FAKTOR KEMISKINAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN PEMERINTAH
INDONESIA
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah
Perekonomian Indonesia
Dosen Pembimbing :
Dr. A. Jajang W. Mahri. M. Si.
Disusun oleh :
Chit’Jna Amary K (110084
1)Ibang Gumilang A (110276
0)Jantera Azimat P (110317
5)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2014
FAKTOR KEMISKINAN DAN UPAYA PENANGGULANGAN PEMERINTAH
INDONESIA
Chit’Jna Amary KIbang Gumilang AJantera Azimat P
ABSTRAK
Kemiskinan selalu menjadi problematika yang disorotikhususnya dinegara miskin dan berkembang. Di Indonesiayang saat ini masuk ke dalam negara berkembang, masalahkemiskinan masih menjadi masalah yang belum terselesaikansecara tuntas. Dari awal kemerdekaan sampai hari ini,beragam upaya telah dilakukan oleh setiap pemimpin bangsadi eranya, namun masih tetap saja tidak terselesaikan.
Makalah ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimanapotret kemiskinan di Indonesia dari masa orde lama sampaimasa kepemimpinan masa SBY saat ini. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkannya serta upaya-upaya yang telahdigulirkan oleh pemerintah guna mengurangi kemiskinan diIndonesia.
Dari hasil tulisan ini, dapat disimpulkan bahwasetiap kepemimpinan pemerintahan di Indonesia memilikicara tersendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Pada masaorde lama melalui Penasbede. Masa orde baru melaluiRepelita. Pada era reformasi melalui program pengentasankemiskinan di daerah perkotaan. Dan pada era pemerintahansaat ini (SBY) melalui pembentukan TNP2K.
Kata kunci: Kemiskinan; faktor penyebab kemiskinan; gambaran kemiskinan;dan upaya pengentasan.
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan YME.
Karena atas rahmat dan restu-Nya penulis telah mampu
menyelesaikan makalah yang berjudul “Faktor Kemiskinan
dan Upaya Penanggulangan Pemerintah Indonesia”
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas
mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dalam penyusunan
makalah ini, tentunya penulis menyadari bahwa selesainya
penggarapan tugas ini tidak terlepas bantuan berbagai
pihak. untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Dr. A. Jajang W Mahri, M. S selaku dosen mata
kuliah Perekonomian Indonesia yang telah bantak
memberikan ilmu serta wejangannya
2. Partner, rekan-rekan, serta semua pihak yang
memberikan motivasi serta dorongan yang telah
diberikan dalam membantu kami penyelesaikan makalah
ini.
Semoga Tuhan memberikan balasan yang berlipat ganda.
Makalah ini bukanlah karya yang sempurna karena
masih memiliki banyak kekurangan, baik dalam isi maupun
i
sistematika dan teknik penulisannya. Oleh karena itu,
penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang
membangun demi kesempurnaan makalah ini. Akhirnya semoga
makalah ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca.
Amin.
Bandung, September 2014
Tim Penulis
ii
DAFTAR ISI
ABSTRAK
KATA PENGANTAR..........................................i
DAFTAR ISI.............................................ii
DAFTAR TABEL...........................................iv
DAFTAR GAMBAR...........................................v
BAB I PENDAHULUAN.......................................1
1. 1 Latar Belakang....................................1
1. 2 Rumusan Masalah...................................3
1. 3 Tujuan............................................3
1. 4 Manfaat...........................................3
BAB II PEMBAHASAN.......................................4
2. 1 Pengertian Kemiskinan.............................4
2. 2 Mengukur Kemiskinan...............................6
2. 3 Gambaran Umum Kemiskinan Di Indonesia.............7
2. 4 Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia.11
2. 4. 1...Tingkat Pendidikan Yang Dituntaskan Penduduk
11
iii
2. 4. 2..................................Budaya Miskin
13
2. 4. 3............................Regulasi Pemerintah
15
2. 4. 4................Kesempatan Kerja Kurang Memadai
16
2. 4. 5.............Distribusi Pendapatan Tidak Merata
18
2. 4. 6........................Ketidakstabilan Politik
19
2. 5 Upaya Pemerintah Menanggulangi Kemiskinan........20
2. 5. 1.........................Pemerintahan Orde Lama
20
2. 5. 2.........................Pemerintahan Orde Baru
21
2. 5. 3.....................Pemerintahan Era Reformasi
22
2. 5. 4.....................Pemerintahan Era Demokrasi
23
BAB III PENUTUP........................................27
3. 1 Kesimpulan.......................................27
3. 2 Saran............................................29
iv
DAFTAR PUSTAKA.........................................31
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (5 tahun
terakhir)...............................................2
Tabel 2. 1 Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1996-2000.....11
Tabel 2. 2 Presentase Penduduk yang Buta Huruf
berdasarkan Umur.......................................13
Tabel 2. 3 Peringkat Daya Saing Beberapa Negara ASEAN
Tahun 2014.............................................14
Tabel 2. 4 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan
Tertinggi Tahun 2011-2014*.............................18
vi
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1 Teori Lingkaran Kemiskinan.....................6
vii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Indonesia sebagai salah satu negara berkembang memang
memiliki banyak isu dan permasalahan terkait sosial dan
ekonomi yang perlu diamati lebih lanjut. Salah satunya
adalah kemiskinan. Perdebatan terjadi ketika teori,
konsep, serta pengaplikasian untuk menanggulangi
kemiskinan dirasa hanya berpengaruh sedikit dalam upaya
mengentasan kemiskinan. Alhasil hanya menjadi alat
menghambur-hambur biaya dengan hasil yang dirasa minim.
Indonesia sebagai negara berkembang memiliki potensi
untuk terus maju mengingat letak geografisnya yang
menunjang tersedianya kekayaan alam yang melimpah, tanah
yang subur, potensi bahari yang besar, serta
keanekaragaman hayati yang hanya bisa dibandingkan oleh
beberapa negara saja. Optimisme muncul dengan banyaknya
kekayaan yang Indonesia miliki sebagai sebuah jembatan
dari jawaban pengentasan kemiskin seperti dengan membuka
lapangan kerja baru, pemerataan pendapatan, dll.
Namun kini muncul sebuah fenomena dimana kemiskinan
bukan hanya sebuah keadaan tentang ketidak mampuannya
1
seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi juga
kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak seorang manusia
untuk sejahtera. Sebenarnya Indonesia memiliki cita-cita
luhur untuk membuat semua rakyatnya mampu merasakan
kekayaan negara ini. Hal tersebut terpampang di dalam
batang tubuh pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang mengamanatkan
pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
menguasai seluruh kekayaan alam untuk dipergunakan
sepenuhnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia1.
