Upload
dedi-alfaridi
View
155
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
Gambaran Umum Konsep Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
KMW Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan Pendampingan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Provinsi DKI
Jakarta1. Program Peningkatan Penghidupan
Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK)
2. Penyusunan Profil Permukiman dan Profil Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten
17
Jakarta Pusat6 : Kec. 18 : Kel.
347 : Kws73,8 : Ha
Jakarta Barat 8 : Kec.,30 : Kel.
293 : Kws224,01: Ha
Jakarta Selatan8 : Kec. 20 : Kel. 179 : Kws96,8 : Ha
Jakarta Timur10 : Kec. 24 : Kel.
211 : Kws169,6 : Ha
Jakarta Utara6 : Kec. 23 : Kel.
393 : Kws320,3 : Ha
Kepulauan Seribu2 : Kec. 3 : Kel.
19 : Kws9,41 : Ha
Peta Lokasi Kawasan Kumuh Provinsi DKI Jakarta
Data BPS Publikasi Tahun 2013
18
Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat berbasis Komunitas (PPMK) Provinsi DKI Jakarta
1. Pemanfaatan BLM PPMK Tahun 2012 - 2015 sebesar Rp. 9.570.000.000,- dengan perincian untuk: PDB sebesar Rp. 8.550.000.000,- BOP BKM sebesar Rp. 450.000.000,- dan Pelmas Rp. 570.000.000,-
2. Perguliran per Juni 2016 sudah mencapai Rp. 4.385.800.000,- untuk TA 2012 – 2016 dan total dana outstanding loan (dana yang beredar di masyarakat) sudah mencapai Rp. 12.935.800.000,-
19
Jakarta Barat 19 100 217 479 - 4 96 30 585 50 23 1.805.000
Kepulauan Seribu 3 39 28 196 10 25 4 - 213 - - 285.000
Jakarta Timur 22 142 383 538 4 5 133 31 610 103 116 2.090.000
Jakarta Selatan 19 112 160 469 6 11 95 - 439 95 77 1.805.000
Jakarta Pusat 15 80 154 356 3 12 65 4 368 75 59 1.425.000
Jakarta Utara 12 67 189 238 11 21 35 52 270 34 68 1.140.000 Jumlah 90 540 1.131 2.276 34 78 428 117 2.485 357 343 8.550.000
Kota/Kabupaten Kel
Pemanfaatan Dana BLM PPMK TA. 2012 - 2015
∑ KSM ∑ Anggota KSM Jenis KSM Jenis Usaha Anggota KSM Jumlah
(Rp.000)Lk Pr Kube Sejenis Aneka Usaha
Primer Olahan Jasa Produksi
Perdagangan
Perkembangan Pemanfaatan PPMK Provinsi DKI Jakarta20
Perkembangan Perguliran PPMKProvinsi DKI Jakarta
Lk Pr Lk PrJakarta Barat 10 17 26 15 76 65 125 - - 43 11 227 21 9 766.000
Kepulauan Seribu 1 - 10 - - - 50 - - 10 - 50 - - 50.000
Jakarta Timur 19 49 48 72 99 162 318 1 8 88 8 434 42 148 2.000.300
Jakarta Selatan 15 18 21 32 39 36 110 3 2 34 - 100 42 31 705.000
Jakarta Pusat 12 4 29 5 21 50 123 - 6 27 - 160 9 30 569.000
Jakarta Utara 7 4 16 9 14 37 39 - 2 18 - 78 10 6 295.500 Jumlah 64 92 150 133 249 350 765 4 18 220 19 1.049 124 224 4.385.800
KSM lama
KSM Baru
∑ KSM Perguliran
∑ Anggota KSM Perguliran
Jenis KSM Perguliran ( Baru)
Jenis Usaha Anggota KSM Perguliran (Baru)
Olahan Jasa Produk
Perdaga ngan
Lama Baru Kube Sejenis Aneka Usaha
Primer
Kota/Kabupaten
Perguliran 2012 - 2016
∑ Kel
Jumlah (Rp.000)
21
Penyusunan Profil Permukiman dan Kumuh Kelurahan dan Kota/Kabupaten Provinsi DKI
Jakarta
1. Pemerintah Indonesia melalui RPJMN III 2015-2019 telah menetapkan target pencapaian akses air minum 100%, mengurangi kawasan kumuh hingga 0%, dan menyediakan akses sanitasi layak 100% untuk masyarakat Indonesia pada akhir tahun 2019, target pencapaian tersebut dinamai dengan “Gerakan 100 - 0 - 100”.
