PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 45/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS

BUMI, DAN PANAS BUMI

LAMPIRAN IPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR

WILAYAH DJP ...............Kantor Pelayanan Pajak ...............

No. Formulir

Bagian yang berwarna gelap diisi oleh petugas

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

TAHUN PAJAK .........

1. JENIS TRANSAKSI a. Pendaftaran b. Pemutakhiran c. Penghapusan

A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK

2. NOP

3. NOP ASAL

B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK

4. JENIS a. Onshore b. Offshore c. Tubuh Bumi

5. STATUS WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA a. Eksplorasi b. Eksploitasi

6. NAMA WILAYAH KERJA/ BLOK/ WILAYAH SEJENISNYA

7. LOKASI

8. KABUPATEN/KOTA

9. PROVINSI

C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK

10. JENIS a. Badan Bentuk Badan Hukum

b. Orang Pribadi Gelar

11. STATUS a. Pemilik b. Penyewa c. Pengelola d. Pemakai e. Sengketa

12. NAMA 13. NPWP

14. NOMOR TELEPON 15. EMAIL

16. TIPE LOKASI 17. NAMA LOKASI

18. TIPE JALAN 19. NAMA JALAN

20. TIPE NOMOR 21. NOMOR

22. DESA/KELURAHAN 23. RW 24. RT

25. KECAMATAN

26. KABUPATEN/KOTA 27. KODE POS

-2-

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN

28. LUAS BUMI M2

29. LUAS BANGUNAN M2

E. JUMLAH LSPOP

30. JUMLAH LEMBAR

a. LSPOP PBB Migas Onshore (kode L01-31)

b. LSPOP PBB Migas Offshore (kode L01-32)

c. LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31)

d. LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32)

e. LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (kode L03-31)

F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

31. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

32. TANDA TANGAN

33. NAMA LENGKAP

34. JABATAN

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak atau

Wajib Pajak sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

-3-PETUNJUK PENGISIAN

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

PERHATIAN:1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.2. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.3. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka

terakhir pada kotak paling kanan.4. Dalam hal terdapat isian yang tidak diisi, dicantumkan tanda strip “-“ atau

“NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir : Diisi oleh petugas. KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas.KANTOR PELAYANAN PAJAK

: Diisi oleh petugas.

TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.

A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK2. NOP : Diisi oleh petugas.3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.

B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan

jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak.

5. STATUS WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA

6. NAMA WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA

: Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan status Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya.

: Diisi dengan nama Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak.

7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana WilayahKerja/Blok/Wilayah Sejenisnya berada;a. Untuk jenis objek pajak di onshore dan

tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat objek pajak.

b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan tubuh buminya, diisi nama lokasi laut/selat/sejenisnya.

c. Untuk objek pajak di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan, diisi nama lokasi dimana objek pajak berada.

8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) kabupaten/kota.

b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

-4-9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi

dengan nama provinsi dimana objek pajak berada.

b. Untuk jenis objek pajak di offshore dan jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi) ditulis di kolom yang telah disediakan.

11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib

13. NPWP :Pajak.Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP).

14. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak.

15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/WajibPajak.

16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/WajibPajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:GEDUNG RUKOPERUMAHAN KOMPLEK

RUKAN WISMA

APARTEMEN KAWASAN17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat

Subjek/Wajib Pajak. Penulisan nomor/namalantai agar didahului dengan kata “LT” untuk memudahkan dalam membedakan antara nama bangunan/gedung dengan nomor/nama lantai.

18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe jalan alamat Subjek/WajibPajak. Tipe jalan yang digunakan adalah: JL = Jalan DSN = DusunGG = Gang PSL = PersilDS = Desa SB = Subak KP = Kampung BJ = Banjar LR = Lorong DK = Dukuh PS = Pasar

19. NAMA JALAN : Diisi sesuai dengan nama jalan alamat Subjek/Wajib Pajak. Nomor jalan ditulis dengan angka romawi. Apabila telah mencapai maksimal karakter, nama jalan dapat disingkat mulai dari suku kata yangpaling terakhir. Nama jalan ditulis tanpatanda titik.

20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/WajibPajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:NO = Nomor BLOK = BlokKAV = Kaveling

a. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB MigasMigas Onshore Onshore.(kode L01-31)

b. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB MigasMigas Offshore Offshore.(kode L01-32)

c. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB MigasMigas Bangunan Bangunan Umum.Umum (kodeL02-31)

d. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB MigasMigas Bangunan Bangunan Khusus.Khusus (kodeL02-32)

-5-21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana

Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.

22. DESA/KELURAHAN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimanaWajib Pajak bertempat tinggal.

23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Wajib Pajak bertempat tinggal.

25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana WajibPajak bertempat tinggal.

26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimanaWajib Pajak bertempat tinggal.

27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana WajibPajak bertempat tinggal.

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi

dengan total luas permukaan bumi onshore yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2.

b. Untuk jenis objek pajak di offshore, diisidengan total luas permukaan bumi offshore yang dikenakan PBB Migas, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak, dalam satuan m2.

c. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisidengan luas Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak, dalam satuan m2.

29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yang dimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2.

E. JUMLAH LSPOP30. JUMLAH LEMBAR

e. LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (kode L03-31)

-6-: Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBB

Migas Tubuh Bumi.

F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK31. TANGGAL/BULAN/

TAHUN: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat

pengisian SPOP.32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib Pajak

atau kuasanya diatas garis yang disediakan.33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib Pajak

atau kuasanya.34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatangan SPOP.

LAMPIRAN IIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR

WILAYAH DJP ...............Kantor Pelayanan Pajak ...............

No. Formulir

Bagian yang berwarna gelap diisi oleh petugas

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI

TAHUN PAJAK .........


A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK

2. NOP

3. NOP ASAL

B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK

4. JENIS a. Onshore b. Tubuh Bumi

5. STATUS WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA a. Eksplorasi b. Eksploitasi

6. NAMA WILAYAH KERJA/ WILAYAH SEJENISNYA

7. LOKASI

8. KABUPATEN/KOTA

9. PROVINSI

C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK

10. JENIS a. Badan Bentuk Badan Hukum

b. Orang Pribadi Gelar

11. STATUS a. Pemilik b. Penyewa c. Pengelola d. Pemakai e. Sengketa

12. NAMA 13. NPWP

14. NOMOR TELEPON 15. EMAIL

16. TIPE LOKASI 17. NAMA LOKASI

18. TIPE JALAN 19. NAMA JALAN

20. TIPE NOMOR 21. NOMOR

22. DESA/KELURAHAN 23. RW 24. RT

25. KECAMATAN

26. KABUPATEN/KOTA 27. KODE POS

-2-

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN

28. LUAS BUMI M2

29. LUAS BANGUNAN M2

E. JUMLAH LSPOP

30. JUMLAH LEMBAR

a. LSPOP PBB Panas Bumi Onshore (kode L01-51)

b. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51)

c. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52)

d. LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51)

F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas, dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

31. TANGGAL/BULAN/TAHUN / /

32. TANDA TANGAN

33. NAMA LENGKAP

34. JABATAN

- Dalam hal ditandatangani oleh kuasa, SPOP harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.- Batas waktu pengembalian SPOP selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima oleh subjek pajak atau Wajib Pajak

sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunansebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

-3-

PETUNJUK PENGISIANSURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PBB PANAS BUMI

PERHATIAN:1. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.2. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.3. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka

terakhir pada kotak paling kanan.4. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip

“-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir : Diisi oleh petugas. KANTOR WILAYAH DJP : Diisi oleh petugas.KANTOR PELAYANAN PAJAK

: Diisi oleh petugas.

TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.

A. INFORMASI NOMOR OBJEK PAJAK2. NOP : Diisi oleh petugas.3. NOP ASAL : Diisi oleh petugas.

B. INFORMASI LETAK OBJEK PAJAK4. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan

jenis objek pajak yang dilaporkan, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) jenis objek pajak.

5. STATUS WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA

6. NAMA WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA

: Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan status Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya.

: Diisi dengan nama Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan.

7. LOKASI : Diisi dengan lokasi dimana Wilayah Kerja/ Wilayah Sejenisnya berada;a. Untuk jenis objek pajak di onshore dan

tubuh buminya, diisi nama lokasi alamat objek pajak.

b. Untuk objek pajak di luar Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan, diisi nama lokasi dimana objek pajak berada.

8. KABUPATEN/KOTA : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi dengan nama kabupaten/kota dimana objek pajak berada, 1 (satu) SPOP untuk 1 (satu) kabupaten/kota.

b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

9. PROVINSI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi nama provinsi dimana objek pajak berada.

b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi, dicantumkan “-“ atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

nama bangunan/gedung dengan nomor/namalantai.