Kemiskinan merupakan sebuah masalah kompleks yang
dipengaruhi oleh berbagai sumber yang saling berkaitan,
antara lain tingkat pendidikan masyarakat, pendapatan,
pengangguran, geografis, karakter, budaya, dan lainnya.
Tidak hanya di desa, di kota pun fenomena kemiskinan bisa
dengan mudah ditemukan.
Tabel 1. 1
Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia (5 tahun terakhir)
Tahun
Jumlah PendudukMiskin (Juta Orang)
Kota Desa Kota+Desa
2009 11,91
20,62
32,53
2010 11,10
19,93
31,02
1 Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun1945 Pasal 33
2
Mar-11
11,05
18,97
30,02
Sep-11
10,95
18,94
29,89
Mar-12
10,65
18,49
29,13
Sep-12
10,51
18,09
28,59
Mar-13
10,33
17,74
28,07
Sumber : Badan Pusat Statistik
Dari data di atas terlihat bahwa kecendrungan jumlah
penduduk miskin di kota dan di desa adalah menurun. Sejak
tahun 2009, hampir tiap tahun menunjukkan penurunan
jumlah orang miskin hampir satu juta orang. Namun hal
tersebut bukan berarti Indonesia mengalami perbaikkan
secara signifikan meskipun jumlah penduduk miskin
berkurang. Potensi untuk kembali miskin tetap besar,
apalagi memasuki zaman global yang menuntut seseorang
untuk bersaing dengan kemampuan intelektual, tidak hanya
berat tapi juga mahal.
1.
1.1.
1.2 Rumusan Masalah
3
Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka
kami mengajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1.2.
1.2.1. Apa pengertian dari kemiskinan?
1.2.2. Bagaimana cara mengukur tingkat kemiskinan?
1.2.3. Bagaimana gambaran umum tentang kemiskinan di
Indonesia?
1.2.4. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemiskinan di
Indonesia?
1.2.5. Bagaimana upaya pemerintah Indonesia
menganggulangi kemiskinan?
1.3 Tujuan
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari rumusan masalah
yang ditentukan adalah:1.3.
1.3.1. Untuk mengetahui pengertian dari kemiskinan
1.3.2. Untuk mengetahui cara mengukur tingkat
kemiskinan
1.3.3. Untuk mengetahui gambaran umum kemiskinan di
Indonesia
1.3.4. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi
kemiskinan di Indonesia
4
1.3.5. Untuk mengetahui upaya yang pemerintah
Indonesia lakukan dalam menanggulangi kemiskinan
1.4 Manfaat
Dengan tersusunnya makalah ini diharapkan memberikan
manfaat antara lain:
1.4.
1.4.1. Secara teoritis berguna sebagai pengetahuan
tentang kemiskinan di Indonesia
1.4.2. Secara praktis berguna bagi penulis dalam
memperkaya pemahaman menulis serta bagi pembaca
sebagai pencari informasi
5
BAB II
PEMBAHASAN
1.
2.
2
2.1 Pengertian Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti seperti makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan,
dll. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan kadang juga berarti
tidak adnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang
mampu mengatasimasalah kemiskinan dan mendapatkan
kehormatan yang layak sebagai warganegara2
Kemiskinan menurut Suparlan (1995:11)3 didefinisikan
sebagai standar tingkat hidup yang rendah,yaitu adanya
suatu tingkat kekurangan materi padasejumlah atau
golongan orang dibandingkan dengan standar hidup yang
2Selengkapnya bisa dilihat di http://id. wikipedia.org/wiki/Kemiskinan3 Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: YayasanObor Jakarta
6
berlaku dalam masyarakat bersangkutan. terhadap tingkat
kesehatan, kehidupanmoral dan rasa harga diri dari mereka
yang tergolongorang miskin.
Sejarah luas, fenomena kemiskinan terjadi karena ada
dua faktor, antara lain merosotnya kekuatan ekonomi
sebuah negara sehingga terjadi ketidakstabilan ekonomi,
atau juga memang negara tersebut sudah miskin. Ragnar
Nurkse (dalam Sukirno, 2017:113)4 menyatakan bahwa
sebuah negara adalah miskin karena merupakan negara
miskin (A country is poor because it is poor).
Pernyataan tersebut bisa digambarkan sebagai sebuah
rangkaian ketidak milikan sebuah negara akan sumber daya
penunjang ekonomi, seperi sumber daya alam dan manusia.
Teori ini menjelaskan bahwa adanya sebuah konsep
melingkar yang pada akhirnya tidak berujung. Satu
kejadian atau faktor akan beruntun membuat sebuah
kejadian baru yang sama-sama tidak memiliki keuntungan,
dan terus berulang sampai ke kejadian yang pertama
muncul, dan terus berulang.
Gambar 1Teori Lingkaran Kemiskinan
4Sukirno, Sadono. (2007). Ekonomi Pembangunan Jakarta: PenerbitKencana
7
Kemiskinan yang terjadi bisa menjadi sebuah awal
atau juga sebuah akhir dari sebuah fase. Kemiskinan akan
berpengaruh ke rendahnya pendidikan yang di dapat serta
kesehatan yang minim. Pendidikan yang rendah akan
berpengaruh ke pendapatan yang bisa diterima ketika
memasuki dunia kerja dan kesehatan yang buruk karena
suplai serta lingkungan yang tidak mendukung membuat
produktivitas rendah dikarenakan sering sakit-sakitan.
Maka kesehatan yang rendah harus mengeluarkan banyak
biaya sebagai biaya pengganti seperti membeli obat atau
biaya kesehatan lainnya. Pada akhirnya dengan penerimaan
8
bersih yang diterima kurang cukup, kebutuhan lainnya
tidak mampu terpenuhi dan dapat dikategorikan miskin.
Penyebab Kemiskinan
Nugroho dan Dahuri (2004:165)5 menyatakan bahwa
kemiskinan di dalam masyarakat dikarenakan oleh
beberapa sebab yaitu sebagai berikut:
Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas
sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung
maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan,
peraturan, dan keputusan dalam pembangunan,
kemiskinan ini umumnya dapat dikenali dari
transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang.
Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih
banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat
yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya
yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata
lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika
tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang
5Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. (2004). Pembangunan Wilayah,Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
9
tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam
masyarakatnya.
Jika diuraikan pernyataan diatas, maka bisa
dibagi menjadi dua faktor penyebab kemiskinan, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor
internal adalah penyebab kemiskinan yang potensinya
berasal dari diri seseorang dan atau keluarga serta
lingkungan sekitarnya. Sedangkan faktor eksternal
adalah faktor yang berkaitan dengan kebijakan
pemerintah dan situasi lain yang berpotensi membuat
seseorang jatuh miskin seperti kekurangan bahan baku
atau bencana alam.