2. Untuk 100 - 0 - 100 pihak Pemda, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lain, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan sampai dengan implementasi dan evaluasi programnya.
3. Tahap awal kolaborasi perlu dilakukan Pendataan 100 - 0 - 100 di lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan dalam Program KOTAKU.
4. Survey Baseline ini, diperoleh data 100 - 0 - 100 seluruh lokasi yang akan menjadi tolok ukur pencapaian target pada akhir tahun 2019.
22
Metodologi Pendataan 100-0-100
1. FGD (Focus Grup Discuss) : Digunakan pada saat penggalian data awal di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan unsur masyarakat di desa/kelurahan tersebut. FGD lebih detil juga akan dilakukan di tingkat basis (komunitas terkecil) untuk menggali data utama.
2. Wawancara : Digabungkan dengan teknik FGD, dimana prosesnya dilakukan dengan wawancara khususnya kepada warga dan informan kunci yang berada di tingkat basis (komunitas terkecil)
3. Transek : Akan dilakukan terutama untuk verifikasi dan klarifikasi data hasil FGD tingkat basis, terutama secara visual maupun verbal kepada masyarakat langsung atau lokasi sasaran.
23
Output Pendataan 100-0-100
1. Rumusan persoalan kualitas permukiman termasuk 7 indikator Kumuh + 1
2. Data 100-0-100 dan profil kawasan permukiman tingkat Provinsi / Kota / Kab / Kelurahan
3. Indikasi kegiatan untuk mencapai target 100 - 0 - 100.
24
Profil Kumuh DKI Jakarta Hasil Pendataan 100-0-100
Jumlah RT Pendataan 1.958 DKI JAKARTA
KUMUH128.326 156.149
52.825 75.734
207.730 209.514
Jumlah Keteraturan Bangunan (Unit rumah tangga) 74.173
Persentase Keteraturan Bangunan (%) 58%Luas permukiman (Ha) 1.363
Jumlah total bangunan (unit) 135.591 Tingkat kepadatan bangunan (unit/Ha) 99 Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang (Unit rumah
tangga) 64.305 Persentase Bangunan hunian memiliki
luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang (%) 50%Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai
persyaratan teknis (Unit rumah tangga) 115.174 Persentase Bangunan hunian memiliki
kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis (%) 87%
Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR
Prop_KodeKota_Kode
Jumlah Kepala Rumah TanggaJumlah Kepala Keluarga
Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR
Jumlah Penduduk Laki-LakiJumlah Penduduk Perempuan
KETERATURAN BANGUNAN
KEPADATAN BANGUNAN
KELAYAKAN BANGUNAN
HUNIAN
25
Panjang Total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada (Meter) 1.459.223
Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1,5 meter (meter) 1.054.572
Panjang jalan lingkungan dgn lebar > 1.5 meter yang permukaannya diperkeras
(meter) 1.041.432 Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan yang
layak (%) 71%Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5 meter yang permukaannya diperkeras
dan tidak rusak (meter) 888.757 Panjang jalan lingkungan dgn lebar >1,5
meter yang dilengkapi sal. samping jalan (meter) 999.006
JALAN SESUAI PERSYARATAN TEKNIS (%) 71%Luas area permukiman tidak terjadi 804
Persentase Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir 33%
Panjang Total Drainase (meter) 1.110.155 Panjang Kondisi jaringan drainase pada 892.288
Persentase Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki
kualitas minimum memadai (%) 80%
AKSESIBILITAS LINGKUNGAN
DRAINASE LINGKUNGAN
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)26
Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci
(perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak) (Unit rumah
tangga) 97.122 Persentase Masyarakat terlayani Sarana
Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan
terlindungi yang layak) (%) 76%
Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal
60liter/org/hari) (Unit rumah tangga)97.635
Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci
(minimal 60liter/org/hari) (%) 76%Jumlah Masyarakat memiliki akses
jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban) (Unit rumah tangga) 118.786
Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5
KK/jamban) (%) 93%Jumlah Jamban keluarga/jamban
bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang
terhubung dengan septic-tank) (Unit rumah tangga) 119.122
Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang
terhubung dengan septic-tank) (%) 93%Saluran pembuangan air limbah rumah
tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan (%) 14%
PELAYANAN AIR MINUM
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)27
Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (Unit
rumah tangga) 102.683
Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut
ke TPS/TPA min. dua kali seminggu (%)80%
Volume Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi kebakaran -
Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana/sarana proteksi
kebakaran (%) 10%Jumlah bangunan hunian memiliki IMB
(Unit rumah tangga) 31.761 Persentase Jumlah bangunan hunian
memiliki IMB (%) 26%Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah
(Unit rumah tangga) 48.714 Persentase jumlah Lahan bangunan
hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah (%) 41%
LEGALITAS PENDIRIAN BANGUNAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
PENGAMANAN BAHAYA
KEBAKARAN
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)28
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)Kepadatan penduduk (jiwa/Ha) 220
Jumlah penduduk (Jiwa) 416.635 Luas wilayah RT (Ha) 1.898
Pertanian,perkebunan, kehutanan, peternakan (Unit rumah tangga) 262
Perikanan/nelayan (Unit rumah tangga) 1.373 Pertambangan/galian (Unit rumah
tangga) 335 Industri/pabrik (Unit rumah tangga) 12.400 Konstruksi / bangunan (Unit rumah
tangga) 6.972 Perdagangan/jasa (guru, tenaga
kesehatan, hotel, dll) (Unit rumah tangga) 95.037
Pegawai pemerintah (Unit rumah tangga)11.590
<450 Watt (Unit rumah tangga) 12.340 900 Watt (Unit rumah tangga) 40.114 1300 Watt (Unit rumah tangga) 70.779
>2200 Watt (Unit rumah tangga) 3.696 Menumpang/tidak punya meteran
sendiri/dll (Unit rumah tangga) 1.035
KEPADATAN PENDUDUK
MATA PENCAHARIAN
PENDUDUK
PENGGUNAAN DAYA LISTRIK
29
Profil Kumuh DKI Jakarta (Lanjutan)
Rumah Sakit (Unit rumah tangga) 5.952 Praktik dokter/poliklinik (Unit rumah
tangga) 19.999 Puskesmas/Pustu (Unit rumah tangga) 100.881 Dukun/Pengobatan tradisional (Unit
rumah tangga) 180 Bidan/mantri (Unit rumah tangga) 709 Tidak pernah (Unit rumah tangga) 104
Dalam kelurahan/kecamatan yang sama (Unit rumah tangga) 40.833
Luar kecamatan (Unit rumah tangga) 18.399 Di kota lain (Unit rumah tangga) 715
Tidak sekolah (Unit rumah tangga) 476 Tidak ada anggota rumah tangga usia
wajib belajar (Unit rumah tangga) 67.596
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
FASILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN
30
DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN PADA PELAKSANAAN “KOTAKU” PROVINSI DKI JAKARTA.
1. Adanya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
2. Adanya Revitalisasi peran dan Fungsi Lembaga Keswadaayaan Masyarakat / Badan Keswadayaan Masyarakat.
3. Kolaborasi Multi pihak dalam pelaksanaan Penanganan Kumuh.4. Adanya Rencana penanganan permukiman kumuh Tingkat Provinsi dan
kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi 5. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
6. Adanya Aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
31