18. TIPE JALAN : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/WajibPajak. Tipe jalan yang digunakan adalah:

-4-

C. INFORMASI SUBJEK/WAJIB PAJAK10. JENIS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi. Bentuk Badan Hukum (untuk badan hukum) dan Gelar (untuk orang pribadi)ditulis di kolom yang telah disediakan.

11. STATUS : Diisi dengan tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi.

12. NAMA : Diisi dengan nama lengkap Subjek/WajibPajak.

13. NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

14. NOMOR TELEPON : Diisi dengan nomor telepon yang dapat terhubung dengan Subjek/Wajib Pajak.

15. EMAIL : Diisi dengan alamat email Subjek/Wajib Pajak.16. TIPE LOKASI : Diisi dengan tipe lokasi alamat Subjek/Wajib

Pajak. Tipe lokasi yang digunakan adalah:GEDUNG RUKOPERUMAHAN RUKAN KOMPLEK WISMAAPARTEMEN KAWASAN

17. NAMA LOKASI : Diisi dengan nama lokasi alamat Subjek/Wajib Pajak. Penulisan nomor/nama lantai agar didahului

dengan kata “LT” untuk memudahkan dalam membedakan antara

JL GG DS KP LR PS

= Jalan= Gang= Desa= Kampung= Lorong= Pasar

DSN PSL SB BJ DK

= Dusun= Persil= Subak= Banjar= Dukuh

19. NAMA JALAN : Diisi sesuai denganSubjek/Wajib Pajak.

nama jalan alamatNomor jalan ditulis

dengan angka romawi. Apabila telah mencapaimaksimal karakter, nama jalan dapatdisingkat mulai dari suku kata yang paling terakhir. Nama jalan ditulis tanpa tanda titik.

20. TIPE NOMOR : Diisi dengan tipe nomor alamat Subjek/WajibPajak. Tipe nomor yang digunakan adalah:NO = NomorBLOK = Blok KAV = Kaveling

21. NOMOR : Diisi dengan nomor, blok, kaveling dimana Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal. Ditulis dengan angka Arab. Apabila nomor lebih dari satu, maka digunakan tanda koma (,) jika disebutkan satu persatu, atau dengan tanda minus (-) jika disebutkan awal dan akhirnya, tanpa dipisahkan spasi.

22. DESA/KELURAHAN : Diisi dengan nama desa/kelurahan dimanaSubjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.

disediakan.33. NAMA LENGKAP : Diisi dengan nama lengkap Subjek/Wajib

Pajak atau kuasanya.34. JABATAN : Diisi dengan jabatan penandatangan SPOP.

-5-23. RW : Diisi dengan nama RW dimana Subjek/Wajib

Pajak bertempat tinggal.24. RT : Diisi dengan nama RT dimana Subjek/Wajib

Pajak bertempat tinggal.25. KECAMATAN : Diisi dengan nama kecamatan dimana

Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.26. KABUPATEN/KOTA : Diisi dengan nama kabupaten/kota dimana

Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.27. KODE POS : Diisi dengan nomor kode pos dimana

Subjek/Wajib Pajak bertempat tinggal.

D. INFORMASI LUAS BUMI DAN BANGUNAN28. LUAS BUMI : a. Untuk jenis objek pajak di onshore, diisi

dengan total luas permukaan bumi onshore yang dikenakan PBB Panas Bumi, yaitu areal yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh Subjek/Wajib Pajak per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2.

b. Untuk jenis objek pajak tubuh bumi diisi dengan luas Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak/Izin, dalam satuan m2.

29. LUAS BANGUNAN : Diisi dengan total luas bangunan yangdimiliki/dikuasai/dimanfaatkan per wilayah administrasi kabupaten/kota, dalam satuan m2.

E. JUMLAH LSPOP30. JUMLAH LEMBAR

a. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBBPanas Bumi Panas Bumi Onshore.Onshore (kodeL01-51)

b. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBBPanas Bumi Panas Bumi Bangunan Umum.BangunanUmum (kodeL02-51)

c. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBBPanas Bumi Panas Bumi Bangunan Khusus.BangunanKhusus (kodeL02-52)

d. LSPOP PBB : Diisi dengan jumlah lembar LSPOP PBBPanas Bumi Panas Bumi Tubuh Bumi.Tubuh Bumi(kode L03-51)

F. PERNYATAAN SUBJEK/WAJIB PAJAK31. TANGGAL/BULAN/

TAHUN: Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat

pengisian SPOP.32. TANDA TANGAN : Diisi dengan tanda tangan Subjek/Wajib

Pajak atau kuasanya diatas garis yang

LAMPIRAN IIIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

ONSHORETAHUN PAJAK ..........

No. Formulir

L01-31


2. NOP

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN

1. AREAL PRODUKTIF

NO. Lokasi(desa/kelurahan atau kecamatan) Luas (m2) Tahun

perolehanJenis perolehan

(beli/sewa/ijin pemanfaatan dll.) Keterangan

1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -

2. AREAL BELUM PRODUKTIF




1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -

-2-

3. AREAL TIDAK PRODUKTIF




1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -

4. AREAL EMPLASEMEN




1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -

B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)

Luas (m2) Keterangan1 2


LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI ONSHORE (L01-31)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Migas Onshore (kode L01-31) adalah data rinci untuk

Permukaan Bumi Onshore per kabupaten/kota.2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka

terakhir pada kotak paling kanan.5. Dalam hal terdapat isian yang tidak perlu diisi, dicantumkan tanda strip “-“

atau “NIHIL” pada kolom/baris isian.

No. Formulir : Diisi oleh petugas.TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.

1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.2. NOP : Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau

perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: zona wellpad (well cluster), yang di dalamnya terdapat sumur produksi, sumur injeksi.

Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut areal yang akan diisikan dalam LSPOP.

Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan, apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.

Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2, dalam satuan meter persegi (m2).Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.

Kolom 4 Tahun Perolehan : Diisi dengan tahun perolehan.Kolom 5 Jenis Perolehan (Beli/Sewa/Ijin Pemanfaatan dll.)

: Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/ sewa/ ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/ sewa/ ijin pemanfaatan.

Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yangdiperlukan, contoh: nama lokasi.


: Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas

-4-

Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: areal yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi.


Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahan apabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.

Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2).Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.


: Diisi dengan jenis perolehan; bisa beli/sewa/ijin pemanfaatan dll., dengan dilampiri fotokopi dokumen beli/sewa/ijin pemanfaatan.

Kolom 6 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan, contoh: nama lokasi.


: Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi dll.



Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masinglokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2).Jumlah Luas adalah penjumlahan dariluas masing-masing areal.




4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya

-5-

dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang di atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, Onshore Receiving Facility (ORF) dll.


Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahanapabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.

Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2).Jumlah Luas adalah penjumlahan dariluas masing-masing areal.




B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan

pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunansebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

Kolom 1 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Lainnya, dalam satuan meter persegi (m2).

Kolom 2 Keterangan : Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

LAMPIRAN IVPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS

BUMI OFFSHORETAHUN PAJAK ..........

No. Formulir

L01-32


2. NOP

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN (AREAL OFFSHORE )

1. AREAL OFFSHORE

NO. Lokasi(laut/selat/sejenisnya) Luas (m2) Tahun


(ijin pemanfaatan) Keterangan

1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -


Luas (m2) Keterangan1 2


LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI OFFSHORE (L01-32)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Migas Offshore (kode L01-32) adalah data rinci untuk

Permukaan Bumi Offshore.2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka



No. Formulir : Diisi oleh petugas.TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.2. NOP : Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKANAREAL OFFSHORE : Diisi dengan areal perairan lepas pantai di

dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.


Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama laut/selat/sejenisnya dimana lokasi areal berada.

Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas Areal Offshore, dalam satuan meter persegi (m2).

Kolom 4 TahunPerolehan Kolom 5 Jenis Perolehan (ijin Pemanfaatan)

: Diisi dengan tahun perolehan.

: Diisi dengan jenis perolehan; berupa ijin pemanfaatan, dengan dilampiri fotokopi dokumen ijin pemanfaatan.


B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal perairan lepas pantai di

dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi danBangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.



LAMPIRAN V

Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-31) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).: *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pompa Bensin/Tangki SPBU.: *) Kolom 50,51,52,53,54,55 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pabrik/Bengkel/Gudang.

N

L02

1 a b c

3.

4. /

JS5.

No

Nama U

Loas

Kondi

Tahun

Ju

Ban

Konst

Jumlah L

L

Ma

Pe

Li Es

Listr

Sistem A

S S S Video

I

i olLa

Pe

Po

TANGKI SPBU *

dalam

luar

dalam

luar

tipe

j PK

tipe

j tipe

j tipe

kelili

ting

tipe

juml

luas

fini

tipe

uas

tipe

luas

juma

Posisi

volume(m3)

1 12

13

14

15

16 17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 30 32 33 34 36 37 38 39

40 41

43

45

46 48

49

Tot

-

6.

