PERAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PEMBERANTASAN

KORUPSI

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi

3

Maraknya KKN

BuruknyaPelayanan Publik

Rendahnya Kapasitas dan Akuntabilitas

Kinerja

Bersih dari KKN

Pelayanan Publik Berkualitas

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Tinggi

8 Area Perubahan

8 Area Perubahan

Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGERA DAN REFORMASI BIROKRASI 4

Nasional

Makro

Meso

menyangkut penyempurnaan regulasi nasional yang terkait dengan upaya pelaksanaan reformasi birokrasimenjalankan fungsi manajerial, yakni menerjemahkan kebijakan makro dan mengkoordinir (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat K/L dan Pemda

K/L dan Pemda

Mikro menyangkut implementasi kebijakan/ program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional yang menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda

1. Penataan Struktur Birokrasi2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan

Kualitas PNS3. Sistem Seleksi dan Promosi secara

Terbuka4. Profesionalisasi PNS5. Pengembangan Sistem Elektronik

Pemerintah (e-government)6. Penyederhanaan Perizinan Usaha7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai

Negeri8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Negeri9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas,

Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri

1. Penataan Struktur Birokrasi2. Penataan Jumlah, Distribusi, dan

Kualitas PNS3. Sistem Seleksi dan Promosi secara

Terbuka4. Profesionalisasi PNS5. Pengembangan Sistem Elektronik

Pemerintah (e-government)6. Penyederhanaan Perizinan Usaha7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai

Negeri8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Negeri9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas,

Sarana, dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri

9 Program Percepatan RB

1. Organisasi

2. Tata Laksana3. Peraturan Perundang- undangan4. SDM Aparatur5. Pengawasan6. Akuntabilitas7. Pelayanan Publik8. Pola Pikir dan Budaya Kerja

8 Area Perubahan

Kebijakan dan Program RB Bidang Kelembagaan

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan

6

2. Penataan Jumlah, Dan Distribusi PNS

7

3. Pengembangan Sistem Seleksi CPNS Dan Promosi PNS Secara Terbuka

8

4. Peningkatan Profesionalisasi PNS

9

5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi

10

6. Peningkatan Pelayanan Publik

11

Pengelolaan Pengaduan MasyarakatPengelolaan Pengaduan Masyarakat

Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan

Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan Maklumat Pelayanan

Proses perbaikan ease of doing business melibatkan K/L/Pemda terkait (2012 Peringkat 129 ; Tahun 2013 Peringkat 128)

Proses perbaikan ease of doing business melibatkan K/L/Pemda terkait (2012 Peringkat 129 ; Tahun 2013 Peringkat 128)

Penetapan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat di K/L/Pemda

Penetapan Standar Pelayanan Dasar Masyarakat di K/L/Pemda

Peningkatan efektifitas PTSP di K/L/PemdaPeningkatan efektifitas PTSP di K/L/Pemda

7. PENINGKATAN INTEGRITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR

12Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja K/L/PemdaPeningkatan nilai akuntabilitas kinerja K/L/Pemda

Penintegrasian dan penyederhanaan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja

Penintegrasian dan penyederhanaan sistem perencanaan, penganggaran dan kinerja

Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Clearance dari PPATK untuk pengangkatan eselon I Clearance dari PPATK untuk pengangkatan eselon I

Penetapan Permenpan penangganan gratifikasi, konflik kepentingan, dan Whistle Blowing System

Penetapan Permenpan penangganan gratifikasi, konflik kepentingan, dan Whistle Blowing System

8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

13

Penyusunan RPP Single Remuneration SystemPenyusunan RPP Single Remuneration System

Penyempurnaan Sistem PensiunPenyempurnaan Sistem Pensiun

9. Efisiensi Belanja Pegawai

14

17