2.2 Mengukur Kemiskinan
Kemiskinan adalah indikator salah satu
indikator sehatnya perekonomian sebuah negara. Ada
beberapa pendekatan untuk mengukur kemiskinan sebuah
negara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
relatif dan pendekatan absolut. Menurut Nugroho dan
Dahuri (2004)6, pendekatan relatif adalah pendekatan
yang melihat faktor lain sebagai penentu seperti
6Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. (2004). Pembangunan Wilayah,Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
10
subsidi atau distribusi yang dilakukan negara.
Sedangkan pendekatan absolut adalah mereka yang
tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok mereka seperti
kekurangan pendapatan, dll.
Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik,
mengukur kemiskinan bisa dengan menggunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan
dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi
untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan
makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode
yang digunakan adalah dengan menghitung garis
kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen,
yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis
kemiskinan bukan-makanan(GKBM). Penghitungan GK
dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan
perdesaan. GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan
minimum makanan yang disetarakan dengan 2. 100 kilo
kalori per kapita perhari. Sedangkan GKBM adalah
kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,
pendidikan, dan kesehatan7.
7Selengkapnya bisa dilihat di http://bps. go. id/menutab. php?tabel=1&kat=1&id_subyek=23
11
2.3 Gambaran Umum
Kemiskinan Di Indonesia
Kemiskinan adalah masalah ekonomi yang pasti dialami
oleh semua negara termasuk Indonesia sebagai negara
dengan kategori negara berkembang. Upaya sebuah negara
berubah menjadi semakin maju tidak berarti tidak
meninggalkan masalah. Kemiskinan adalah sebuah masalah
sensitif karena melibatkan banyak sekali unsur di
dalamnya, bahkan tidak hanya masalah keuangan atau
ekonomi, tetapi juga merembet ke permasalahan perbedaan
status sosial dan SARA sehingga kemiskinan adalah sebuah
permasalahan yang bersifat multi dimensional. Maksudnya adalah
kemiskinan memiliki banyak aspek primer yang berupa
miskin secara aset, organisasi sosial politik,
pengetahuan dan keterampilan serta aspek sekunder yang
berupa miskin akan relasi, sumber-sumber keuangan dan
informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut dapat
ditemui dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang
sehat, pelayanan kesehatan yang kurang memadai dan
tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-
dimensi kemiskinan saling berkaitan baik secara langsung
maupun tidak langsung.
Fenomena kemiskinan sendiri berkaitan erat dengan
konsep dan permasalahan ketidak adilan dan disintegrasi
12
kelompok, menunjuk pada sebuah jalinan konsep yang
memberi sebuah pengertian yang saling berkait satu sama
lain. Masing-masing konsep bisa dilihat secara tunggal
dengan pengertian tersendiri atau analisis saling
keterkaitan atau keterhubungan satu dengan lainnya dalam
konteks kausalitas. Kemiskinan bisa terjadi karena adanya
ketidak adilan di masyarakat yang dapat mengganggu rasa
kebersamaan, atau karena perlakuan yang tidak adil dalam
perlakuan/pemerataan, ada masyarakat yang merasa miskin
dalam berbagai hal yang berakibat pada pertentangan dan
perpecahan8.
Secara umum Indonesia adalah negara yang sedang
berproses menuju negara industri yang maju. Hal ini
ditandai dengan sedikitnya efek yang diterima ketika
terjadi krisis ekonomi global tahun 2008 kemarin,
tepat di belakang negara-negara industri besar dunia
seperti Cina dan India. Namun bagaimanapun Indonesia
tetaplah negara berkembang yang memiliki
permasalahan ekonomi termasuk kemiskinan. Indonesia
memiliki ciri-ciri sebagaimana karakter yang ada di
negara-negara dunia ketiga lainnya. J. W. Schrool
8 Astika, KS. (2010). Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik. Budaya Kemiskinan Di Masyarakat: Tinjauan Kondisi Kemiskinan Dan KesadaranBudaya Miskin Di Masyarakat. ,1 (1), hlm. 20
13
(1981:232)9 menjelaskan bahwa ada 15 ciri-ciri
negara berkembang, yaitu:
1. Tidak cukup makan, dengan batasa kurang dari 2. 500
kalori
2. Struktur agraria lemah karena pembagian tanah milik
yang tidak baik, sehingga seorang petani hanya
memiliki tanah yang tidak begitu luas.
3. Industri kurang berkembang, karena kecilnya
persentase penduduk yang bekerja di sektor
industri.
4. Tidak banyak menggunakan tenaga mesin dan masih
menggunakan tenaga manusia atau hewan.
5. Ketergantungan ekonomi tinggi, khususnya pada
bantuan luar negeri
6. Perkambangan sektor perdagangan dan pelayanan
terlalu maju, tidak seimbang dengan sektor
pertanian dan industri.
7. Struktur sosial terbelakang dan belum sesuai dengan
masyarakat modern
9Schrool, J. W. (1981). Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang. Jakarta : PT. Gramedia
14
8. Kelas menengah tidak begitu maju sehingga tidak ada
yang memanikan peranan penting dalam perkambangan
perekonomian.
9. Pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung
jumlahnya besar.
10. Tingkat pengajaran rendah sehingga angka buta
huruf masih tinggi.
11. Mutu pengajaran juga rendah karena tidak ada
perencanaan yang baik.
12. Angka kelahiran tinggi.
13. Keadaan kesehatan jelek, ditandai dengan angka
kematian yang cukup tinggi sehingga berpengaruh
juga terhadap produksi.
14. Orientasi kepada tradisi dan kepada kelompok.
15. Sikap kerja tidak mengandung cita-cita untuk
bekerja secara mantap dan terus menerus
Sejak pemerintahan zaman orde lama hingga pasca
reformasi, ada beberapa moment krusial tentang kemiskinan
yang terjadi di Indonesia. Seperti di zaman Orde Baru
pimpinan Soeharto. Pasca turunnya Soekarno dan
diangkatnya Soeharto sebagai Presiden, beliau mencangkan
program-program pembentuk ekonomi rakyat dengan cita-cita
membentuk Indonesia sebagai negara dengan spesialisasi
15
tertentu dan terwujud ide untuk melakukan swasembada
pangan (beras). Dengan kondisi Indonesia sebagai negara
agraris, Soeharto membentuk Indonesia sebagai negara
swasembada beras dunia, yang diikuti oleh pujian oleh
khalayak dunia. Tidak hanya itu, Soeharto juga membuat
beberapa kebijakan kesejahteraan sosial seperti Pelita
(Pembangunan Lima Tahun) serta Kredit Usaha Tani.