No

Nama U

Loas

Kondi

Tahun

JKonst

Jumlah L

Luas La

Mat

Pea

Li

Listr

Siste

Siste

Sumur

Reser

SV i L

aPer K t l

l dtipe lantai*

dalam

luar

dalam

luar

tipe

j PK

tipe

j tipe

kelili

ting

tipe

j tipe

luas

tipe

uas

1 12

13

14

15

16 17

18 19

20

21

22

23

26

27

28

29

30

32 34 35 37 38 39

40 43

44 45

51 52 53 55

T-

KETERANGAN BANGUNAN UMUM

-2-

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN :

1. Perumahan 5. RS/Klinik 9. Gedung Pertemuan 13. Tangki SPBU2. Perkantoran 6. Olahraga/rekreasi 10. Bangunan Parkir 14. Gedung Sekolah3. Pabrik 7. Hotel/resto/wisma 11. Apartemen/Kondominium 15. Lain-lain*4. Toko/Apotik/Ruko 8. Bengkel/gudang 12. Pompa Bensin/Kanopi

Keterangan kolom 4,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :

Kondisi Umum (4) Konstruksi (9) Material dinding dalam(12)

Material dinding luar(13)

Pelapis dinding dalam(14)

Pelapis dinding Luar(15) Langit-langit (16) Atap (17) Penutup Lantai

(18)AC Lift

tipe (19) tipe (22)

1. Sangat baik 1. Baja 1. Gypsum Impor 1. Kaca 1. Kaca Impor 1. Granit Impor 1. Gypsum 1. Pelat Beton 1. Marmer 1. Split 1. Penumpang

2. Baik 2. Batu bata 2. Gypsum Lokal 2. Pas Celcon 2. Kaca Lokal 2. Kaca Impor 2. Akustik 2. Genteng Keramik 2. Keramik 2. Window 2. Barang

3. Sedang 3. Beton 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Marmer Impor 3. Marmer Impor 3. Triplex+cat 3. Genteng Pres Beton 3. Teraso 3. Floor

4. Jelek 4. Kayu 4. Tripleks 4. Beton Pracetak 4. Marmer Lokal 4. Marmer Lokal 4. Eternit 4. Asbes Gelombang 4. Ubin PC 4. Central

5. Plywood 5. Seng 5. Cat 5. Kaca Impor 5. Seng Gelombang

6. Kayu 6. Wallpaper 6. Kaca Lokal 6. Genteng Sirap

7. Granit Impor 7. Keramik Standar 7. Genteng Tanah Liat

8. Granit Lokal 8. Cat

9. Keramik Stand.

Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :Eskalator Pagar

Sistem Air panas(30)

Sistem Pengolah limbah (31) Reservoir (33) Proteksi api (34) Penangkal petir

(35)Sistem Tata suara (37)

Sis. TV Kolam Renang Lapangan Tenis Perkerasan

tipe (24) tipe (26) tipe (39) Finishing (42) tipe (43) tipe (45)

1. Lebar<0,8 1. Batako 1. Ada 1. Ada 1. Ada 1. Hydrant 1. Ada 1. Ada 1. MATV 1. Diplester 1. Beton dgn. Lampu 1. Ringan

2. Lebar>0,8 2. Bata 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Sprinkler 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. CCTV 2. Dengan pelapis 2. Beton tanpa Lampu 2. Sedang

3. Btn pracetak 3. Alarm Kebakaran 3. Aspal dgn. lampu 3. Keras

4. Besi 4. Interkom 4. Aspal tanpa Lampu

5. Tanah liat dgn. Lampu

6. Tanah liat tanpa lampu

Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

TANGKI SPBU BENGKEL/GUDANG/PABRIK

Posisi (48) Tipe lantai (55)

1. Di atas tanah 1. Ringan

2. Di bawah tanah 2. Sedang

3. Menengah

4. Berat

5. Sangat Berat

-3-

PETUNJUK PENGISIANLAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-31)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31) adalah data

rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.

2. Formulir ini dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.3. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.4. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.5. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka



No. Formulir : Diisi oleh petugas.TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.2. NOP : Diisi oleh petugas.3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan umum sesuai

dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.

4. LEMBAR KE/JML LEMBAR

: Diisi lembar ke …./jumlah lembar …..

DATA RINCI BANGUNAN UMUM5. JENIS PENGGUNAAN

BANGUNAN (JPB): …

6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): …

: Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) untuk bangunan umum berupa: perumahan/perkantoran/toko/apotik/ruko/ rumah sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/ resto/wisma/gedung pertemuan/bangunan parkir/apartemen/kondominium/pompa bensin/kanopi/tangki SPBU/gedung sekolah/dan lain-lain.1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perkantoran, dll.

: Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan umum berupa: pabrik/bengkel/gudang.1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-31) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel, dll.

Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan umum yang akan diisikan dalam LSPOP.

Kolom 2 Nama UnitBangunan

: Diisi dengan nama unit bangunan.

-4-

Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya.

Kolom 4 KondisiUmum

Kolom 5 Tahun dibangunKolom 6 TahunRenovasiKolom 7 Jumlah LantaiBangunanKolom 8 LuasBangunan (m2)

: Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi dengan tahun selesai dibangun.

: Diisi dengan tahun dilakukannya renovasi.

: Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut.

: Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya).

Kolom 9 Konstruksi : Diisi dengan konstruksi yang ada berdasarkan keterangan kolom 9 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 10 JumlahLantai BasementKolom 11 Luas LantaiBasement (m2) Kolom 12 MaterialDinding Dalam

Kolom 13 MaterialDinding Luar

Kolom 14 PelapisDinding Dalam

Kolom 15 PelapisDinding Luar

: Diisi dengan jumlah lantai basement.

: Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi (m2).

: Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 12 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi sesuai dengan material pelapis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).


Kolom 16 Langit-langit : Diisi sesuai dengan material langit-langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 17 Atap : Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 18 PenutupLantai

: Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 19 AC Tipe : Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 20 AC JumlahUnit

: Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit.

Kolom 21 AC PK : Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuanPK.

Kolom 22 Lift Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 22 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 23 Lift Jumlah : Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan

-5-

Unit unit.Kolom 24 EskalatorTipe

Kolom 25 EskalatorJumlah Unit

: Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 24 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit.

Kolom 26 Pagar Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 26 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 27 PagarKeliling (m)Kolom 28 Pagar Tinggi(m)

: Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter.

: Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter.

Kolom 29 Listrik (watt) : Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan watt.Kolom 30 Sistem AirPanas

Kolom 31 SistemPengolahan Limbah

Kolom 32 SumurArtesis (m)

: Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 30 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi dengan kedalaman sumur Artesis, dalam satuan meter.

Kolom 33 Reservoir : Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 33 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 34 Proteksi Api : Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 35 PenangkalPetir

Kolom 36 SaluranPABX (saluran)Kolom 37 Sistem TataSuara

Kolom 38 Video Interkom (Jumlah Lantai)Kolom 39 Sistem TV Tipe

Kolom 40 Sistem TV Jumlah LantaiKolom 41 KolamRenang Luas (m2) Kolom 42 KolamRenang Finishing

Kolom 43 LapanganTenis Tipe

Kolom 44 LapanganTenis Luas (m2)

: Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.

: Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 37 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai.

: Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 39 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai.

: Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi (m2).

: Diisi sesuai dengan Finishing yang ada, berdasarkan keterangan kolom 42 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

: Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi (m2).

Kolom 45 Perkerasan : Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada,

-6-

Tipe berdasarkan keterangan kolom 45 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 46 PerkerasanLuas (m2)

: Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi (m2).

Informasi tambahan untuk Pompa BensinKolom 47 JumlahKanopi

: Diisi dengan jumlah kanopi Pompa Bensin.

Informasi tambahan untuk Tangki SPBUKolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU yang

ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

Kolom 49 Volume (m3) : Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik (m3).

Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/PabrikKolom 50 KelilingDinding (m)

Kolom 51 Tinggi Kolom(m)

Kolom 52 LebarBentang (m)

Kolom 53 LuasMezzanin (m2) Kolom 54 DayaDukung Lantai (kg/m2)

: Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

: Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

: Diisi dengan lebar bentang Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

: Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan meter persegi (m2).

: Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m2).

Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 55 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-31).

LAMPIRAN VIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PBB MINYAK DAN GAS BUMI BANGUNAN KHUSUS

TAHUN PAJAK ............

No. Formulir

L02-32


3. JML. BANGUNAN2. NOP

4. LEMBAR KE / JML. LEMBAR /

DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : ……………………………………………………………………………

No Nama Unit Bangunan Lokasi KondisiUmum

Thn. Dibangun Konstruksi Panjang

(m)Lebar

(m)Tinggi

(m)Diameter

(m)Volume

(m3)Luas(m2)

Sumur *) (well)

JaringanPipa *) Tangki *) Anjungan lepas pantai *)

(platform )

LetakKedalaman sumur (m) Letak Tipe Letak Tipe Jumlah

sumurKedalaman

laut (m)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Jumlah Total Luas

Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus (L02-32) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).: *) informasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa/Tangki/Anjungan lepas pantai.

