TOPIK STRATEGISDIREKTORAT PENGELOLAAN KAS

NEGARA

Subdit Rekening Kas NegaraDirektorat PKN

Direktorat Jenderal PerbendaharaanKementerian Keuangan Republik Indonesia

Jakarta, 28 Mei 2015

IMPLEMENTASI SPAN = SP2D VOID

IMPLEMENTASI SPAN = SP2D REJECT

PENYELESAIAN RETUR SP2D SEBELUM IMPLEMENTASI SPAN

outline:

II

IIIIII

2

IIII

Data transaksi unreconciled

SEBAB : Kekurangpatuhan para pihak yaitu dari Satuan Kerja maupun KPPN dalam penyelesaian transaksi melalui SPAN

AKIBAT : Seluruh data transaksi unreconciled atas transaksi pengeluaran SP2D menjadi tidak tercatat sebagai realisasi anggaran

16

II

NO PENYEBAB UNRECONCILED DATA

SOLUSI

1. KESALAHAN PEMILIHAN PAYGROUP

- DIBUATKAN TABEL PEMILIHAN PAYGROUP SEBAGAI PEDOMAN YANG DITEMPEL DI DEKAT PETUGAS PEMILIH PAYGROUP

2. KESALAHAN PEMBERIAN TANGGAL SP2D

- MEMPERHATIKAN BATAS WAKTU APPROVAL PADA PK.13.30 WIB UNTUK PEMBERIAN TANGGAL HARI BERKENAAN

- LEWAT DARI BATAS WAKTU TERSEBUT DIBERI TANGGAL HARI BERIKUTNYA

3. PENERBITAN 2 SP2D UNTUK PEMBAYARAN 1 TAGIHAN YANG SAMA

MEMBUAT PENGAWASAN TAGIHAN RUTIN BULANAN

4. KESALAHAN SATKER MENGINPUT JENIS SPM

MELAKUKAN PEMBINAAN KEPADA SATKER ATAS KETEPATAN INPUT SPM DAN KETELITIAN PETUGAS KPPN DALAM MEMVERIFIKASI

5. SP2D DENGAN REKENING TERLAMPIR TERSALUR PADA 2 TANGGAL YANG BERBEDA

KOORDINASI ANTAR SEKSI DALAM MEMPROSES SPM DENGAN REKENING TERLAMPIR DILAKUKAN PADA PAGI HARI ATAU SORE HARI SETELAH BATAS WAKTU APPROVAL ( 13.30 WIB)

18

1. Meminta kepada satker untuk mengajukan SPM dengan penerima terlampir dalam jumlah banyak sebelum pukul 09.00 atau setelah pukul 12.00 WIB.

2. Percepatan scheduler penyaluran dana SP2D oleh BO I Pusat (dari per satu jam menjadi per 30 menit)

3. Perpanjangan cut off time RTGS-BI menjadi pukul 18.00 WIB.

19

Mengurangi terjadinya data UNRECONCILED akibat adanya perbedaan jumlah digit dalam

validasi B/S

SEBAB : Penyediaan dana kurang

Cut off time BI-RTGS pk. 16.30 Gangguan Sistem pada BO I Pusat/SPAN

16

II

SP2D REJECT

TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINALJANUARI 5 82.424.222.564 18 4.570.134.121 3 602.535.000 6 1.207.632.578FEBRUARI 9.282 132.000.704.433 162 49.683.340.878 36 3.174.924.499 44 388.840.874MARET 1.619 643.927.340.617 5.038 245.151.633.422 34 1.030.796.548 1.054 5.980.111.361.093APRIL 4.702 46.154.684.158 141 3.228.334.316 122 21.935.921.728 243 69.452.583.400MEI 2.554 25.021.332.278 8 199.288.151 263 11.657.766.485 1 2.286.250TOTAL 18.162 929.528.284.050 5.367 302.832.730.888 458 38.401.944.260 1.348 6.051.162.704.195

