PENGANTAR RAKOR FKA BKM-LKMJANUARI 2015

KORKOT 15 SIDOARJO

RAKOR FKA BKM

•Informasi Program Baru Penanganan Kumuh 100-0-100 (2015 – 2019)

•Pelaksanaan Exit Strategy/ Phase Out PNPM Mandiri –> (Januari s/d April 2015)

•Menyambut Pemberdayaan Desa (Implementasi UU No. 6 Th 2014)

•Persiapan Audit Independent TB. 2014

Strategi PNPM Mandiri Perkotaan 2010 - 2014

No

Substansi Pendampingan Phase Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Pembelajaran(2007-2009)

Kemandirian(2010-2012)

Keberlanjutan(2013-2014)

Exit Strategy(2015-..)

Sasaran

1 Penyiapan Kelembagaan Masyarakat (BKM)

Penguatan Kelembagaan BKM

Handling Over pembinaan BKM oleh Pemda

BKM menjadi asset Daerah - Pemda

2 Penyusunan perencanaan masyarakat (PJM Pronangkis)

Integrasi perencanaan masyarakat dengan mekanisme Musrenbang

Proses musrenbang berbasis perencanaan masyarakat

Pelembagaan musrenbang secara partisipatif

3 Peran Pemda dalam DDUB dan monitoring PNPMM

DDUB, monitoring dan penguatan aparat Pemda melalui pelatihan-pelatihan

Alih kelola PNPM ke Pemda termasuk pengelolaan faskel

Pemda sebagai executing agency PNPM Mandiri

Input/Tools

1 BLM setiap tahun Channeling program sektoral, CSR dan KUR serta BLM Capacity Building dan koordinasi chaneling program

Pemberian program –program sektor oleh Pusat dan DAK Kemiskinan

Program Sektoral Program PemdaDana Desa

PHASE OUT (FASE TERMINASI)

Tujuan penyiapan Exit Strategy dalam P2KP adalah memastikan bahwa program P2KP akan terus berlangsung sebagai suatu proses pembangunan berkelanjutan, yang mengakar dan menjadi sebuah gerakan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan di wilayahnya, setelah masa proyek P2KP berakhir... (Dikutip dari Pedoman Teknis P2KP II Bab VI)

Exit Strategi pada Fase Terminasi

Strategi pengakhiran dilakukan pada fase terminasi yang bertujuan untuk menjamin agar indikator keberlanjutan P2KP dapat tercapai. Langkah-langkah penyiapan yang dilakukan pada fase ini di antaranya:

1. Evaluasi partisipatif P2KP di tingkat kelurahan

2. Penguatan kembali lembaga lokal 3. Perluasan program oleh masyarakat, 4. Mengintegrasikan P2KP dengan program

lainnya

KERANGKA PIKIR PEMBENTUKAN BKA LKM -

UPK1. Saat ini kegiatan UPK baru terbatas pada pengelolaan

modal bergulir bagi warga miskin belum pada pengembangan modal usaha dan kemitraan KSM

2. FKA BKM/LKM baru sebatas forum komunikasi, belum diwadahi dalam ikatan/ kelembagaan legal yang kuat dan mampu menggalang kerjasama antar LKM maupun kerjasama dengan pihak lain

3. Tingginya iddle money (dana mengendap) di masing-masing rekening UPK, sementara alokasi laba UPK setiap tahun juga digunakan untuk menambah alokasi modal bergulir, artinya potensi iddle semakin tinggi

4. Lemahnya (tidak berfungsinya) Dewan Pengawas UPK di masing-masing desa dengan berbagai alasan terkait tupoksi maupun kualifikasi dan profesionalisme personil, dan alasan lainnya

REKOMENDASI KBIK KORKOT JATIM (POKJA KEUANGAN)

1. UPK adalah salah satu pilar/instrumen LKM dalam memperkuat modal sosial di masyarakat

2. Diperlukan dukungan pemerintah daerah tingkat kabupaten-desa, untuk ikut menjalankan fungsi pengendalian dan fasilitasi kepada UPK yang dapat dituangkan dalam perbub/ perdes

3. Kebutuhan legalisasi UPK ditentukan oleh masyarakat desa masing-masing

Upaya yang dapat dilakukan :

4. Identifikasi kondisi existing (saat ini) terkait keberadaan UPK (Baik, sedang, kurang)

5. Melakukan advokasi kepada pemda (kab/kec/desa) untuk melakukan fungsi fasilitasi dan pengawasan kepada UPK sesuai kondisi existing UPK

6. Mendorong lahirnya BKA BKM yang nantinya dapat mendorong pemda melahirkan perda dukungan bagi keberadaan LKM dan UPK

7. Melakukan fasilitasi legalisasi UPK bagi UPK-BKA LKM yang siap/ membutuhkan

DESKRIPSI Badan Hukum Pengelola DBMItem Badan Hukum (BAHU) Pilihan

Koperasi Aneka Usaha

(UPE)

Perkumpulan Berbadan Hukum (BKA LKM)

PT Lembaga Keuangan Mikro

(UPK)Dasar Hukum UU 17 th 2012 ttg

PerkoperasianUU No 17 th 2013 ttg

OrmasUU No.1 thn 2013

Berlaku 30 Oktober 2012 22 Juli 2013 8 Januari 2015

Status Organisasi BAHU & Usaha BAHU untuk Organisasi Nir-Laba (Sosial, Pendidikan, dll)

BAHU & Usaha

Kepemilikan Anggota (representasi masyarakat)

Anggota (representasi masyarakat)