1. Sumur (well) 6. Gas Boot 11. Pumps 16. Tank Tower2. Gathering Testing Satellite (GTS) 7. Condensate Recovery 12. Cooler 17. Jaringan Pipa3. Oil/Gas Processing Plant 8. Condensate Stabilization Unit (CSU) 13. Compressor 18. Suar Bakar/Flare4. Power Plant 9. Separator 14. Power Generator 19. Oil Metering5. Water Treatment Plant (WTP) 10. Scrubber 15. Tangki (Tank)

Kondisi Umum(4)

Konstruksi(6)

Sumur Jaringan Pipa Tangki Anjungan Lepas Pantai

Letak (13) Letak (15) Tipe (16) Letak (17) Tipe (18)1. Sangat baik 1. Baja 1. Onshore 1. Dibawah tanah 1. Tabung/Silinder 1. Dibawah Tanah 1. Terpancang/Jacket platform2. Baik 2. Beton 2. Offshore 2. Diatas tanah 2. Bola/Spherical 2. Diatas Tanah 2. Lentur/Compliant platform3. Sedang 3. Aspal 3. Offshore (Lepas Pantai)

4. Komposit

-2-

KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : Terletak di onshore

Terletak di offshore20. Sumur (well)21. Jaringan Pipa22. Anjungan Lepas Pantai (Platform)23. Single Buoy Mooring (SBM)

Bangunan khusus lainnya24. Landasan pesawat udara25. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek26. Dermaga/pelabuhan khusus27. Lainnya : ………………………… (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo,cerobong dll.)

Kolom 4, 6, 13, 15, 16, 17, dan 18 diisi dengan keterangan sebagai berikut:

-3-


PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-32)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32) adalah data

rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.





1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.2. NOP : Diisi oleh petugas.3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai


4. LEMBAR KE/JMLLEMBAR

: Diisi lembar ke …./jumlah lembar ….

DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS5. JENIS

PENGGUNAAN BANGUNAN: …

: Diisi dengan jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan keterangan jenis penggunaan bangunan yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur (Well), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-32) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Jaringan Pipa, dll.

Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang akan diisikan dalam LSPOP.



Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya.

Kolom 4 KondisiUmum

Kolom 5 Thn. Dibangun

: Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).



Kolom 7 Panjang (m) : Diisi dengan panjang tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).

Kolom 8 Lebar (m) : Diisi dengan lebar tapak/penampang/perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).

-4-Kolom 9 Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan

meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, suar bakar, dll.).

Kolom 10 Diameter(m)

Kolom 11 Volume(m3)

: Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dll.).

: Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (m3) (contoh: volume untuk tangki, dll.).

Kolom 12 Luas (m2) : Diisi dengan luas tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya).

Informasi tambahan untuk Sumur (Well)Kolom 13 Letak : Diisi dengan letak Sumur (Well) berdasarkan

keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).

Kolom 14Kedalaman Sumur(m)

: Diisi dengan kedalaman casing/cubing sumur(well), dalam satuan meter (m).

Informasi tambahan untuk Jaringan PipaKolom 15 Letak : Diisi dengan letak jaringan pipa berdasarkan


Informasi tambahan untuk TangkiKolom 16 Tipe : Diisi dengan bentuk tangki berdasarkan


Kolom 17 Letak : Diisi dengan letak tangki berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).

Informasi tambahan untuk Anjungan Lepas Pantai (Platform)Kolom 18 Tipe : Diisi dengan tipe Anjungan Lepas Pantai

(Platform), berdasarkan keterangan kolom 18 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-32).

Kolom 19Jumlah sumurKolom 20Kedalaman Laut

: Diisi dengan jumlah Sumur (Well) dalam setiap anjungan, dalam satuan unit.

: Diisi dengan kedalaman laut di lokasi anjungan, dalam satuan meter (m).

LAMPIRAN VIIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI

TUBUH BUMITAHUN PAJAK .........

No. Formulir

L03-31


2. NOP

A. DATA RINCI

3. NAMA OPERATOR

4. NOMOR KONTRAK 5. TANGGAL / /KERJA SAMA

6. LUAS WILAYAH KERJA/ M2

BLOK/WILAYAH SEJENISNYA

7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA

a. GARIS BUJUR (BT) s/d

b. GARIS LINTANG (LU/LS) s/d

B. DATA HASIL PRODUKSI

8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL DALAM SATU TAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK

No Nama Hasil Produksi Hasil Produksi Satuan Keterangan

1 2 3 4 5

1. Minyak Bumi ........................................................ barrel

2. Gas Bumi ........................................................ mmbtu


LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TUBUH BUMI (L03-31)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (L03-31) adalah data rinci

tubuh bumi.2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka



No. Formulir : Diisi oleh petugas.TAHUN PAJAK : Diisi dengan tahun pajak.1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.2. NOP : Diisi oleh petugas.

A. DATA RINCI3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak

menggunakan jasa operator, diisi dengan nama operator yang bersangkutan.Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidakmenggunakan jasa operator, tidak perlu diisi.

4. NOMOR KONTRAK KERJA SAMA

: Diisi nomor sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.

5. TANGGAL : Diisi tanggal sesuai dengan yang tercantumdalam Kontrak Kerja Sama.

6. LUAS WILAYAH KERJA/BLOK/WILAYAH SEJENISNYA

7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/BLOK/ WILAYAH SEJENISNYA

: Diisi dengan total luas Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya dalam satuan meter persegi (m2) sesuai dengan luas yang tercantum dalam Kontrak Kerja Sama.

: Diisi dengan batas titik koordinat terluar yang terdapat dalam peta Wilayah Kerja/Blok/Wilayah Sejenisnya yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan ...°...' ...".

B. DATA HASIL PRODUKSI8. HASIL PRODUKSI YANG :

TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUNPAJAK

Diisi dengan hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang terjual setahun sebelum tahun pajak.

Kolom 1 No. : Nomor urut 1. untuk hasil produksi Minyak Bumi dan nomor urut 2. untuk hasil produksi Gas Bumi, yang akan diisikan dalam LSPOP.

Kolom 2 Nama Hasil : Produksi

Nama hasil produksi yaitu, Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, yang akan diisikan dalam LSPOP.

Kolom 3 Hasil Produksi : Diisi dengan jumlah hasil produksiMinyak Bumi dan/atau Gas Bumisetahun.

-3-Kolom 4 Satuan : Satuan hasil produksi Minyak Bumi

dalam barrel, dan Gas Bumi dalam mmbtu (million british termal unit)


LAMPIRAN VIIIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI ONSHORE

TAHUN PAJAK ..........

No. Formulir

L01-51


2. NOP

A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN

1. AREAL PRODUKTIF




1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -





1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -

-2-





1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -

4. AREAL EMPLASEMEN




1 2 3 4 5 6

Jumlah Luas -


Luas (m2) Keterangan

1 2

-3-


PBB PANAS BUMI ONSHORE (L01-51)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Onshore (kode L01-51) adalah data rinci

untuk Permukaan Bumi Onshore per kabupaten/kota.2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka





A. DATA RINCI AREAL YANG DIKENAKAN1. AREAL PRODUKTIF : Diisi dengan areal tanah dan/atau

perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: zona wellpad (well cluster), yang di dalamnya terdapat sumur produksi dan sumur injeksi.



Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masinglokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2).Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.





: Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau

-4-diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: areal permukaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan eksplorasi atau studi kelayakan.



Kolom 3 Luas (m2) : Diisi dengan luas areal masing-masing lokasi sesuai dengan kolom 2 dalam satuan meter persegi (m2).Jumlah Luas adalah penjumlahan dari luas masing-masing areal.





: Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi, contoh: tebing, jurang, rawa, danau, sungai, areal reklamasi, dll.


Kolom 2 Lokasi : Diisi dengan nama desa/kelurahanapabila areal berada dalam satu desa/kelurahan atau diisi dengan nama kecamatan apabila areal meliputi beberapa desa/kelurahan.





4. AREAL EMPLASEMEN : Diisi dengan areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan

-5-

yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, yang di atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif, contoh: kantor, perumahan, pabrik, gudang, jalan, jalur pipa, dll.







B. DATA AREAL YANG TIDAK DIKENAKAN (AREAL LAINNYA)AREAL LAINNYA : Diisi dengan areal tanah dan/atau

perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun1994, dan/atau yang secara nyata tidakdipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.



LAMPIRAN IXPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013


PBB PANAS BUMI BANGUNAN UMUMTAHUN PAJAK .........

