTANG PILKADA

REVISI PERATURAN KPU; REVISI PERATURAN BAWASLU; REVISI PERATURAN TERKAIT.

4

ISU STRATEGISDALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2016

1. MEMASUKKAN PUTUSAN MK-RI

a. Persyaratan Terkait Mantan Terpidana Dapat Maju Sebagai Paslon Peserta Pemilihan Sepanjang yang Bersangkutan Telah Mengemukakan kepada Publik secara Jujur dan Terbuka (Psl 7 Huruf G);

b. Menghapus Persyaratan Tidak Memiliki Konflik Kepentingan dengan Petahana (Psl 7 Huruf R);

c. Persyaratan bagi Anggota DPR, DPD & DPRD Menyatakan Pengunduran Diri secara Tertulis Sejak Ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilihan (Psl 7 Huruf S);

d. Persyaratan bagi Anggota Tni, Polri & PNS Serta Kades Atau Sebutan Lain Utk Menyatakan Pengunduran Diri Sejak Ditetapkan sebagai Paslon Peserta Pemilihan (Psl 7 Huruf T);

4

1. MEMASUKKAN PUTUSAN MK-RI

e. Pilkada yang Hanya 1 (Satu) Paslon Atau Calon Tunggal Memuat Pengaturan tentang Kriteria, Cara Pemungutan Suara, Representasi 50% Perolehan Suara Calon Terpilih, Dan Pengaturan Bagi Yang Tidak Mencapai 50 % Dgn Tidak Diperbolehkan Mencalonkan Lagi Untuk 1 (Satu) Periode Berikutnya (Psl 54C, Psl 85 Ayat (2b), Psl 107 Ayat (3), & Psl 201 Ayat (7a);

f. Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Sebelumnya Tidak Lagi Berdasarkan Jumlah Penduduk Untuk Dapat Mendaftarkan Diri Sebagai Cagub & Cawagub, Cabup & Cawabup, Serta Cawako & Cawawako (Psl 41).

5

ISU STRATEGISDALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2016

6

2. Penegasan Mengenai Tugas Bawaslu (Pasal 27a)3. Mempertegas Pengaturan Sanksi Mengenai Politik Uang &

Pelanggaran Lain Yang Terkandung Dalam Kampanye (Pasal 73, Pasal 187a, Pasal 187b, Pasal 190b, Dan Pasal 198a);

4. Penegasan Terkait Kriteria & Makna Petahana Dalam Penjelasan Pasal;

5. Mempertegas Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih (Pasal 133a) termasuk memperkuat peran DESK PILKADA;

6. Penambahan Substansi Terkait Presiden Sbg Penanggungjawab Akhir Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dpt Melantik Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Pasal 164 A & 164 B);

ISU STRATEGISDALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2016

7

7. Penyesuaian Waktu Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yg Semula Mendasarkan pada Hari Kalender Menjadi Hari Kerja (Pasal 157);

8. Mempertegas Pengaturan Bahwa Parpol Yang Bisa Mendaftarkan Paslon Pilkada Adalah Parpol Yg Terdaftar Kepengurusannya pada Kemenkumham (Pasal 40 A);

9. Pengaturan Terkait Hak Parpol Atau Gab Parpol Pengusung Utk Pengisian Jabatan Gub Dan Wagub, Bup Dan Wabup Serta Walikota Dan Wk.Walikota Yang Diberhentikan (Penjelasan Pasal 174 Ayat (2)); Dan

10. Penetapan Waktu Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024 (Pasal 201).

ISU STRATEGISDALAM UU NOMOR 10 TAHUN 2016

DUKUNGAN PEMDA DALAM PILKADA

1. Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada;2. Memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai penggunaan hak

pilihnya dalam pilkada.

Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Pilkada

Fasilitasi Pelaksanaan Pilkada1. Mendukung pendanaan;2. Mengawal Trantibmas agar kondusif, tertib dan aman;3. Dukungan sarana dan prasarana dan fasilitasi distribusi logistik

pilkada;4. Memantapkan koordinasi agar aman, tertib dan penegakan hukum

secara transparan;5. Identifikasi kondisi sosial politik masyarakat dalam rangka deteksi dini;6. Mengelola potensi konflik dan konflik di daerah.

DUKUNGAN PEMDA

DESK PILKADA PROVINSI

DESK PILKADA KAB/KOTA

PERMENDAGRI 9/2005 : PEDOMAN BAGI PEMDA DALAM PILKADA

TUGAS:1. Melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada;2. Menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan

berkaitan dg Pilkada;3. Memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan

Pilkada;4. Melaporkan informasi terkait Pilkada secara berjenjang.

10

S U M AT E R A K A L IM A N TA N

JAVA

IR IA N JAYA

TERIMA KASIH