Secara gasir besar, sumber-sumber program-program
pembangunan yang Soeharto buat adalah dari pinjaman-
pinjaman luar negeri seperti IMF dan Consultative Group
on Indonesia, sebuah organisasi negara kreditor untuk
Indonesia yang di sponsori oleh Perancis. Selain itu,
Indonesia mendapat bantuan dari lembaga internasional
lainnya yang berada dibawah PBB seperti UNICEF, UNESCO
dan WHO. Namun sayangnya, kegagalan manajemen ekonomi
yang bertumpu dalam sistem trickle down effect (menetes
ke bawah) yang mementingkan pertumbuhan dan pengelolaan
ekonomi pada segelintir kalangan serta buruknya manajemen
ekonomi perdagangan industri dan keuangan (EKUIN)
pemerintah, membuat Indonesia akhirnya bergantung pada
donor Internasional terutama paska Krisis 1997. 10
10Selengkapnya bisa dilihat di http://id. wikipedia.org/wiki/Soeharto
16
Tabel 2. 1
Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1996-2000
Tahun
Jumlah PendudukMiskin (Juta Orang)
Persentase PendudukMiskin
Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+De
sa
1996 7,20
15,30
22,50
9,70
12,30
11,30
1997 9,42
24,59
34,01
13,39
19,78
17,47
1998
17,60
31,90
49,50
21,92
25,72
24,20
1999
15,64
32,33
47,97
19,41
26,03
23,43
2000 12,
26,
38,
14,
22,
19,
17
31
43
74
60
38
14
Sumber : Badan Pusat Statistik
Krisis ekonomi 1997/1998 telah mengubur prestasi
ekonomi Orde Baru. Kemiskinan melonjak tajam hingga
mencapai 24,2% di tahun 1998. Hal ini sangat disayangkan
padahal sebelumnya perekonomian kita mendapat pujian
sebagai salah satu kejaiban ekonomi Asia(Sjahrir, 1997 ;
Stamboel, 2012)11. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun
1998, semakin meluas menjadi krisis politik yang justru
menyebabkan semakin parahnya kondisi perekonomian
Indonesia. Demonstrasi mahasiswa merebak ke seluruh
penjuru nusantara. Rupiah yang sempat menguat Rp. 7. 000
per satu dollar AS, melemah kembali ke tingkat Rp. 9.
000. Lebih-lebih setelah pemerintah memustuskan menaikan
harga BBM.
Lepas dari krisis 1998, Indonesia mulai menata
kembali perekonomian. Pemerintah menyadari bahwa harus
adanyas ebuah jaminan sosial agar nantinya kemungkinan
terjadinya krisis ekonomi seperti kejadian 1998 tidak
terulang. Sejak saat itu lahir Jaminan Pengaman Sosial
(JPS) yang melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin
dari guncangan ekonomi. Sejak tahun 2000, konsep JPS
11 Stamboel, K. A. (2012). Panggilan keberpihakan: Strategi Mengakhiri KemiskinanDi Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
18
mulai dikaji, dikembangkan dan sedikit demi sedikit
dijalankan. Di periode Kabinet Indonesia Bersatu I dan
II, konsep JPS iniberkembang baik. TNP2K yang bekerja
langsung dibawah Wakil Presiden langsung menanganinya.
Program penanganan kemiskinan ini berevolusi menjadi
program empat kluster (bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan UMKM dan program murah) yang
merupakan program andalan pemerintah.
2.4 Faktor Yang
Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia
1.
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1 Tingkat Pendidikan Yang Dituntaskan Penduduk
Indikator bahwa kemiskinan semakin banyak adalah
dengan sulitanya mengakses pendidikan dan berimbas
kepada rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebagai
19
contoh, hasil penelitian Cameron (2000)12 tentang
kemiskinan di Jawa Barat yang menyimpulkan bahwa
pengurangan kemiskinan diasosiasikan dengan
meningkatnya pencapaian pendidikan dan peningkatan
pendapatan dari tenaga kerja terdidik.
Pendidikan adalah faktor penting dalam upaya
pengentasan kemiskinan. Pendidikan memberikan stimulus
daya saing bagi individu untuk bisa menambah nilai
jual sehingga bisa mendapat penghasilan yang lebih dan
memenuhi kebutuhan pokok. Dan dari tahun ke tahun,
Indonesia mengalami pengurangan jumlah penduduk yang
buta huruf.
Tabel 2. 2
Presentase Penduduk yang Buta Huruf berdasarkan Umur
Tahun Usia15 15-44 45+
2009 7,4
2 1,8
0 18,68
2010 7,0
9 1,7
1 18,25
2011 7,5
6 2,3
1 18,15
2012 7,0
3 2,0
3 17,17
2013 6,0 1,6 15,12Cameron, Lisa A. 2000. Journal of Development Economics. Poverty andInequality in Java: Examining the Impact of The Changing Age, Educational, and IndustrialStructure, Vol. 62 hlm. 175-176
20
8 1 15Sumber: Badan Pusat Statistik
Dengan program pendidikan yang dicanangkan
pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun, serta
digratiskannya biaya sekolah untuk jenjang Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama berpengaruh
terhadap presentase penduduk buta huruf. Selain itu
dengan pendidikan yang semakin membaik, Indonesia juga
tercatat membaik di The Global Competitiveness Report
2013-2014 (laporan tahunan daya saing global tahun
2013-2014) yang dibuat oleh World Economic Forum (WEF)
menempatkan Indonesia pada posisi ke 38 dari 148
negara di dunia. Pada kawasan ASEAN posisi daya saing
Indonesia berada posisi kelima di bawah Singapura,
Malaysia, Brunei dan Thailand.
Tabel 2. 3
Peringkat Daya Saing Beberapa Negara ASEAN Tahun 2014
NEGARA PERINGKATSingapura 2Malaysia 24Brunei D 26Thailand 37Indonesia 38Filipina 59
21
Vietnam 70Kamboja 88Sumber: WEF (2014)
Namun jika situasi ini tidak dipertahankan,
Indonesia akan kembali mundur secara progress.
Kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pendidikan
seperti kurikulum dan hal-hal teknis lainnya bisa
berpengaruh kepada minat masyarakat untuk mengenyam
pendidikan. Hal ini menjadi krusial karena pendidikan
adalah sumber dari daya saing sebuah negara.
2.4.2 Budaya Miskin
Kebudayaan kemiskinan bisa terwujud dalam situasi
ekonomi yang banyk dipengaruhi oleh status sosial,
berkembangnya sistem ekonomi uang, buruh upahan, dan
sistem produksi untuk keuntungan. Demikian juga pada
masyarakat yang mempunyai institusi sosial yang lemah
untuk mengontrol dan memecahkan masalah sosial dan
kependudukan, yang berdampak pada pertumbuhan tinggi
dan pengangguran juga tinggi.