No. Formulir

L02-51


3. JML. BANGUNAN

2. NOP 4. LEMBAR KE / JUMLAH LEMBAR /

DATA RINCI BANGUNAN UMUMJENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : PERUMAHAN/PERKANTORAN/TOKO/APOTIK/RUKO/RUMAH SAKIT/KLINIK/OLAH RAGA/HOTEL/RESTORAN/WISMA/GD. PERTEMUAN/BGN. PARKIR/APARTEMEN/KONDOMINIUM/POMPA BENSIN/TANGKI SPBU/SEKOLAH/LAIN-LAIN

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : ……………………………………………………………………………………………………..

No Nama UnitBangunan Lokasi Kondisi

UmumTahun

DibangunTahun

Renovasi

Jumlah Lantai Bangunan Luas Bangunan(m2)

Konstruksi Jumlah LantaiBasement

Luas Lantai

Basement (m2)

MaterialDinding

PelapisDinding

Langit- langit

Atap PenutupLantai

AC Lift Eskalator Pagar

dalam luar dalam luar tipe jumlah unit PK tipe jumlah

unit tipe jumlah unit tipe keliling

(m)t

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Total Luas Bangunan -

6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB): ……………………………………………………………………………………………………..

No Nama UnitBangunan Lokasi Kondisi

UmumTahun

DibangunTahun

Renovasi

Jumlah Lantai

Bangunan

Luas Bangunan2(m ) Konstruksi Jumlah Lantai

Basement

Luas LantaiBasement

2(m )

MaterialDinding

PelapisDinding

Langit- langit Atap Penutup

Lantai

AC Lift Pagar

Listrik(watt )

Sistem Air

Panas

Sistem Pengolahan

Limbah

Sumur Artesis

(m)Reservoir Proteksi

apiPenangkal

petir

Saluran PABX

(saluran)

Sistem TataSuara

Video Interkom (jumlah lantai)

SistemTV Lapangan Tenis Perkerasan

Keliling dinding*

(m)

tinggi kolom*

(m)

lebar bentang*

(m)

luas mezzazin

e*(m2)

daya dukung lantai*

2(kg/m )tipe

lantai*dalam luar dalam luar tipe jumlah unit PK tipe jumlah

unit tipe keliling(m)

tinggi(m) tipe jumlah

lantai tipe luas(m2)

tipe luas(m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 50 51 52 53 54 55

Total Luas Bangunan -

Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Umum (L02-51) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).: *) Kolom 47,48,49 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pompa Bensin/Tangki SPBU.: *) Kolom 50,51,52,53,54,55 informasi tambahan untuk bangunan umum dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Pabrik/Bengkel/Gudang.

KETERANGAN BANGUNAN UMUM-2-

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN :

1. Perumahan 5. RS/Klinik 9. Gedung Pertemuan 13. Tangki SPBU

2. Perkantoran 6. Olahraga/rekreasi 10. Bangunan Parkir 14. Gedung Sekolah

3. Pabrik 7. Hotel/resto/wisma 11. Apartemen/Kondominium 15. Lain-lain

4. Toko/Apotik/Ruko 8. Bengkel/gudang 12. Pompa Bensin/Kanopi

Keterangan kolom 4,9,12,13,14,15,16,17,18,19,22 diisi dengan komponen material bangunan sebagai berikut :

Kondisi Umum (4) Konstruksi (9)Material dinding dalam

(12)Material dinding luar

(13)Pelapis dinding dalam

(14)Pelapis dinding Luar

(15) Langit-langit (16) Atap (17)Penutup Lantai

(18)AC Lift

tipe (19) tipe (22)

1. Sangat baik 1. Baja 1. Gypsum Impor 1. Kaca 1. Kaca Impor 1. Granit Impor 1. Gypsum 1. Pelat Beton 1. Marmer 1. Split 1. Penumpang

2. Baik 2. Batu bata 2. Gypsum Lokal 2. Pas Celcon 2. Kaca Lokal 2. Kaca Impor 2. Akustik 2. Genteng Keramik 2. Keramik 2. Window 2. Barang

3. Sedang 3. Beton 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Pas. Dind 1/2 batu 3. Marmer Impor 3. Marmer Impor 3. Triplex+cat 3. Genteng Pres Beton 3. Teraso 3. Floor

4. Jelek 4. Kayu 4. Tripleks 4. Beton Pracetak 4. Marmer Lokal 4. Marmer Lokal 4. Eternit 4. Asbes Gelombang 4. Ubin PC 4. Central

5. Plywood 5. Seng 5. Cat 5. Kaca Impor 5. Seng Gelombang

6. Kayu 6. Wallpaper 6. Kaca Lokal 6. Genteng Sirap

7. Granit Impor 7. Keramik Standar 7. Genteng Tanah Liat

8. Granit Lokal 8. Cat

9. Keramik Stand.

Keterangan kolom 24,26,30,31,33,34,35,37,39,42,43,45 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :Eskalator Pagar Sistem Air panas

(30)Sistem Pengolah

limbah (31) Reservoir (33) Proteksi api (34)Penangkal petir

(35)Sistem Tata suara (37)

Sis. TV Kolam Renang Lapangan Tenis Perkerasan

tipe (24) tipe (26) tipe (39) Finishing (42) tipe (43) tipe (45)

1. Lebar<0,8 1. Batako 1. Ada 1. Ada 1. Ada 1. Hydrant 1. Ada 1. Ada 1. MATV 1. Diplester 1. Beton dgn. Lampu 1. Ringan

2. Lebar>0,8 2. Bata 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. Sprinkler 2. Tdk. Ada 2. Tdk. Ada 2. CCTV 2. Dengan pelapis 2. Beton tanpa Lampu 2. Sedang

3. Btn pracetak 3. Alarm Kebakaran 3. Aspal dgn. lampu 3. Keras

4. Besi 4. Interkom 4. Aspal tanpa Lampu

5. Tanah liat dgn. Lampu

6. Tanah liat tanpa lampu

Keterangan kolom 48 dan 55 diisi dengan komponen fasilitas yang ada sebagai berikut :

TANGKI SPBU BENGKEL/GUDANG/PA BRIK

Posisi (48) Tipe lantai (55)

1. Di atas tanah 1. Ringan

2. Di bawah tanah 2. Sedang

3. Menengah

4. Berat

5. Sangat Berat

-3-


PBB PANAS BUMI BANGUNAN UMUM (L02-51)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51) adalah

data rinci bangunan umum per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.





1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.2. NOP : Diisi oleh petugas.3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan umum

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada saat formulir diisi, dalam satuan unit.


DATA RINCI BANGUNAN UMUM5. JENIS PENGGUNAAN

BANGUNAN (JPB): …

6. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) : …

: Diisi lembar ke …/jumlah lembar …

: Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) untuk bangunan umum berupa; perumahan/ perkantoran/toko/apotik/ruko/rumah sakit/klinik/olahraga/rekreasi/hotel/ resto/wisma/gedung pertemuan/bangunan parkir/apartemen/kondominium/ pompa bensin/kanopi/tangki SPBU/gedung sekolah/dan lain-lain.1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perumahan, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Perkantoran, dll.

: Diisi dengan Jenis Penggunaan Bangunan untuk bangunan umum berupa: pabrik/bengkel/gudang.1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) pabrik, 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-51) untuk Jenis

-4-

Penggunaan Bangunan (JPB) bengkel, dll.

Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan umum yang akan diisikan dalam LSPOP.



Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada di area/cluster atau sejenisnya.

Kolom 4 Kondisi Umum : Diisi dengan kondisi bangunan secara umum berdasarkan keterangan kolom4 yang terletak di halaman belakangLSPOP (L02-51).

Kolom 5 Tahun Dibangun : Diisi dengan tahun selesai dibangun. Kolom 6 Tahun Renovasi : Diisi dengan tahun dilakukannya

renovasi.Kolom 7 Jumlah LantaiBangunanKolom 8 Luas Bangunan(m2)

: Diisi dengan jumlah lantai yang terdapat dalam bangunan tersebut.

: Diisi dengan luas bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan umum wajib diisi masing-masing luasnya).


Kolom 10 Jumlah LantaiBasementKolom 11 Luas LantaiBasement (m2) Kolom 12 MaterialDinding Dalam

Kolom 13 MaterialDinding Luar

Kolom 14 Pelapis DindingDalam

Kolom 15 Pelapis DindingLuar

: Diisi dengan jumlah lantai basement.

: Diisi dengan luas lantai basement, dalam satuan meter persegi (m2).

: Diisi dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 12 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

: Diisi sesuai dengan material yang ada, berdasarkan keterangan kolom 13 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).



Kolom 16 Langit-langit : Diisi sesuai dengan material langit- langit yang ada, berdasarkan keterangan kolom 16 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 17 Atap : Diisi sesuai dengan material atap yang ada, berdasarkan keterangan kolom 17 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 18 Penutup Lantai : Diisi sesuai dengan material penutup lantai yang ada, berdasarkan

-5-


Kolom 19 AC Tipe : Diisi sesuai dengan tipe AC yang ada, berdasarkan keterangan kolom 19 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 20 AC Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit AC, dalam satuan unit.