BRI MANDIRI BNI BTNBULAN

DROPPING TAMBAHAN SORE

TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINAL TRX NOMINALJANUARI 0 0 2 198.209.697 5 12.206.740.229 2 13.718.928.401FEBRUARI 0 0 3 2.979.640.577 42 4.576.135.478 1 357.087.797MARET 2 36.436.174.961 4 15.749.738.432 18 63.839.689.522 4 29.358.296.929APRIL 0 0 2 2.333.031.405 6 19.484.733.935 2 2.403.028.234.154MEI 0 0 2 15.479.477.416 2 10.009.998.183 1 3.614.014.352TOTAL 2 36.436.174.961 13 36.740.097.527 73 110.117.297.347 10 2.450.076.561.633

BULANBRI MANDIRI BNI BTN

Data SP2D Reject

Dropping tambahan sore

Dropping tambahan sore

Menghindari Reject

Menerbitkan SP2D tepat waktu sesuai surat Dir. TP nomor : S-808/PB.8/2014:

a. Semua SPPT yang di-approve Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari kerja:

1)Sebelum/sampai pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/ 15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berkenaan

2)Sesudah pukul pukul 13.30 WIB/14.30 WITA/ 15.30 WIT, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari kerja berikutnya

Menghindari Reject

b. Semua SPPT yang di-approve oleh Kepala Seksi Pencairan Dana pada hari libur/diliburkan, PPR/Penerbitan SP2D-nya diberi tanggal hari berikutnya;

c. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka:

1) KPPN WIB: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve Kepala Seksi PD setelah pk. 13.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 07.30 WIB

Menghindari Reject

2) KPPN WITA: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve Kepala Seksi PD setelah pk. 14.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 08.30 WITA;

3) KPPN WIT: approval PPR/Penerbitan SP2D oleh Kepala Seksi Bank atas SPPT yang di-approve Kepala Seksi PD setelah pk. 15.30 WIB hari sebelumnya, dilakukan sebelum pukul 09.30 WITA

Menghindari Reject

Kepala Seksi Bank melakukan approval PPR/Penerbitan SP2D tertanggal hari ini (H+0) paling lambat pukul 15.00 WIB/16.00 WITA/17.00 WIT

SEBAB : Backdate Double SP2D

XML tidak terkirim ke bank Salah pembebanan/tanggal Kesalahan sistem

16

IIII

KPPN Total KPPN Total KPPN Total KPPN Total003 5 049 17 101 3 138 4005 6 057 2 107 1 142 6008 5 058 5 109 1 144 13009 1 059 2 110 2 148 1012 4 061 88 113 51 151 2014 1 067 24 116 3 154 2016 6 071 9 117 1 155 5019 19 073 1 118 7 158 3022 65 076 4 121 17 159 4027 1 077 5 122 4 160 1031 20 078 4 123 6 161 5032 2 084 1 124 6 164 1035 2 089 2 129 2 167 1039 1 090 3 132 24 175 12044 2 093 26 133 1 177 1045 39 095 9 136 2 178 2047 10 097 8 137 1 182 33

KPPN PENYUMBANG SP2D VOID

PENYEBAB VOID

PENYUMBANG SP2D VOID

DATA MONITORING VOID KPPN

MENGHINDARI VOID

Perlu kehati-hatian dalam : pemilihan paygroup dengan dibuatkan tabel

paygroup yang perlu diliat setiap kali memilih paygroup

tanggal pembayaran SP2D adalah tanggal hari ini dan tanggal yang akan datang (hindari tanggal hari sebelumnya)

penerbitan SP2D gaji induk, adalah tanggal hari kerja bulan berikutnya dan paygroup RPKBUN-P Gaji/ BO II.

Hindari pemilihan tanggal SP2D pada injury time antara jam 13.30 setempat

Mekanisme Void

Jika salah Paygroup/tanggal Backdate/SP2D double :

KPPN mengirimkan surat permintaan void ke Dit TP. Dit TP melakukan konfirmasi ke Bank agar tidak

memproses pembayaran SP2D tsb. Dit TP melakukan pembatalan / void SP2D KPPN membuat PPR ulang atau membatalkan invoice

untuk kasus SP2D double.