Menurut Astika (2010), budaya kemiskinan
merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian dan reaksi
kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam
22
massyarakat yang berstrata kelas, sangat
individualistis berciri kapitalisme. Sehingga yang
mempunyai kemungkinan besar untuk memiliki kebudayaan
kemiskinan adalah kelompok masyarakat yang berstrata
rendah, mengalami perubahan sosial yang drastik yang
ditunjukkan oleh ciri-ciri :
1. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum
miskin kedalam lembaga-lembaga utama masarakat,
yang berakibat munculnya rasa ketakutan,
kecurigan tinggi, apatis dan perpecahan;
2. Pada tingkat komunitas local secara fisik
ditemui rumah-rumah dan pemukiman kumuh, penuh
sesak, bergerombol, dan rendahnya tingkat
organisasi diluar keluarga inti dan keluarga
luas;
3. Pada tingkat keluarga ditandai oleh masa kanak-
kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh
orang tua, cepat dewasa, atau perkawinan usia
dini, tingginya angka perpisahan keluarga, dan
kecenderungan terbentuknya keluarga matrilineal
dan dominannya peran sanak keluarga ibu pada
anak-anaaknya;
4. Pada tingkat individu dengan ciri yang menonjol
adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak
23
berdaya, ketergantungan yang tinggi dan rasa
rendah diri;
5. Tingginya (rasa) tingkat kesengsaraan, karena
beratnya penderitaan ibu, lemahnya struktur
pribadi, kurangnya kendali diri dan dorongan
nafsu, kuatnya orientasi masa kini, dan kekurang
sabaran dalam hal menunda keinginan dan rencana
masa depan, perasaan pasrah/tidak berguna,
tingginya anggapan terhadap keunggulan lelaki,
dan berbagai jenis penyakit kejiwaan lainnya;
6. Kebudayaan kemiskinan juga membentuk orientasi
yang sempit dari kelompoknya, mereka hanya
mengetahui kesulitankesulitan, kondisi setempat,
lingkungan tetangga dan cara hidup mereka
sendiri saja, tidak adanya kesadaran kelas walau
mereka sangat sensitif terhadap
perbedaanperbedaan status;
Karena berbagai kegiatan yang dilakukan dalam
kehidupan para warga kelompoktersebut dirasakan
sebagai suatu hal yang biasa(sebagai fenomena biasa
dalam kehidupan keseharian mereka). Pada kondisi
seperti itu tidakada yang diacu untuk pamer, sehingga
diantaramereka tidak ada perasaan saling berbeda, yang
24
dapat menimbulkan perasaan malu. Dalamkeadaan
demikian, maka kemiskinan terwujuddalam berbagai cara-
cara mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka untuk
dapat hidup. Di kalangan masyarakat/kelompok
yangberada dalam kondisi miskin seperti itu,
berkembang suatu pedoman bagi kehidupanmereka yang
diyakini kebenaran dankegunaannya yang dilandasi oleh
kemiskinan yang mereka derita bersama. Pedoman atau
kiatkiatuntuk menghadapi fenomena miskin sepertiitu
kemudian melahirkan model-model adaptasimereka
menghadapi kemiskinan.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.4.3 Regulasi Pemerintah
Pemerintah sebagai pemangku kebijakan bisa
menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya
kemiskinan. Regulasi yang dibuat tidak mungkin tanpa
25
pemikiran serta analisis yang matang, namun tidak
jarang berdampak kepada berkurangnya pendapatan
masyarakat tertentu yang berujung kepada kemiskinan.
Fenomena yang bisa diambil contoh adalah pembatasan
peredaran tembakau dan produk berbahan dasar tembakau.
Regulasi ini jelas berpengaruh besar kepada para
petani tembakau dan perusahaan-perusahaan yang
mengelola tembakau sebagai bahan baku utama produksi.
Dampak jauhnya adalah regulasi ini berpotensi
menimbulkan kemiskinan struktural.
Menurut Suharto(2008:18)13, kemiskinan struktural
adalah kemiskinan yang terjadi bukan dikarenakan
ketidakmampuan si miskin untuk bekerja (malas),
melainkan karena ketidakmampuan sistem dan struktur
sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang
memungkinkan si miskin dapat bekerja.
Dengan regulasi yang dibuat pemerintah, tidak
semua situasi yang diharapkan kedepannya bisa
diterima. Regulasi yang tidak menunjang sebagian pihak
akan membuat kesalahan kebijakan yang berujung kepada
kerugian negara untuk kembali menanggulangi masalah
13 Suharto, E. (2008). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung:Refika Aditama
26
baru, dalam hal ini kemiskinan adalah salah satu
penentu indikator daya saing sebuah negara.
2.4.4 Kesempatan Kerja Kurang Memadai
Keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat
mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang
dilaksanakan oleh pemerintah. Jumlah penduduk yang
besar, jika diikuti dengan dengan kualitas penduduk
yang memadai, akan menjadi pendorong bagi pertumbuhan
ekonomi. Sebaliknya, jumlah penduduk yang besar jika
diikuti dengan kualitas yang rendah, menjadikan
penduduk tersebut sebagai beban bagi pembangunan
nasional.
Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu
sektor perekonomian, dapat digunakan untuk
menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut
terhadap angkatan kerja. Sepanjang sejarah,
pertambahan penduduk merupakan sumber terpenting atas
bertambahnya output yang dinikmati seluruh dunia.
Jumlah penduduk yang meningkat hampir selalu mengarah
pada naiknya total output.
27
Namun ketika jumlah penduduk bertambah dan tidak
di imbangi dengan kesempatan kerja yang rendah maka
akan menimbulkan kemerosotan ekonomi karena akan
berdampak kepada bertambahnya jumlah pengangguran.
Pengangguran terjadi kepada tidak hanya mereka yang
tidak berpendidikan, namun juga mereka yang terdidik
secara formal. Menurut Sadono Sukirno (2004 : 84)14,
pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang
yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan
pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang
yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari
pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor
utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan
pengeluaran agregat.
Tabel 2. 4
Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun
2011-2014*
No.
PendidikanTertinggi
YangDitamatkan
2011 2012 2013 2014*
Februari
Agustus
Februari
Agustus
Februari
Agustus
Februari
1 Tidak/belum
96852
205218
129258
86397
113389
81432
134040
14Sukirno, Sadono. (2004). Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
28
pernah sekolah
2Belum/tidak tamat SD
566349
748742
602511
513875
523936
489152 610574
3 SD 1 281605
1 233475
1 404892
1 447454
1 416155
1 347555
137482
2
4 SLTP 1 796178
2 117407
1 710992
1 703326
1 811920
1 689643
169320
3
5 SLTA Umum 2 326651
2 374469
2 014074
1 854362
1 859727
1 925660
189350
9
6 SLTA Kejuruan
1 077462
1 157813
1 002867
1 058412
857585
1 258201 847365
7Diploma I,II,III/Akademi
455367
279921
253840
198688
195427
185103 195258
8 Universitas
619617
542682
546294
443518
421073
434185 398298
Total 8 220081
8 659727
7 664728
7 306032
7 199212
7 410931
714706
9
Sumber: Badan Pusat Statistik
Sementara dengan rendahnya penyerapan tenaga
kerja muncul masalah baru dengan berubahnya status
seseorang menjadi pengangguran. Menurut Gregory Mankiw
(2006 : 154)15, pengangguran adalah masalah
makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung
dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi
kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berari
penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis.