Kolom 21 AC PK : Diisi dengan jumlah daya AC, dalam satuan PK.

Kolom 22 Lift Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Lift yang ada, berdasarkan keterangan kolom 22 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 23 Lift Jumlah Unit : Diisi dengan jumlah unit Lift, dalam satuan unit.

Kolom 24 Eskalator Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Eskalator yang ada, berdasarkan keterangan kolom 24 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 25 EskalatorJumlah Unit

: Diisi dengan jumlah unit Eskalator, dalam satuan unit.

Kolom 26 Pagar Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Pagar yang ada, berdasarkan keterangan kolom 26 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 27 Pagar Keliling(m)

: Diisi dengan panjang keliling pagar, dalam satuan meter (m).

Kolom 28 Pagar Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi pagar, dalam satuan meter (m).

Kolom 29 Listrik (watt) : Diisi dengan daya Listrik, dalam satuan watt.

Kolom 30 Sistem AirPanas

Kolom 31 SistemPengolahan Limbah

Kolom 32 Sumur Artesis(m)

: Diisi ada tidaknya Sistem Air Panas, berdasarkan keterangan kolom 30 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

: Diisi ada tidaknya Sistem Pengolahan Limbah, berdasarkan keterangan kolom 31 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

: Diisi dengan kedalaman SumurArtesis, dalam satuan meter (m).

Kolom 33 Reservoir : Diisi ada tidaknya Reservoir, berdasarkan keterangan kolom 33 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 34 Proteksi Api : Diisi sesuai dengan tipe Proteksi Api yang ada, berdasarkan keterangan kolom 34 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 35 Penangkal Petir : Diisi ada tidaknya Penangkal Petir, berdasarkan keterangan kolom 35 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 36 Saluran PABX (saluran)

: Diisi dengan jumlah Saluran PABX, dalam satuan saluran.

Kolom 37 Sistem TataSuara

Kolom 38 Video Interkom(Jumlah Lantai)

-6-

: Diisi ada tidaknya Sistem Tata Suara, berdasarkan keterangan kolom 37 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

: Diisi dengan Video Interkom, dalam satuan jumlah lantai.

Kolom 39 Sistem TV Tipe : Diisi sesuai dengan Sistem TV yang ada, berdasarkan keterangan kolom 39 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 40 Sistem TV Jumlah LantaiKolom 41 Kolam RenangLuas (m2)Kolom 42 Kolam RenangFinishing

Kolom 43 Lapangan TenisTipe

Kolom 44 Lapangan TenisLuas (m2)

: Diisi dengan Sistem TV, dalam satuan jumlah lantai.

: Diisi dengan luas Kolam Renang, dalam satuan meter persegi (m2).

: Diisi sesuai dengan finishing yang ada, berdasarkan keterangan kolom 42 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

: Diisi sesuai dengan tipe Lapangan Tenis yang ada, berdasarkan keterangan kolom 43 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

: Diisi dengan luas Lapangan Tenis, dalam satuan meter persegi (m2).

Kolom 45 Perkerasan Tipe : Diisi sesuai dengan tipe Perkerasan yang ada, berdasarkan keterangan kolom 45 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 46 PerkerasanLuas (m2)

: Diisi dengan luas Perkerasan, dalam satuan meter persegi (m2).

Informasi tambahan untuk Pompa BensinKolom 47 Jumlah Kanopi : Diisi dengan jumlah kanopi Pompa

Bensin.

Informasi tambahan untuk Tangki SPBUKolom 48 Posisi : Diisi sesuai dengan posisi Tangki SPBU

yang ada, berdasarkan keterangan kolom 48 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

Kolom 49 Volume (m3) : Diisi sesuai dengan volume Tangki SPBU yang ada, dalam satuan meter kubik (m3).

Informasi tambahan untuk Bengkel/Gudang/PabrikKolom 50 Keliling Diding(m)

Kolom 51 Tinggi Kolom(m)

Kolom 52 Lebar Bentang(m)

: Diisi dengan keliling dinding Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

: Diisi dengan tinggi kolom Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

: Diisi dengan lebar bentang Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan meter (m).

Kolom 53 Luas Mezzanin(m2)Kolom 54 Daya DukungLantai (kg/m2)

-7-

: Diisi dengan luas Mezzanin, dalam satuan meter persegi (m2).

: Diisi dengan daya dukung lantai Bengkel/Gudang/Pabrik, dalam satuan kilogram per meter persegi (kg/m2).

Kolom 55 Tipe Lantai : Diisi sesuai dengan tipe lantai Bengkel/Gudang/Pabrik yang ada, berdasarkan keterangan kolom 55 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-51).

LAMPIRAN XPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013


PBB PANAS BUMI BANGUNAN KHUSUS

TAHUN PAJAK ............

No. Formulir

L02-52


3. JML. BANGUNAN

2. NOP 4. LEMBAR KE / JML. LEMBAR /

DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN : ……………………………………………………………………………

No Nama Unit Bangunan Lokasi Kondisi Umum Thn. Dibangun Konstruksi Panjang

(m)Lebar

(m)Tinggi

(m)Diameter

(m)Volume

(m3)Luas(m2)

Sumur *) (well) Jaringan Pipa *)

Kedalaman Sumur(m) Letak

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jumlah Total Luas

Catatan : Formulir LSPOP Bangunan Khusus (L02-52) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan, diisi per JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB).: *) informasi tambahan untuk bangunan khusus dengan Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) berupa : Sumur/Jaringan Pipa.

Kondisi Umum(4)

Konstruksi(6)

Jaringan Pipa

Letak (14)

1. Sangat baik 1. Baja 1. Dibawah tanah2. Baik 2. Beton 2. Diatas tanah3. Sedang 3. Aspal

4. Komposit

KETERANGAN BANGUNAN KHUSUS-2-

JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN (JPB) :

1. Sumur (well) 6. Pump Station 11. Switch Yard2. Manifold 7. Dam/Sump/Pond 12. Tower Transmisi3. Separator 8. Jaringan Pipa4. Scrubber 9. Cooling Tower5. Rock Muffler 10. Transformator

Bangunan khusus lainnya13. Landasan pesawat udara14. Jalan yang diperkeras di lokasi penambangan dan/atau dalam komplek15. Dermaga/pelabuhan khusus16. Lainnya : ………………………… (diisi dengan bangunan dengan konstruksi khusus lainnya seperti, conveyor belt, silo,cerobong dll.)

Kolom 4, 6, dan 14, diisi dengan keterangan sebagai berikut:


LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PBB PANAS BUMI BANGUNAN KHUSUS (L02-52)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52) adalah

data rinci bangunan khusus, per Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) per kabupaten/kota.





1. JENIS TRANSAKSI : Diisi oleh petugas.2. NOP : Diisi oleh petugas.3. JML BANGUNAN : Diisi jumlah unit bangunan khusus sesuai



: Diisi lembar ke …/jumlah lembar …

DATA RINCI BANGUNAN KHUSUS5. JENIS

PENGGUNAAN BANGUNAN: …

: Diisi dengan jenis penggunaan bangunan khusus berdasarkan keterangan jenis penggunaan bangunan yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52).1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk 1 (satu) Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).Contoh: 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk Jenis Penggunaan Bangunan (JPB) Sumur (Well), 1 (satu) Formulir LSPOP (L02-52) untuk Jenis Penggunaan Bangunan(JPB) Jaringan Pipa, dll.

Kolom 1 No. : Diisi dengan nomor urut bangunan khusus yang akan diisikan dalam LSPOP.



Kolom 3 Lokasi : Diisi dengan lokasi bangunan berada, di area/cluster atau sejenisnya.

Kolom 4 KondisiUmum

Kolom 5 Thn. Dibangun

: Diisi dengan kondisi umum bangunan berdasarkan keterangan kolom 4 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52).



-4-

Kolom 7 Panjang (m) : Diisi dengan panjang tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).

Kolom 8 Lebar (m) : Diisi dengan lebar tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter (m).

Kolom 9 Tinggi (m) : Diisi dengan tinggi bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: tinggi untuk tower, dll.).

Kolom 10 Diameter(m)

Kolom 11 Volume(m3)

: Diisi dengan diameter bangunan, dalam satuan meter (m) (contoh: diameter untuk sumur, tangki, pipa, dll.).

: Diisi dengan volume bangunan, dalam satuan meter kubik (m3) (contoh: volume untuk tangki, dll.).

Kolom 12 Luas (m2) : Diisi dengan luas tapak/penampang/ perkerasan bangunan, dalam satuan meter persegi (m2) (keterangan: seluruh unit bangunan khusus wajib diisi masing-masing luasnya).