Retur SP2D yang diterbitkan KPPN selalu bertambah setiap tahun

Permasalahan Retur SP2D selalu menjadi catatan pada LKPP

Dalam hasil pemeriksaan BPK, masalah retur menjadi temuan karena adanya selisih saldo dan data yang tidak lengkap

Retur yang sudah disetor ke Kas Negara masih tercatat di neraca dan tidak ada data pendukung

Belum ada pengaturan yang efektif menyelesaikan permasalahan retur SP2D

Latar Belakang

IIIIII

Melakukan pengaturan lebih lanjut tentang kebijakan penatausahaan retur dengan implementasi SPAN meliputi:Retur yang telah disetor ke Kas Negara namun masih tercatat dalam neraca KPPNRetur yang belum mendapat tindak lanjut dari satuan kerja

Rencana Aksi Hasil Temuan BPK

Retur Yang Belum Diselesaikan

Data penerima sudah diidentifikasi / lengkap

Data tidak teridentifikasi / tidak lengkap

Sudah disetor ke Kas Negara dan data penerima lengkap

Sudah disetor ke Kas Negara dan data penerima tidak ada/lengkap

Sudah disetor ke Kas Negara atas permohonan KPA namun masih tercatat pada Neraca KPPN

Permasalahan Penyelesaian Retur

Data tidak lengkap/tidak adaSatker/KPA tidak merasa

berkewajiban menyelesaikan retur karena tidak tercatat pada Laporan Keuangannya sehingga tidak segera melakukan ralat/perbaikan SPM/SP2D

Belum ada pengaturan kadaluwarsa atas hak tagih retur kepada pemerintah

Rekonsiliasi Retur

KPPN mengadakan rekonsiliasi data retur SP2D dengan satker mitra kerjanya

Retur yang diakui satker akan dicatat/dibukukan pada laporan keuangan satker

Retur yang tidak diakui satker akan disetorkan ke Kas Negara berdasarkan hasil rekapitulasi final atas rekonsiliasi data retur dengan satuan kerja

Usulan Penyelesaian Retur

Menyusun pengaturan terkait masa kadaluwarsa penagihan atas retur SP2D

Rekonsiliasi data retur SP2D antara KPPN/DJPB dengan Satker/Kementerian/Lembaga

Mewajibkan Kementerian / Lembaga untuk membukukan dan menyajikan data retur pada instansinya dalam Laporan Keuangan

Melakukan reklasifikasi atas retur yang telah disetor ke kas negara dan masih tercatat di neraca dalam rangka pemutihan retur

IDENTIFIKASI RETUR

Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3

Bank Operasional II Penyaluran Gaji pada Bank Umum di luar Bank yang terkoneksi dengan SPAN

KEMITRAAN KEMENKEU C.Q. DJPB DENGAN BANK UMUM

Bank Umum Pusat

Cabang/Capem Bank di Daerah

Dapat menjadi BO II Mitra Kuasa BUN Daerah /KPPN

DJPB

Surat Perjanjian Kerjasama

PERMOHONAN SEBAGAI BO II MITRA KPPN

Verifikasi persyaratan di KPPN

Penelitian kelengkapan persyaratan di Kanwil DJPB

Permohonan

Penerusan Permohonan

Surat Persetujuan

Penerusan

Persetujuan

Cabang Bank di Daerah

Rek. BO IIrr BO II

Satker

PembukaanRek. Gaji PNS

PENELITIAN PERSYARATAN BO II YANG DILAKUKAN DI KANWIL DJPB

Kantor Pusat Bank Umum telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Dirjen Perbendaharaan.

Tidak terdapat kantor cabang/cabang pembantu bank yang sama, yang menjadi mitra kerja KPPN terkait.

Rekam Jejak Cabang/Capem Bank Pemohon, antara lain: Kepatuhan melakukan pelimpahan dan penihilan

tepat waktu Kinerja penyaluran dana SP2D kepada penerima Kepatuhan menyampaikan laporan tepat waktu Kepatuhan memberikan remunerasi

Terima Kasih