Kesempatan kerja berdampak beruntun, bertahapn, dan
luas.
15Mankiw, Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.
29
2.4.5 Distribusi Pendapatan Tidak Merata
Distribusi pendapatan nasional merupakan unsur
penting untuk mengetahui tinggi atau rendahnya
kesejahteraan atau kemakmuran suatu negara. Distribusi
pendapatan yang merata kepada masyarakat akan mampu
menciptakan perubahan dan perbaikan suatu negara
seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan
kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan sebagainya.
Sebaliknya, jika distribusi pendapatan nasional tidak
merata, maka perubahan atau perbaikan suatu negara
tidak akan tercapai, hal seperti ini yang akan
menunjukkan adanya ketimpangan distribusi pendapatan.
Isu tidak meratanya distribusi pendapatan adalah
salah satu yang hangat dibicarakan karena membuat
kondisi masyarakat seolah-olah dipertanyakan.
Maksudnya adalah dengan tidak meratanya distribusi
pendapatan, ada potensi hak yang layak diterima
masyarakat tidak sepenuhnya diterima dan bisa
menimbulkan keresahan bahkan konflik. Mungkin banyak
pertanyaan tentang kebijakan pemerintah terkait
peningkatan kesejahteraan, contohnya soal pendidikan
atau kesehata ; Apakah keberhasilan pembangunan bidang
30
pendidikan dan kesehatan, misalnya, dinikamati juga
oleh masyarakat kurang mampu?
2.4.6 Ketidakstabilan Politik
Stabilisasi perekonomian dari suatu negara sangat
jelas dipengaruhi oleh faktor politik dan keamanan,
yang juga sangat penting ketimbang variabel ekonomi
makro lainnya. Tanpa stabilitas politik dan keamanan
yang kondusif dari suatu negara, ekonomi tidak akan
bisa berbuat banyak terutama dalam hubungannya dengan
posisi dari suatu negara dalam memperbaiki variabel-
variabel ekonomi.
Apabila situasi politik memanas maka perekonomian
Indonesia akan terkena dampaknya. Jika merujuk kepada
sejarah, ketidakstabilan politik terlihat jelas
berdampak kepada perekonomian di tahun 1997-1999.
Gagalnya manajemen di zaman pemerintahan Soeharto
membuat hutang luar negeri sulit dibayar. Belum lagi
lamanya durasi Soeharto saat menjabat sebagai presiden
yang dianggap sebagai pemimpin yang otoriter memaksa
rakyat menggulingkan Soeharto dari kursi presiden.
Pada saat seorang kepala negara dijatuhkan akibat
ketidakmampuannya menanggulangi masalah yang ada
membuat sentiment negatif dari asing. Perekonomian
31
anjlok, nilai tukar rupiah terhadap dollar melemah,
dan investor enggan untuk menanamkan modal di
Indonesia karena melihat kepala negara Indonesia,
sebagai seorang yang bertugas membuat keputusan
sekaligus sebagai representasi negara tidak ada untuk
menjalankan kewajibannya sehingga Indonesia menjadi
negara yang tidak direkomendasikan untuk di buat
sebagai tempat investasi.
Tidak hanya perekonomian, ketidakstabilan
merembet ke hal-hal lain seperti kriminalitas dan SARA
yang jika ditarik benang merahnya, semua konflik
bangkit justru bermuara kepada motif ekonomi.
Kriminalitas dimana-mana, penjarahan toko-toko dari
pengusaha keturunan etnis Tionghoa, serta kekerasan
lain yang dampaknya memperburuk situasi perekonomian
Indonesia.
Sekarang, percikan-percikan kecil mulai kembali
memantik ketika Pilpres kemarin menyisakan dua
kandidat calon presiden. Ibarat babak adu pinalti,
satu pihak pasti menang dan satu harus menerima
kekalahan. Persaingan yang terus berlanjut hingga ke
ranah-ranah yang jika dikuasai atas nama kepentingan,
maka akan muncul regulasi-regulasi yang kurang ideal
32
kedepannya. Sangat sulit menjauhkan kemiskinan dengan
situasi politik.
2.5 Upaya Pemerintah
Menanggulangi Kemiskinan
2.5
2.5.1 Pemerintahan Orde Lama
Di Era Orde Lama pengentasan kemiskinanbukan
prioritas. Pemerintah saat itu lebih fokus kepada
pembangunan karakter bangsa dan stabilitas politik
dalam negeri. Strategi pembangunan ekonomi model Orde
Lama bersifatforward-looking dan nasionalistik.
Pemerintahan Orde Lama ingin menanamkan fondasi
berorientasi kedepan karena krisis identitas bangsa
yang baru saja lepas dari penjajahan dari sangat
genting untuk di tata kembali.
Sebenarnya, ada beberapa kebijakan pengentasan
kemiskinan yang cukup baik dijalankan yakni reformasi
lahan. Walaupun didorong oleh sentiment sosialisme
yang ingin menghapuskan feodalisme gaya barat, namun
hal ini patut di apresiasi karena pada saat itu sulit
melihat seseorang tanpa melihat statusnya, dan
peraturan ini menunjang siapapun yang ingin bekerja
33
dan memperbaiki kehidupan perekonomiannya. Namun di
akhir pemerintahan, tepatnya tahun 1966, terjadi
gejolak krisis politik yang menyebabkan pendapatan per
kapita menurun tajam.
Usaha pengentasan kemiskinan pada era
pemerintahan Soekarno (orde lama) dimulai tahun 1960-
an melalui strategi pemenuhan kebutuhan pokok
rakyatyang tertuang dalam Pembangunan Nasional
Berencana Delapan Tahun (Penasbede). Berdasarkan TAP
MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola
PembangunanNasional Semesta Berencana Tahapan Pertama
1961-1969, pola pembangunan pada masa itu, lebih
ditujukan untuk mewujudkan pemerataankesejahteraan
rakyat.
Pada masa itu, pembangunan ditujukan untuk
meningkatkan pendapatan nasional. Namun pada
pelaksanaannya, pembangunan justru terhenti dan
penduduk miskin malah bertambah. Krisis politik pada
tahun 1965 dan berdampak pada inflasi yang mencapai
650%. Namun, penyebabnya buakan hanya itu saja,
melainkan pula beberapa faktor lainnya, yaitu:
34
Kurangnya pemahaman akaan pembangunan yang
memberdayakan masyarakat (tidak berbasis
rakyat)
Rakyat dijadiakn basis ideologi politik
Kurangnya kecakapan
2.5.2 Pemerintahan Orde Baru
Orde Baru mulai menjalankan roda pemerintahannya
dengan warisan kemiskinan yang tinggi. Namun seiring
waktu, situasi politik bisa dikendalikan dan mulai
stabil kembali. Setelah itu mucullah kebijakan Pelita
(Pembangunan Lima Tahun). Pelita adalah upaya untuk
meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus
meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap
berikutnya. Pelita berganti sesuai dengan bergantinya
kabinetPresiden Soeharto.
Kabinet Pembangunan II atau Pelita II
Kabinet Pembangunan III atau Pelita III
Kabinet Pembangunan IV atau Pelita IV
Kabinet Pembangunan V atau Pelita V
Kabinet Pembangunan VI atau Pelita VI
Kabinet Pembangunan VII atau Pelita VII
35
Tujuan tiap Pelita tidak semuanya sama. seperti
Repelita I – IV adalah peningkatan kesejahteraan
melalui program Sektoral & Regional.
Sedangkan Repelita IV – V adalah peningkatan
kesejahteraanmelalui program Inpres Desa Tertinggal.
Selain itu ada beberapa program lain yang dibuat di
zaman ini, yaitu:
Program Pembangunan Keluarga Sejahtera
Program Kesejahteraan Sosial
Tabungan Keluarga Sejahtera
Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
GN-OTA
Kredit Usaha Tani
2.5.3 Pemerintahan Era Reformasi
Selepas krisis tahun 1998 yang melanda Indonesia,
tidak banyak program yang pemerintah canangkan. Dari
kepemimpinan Habibie hingga Megawati, kebijakan yang
dibuat memiliki kecendrungan yang sama, yaitu
pengentasan kemiskinan di daerah perkotaan.
Presiden BJ Habibie, Progam Jaring Pengaman
Sosial, memperbesar pos subsidi dalam APBN melalui
beras bersubsidi untuk masyarakat miskin, menyediakan
dana pendidikan untuk anak dari keluarga pra sejahtera
36
dan sejahtera 1, beasiswa mahasiswa pada keluarga
miskin sebanyak Rp. 500. 000, program padat karya,
kenaikan gaji.
Berikut ini adalah program pengentasan kemiskinan
era Habibie.
• Jaring Pengaman Sosial
• Program Penanggulangan Kemiskinan & Perkotaan
• Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa
Tertinggal
• Program Pengembangan Kecamatan
Presiden Abdul Rahman Wahid, penyediaan kebutuhan
pokok bagi keluarga miskin melalui penyediaan
pelayanan kesehatan dan pendidikan dan perbaikan
lingkungan rumah tinggal, pengembangan budaya usaha
bagi masyarakat miskin, kenaikan gaji, pengadaan air
bersih sebagai konpensasi kenaikan BBM pada masyarakat
miskin kota, kompensasi di bidang pendidikan,
kesehatan, OPK, beras murah, dan pelayanan angkutan
umum akibat kenaikan BBM.
Secara umum program pengentasan kemiskinan era
Abdul Rahman Wahid adalah sebagai berikut:
• Jaring Pengaman Sosial
• Kredit Ketahanan Pangan
• Program Penangggulangan Kemiskinan & Perkotaan
37
Presiden Megawati, Pada tahun 2003 menganggarkan
23,3 trilliun untuk orang miskin, tarip listrik rendah
bagi rumah tangga miskin, subsidi bunga murah untuk
usaha mikro, memberi bantuan usaha kecil bagi rumah
murah, subsidi pupuk agar terjangkau petani,
peningkatan pelayanan gizi bagi keluarga miskin,
kelompok rentan, pengungsi dan korban bencana. 16
Berikut ini adalah program pengentasan era
Megawati:
• Pembentukan Komite Penganggulangan Kemiskinan
• Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
2.5.4 Pemerintahan Era Demokrasi
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
(SBY), dibentuk sebuah lembaga penganggulangan
kemiskinan bernama Pembentukan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Pemerintahan SBY
menargerkan penurunan angka kemiskinan secara nasional
sebesar 8 – 10 % pada akhir tahun 2014. Maka dari itu,
pemerintah menurunkan Peraturan Presiden No. 15
tentang Percepatan Penanggualangan Kemiskinan yang
didalamnya berisi pembentukan Tim Nasional Percepatan
16Selengkapnya bisa dilihat di http://penomda. blogspot.com/2010/03/model-pengentasan-kemiskinan-di. html
38
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K merupakan tim
lintas sector dan lintas pemangku kemiskinan di
tingkat pusat untuk penanggulangan kemiskinan.
TNP2K dalam penanggulangan kemiskinan bersasaran
dengan membentuk beberapa program klaster, yaitu
klaster I, klaster II, klaster III, dan klaster IV.
Sasaran klaster I berbasis rumah tangga atau
keluarga. . Program-program Penanggulangan Kemiskinan
Klaster I
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
3. Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)
4. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
5. Program Beras Untuk Keluarga Miskin (RASKIN)
Sasran kalster II adalah komunitas. Programnya
berlandaskan prinsip pemberdayaan masyarakat. Program-
program Penanggulangan Kemiskinan Klaster II
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)
a. PNPM Mandiri Perdesaan
b. PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pulau Nias)
39
c. PNPM Mandiri Agribisnis/SADI (Smallholder
Agribusiness Development Initiative)
d. PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas
e. PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP)
f. Program Pengembangan Sistem Pembangunan
Partisipatif (P2SPP)
g. PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis
Pengembangan Kampung) Bagi Masyarakat Papua
h. PNPM Mandiri Perkotaan
i. PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan
j. Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi
Wilayah (PISEW)
k. Program Penyediaan Air Minum Berbasis
Masyarakat (PAMSIMAS)
l. PNPM-Mandiri Daerah Tertinggal Dan
Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
Dan Khusus (P2DTK)
m. PNPM Mandiri Kelautan Dan Perikanann (PNPM
Mandiri-KP)
n. PNPM-Mandiri Pariwisata
o. PNPM-Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-
Mandiri Perkim)
2. Program Perluasan Dan Pengembangan Kesempatan
Kerja/Padat Karya Produktif
40
Saran klaster III adalah usaha mikro dan kecil.
Program ini bertujuan untuk memberikan akses
penguatan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Program-program Penanggulangan Kemiskinan Klaster
III yaitu:
1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Kredit Usaha Bersama (KUBE)
Sasaran kalaster IV adalah perluasan program
pro rakyat yang brtujuan meningkatkan akses terhadap
ketersediaan pelayanan dasar dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat miskin.
1. Program Rumah Sangat Murah.
2. Program Kendaraann Angkutan Umum Murah.
3. Program Air Bersih Untuk Rakyat.
4. Program Listrik Murah dan Hemat.
5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan.
6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin
Perkotaan.
41
BAB III
PENUTUP
1.
2.
3.
3
3.1 Kesimpulan
Dari penjelasan diatas kita bisa mengambil kesimpulan
dalam beberapa poin, diantaranya :
1. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi
ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan
dasar, kemiskinan kadang juga berarti tidak adnya
akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu
mengatasimasalah kemiskinan dan mendapatkan
kehormatan yang layak sebagai warganegara.
2. Dalam mengukur kemiskinan bisa dengan menggunakan
konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs
approach), metode yang digunakan adalah dengan
menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari
dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM)
dan garis kemiskinan bukan-makanan(GKBM).
42
3. Gambaran kemiskinan di Indonesia bisa dilihat dari
zama orde baru dimana Soeharto, presiden pada saat
itu mencanangkan program swasembada pangan, program
pelita, dan kredit usaha tani, pembiayaan yang
didapat pada saat itu diberikan oleh investor asing,
namun karena ketidakmampuan dalam manajemen ekonomi
dan keuangannya sehingga menyebabkan Indonesia
bergantung kepada donatur asing apalagi semenjak
krisis di tahun 1997, setelah era Soeharto selesai
dan digantikan oleh Habibie, Indonesia mulai kembali
menata perekonomiannya salah satunya dengan program
Jaminan Pengaman Sosial (JPS) yang melindungi
masyarakat miskin dan rentan miskin dari guncangan
ekonomi. Sejak tahun 2000, konsep JPS mulai dikaji,
dikembangkan dan sedikit demi sedikit dijalankan. Di
periode Kabinet Indonesia Bersatu I dan II, konsep
JPS iniberkembang baik. TNP2K yang bekerja langsung
dibawah Wakil Presiden langsung menanganinya.
Program penanganan kemiskinan ini berevolusi menjadi
program empat kluster (bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan UMKM dan program murah)
yang merupakan program andalan pemerintah.
4. Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di
Indonesia bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang
43
dituntaskan penduduk, budaya miskin, regulasi
pemerintah, kesempatan kerja kurang memadai,
distribusi pendapatan tidak merata, ketidakstabilan
politik
5. Upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dari
presiden ke presiden bisa diklasifikasikan sebagai
berikut:
a. Era PresidenSoekarno :
Pembangunan NasionalBerencana 8 tahun
(Penasbede)
b. Era PresidenSoeharto :
Repelita I – IV melalui program Sektoral&
Regional
Repelita IV – V melalui program
InpresDesaTertinggal
Program Pembangunan Keluarga Sejahtera
Program KesejahteraanSosial
Tabungan Keluarga Sejahtera
Kredit Usaha Keluarga Sejahtera
GN-OTA
Kredit Usaha Tani
c. Era PresidenHabibie :
JaringPengamanSosial
Program PenanggulanganKemiskinan&Perkotaan
44
Program Pembangunan
PrasaranaPendukungDesaTertinggal
Program PengembanganKecamatan
d. Era Presiden Abdurahman Wahid :
JaringPengamanSosial
KreditKetahananPangan
Program PenangggulanganKemiskina&Perkotaan
e. Era Presiden Megawati:
PembentukanKomitePenganggulanganKemiskinan
Program PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan
f. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono :
Pembentukan Tim
KoordinasiPenanggulanganKemiskinan
BantuanLangsungTunai
Program PengembanganKecamatan
Program PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan
Program NasionalPemberdayaanMasyarakat
Jamkesmas
Program KeluargaHarapan
BantuanBerasmiskin
BantuanSiswaMiskin
Kredit Usaha Rakyat
3.2 Saran
45
1. Program penanggulangan kemiskinan harus
berkelanjutan, dalam artian setiap pergantian
pemerintahan program penanggulangan kemiskinan
pemerintahan sebelumnya bukan dihapuskan, melainkan
diteruskan.
2. Program pembangunan pemerintah saat ini tertuang
dalamperaturan presiden No. 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka MenegahNasional Tahun
2010-2014, program pembangunan ini harus tetap
memprioritaskan penanggulangankemiskinan dan
pelaksanaannya harus selalu diawasi dan dievaluasi
agar sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Program penanggulangan kemiskinan harus yang memberi
rangsangan mandiri kepada masyarakat. Bukan program-
program yang meninabobokan masyarakat dalam
kemalasan.
4. Stabilitas ekonomi sangat berkaitan dengan dunia
perpolitikan suatu Negara. Maka dari itu politik
suatu Negara harus diupayakan berada dalam kondisi
yang kondusif agar perekonomian stabil berdampak
pada berkurangnya masyarakat miskin.
5. Kemiskinan pun sangat erat dengan minimnya
pendidikan dan keterampilan. Maka program
46
penanggualangan kemiskinanpun harus memprioritaskan
pendidikan di dalamnya.
47
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesiaTahun1945
Pasal 33
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Direktorat
Jenderal Informasi Dan Komunikasi Publik (2011) Program
Pengentasan Kemiskinan Kbinet Indonesia Bersatu II
Mankiw, Gregory. (2006). Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta:
Erlangga.
Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rochmin. (2004). Pembangunan
Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta:
LP3ES.
[Online]http://id. wikipedia. org/wiki/Kemiskinan
[Online] http://bps. go. id/menutab. php?
tabel=1&kat=1&id_subyek=23
[Online]http://penomda. blogspot. com/2010/03/model-
pengentasan-kemiskinandi. html
Schrool, J. W. (1981). Modernisasi: Pengantar Sosiologi
Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang. Jakarta :
PT. Gramedia
48
Stamboel, K. A. (2012). Panggilan keberpihakan: Strategi
Mengakhiri Kemiskinan Di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama.
Suharto, E. (2008). Membangun Masyarakat Memberdayakan
Rakyat. Bandung: Refika Aditama
Sukirno, Sadono. (2004). Makro Ekonomi. Edisi Ketiga. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Sukirno, Sadono. (2007). Ekonomi Pembangunan Jakarta:
Penerbit Kencana
Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta:
Yayasan Obor Jakarta
Astika, KS. (2010). Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik. Budaya Kemiskinan Di Masyarakat: Tinjauan
Kondisi Kemiskinan Dan Kesadaran Budaya Miskin Di Masyarakat. ,
1 (1), hlm. 20
Cameron, Lisa A. 2000. Journal of Development Economics.
Poverty and Inequality in Java: Examining the Impact of The Changing
Age, Educational, and Industrial Structure, Vol. 62 hlm. 175-176
Multifah. (2011). Jurnal of Indonesian applied Economics.
Telaah Kritis Kebijakan Penanggulan Kemiskinan dalam Tinjauan Konstitusi.
Vol. 5 No. 1 Mei 2011, 1-27
49
50
Recommended