Informasi tambahan untuk Sumur (Well)Kolom 13Kedalaman sumur(m)

: Diisi dengan kedalaman casing/cubingSumur (Well), dalam satuan meter (m).

Informasi tambahan untuk Jaringan PipaKolom 14 Letak : Diisi dengan posisi jaringan pipa

berdasarkan keterangan kolom 14 yang terletak di halaman belakang LSPOP (L02-52).

LAMPIRAN XIPeraturan Direktur Jenderal PajakNomor : PER- 45/PJ/2013Tanggal : 20 Desember 2013

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAKPBB PANAS BUMI

TUBUH BUMI TAHUN PAJAK .........

No. Formulir

L03-51


2. NOP

A. DATA RINCI

3. NAMA OPERATOR

4. NOMOR IUP PANAS 5. TANGGAL / /BUMI

6. LUAS WILAYAH KERJA/ M2

WILAYAH SEJENISNYA

7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA / WILAYAH SEJENISNYA

a. GARIS BUJUR (BT) s/d

b. GARIS LINTANG (LU/LS) s/d

B. DATA HASIL PRODUKSI

8. HASIL PRODUKSI YANG TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK

No Nama Hasil Produksi Hasil Produksi Satuan Keterangan

1 2 3 4 5

1. Uap ........................................................ Kwh

2. Listrik ........................................................ Kwh

-2-


PBB PANAS BUMI TUBUH BUMI (L03-51)

PERHATIAN:1. Formulir LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51) data rinci

tubuh bumi per kabupaten/kota.2. Formulir ini harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap.3. Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kiri ke kanan menggunakan huruf kapital.4. Pengisian ‘angka’ dimulai dari kiri ke kanan dengan ketentuan angka





A. DATA RINCI3. NAMA OPERATOR : Dalam hal Subjek/Wajib Pajak menggunakan

jasa operator, diisi dengan nama operator yang bersangkutan.Dalam hal Subjek/Wajib Pajak tidakmenggunakan jasa operator, tidak perlu diisi.

4. NOMOR IUP PANAS BUMI

: Diisi nomor Izin Usaha Pertambangan PanasBumi.

5. TANGGAL : Diisi tanggal Izin Usaha Pertambangan PanasBumi.

6. LUAS WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA

7. BATAS TITIK KOORDINAT WILAYAH KERJA/WILAYAH SEJENISNYA

: Diisi dengan total luas Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya dalam satuan meter persegi (m2) sesuai dengan luas yang tercantum dalam Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi.

: Diisi dengan batas titik koordinat terluar yangterdapat dalam peta Wilayah Kerja/Wilayah Sejenisnya yang mengacu pada sistem koordinat geodetik (Lintang Bujur), dalam satuan ...°...' ...".

B. DATA HASIL PRODUKSI8. HASIL PRODUKSI

YANG TERJUAL SETAHUN SEBELUM TAHUN PAJAK

: Diisi dengan hasil produksi Uap dan/atau Listrik yang terjual setahun sebelum tahun pajak.

Kolom 1 No. : Nomor urut 1. untuk hasil produksi berupa Uap dan nomor urut 2. untuk hasil produksi berupa Listrik, yang akan diisikan dalam LSPOP.

Kolom 2 Nama Hasil Produksi Kolom 3 Hasil Produksi

: Nama hasil produksi yaitu Uap dan/atauListrik, yang akan diisikan dalam LSPOP.

: Diisi dengan jumlah hasil produksi Uap dan/atau Listrik setahun.

Kolom 4 Satuan : Satuan hasil produksi Uap dan/atau Listrik dalam kwh (kilowatt hour).

Kolom 5Keterangan

: Diisi dengan penjelasan tambahan yang diperlukan.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER- 45/PJ/2013

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN

MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 79Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selama ini menjadi beban Pemerintah diubah menjadi beban bersama Pemerintah dan kontraktor dengan cara membukukan pembayaran pajak tersebut sebagai komponen biaya, dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membayar sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan Nomor76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3569);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi;

MEMUTUSKAN: …

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 1994.

2. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Migas adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

3. PBB sektor pertambangan untuk pertambangan Panas Bumi yang selanjutnya disebut PBB Panas Bumi adalah PBB atas bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.

4. Pengenaan adalah kegiatan menetapkan subjek pajak atau Wajib Pajak dan besarnya pajak terutang untuk PBB Migas dan PBB Panas Bumi berdasarkan peraturan perundang- undangan PBB.

5. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi.

6. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, termasuk antara lain gas metan batubara (coalbed methane).

7. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan.

8. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

9. Izin …

- 3 -

9. Izin Usaha Pertambangan adalah izin atau bentuk kontrak kerja sama lain untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.

10. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi, termasuk kegiatan studi kelayakan dalam kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi, di Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya.

11. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi, dari Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya.

12. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.

13. Wilayah Sejenisnya adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, atau daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi.

14. Areal Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang sedang diusahakan untuk pengambilan hasil produksi.

15. Areal Belum Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang belum diusahakan untuk pengambilan hasil produksi.

16. Areal Tidak Produktif adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang tidak dapat atau telah selesai diusahakan untuk pengambilan hasil produksi.

17. Areal Emplasemen adalah areal tanah dan/atau perairan pedalaman di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, yang di

atasnya …

- 4 -

atasnya berdiri bangunan dan sarana pendukungnya, tidak termasuk Areal Produktif.

18. Areal Offshore adalah areal perairan lepas pantai di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, yang secara nyata dipunyai haknya dan/atau diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.

19. Areal Lainnya adalah areal tanah, perairan pedalaman, dan/atau perairan lepas pantai, di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang tidak dikenakan PBB sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan/atau yang secara nyata tidak dipunyai haknya dan tidak diperoleh manfaatnya oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi.

20. Tubuh Bumi Eksplorasi adalah tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi pada Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang memiliki potensi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi.

21. Tubuh Bumi Eksploitasi adalah tubuh bumi yang berada di bawah permukaan bumi pada Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang telah menghasilkan hasil produksi berupa Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, atau Panas Bumi.

22. Angka Kapitalisasi adalah angka pengali yang digunakan untuk mengonversi hasil produksi yang terjual dalam setahun menjadi nilai bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi.

23. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek Pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak pengganti.

24. Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak dan subjek pajak atau Wajib Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi ke Direktorat Jenderal Pajak.

25. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh subjek pajak atau Wajib Pajak untuk melaporkan data rinci objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.

27. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKP PBB adalah Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-

Undang …

- 5 -

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1994.

28. Kantor Pelayanan Pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak yang mengadministrasikan objek pajak PBB Migas dan/atau PBB Panas Bumi.

Pasal 2

(1) Objek pajak PBB Migas adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi.

(2) Objek pajak PBB Panas Bumi adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di dalam kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Panas Bumi.

(3) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:a. permukaan bumi, meliputi:

1) tanah dan/atau perairan pedalaman (onshore); dan2) perairan lepas pantai (offshore);

b. tubuh bumi.

(4) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

(5) Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:a. Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya; danb. wilayah di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya

yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi.

(6) Wilayah di luar Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan wilayah penunjang kegiatan usaha pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, atau Panas Bumi yang menjadi bagian yang secara fisik tidak terpisahkan dengan permukaan bumi yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi di dalam Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya.

Pasal 3

(1) Permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (3) huruf a angka 1) meliputi:a. areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi,

berupa:1) Areal Produktif;2) Areal Belum Produktif;

3) Areal …

- 6 -

3) Areal Tidak Produktif; dan4) Areal Emplasemen;

b. areal yang tidak dikenakan PBB Migas atau PBB PanasBumi, berupa Areal Lainnya.

(2) Permukaan bumi offshore sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (3) huruf a angka 2) meliputi:

a. areal yang dikenakan PBB Migas, berupa Areal Offshore;dan

b. areal yang tidak dikenakan PBB Migas, berupa ArealLainnya.

(3) Tubuh bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)huruf b berupa:

a. Tubuh Bumi Eksplorasi; atau

b. Tubuh Bumi Eksploitasi.

Pasal 4

(1) Subjek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi.

(2) Subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar PBB Migas atau PBB Panas Bumi menjadi Wajib Pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi.

Pasal 5

(1) Subjek pajak atau Wajib Pajak melakukan pendaftaran atau pemutakhiran data objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi dengan cara mengisi SPOP, dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani, dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.

(2) Dalam hal SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau Wajib Pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

(3) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan LSPOP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP.

Pasal 6

(1) SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari SPOP PBB Migas dan SPOP PBB Panas Bumi.

(2) SPOP PBB Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:

a. onshore, dilampiri dengan:1) LSPOP PBB Migas Onshore;

2) LSPOP …

- 7 -

2) LSPOP PBB Migas Bangunan Umum; dan/atau3) LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus.

b. offshore, dilampiri dengan:1) LSPOP PBB Migas Offshore;2) LSPOP PBB Migas Bangunan Umum, dan/atau3) LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus.

c. tubuh bumi, dilampiri dengan LSPOP PBB Migas TubuhBumi.