60% tambahan saham dari

BUMDes/Kel atau Pemkot & 40%

saham Masyarakat

Keputusan Tertinggi

Rapat Anggota Rapat Anggota RUPS

Min. Modal Pendirian

Rp 15 juta - Rp 12,5 juta

Pengesahan BAHU/ Pengawasan

Menteri Koperasi Menkumham/Pemerintah & Pemda

MenkumHam/OJK

Kelengkapan Dokumen Organisasi

BNRI & TBNRI, Akta Pendirian,

AD/ART

BNRI & TBNRI, Akta Pendirian, AD/ART

BNRI & TBNRI, Akta Pendirian, AD/ART

Sisa Kekayaan Jika Bubar

Anggota (Representasi Masyarakat)

Organisasi Sosial yang Sejenis

Pemegang Saham/OJK

PRINSIP-PRINSIP BAHU-PDB

a) Proses Pembentukan & Pemilihan BAHU-PDB dilakukan scr partisipatif, demokratis, transparan dan Akuntabel

b) Pengambilan Keputusan ttg Pilihan BAHU-PDB dilakukan oleh Masyarakat (sbg Pemilik Asset BLM), melalui mekanisme FGD dan Rembug Utusan Warga yang difasilitasi BKM

c) Kelembagaan dan Asset BAHU-PDB di bawah BKM, sbg representasi Masyarakat.

d) BAHU-PDB dikelola secara profesional & fokus pd PDB/DBM sesuai ketentuan peraturan BAHU yang dipilih

e) Kelompok sasaran PDB/DBM oleh BAHU-PDB tetap harus berlandaskan asas Manfaat bagi MASYARAKAT MISKIN…!

f) Terkait keberadaan UPK:

▫ Jika UPK yang di-Badan Hukum-kan, maka UPK hanya mengelola Dana Bergulir. Sedangkan Pengelolaan Dana Non Bergulir, spt Keuangan Sekretariat, BOP, Dana Infrastruktur, dana sosial, dll dialihkan ke Sekretariat

▫ Jika membentuk baru Unit Pengelola PDB/DBM yang ber-badan hukum, maka fokus UPK hanya pengelolaan dana non bergulir

STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL BKA LKM – UPK - UPE

BKA LKM KEC

LKM DESA

A

LKM DESA

B

LKM DESA

C

UPK KEC

UPK DESA

A

UPK DESA

B

UPK DESA

C

UPE KEC (USAHA

PRODUKTIF)

Bussiness Development

Centre

BKA LKM KAB

Perkumpulan Berbadan Hukum

PENJELASAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL BKA LKM

1. BKA LKM adalah mandataris LKM (utusan masing-masing LKM yang tergabung dalam BKA LKM) yang dilegalisasi dalam bentuk perkumpulan LKM

2. UPK Kecamatan adalah unit yang dibentuk oleh BK LKM untuk mengelola modal bergulir yang modal awalnya dari saham alokasi laba UPK masing-masing LKM desa/kelurahan yang tergabung dalam BKA LKM

3. UPE Kecamatan adalah unit pengelola usaha ekonomi tingkat kecamatan yang dibentuk BKA LKM sebagai jaringan usaha dan pembinaan KSM ekonomi produktif di masing-masing desa

4. UPK Kecamatan juga berperan turut memantau perkembangan UPK di masing-masing LKM desa/ kelurahan yang selama ini diperankan oleh Dewan Pengawas UPK

FASILITASI PENGUATAN KAPITAL SOSIAL DALAM ASSOSIASI/ PERKUMPULAN KSM OLEH BKA LKM

BKA - LKM

ASSOSIASI KSM PEDULI

LINGKUNGAN

Himpuan Pemakai

Air Bersih

Himpunan Sadar

Lingkungan

Himpunan KSM

Sanitasi

Assosiasi/ LSM

Peduli Pendidika

n

Assosiasi/ LSM

Peduli Kesehatan

ASSOSIASI KSM EKONOMI LOKAL

Himpunan Petani

Himpunan Pedagang Makanan

Himpunan Perajin

Himpunan Peternak

Asosiasi Laundry

DINAS TERKAIT :1. PU, DKP, Dinas 2. Dinas Kesehatan3. Dinas Pendidikan4. Dinas Koperasi5. Dinasi Pertanian6. Dinas

Peridustrian dan Perdagangan

LEMBAGA PROFESI

DAN DUNIA USAHA

UPE

BUSSINES DEVELOPMEN

T CENTRE

UPK

DIAGRAM ALIR BKA LKM – UPK

SOSIALISASI FKA BKM –

FORUM UPK KEC

SOSIALISASI DI MASING-

MASING BKM - UPK

REMBUG UTUSAN ANTAR

DESA PENYEPAKATAN

BKA LKM (AD/ART)

PENYEPAKATAN TK DESA

(AMANDEMEN ART – ALOKASI

LABA UPK)

PEMBENTUKAN UPK-KEC DAN UNIT EKONOMI LAIN (UPE)

PENGELOLAAN SAHAM LKM

MASING-MASING DESA OLEH UPK DAN

UPE

LEGALISASI BKA LKM

1

23

PersiapanTk Desa Rembug

Antar Desa

Legalisasi dan

Aktivasi

RKTL….

NO URAIAN KEGIATAN WAKTU P.J

1 Persiapan Audit Independen

Minggu-3 Persiapan/LPJ

Program Kerja FKA

Minggu-4 Januari 2015

FKA-MK

2 Penguatan Kelembagaan (BKA Kecamatan)

Februari 2015 FKA-Kec

3 Penguatan Kelembagaan Level Kabupaten (PBH)

Maret 2015 FKA-kab

4 Audiensi Pihak Terkait (TKPKD – DPRD)

Februari FKA-korkot

5 KPS

•TERIMA KASIH