(3) SPOP PBB Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk:

a. onshore, dilampiri dengan:1) LSPOP PBB Panas Bumi Onshore;2) LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum, dan/atau3) LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus.

b. tubuh bumi, dilampiri dengan LSPOP PBB Panas BumiTubuh Bumi.

Pasal 7

(1) Subjek pajak atau Wajib Pajak harus menyampaikan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang telah diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani, ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atau Wajib Pajak.

(2) Tanggal diterimanya SPOP dan LSPOP oleh subjek pajak atauWajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOP

disampaikan secara langsung oleh Kantor Pelayanan Pajak; atau

b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP dikirim oleh Kantor Pelayanan Pajak melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.

(3) Dalam hal tanggal diterimanya SPOP dan LSPOPsebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tanggal sebelum1 Januari tahun pajak, maka tanggal diterimanya SPOP danLSPOP adalah tanggal 1 Januari tahun pajak.

(4) Tanggal disampaikannya SPOP dan LSPOP ke KantorPelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. tanggal tanda terima, dalam hal SPOP dan LSPOPditerima secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak; atau

b. tanggal bukti pengiriman, dalam hal SPOP dan LSPOP diterima di Kantor Pelayanan Pajak melalui pos atau jasa pengiriman lainnya.

Pasal …

- 8 -

Pasal 8

(1) Dasar Pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi adalahNJOP.

(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penjumlahan antara NJOP bumi dan NJOP bangunan.

(3) NJOP bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk:

a. permukaan bumi merupakan hasil perkalian antara total luas areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi dengan NJOP bumi per meter persegi; dan

b. tubuh bumi merupakan hasil perkalian antara luas Wilayah Kerja atau Wilayah Sejenisnya dengan NJOP bumi per meter persegi.

(4) NJOP bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hasil konversi nilai bumi per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP Bumi.

(5) NJOP bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

(6) NJOP bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai klasifikasi NJOP Bangunan.

Pasal 9

(1) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (4) pada tahap Eksplorasi untuk:

a. permukaan bumi onshore, merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi;

b. permukaan bumi offshore, ditetapkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak; dan

c. Tubuh Bumi Eksplorasi, ditetapkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak.

(2) Nilai bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 ayat (4) pada tahap Eksploitasi untuk:

a. permukaan bumi onshore, merupakan hasil pembagian antara total nilai bumi dengan total luas areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi;

b. permukaan bumi offshore, ditetapkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak; dan

c. Tubuh Bumi Eksploitasi, dalam hal:1) terdapat hasil produksi yang terjual, merupakan hasil

pembagian antara nilai bumi untuk Tubuh Bumi

Eksploitasi …

- 9 -

Eksploitasi dengan luas Wilayah Kerja atau WilayahSejenisnya;

2) tidak terdapat hasil produksi yang terjual, merupakan nilai bumi per meter persegi untuk Tubuh Bumi Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3) Total nilai bumi untuk permukaan bumi onshore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, merupakan jumlah dari perkalian luas masing- masing areal yang dikenakan PBB Migas atau PBB Panas Bumi dengan nilai bumi per meter persegi masing-masing areal dimaksud.

(4) Nilai bumi per meter persegi masing-masing areal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan dengan menggunakan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual-beli, ditentukan melalui perbandingan harga objek lain yang sejenis.

(5) Nilai bumi untuk Tubuh Bumi Eksploitasi dalam hal terdapat hasil produksi yang terjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1), ditentukan melalui pendekatan pendapatan sebagai berikut:

a. Untuk PBB Migas:Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x [(hasil produksi Minyak Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga minyak mentah Indonesia) + (hasil produksi Gas Bumi yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga Gas Bumi)].

b. Untuk PBB Panas Bumi yang pembangkit listriknya dikelola sendiri oleh Wajib Pajak:Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x [(hasil produksi uap yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga uap) + (hasil produksi listrik yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga listrik)].

c. Untuk PBB Panas Bumi yang pembangkit listriknya tidak dikelola sendiri oleh Wajib Pajak:Nilai bumi = Angka Kapitalisasi x hasil produksi uap yang terjual dalam satu tahun sebelum tahun pajak x harga uap.

(6) Angka Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

(7) Nilai bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) merupakan hasil pembagian antara total nilai bangunan dengan total luas bangunan.

(8) Total nilai bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)merupakan jumlah nilai bangunan masing-masing bangunan.

(9) Nilai bangunan masing-masing bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditentukan melalui pendekatan biaya yaitu sebesar biaya pembangunan baru dikurangi penyusutan.

Pasal …

- 10 -

Pasal 10

(1) Harga minyak mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik, dan kurs yang digunakan sebagai dasar penentuan nilai bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), ditetapkan sebagai berikut:a. harga minyak mentah Indonesia, menggunakan harga

yang ditetapkan dalam APBN/APBN Perubahan satu tahun sebelum tahun pajak;

b. harga Gas Bumi, sebesar 17,96% dari harga minyak mentah Indonesia yang ditetapkan dalam APBN/APBN Perubahan satu tahun sebelum tahun pajak;

c. harga uap dan/atau listrik, sebesar rata-rata harga kontrak uap dan/atau listrik yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak; dan

d. kurs, menggunakan kurs dalam APBN/APBN Perubahan satu tahun sebelum tahun pajak.

(2) Menteri Keuangan dapat menetapkan harga minyak mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik, dan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Menteri Keuangan menetapkan harga minyak mentah Indonesia, harga Gas Bumi, harga uap, harga listrik, dan kurs sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

Pasal 11

(1) Pengadministrasian data objek pajak PBB Migas onshore danPBB Panas Bumi dilakukan oleh:a. Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan wilayah kabupaten,

kota, atau wilayah DKI Jakarta, yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak PBB Migas onshore dan/atau PBB Panas Bumi; atau

b. Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk, dalam hal terdapat lebih dari satu Kantor Pelayanan Pajak dalam satu kabupaten, kota, atau wilayah DKI Jakarta.

(2) Pengadministrasian data objek pajak PBB Migas offshore dan tubuh bumi dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk.

Pasal 12

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menetapkan besarnya PBB Migas atau PBB Panas Bumi terutang menurut keadaan objek pajak PBB Migas atau PBB Panas Bumi pada tanggal 1 Januari berdasarkan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan menerbitkan SPPT.

(2) SPPT …

- 11 -

(2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:a. SPPT untuk onshore;b. SPPT untuk offshore; dan c. SPPT untuk tubuh bumi.

Pasal 13

Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berkoordinasi dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka:1. penyampaian SPOP dan LSPOP kepada subjek pajak atau

Wajib Pajak;2. penerimaan pengembalian SPOP dan LSPOP yang telah diisi

oleh subjek pajak atau Wajib Pajak; dan3. penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak.

Pasal 14

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP PBB dalam hal subjek pajak atau Wajib Pajak:a. tidak menyampaikan SPOP dan LSPOP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

b. menyampaikan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang seharusnya terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP.

(2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP dan LSPOP ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

(4) Dalam hal SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang pembayaran PBB Migas atau PBB Panas Bumi melalui pemindahbukuan, denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak PBB melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(5) Dalam hal SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang pembayaran PBB Migas atau PBB Panas Bumi dilakukan sendiri oleh Wajib

Pajak …

- 12 -

Pajak, jumlah pajak terutang dalam SKP PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak menggunakan Surat Setoran Pajak PBB melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 15

Bentuk formulir:1. SPOP PBB Migas, adalah sebagaimana ditetapkan pada

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;2. SPOP PBB Panas Bumi, adalah sebagaimana ditetapkan pada

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;3. LSPOP PBB Migas Onshore (kode L01-31), adalah

sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

4. LSPOP PBB Migas Offshore (kode L01-32), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

5. LSPOP PBB Migas Bangunan Umum (kode L02-31), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

6. LSPOP PBB Migas Bangunan Khusus (kode L02-32), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

7. LSPOP PBB Migas Tubuh Bumi (kode L03-31), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

8. LSPOP PBB Panas Bumi Onshore (kode L01-51), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

9. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Umum (kode L02-51), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

10. LSPOP PBB Panas Bumi Bangunan Khusus (kode L02-52), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran X Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan

11. LSPOP PBB Panas Bumi Tubuh Bumi (kode L03-51), adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran XI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanDirektur Jenderal Pajak ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, pengenaan PBB Migas dan PBB Panas Bumi untuk tahun pajak2013 dan sebelumnya dilaksanakan berdasarkan ketentuansebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku pada tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal …

Government & Nonprofit

PER-45/PJ/ 2013 dan lampirannya :::: Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi