ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

A.           MUTASI KELUAR

Mutasi Ke Pemerintah Kota/ Kabupaten LainPersyaratan yang harus dipenuhi :

1. Pimpinan instansi (tidak boleh didelegasikan kepada Pejabat Strukturaldibawahnya) membuat surat penyataan persetujuan pindah secaratertulis bagi pegawai Negeri Sipil dilingkungannya yang mengajukanpindah kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah/ Kota,dengan melampirkan :

a.      Surat permohonan pindah dari PNS ybs.b.      Surat pernyataan persetujuan melepas dari Pimpinan instansi PNSybs.c.      Surat Pernyataan dari Sekretaris Daerah pemerintah Daerah/Kota asaltentang :·      Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atauproses peradilan.·      Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak Bank dan ataupihak lainnya.·      Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar.d.      Fotocopy sah SK Pangkat awal dan akhir.e.      Fotocopy sah DP-3 dua tahun terakhir.f.       Fotocopy sah Kartu Pegawai.g.      Fotocopy sah Ijasah Terakhir.h.      Jika pindah mengikuti suami, melampirkan :·      Fotocopy sah surat nikah·      Fotocopy sah Surat Keputusan pindah suami dan atau keterangandomisili suami dari Lurah dan disahkan oleh Camat setempat.

2. Minimal mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun bekerja di lingkunganPemerintah Daerah/ Kota

3. Berdasarkan usulan tersbut, Pejabat Pembina Kepegawaian PemerintahDaerah/ Kota membuat surat penyataan persetujuan pindah secaratertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Departemen/Lembaga/DaerahKabupaten/Kota Lainnya yang dituju.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang dituju membuatsurat secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian PemerintahDaerah/ Kota tentang surat pernyataan persetujuan apabila disetujuidan surat jawaban apabila tidak disetujui.

5. Apabila disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah/ Kotamenetapkan surat pernyataan persetujuan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Propinsi dan apabila tidak disetujui membuat surat jawabanpengembalian berkas usulan.

B.     MUTASI MASUKDasar Hukum :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 20033. Keputusan Kepala BKN No. 13 Tahun 2003

Mutasi Dari Pemerintah Daerah Kabupaten/ KotamadyalainPersyaratan yang harus dipenuhi :a. Pimpinan Pembina Kepegawaian Daerah/ Kota membuat surat pernyataanpersetujuan pindah secara tertulis bagi Pegawai Negeri Sipildilingkungannya yang mengajukan pindah kepada Pejabat Pembina KepegawaianDaerah Kota, dengan melampirkan:1. Surat permohonan pindah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan2. Surat pernyataan persetujuan dari pimpinan instansi Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan.3. Surat Pernyataan dari Sekretaris Daerah pemerintah Daerah/ Kota asaltentang :i. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan atauproses peradilan.ii. Tidak sedang sangkut paut hutang piutang dengan pihak Bank dan ataupihak lainnya.iii. Tidak sedang menjalani pendidikan dan atau tugas belajar.4. Surat pernyataan dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan denganmaterai Rp. 6.000,- tentang :i. Bersedia menanggung biaya kepindahanii. Bersedia tidak menuntut jabatan dan fasilitas lainnya dariPemerintah Daerah/ Kotaiii. Bersedia mentaati segala ketentuan peraturan yang berlaku dilingkunganPemerintahDaerah/ Kota.iv. Bersedia tetap melaksanakan tugas pada instansi asal sebelum mendapatkeputusan dari Gubernur yang dituju.5. Fotocopy  sah SK Pangkat awal dan akhir6. Fotocopy  sah DP-3, 2 (dua) tahun terakhir7. Fotocopy  sah Kartu Pegawai8. Fotocopy  sah Ijasah Terakhir.9. Apabila guru, melampirkan pertimbangan teknis dari DinasPendidikan Daerah/ Kota10. Jika pindah mengikuti suami, melampirkan :i. Fotocopy  sah surat nikahii. Fotocopy  sah SK Pindah suami dan atau keterangan domisili suami dariLurah dan disahkan oleh Camat setempat.b. Usulan tersebut diajukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Daerah/ Kota, setelah mendapatkan alternative pertimbanganteknis kepegawaian.c. Apabila disetujui Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/ Kota menetapkansurat pernyataan persetujuan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsidan apabila tidak disetujui membuat jawaban penolakan sekaliguspengembalian berkas usulan.d.  Setelah penetapan Keputusan dari Pejabat PembinaKepegawaian Propinsi, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/ Kota membuatkeputusan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dilingkunganPemerintah Daerah/ Kota.e. Berkas dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

C.     IJIN BELAJARI. Prosedur Pelayanan

1. Pegawai Negeri Sipil mengajukan perhomonan ijin belajar melalui KepalaUnit Kerjanya masing-masing

2. Kepala Unit Kerja meneruskan permohonan tersebutkepada Bupati/ Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan KepegawaianDaerah

3. Berkas persyaratan masuk Badan Kepegawain Daerah diteliti dan ditelaahapabila telah memenuhi syarat, ketentuan dan sesuai dengan peraturanperundang-undangan serta disetujui berdasarkan rapat TSPDI maka akandiproses namun apabila tidak disetujui maka hal tersebut akandiberitahukan kepada pemohon kepala unit kerja.

II. PersyaratanA. Umum

1. Berstatus PNSD2. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja3. Melampirkan Fotocopy  ijasah terakhir4. Masa Kerja minimal 3 tahun sejak tanggal pengangkatan sebagai PNSD5. Membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan

diketahui oleh pimpinan unit kerja, yang menyatakan bahwa :

a. Proses pembelajaran dilaksanakan diluar jam kerjab. Perkuliahan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-haric. Segala biaya pendidikan menjadi beban sendirid. Setelah selesai tidak akan menuntut kenaikan pangkat/golongan(Penyesuaian Ijasah).B. Khusus1. Program D.III

1. Pendidikan minimal SLTA/ Sederajat2. Pangkat/ Gol Ruang minimal pengatur muda (II/a)3. Usia maksimal 35 Tahun

2. Program D.IV/ S.1

1. Pendidikan minimal SLTA/sederajat (tidak termasuk Pemilik Ijasah UjianPersamaan/ Kejar Paket C).

2. Pangkat/ golongan ruang minimal Pengatur Muda (II/a).3. Usia maksimal 40 tahun

3. Program S.2/ Spesialis/ sederajat

1. Pendidikan minimal D.IV/ S.1/ Dokter/ sederajat2. Pangkat/ golongan ruang minimal Penata Muda (III/b)3. Usia maksimal 44 Tahun

D.     TUGAS BELAJAR

I. Prosedur Pelayanan

1. PNSD mengajukan permohonan Tugas Belajar melalui Kepala Unit Kerjamasing-masing

2. Kepala Unit Kerja meneruskan permohonan tersebutkepada Bupati/ Sekretaris Daerah melalui Kepala BKD

3. Berkas persyaratan yang masuk ke BKD diteliti dan ditelaah, apabilatelah memenuhi syarat, maka akan diberitahukan kepada pemohon untukmengikuti seleksi TSPDI, yang meliputi tes tertulis dan wawancara.

4. Hasil test seleksi akan dirapatkan oleh tim TSPDI, jika memenuhisyarat, maka akan disampaikan kepada pemohon untuk mengikuti tes diuniversitas/ perguruan tinggi

5. Berdasarkan hasil tes di universitas, maka pemohon menyampaikan hasiltes kepada Badan Kepegawaian Daerah untuk diproses lebih lanjut. Jikalulus tes, maka akan diproses Surat Keterangan Tugas Belajar danpembiayaannya. Dan jika tidak lulus tes, maka kepada pemohon dapatmencoba lagi pada tahun akademik berikutnya.

II. PersyaratanPNSD Tugas Belajar harus memnuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:A. Umum

1. Berstatus PNSD2. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja3. Masa Kerja minimal 3 tahun sejak tanggal pengangkatan sebagai PNSD.4. Setiap unsur penilaian DP3 harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir.5. Sehat jasmani dan rohani6. Tidak sedang proses/ menjalani hukuman disiplin maupun sanksi

administrasi lainnya7. Telah melaksanakan tugas minimal 3 tahun setelah menjalani Tugas

Belajar dan Ijin Belajar sebelumnya.8. Tidak sedang dalam proses peradilan pidana

B. Khusus1. Program Diploma II/ sederajat

1. Pendidikan Minimal SLTA/ Sederajat (tidak termasuk Pemilik IjasahUjian Persamaan/ Kejar Paket C)

2. Pangkat/ Golongan Ruang Minimal Pengatur Muda (II/a)3. Usia maksimal 35 tahun

2. Program D.IV/S.1

1. Pendidikan minimal SLTA/ sederajat (tidak termasuk Pemilik IjasahUjian Persamaan/ Kejar Paket C)

2. Pangkat/ Golongan Ruang Minimal Pengatur Muda (II/a)3. Usia maksimal 40 tahun

3. Program S.2/ Spesialis/ Dokter/ Sederajat

1. Pendidikan minimal D.IV/ S.1/ Dokter/ Sederajat2. Pangkat/ Golongan Ruang minimal Penata Muda (III/b)

3. Usia maksimal 44 Tahun.

E.     UJIAN DINAS DAN UJIANPERSAMAANI. Prosedur Pelayanan

1. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijasah dilaksanakan olehPemerintah Daerah/ Kota

2. Apabila Pemerintah Daerah/ Kota akan mengadakan UjianDinas/ Penyesuaian Ijasah, maka akan diedarkan surat pemberitahuan

3. Berdasarkan surat pemberitahuan tersebut, pimpinan unit kerjamengajukan/ mengirimkan berkas PNSD yang telah memenuhi persyaratanuntuk mengikuti Ujian Dinas/ Ujian Persamaan kepada Sekretaris Daerahmelalui Badan Kepegawaian Daerah

4. Berkas yang telah masuk dan memenuhi persyaratan akan diagendakanuntuk selanjutnya akan diadakan pemanggilan untuk mengikuti ujiandimaksud

5. Hasil Ujian Dinas/ Ujian Penyesuaian Ijasah akan diberitahukan melaluisurat, dan yang dinyatakan lulus akan diterbitkan sertifikat.

II. Persyaratan

1. Fotocopy  SK Pangkat Terakhir2. Sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir3. Fotocopy  Kartu Pegawai4. Fotocopy  DP3 2 (dua) tahun terakhir5. Paspoto ukuran 3×4 sebanyak 2 lembar6. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan

ruang II/d untuk mengikuti Ujian Dinas Tingkat I7. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk mengikuti Ujian Dinas

Tingkat II

F.     PENINJAUAN MASA KERJADasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999.2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah No. 11

Tahun 20033. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah No. 13

Tahun 20034. Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002

Persyaratan :

1. Fotocopy  sah SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir2. Fotocopy  sah Kartu Pegawai3. Fotocopy  sah DP-3 Tahun Terakhir.4. Fotocopy  sah Ijasah awal s/d terakhir.

5. Fotocopy  sah SK Honor dari awal melaksanakan tugas hingga terakhirpada instansi pemerintah maupun swasta (bagi honorer pada sekolahswasta SK ditandatangani oleh Ketua Yayasan dan bagi yang bekerja padainstansi swasta ditandatangi oleh Direktur).

6. Fotocopy  sah Surat Perjanjian Kerja.7. Fotocopy  sah Surat Keputusan Pemberhentian sebagai tenaga Honor.8. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan.9. Berkas disusun sesuai urutan diatas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap.

G.    KENAIKAN PANGKATDasar Hukum :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.2. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12

Tahun 20023. Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 20024. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003.

Persyaratan :A. Pegawai Negeri Sipil Daerah Struktural :

1. Fotocopy  sah SK CPNS2. Fotocopy  sah SK PNS3. Fotocopy  sah Kartu Pegawai4. Fotocopy  sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir5. Fotocopy  sah petikan SK Pengangkatan dalan Jabatan Struktural (bagi

yang menduduki jabatan struktural).6. Fotocopy  Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (bagi yang menduduki

jabatan struktural).7. Fotocopy  sah Surat Pernyataan Pelantikan (bagi yang menduduki jabatan

struktural).8. Fotocopy  sah DP-3 dua tahun terkahir dengan nilai baik (≥ 76).9. Fotocopy  sah penjenjangan terakhir (Adum, Adumla, Spama, /Pim IV, Pim

III, Pim II)/Ujian Dinas (Tk. I, Tk.II) (bagi PNS yang memiliki).10. Daftar Riwayat Pekerjaan.11. Daftar Riwayat Hidup.12. Surat Keputusan Penyesuaian Masa Kerja (bagi PNS yang mempunyai

Surat Keputusan Penyesuaian Masa Kerja).

Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijasah)melampirkan uraian tugas asli yang ditandatangani oleh pejabat eselon IIdefinitife dan fotocopy sah surat tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijasah.B. Pegawai Negeri Sipil Daerah Fungsional (Tenaga Pendidik, TenagaKesehatan, dll)

1. Fotocopy  sah SK CPNS2. Fotocopy  sah SK PNS3. Fotocopy  sah SK Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional.4. Fotocopy  sah Kartu Pegawai5. Fotocopy  sah SK kenaikan pangkat Terakhir6. Fotocopy  sah ijasah terakhir

7. Fotocopy  sah Penghargaan/ Sertifikat Diklat (STTPL)8. Fotocopy  sah DP-3 dua tahun terakhir dengan nilai baik (≥ 76)9. SK Penetapan Angka Kredit yang lama dan asli penetapan angka kredit

yang baru10. Daftar Riwayat Hidup11. Fotocopy  sah SK Penyesuaian Masa Kerja (bagi PNS yang mempunya

SK Penyesuaian Masa Kerja).

Bagi pegawai negeri sipil Daerah Golongan Ruang IV/c keatas persyaratandibuat 4 (empat) rangkan, untuk Golongan Ruang IV/a dan IV/b persyaratandibuat 3 (tiga) rangkap, untuk golongan III/d ke bawah persyaratan dibuat 2(dua) rangkap.Catatan :Bagi yang akan mencantumkan gelar akademik, melampirkan :

Fotocopy  ijasah dan transkrip nilai yang dilegalisir pejabat yangberwenang

Surat ijin/ Tugas belajar dari Sekretaris Daerah/ Kota. Surat pernyataan bukan sekolah jarak jauh dari Perguruan Tinggi

H.     KENAIKAN GAJI BERKALADasar Hukum :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.2. Keputusan BAKN No. 3 KEP/1986

Persyaratan :

1. Fotocopy  sah SK Pangkat Terakhir2. Fotocopy  sah Kenaikan Gaji Berkala Terakhir3. Berkas dibuat 1 (satu) rangkap

I.       PENGANGKATAN PERTAMA DALAMJABATAN FUNGSIONALDasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1999.2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994.3. PERMENPAN No. Per/60/M.PAN/6/2006.

Persyaratan :

1. SK CPNS dan PNS2. SPMT3. Surat Pernyataan Bersedia sebagai Tenaga Fungsional.4. Ijasah Terakhir (sesuai kompetensi jabatan)5. DP-3 terakhir (bernilai Baik).6. Penetapan Angka Kredit (Memenuhi AK minimal Pengangkatan).

J.      PEMBERHENTIAN JABATANFUNGSIONALDasar Hukum :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994.3. PERMENPAN No. Per/60/M.PAN/6/2005.

Persyaratan :

1. SK Pangkat Terakhir2. SK dari instansi yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan AK yang

ditentukan terhitung 1 tahun dari pembebasan jafung.3. Berita Acara Dijatuhi Hukuman Disiplin Berat.4. Keputusan Pengadilan yang menyatakan bersalah5. Angka Kredit terakhir.

K.     PENGANGKATAN KEMBALI   JABATAN FUNGSIONALDasar Hukum :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999.2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994.3. PERMENPAN No. Per/60/M.PAN/6/2005.

Persyaratan :

1. SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir.2. SK Pengangkatan Pertama Jafung.3. SK Pemberhentian dalam jafung, ijasah terakhir (jika tugas belajar >6

bulan)4. SK Pengadilan dinyatakan tidak bersalah (apabila tersangkut kasus

hukum).5. Penetapan Angka Kredit (AK terakhir yang dimiliki).

L.     PENSIUNI. Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 19802. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999.3. Undang-undang No. 32 Tahun 1979 jo. No. 9 Tahun 2003.4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002.

 II.  Syarat Pengusulan Pensiun :A. Pensiun karena telah memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

Permohonan ditujukan kepada Bupati/ Sekretaris Daerah Tembusan BKD dankantor Inspektorat Wilayah dengan lampiran sebagai berikut :

1. Surat Pengantar dari instansi tempat bekerja.2. Fotocopy  surat keputusan pengangkatan pertama CPNS (Legalisir).3. Fotocopy  surat keputusan pengangkatan pertama sebagai PNS

(legalisir).4. Fotocopy  surat keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala

terkahir (dilegalisir).5. Fotocopy  kartu pegawai (KARPEG).6. Daftar susunan keluarga yang sah (diketahui camat), dan dilampirkan

salinan Fotocopy  surat nikah, surat keterangan kelahiran anak-anak(dilegalisir).

7. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCPP).8. Surat keterangan tidak menyimpan surat-surat/ barang milik Negara.9. Daftar riwayat pekerjaan disahkan Kepala Instansi.10. Surat Permintaan Pembayaran Pensiun Pertama (SP4).11. Pas photo terakhir hitam putih ukuran 4×6 cm, dibelakang ditulis

nama/NIP sebanyak 5 lembar.12. Fotocopy  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), 1 tahun

terakhir.13. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat

sedang atau berat dalam 1 tahun terakhir.

B. Pensiun Janda/ Duda bagi PNS.Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan dan lampiran permohonan sama dengan pengusulan pensiun BUP(Point II.A).

2. Surat kematian dan keterangan janda/ duda dari KepalaKelurahan/ Camat.

C. Pensiun Karena Cacat/ Keuzuran/ Sakit.Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan dan lampiran permohonan sama dengan pengusulan pensiun BUP(Point II.A).

2. Keterangan dari Tim Medis/ kesehatan pemerintah bahwa memang benarpegawai yang bersangkutan karena kecacatan/ keuzurannya tidak dapatlagi melaksanakan tugas.

D. Pensiun Karena Atas Permintaan Sendiri (APS).Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan dan lampiran permohonan sama dengan pengusulan pensiun BUP(Point II.A).

2. Surat keterangan tidak tersangkut utang piutang.

M.    SELEKSI DAN DIKLAT DALAMJABATAN (DIKLAT PIM)1. Seleksi Diklat Kepemimpinan

A. Persyaratan Seleksi Diklat PIM II :

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Kerja atau Pemerintah Daerah/ Kota2. Fotocopy  Surat Keputusan Pangkat terakhir (minimal IV/a).3. Fotocopy  Surat Keputusan Jabatan Struktural eselon III.4. Fotocopy  ijasah terakhir (minimal sarjana).5. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah (minimal Rumah Sakit

tipe C).6. Fotocopy  sertifikat Diklat PIM III.7. Usia maksimal 50 (lima puluh) tahun.8. Pas foto berwarna background merah ukuran 4x6cm sebanyak 2 lembar.

B. Persyaratan Seleksi Diklat PIM III :

1. Persyaratan sama dengan point 1.A, 1,4,8.2. Fotocopy  Surat Keputusan Pangkat terakhir (minimal III/c).3. Fotocopy  Surat Keputusan Jabatan Struktural eselon IV.4. Fotocopy  sertifikat Diklat PIM IV.

C. Persyaratan Seleksi Diklat PIM IV :

1. Persyaratan sama dengan point 1.A, 1,4,8.2. Fotocopy  Surat Keputusan Pangkat terakhir (minimal III/a).

2. Diklat KepemimpinanDiklat Kepemimpinan merupakan diklat untuk memenuhi atau meningkatkankompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki jabatanstructural.Diklat Kepemimpinan adalah diklat yang memberikan wawasan, pengetahuan,keahlian, keterampilan sikap dan perilaku dalam bidang kepemimpinanaparatur sehingga mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalamjenjang jabatan structural tertentu.Jenjang Diklat Kepemimpinan terdiri dari :

1. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tingkat IV) merupakan diklatuntuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahdalam Jabatan Strukral Eselon IV.

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklatpim Tingkat III) merupakandiklat untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparaturpemerintah dalam Jabatan Strukral Eselon III.

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat II (Diklatpim Tingkat II) merupakan diklatuntuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahdalam Jabatan Strukral Eselon II.

4. Diklat Kepemimpinan Tingkat I (Diklatpim Tingkat I) merupakan diklatuntuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintahdalam Jabatan Strukral Eselon I.

A. Persyaratan Diklat PIM II

1. Surat Perintah Tugas dari Pemerintah Daerah/ Kota (disiapkan olehBKD).

2. Fotocopy  Surat Keputusan pangkat terakhir (minimal IV/a).

3. Fotocopy  Surat Keputusan Jabatan Struktural eselon III atau SuratKeputusan Jabatan Struktural eselon III atau Surat Keputusan JabatanStruktural Eselon II (bagi yang telah menduduki eselon II).

4. Fotocopy  bukti lulus seleksi diklatpim II (bagi pejabat strukturaleselon III).

5. Fotocopy  sertifikat kursur bahasa inggris 50 JP bagi yang lulusbersyarat.

6. Surat Pernyataan Bebas Tugas Gubernur/ Bupati/ Walikota asal peserta.7. Fotocopy  TOEFL dengan skor minimal 400 yang masih berlaku.8. Medical record jenis pemeriksaan meliputi fisik, laboratorium, ECG dan

thorax foto.9. Pas foto berwarna background merah mengenakan baju putih berdasi

ukuran 4×6 cm sebanyak 3 lembar (pria menggunakan PSL, wanitamengenakan kebaya).

B. Persyaratan Diklat PIM III

1. Persyaratan sama dengan point 2.A, no.1, dan 9.2. Fotocopy  Surat Keputusan pangkat terakhir (minimal III/c).3. Fotocopy  Surat Keputusan Jabatan Struktural eselon IV atau Surat

Keputusan Jabatan Struktural Eselon III (bagi yang telah mendudukieselon III).

4. Fotocopy  bukti lulus seleksi diklatpim III (bagi pejabat strukturaleselon IV).

5. Fotocopy  TOEFL dengan skor minimal 350 yang masih berlaku.6. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Pemerintah (minimal Rumah Sakit

tipe C).

C. Persyaratan Diklat PIM IV

1. Pelaksanaan sama dengan pint 2.B, no. 1,8,9.2. Fotocopy  Surat Keputusan pangkat terakhir (minimal III/a).3. Fotocopy  Surat Keputusan Jabatan Struktural eselon IV (bagi yang

telah menduduki eselon IV).4. Fotocopy  bukti lulus seleksi diklatpim IV (bagi PNSD non structural).5. Fotocopy  TOEFL dengan skor minimal 300 yang masih berlaku.

N.     DIKLAT TEKNIS1. Diklat Teknis merupakan diklat untuk meningkatkan kompetensi teknisdalam jabatan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan bidang tugasnya.Setiap penawaran Diklat Teknis/ Diklat Fungsional/ Kursus/ Workshop maupunpenugasan/ pengusulan PNS sebagai peserta suatu diklat baik didalam maupundiluar daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari SekretarisDaerah/ Kota.2. Usul diajukan oleh Pimpinan Unit Kerja PNS sebelum diklat dilaksanakan.3. Lembaga yang mengadakan diklat harus lembaga diklat yang telahdiakreditasi oleh lembaga Pembina diklat (LAN).

O.    DIKLAT FUNGSIONAL

Diklat Fungsional merupakan diklat untuk memenuhi ataupun meningkatkankompetensi Pegawai Negeri Sipil yang akan atau telah menduduki JabatanFungsional.

1. Jenis

a.    Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Keahlian.b.    Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Keterampilan.

2. Peserta Pendidikan dan Pelatihan

a.    Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional adalah Pegawai NegeriSipil yang dipersiapkan untuk atau telah menduduki Jabatan FungsionalKeahlian atau Jabatan Fungsional Keterampilan.b.    Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dapat juga diikutiPejabat Struktural apabila keahlian dan atau keterampilan dalam pendidikandan pelatihan tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.c.    Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bersifat selektif danmerupakan penugasan dengan memperhatikan rencana pengembangan karir PegawaiNegeri Sipil yang bersangkutan.d.    Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Fungsional ditetapkanoleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Ketua Lembaga AdministrasiNegara Nomor 304 A/IX/6/4/1995 tentang Pedoman Umum PenyelengraanPendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

P.     KARIS-KARSUI. Dasar HukumKeputusan Kepala BAKN Nomor 1158a/KEP/1983 tanggal 25 April 1983 tentangKartu Istri/Suami Pegawai Negeri SipilII. Persyaratan (2 rangkap)

1. Fotocopy  SK CPNS2. Fotocopy  SK PNS atau SK terakhir3. Pasfoto hitam putih suami (untuk karsu)/Istri (untuk karis) 2×3

sebanyak 4 (empat) lembar.4. Fotocopy  surat nikah5. Fotocopy  surat cerai/kematian untuk pernikahan kedua/dst6. Surat Pengantar dari unit kerja/SKPD7. Laporan perkawinana pertama, janda/duda

Q.    PENETAPAN PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN PNSI. Dasar Hukum

1. UU No. 8 Tahun 1974 Jo. UU No. 43 Tahun 19992. PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990.3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 08/SE/19834. Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990.

II. Syarat

1. Berstatus PNS/ CPNS2. Memiliki Akta Nikah3. Mengisi Surat Permohonan Izin untuk melakukan perceraian4. Dalam hal permohonan penetapan Surat Keterangan untuk melakukan

perceraian5. Melaporkan panggilan sidang tersebut pada pimpinan instansinya6. Telah diberikan nasehat, pembinaan, pemeriksaan keduanya (suami-istri)

oleh pimpinan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan hasilpemeriksaan.

7. Memenuhi alasan perceraian dan telah ditindaklanjuti oleh Inspektoratdalam bentuk BAP dan Laporan hasil pemeriksaan.

8. Bersedia membagi gaji bagi PNS pria yang memohon perceraian

III. Kelengkapan BerkasA. (Pilih salah satu/ seluruhnya sesuai alasan)

1. Surat Keterangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdibuat oleh Lurah dikuatkan oleh Camat

2. Surat Keterangan penganiayaan berat dan kekejaman salah satu pihakberupa Visum et Repertum oleh Dokter Pemerintah

3. Surat Pernyataan pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan olehdua orang saksi yang telah dewasa dan mengetahui perbuatan itu sertadikuatkan serendah-rendahnya oleh camat.

4. Salah satu pihak meninggalkan suami/ istri selama 2 (dua) tahunberturut-turut tanpa ijin suami/ istri dan tanpa alasan yang sah ataudiluar kemampuan atau kemauannya, dibuat oleh Lurah dan disahkan olehCamat.

5. Alasan perzinahan dengan melampirkan Surat Keterangan putusanpengadilan dan Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya dua orangsaksi yang melihat kejadian yang diketahui Camat, atau suami/ istriyang menangkap salah satu pihak yang melakukan perzinahan membuatlaporan yang menguraikan hal ihwal perzinahan itu.

6. Salah satu pihak dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun yang telahberkekuatan hukum tetap dibuktikan salinan putusan pengadilan.

B. Berita Acara Pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan dari AtasanC. Fotocopy  berkas :

1. Surat/ Akta nikah suami/istri2. Kartu keluarga3. KTP Suami/Istri4. Surat keterangan lainnya.

R.     PENGUSULAN/PENETAPAN   SATYALANCANA KARYA SATYA (10, 20 dan 30 TAHUN)

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 19992. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20093. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20104. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 20105. Keppres No. 11/M/Tahun 2010

II. Syarat

1. Memperoleh Rekomendasi dari Pimpinan Instansi tempat bekerja2. Melaksanakan tugas secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan,

pengabdian, kecapakan, kejujuran, kedisiplinan, serta telah mempunyaimasa kerja sebagaimana dipersyaratkan (selama 10 tahun/20 tahun/30tahun).

3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat berdasarkanPP No. 30 Tahun 1980 pada saat akan diusulkan

4. Selama masa kedinasan tidak pernah melaksanakan cuti diluar tanggungannegara

III. Kelengkapan Berkas

1. Fotocopy  SK CPNS2. Fotocopy  SK PNS3. Fotocopy  SK Pangkat terakhir4. Fotocopy  SK jabatan terakhir (bila mempunyai jabatan)5. Fotocopy  DP-3 2(dua) tahun terakhir6. Fotocopy  piagam atau petikan Kepres penganugerahan tanda kehormatan

SLKS yang telah dimiliki7. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau

berat oleh Pimpinan Instansi tempat bekerja8. Surat tidak pernah diberikan cuti diluat tanggungan negara oleh

Pimpinan Instansi tempat bekerja9. Nomor 1 s/d 9 dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan dibuat

masing-masing 2 (dua) rangkap

S.     TASPEN (PERSYARATAN UNTUKKEPESERTAAN MENDAPATKAN KARTU TASPEN)I. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. UU no. 43 Tahun 19852. Undang-undang No. 11 Tahun 1969 tentang pensiun Pegawai dan Pensiun

Janda/ Duda3. Peratuan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS4. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentain dan

Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil diserta Pemberian PensiunJanda/ Duda

5. Keputusan Kepala BAKN No. 024/KEP/73 tanggal 15 Maret 1973 tentangPetunjung Administrasi Pensiun

6. Surat Edaran Kepala BKN No. 14 Tahun 2003 Tanggal 21 April 2003Tentang Juknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS serta PensiunJanda/ Dudanya.

II. Persyaratan

1. Mengisi formulir data individu peserta2. Fotocopy  SK CPNS3. Fotocopy  SK pangkat terakhir

4. Fotocopy  SPMT5. Fotocopy  daftar gaji6. Fotocopy  nota persetujuan dari BKN7. Surat pengantar dan unit kerja/SKPD

T.     PENETAPAN HUKUMAN DISIPLIN   (TINGKAT SEDANGATAU BERAT)I. Dasar Hukum :

1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 20042. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 19803. Surat Edaran BAKN Nomor 23 Tahun 19804. Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1980

II. Persyaratan :

1. Berstatus PNS/ CPNS2. Telah diperiksa oleh pimpinan instansi/ aparat pengawas internal

pemerintah.3. Diusulkan oleh pimpinan instansi/ pejabat pembina kepegawaian.

III. Kelengkapan Berkas :

1. Berita Acara Pemeriksaan (BAP)2. Laporan hasil pemeriksaan3. Surat dari pejabat pembina kepegawaian4. SK Pangkat Terakhir5. SK Kenaikan Gaji Berkala6. SK Jabatan (bila ada jabatan)7. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

U.  PENETAPAN PEMBERHENTIAN PNSKARENA       MENINGGALKAN TUGAS   TANPA ALASAN YANG SAH I. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 19992. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 19793. Surat Edaran Kepala BKN No. 04/SE/1980

II. Persyaratan :

1. Berstatus Pegawai Negeri Sipil2. Meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) bulan

berturut-turut atau lebih.3. Surat Penghentian Pembayaran Gaji.4. Telah dilakukan pemanggilan untuk bekerja kembali oleh pimpinan

instansi namun tidak diindahkan.5. Telah dihentikan pembayaran gajinya minimal pada bulan ke-3.

III. Kelengkapan Berkas :

1. Daftar hadir2. Rekap daftar hadir selama meninggalkan tugas3. Surat penghentian pembayaran gaji.4. Surat-surat penggilan untuk kembali melaksanakan tugas.5. Surat Keputusan Pangkat Terakhir (bila ada)6. Surat Keputusan Hukuman Disilpin (bila ada).

V.     IJIN MENIKAH1. Dasar HukumPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 Tentang cuti Pegawai Negeri Sipil2. Persyaratan

1. Mengajukan permohonan ijin menikah secara tertulis kepada pejabat yangberwenang memberikan ijin melalui atasan langsung

2. Melampirkan data pendukung (Surat Pernyataan dari kedua calonsuami/istri)

3. Surat pengantar dari unit kerja/SKPD

W.  PENETAPAN DAN PEMBERIAN   IJIN CUTI PNS 1. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999,Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976, Tentang Cuti PNS3. Surat Edaran Kepala BAKN No. 01/SE/1977, Tentang Permintaan dan

Pemberian Cuti PNS.

Jenis Cuti, Syarat dan Kelengkapan Berkas.A. Cuti Tahunan

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu)tahun secara terus-menerus.

2. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Guru/ Dosen yang mendapat liburansekolah tidak berhak atas cuti tahunan.

3. Lama cuti 12 (dua belas) hari kerja.4. Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun bersangkutan dapat diambil

tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerjatermasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

5. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenangmemberikan cuti dan diberikan cuti secara tertulis.

B. Cuti Besar

1. Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahunsecara terus menerus.

2. Lama cuti 3 (tiga) bulan.3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang

memberikan ijin secara tertulis.

C. Cuti Sakit

1. Memberitahukan kepada atasan.2. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) s/d 14

(empat belas) hari berhak atas cuti dengan mengajukan permintaantertulis dengan melampirkan surat keterangan Dokter (yang ditunjukPemerintah).

3. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari harusmengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenangmemberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yangditunjuk oleh Menteri Kesehatan yang menyatakan tentang perlunyadiberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lainnya yang dipandangperlu.

4. Cuti sakit diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambahpaling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan suratketerangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

5. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami keguguran kandungan berhakatas cuti sakit paling lama 1,5 (satu setengah) bulan dengan mengajuanpermintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikancuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

6. Pegawai negeri sipi yang mengalami kecelakan dalam dan oleh karenamenjalankan tugas mendapatkan cuti sakit sampai sembuh daripenyakitnya.

D. Cuti Bersalin

1. Pegawai Negeri Sipil Wanita pada persalinan pertama, kedua dan ketiga.2. Lama cuti 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang

memberikan cuti dan diberikan cuti secara tertulis, dengan catatanpermohonan cuti melampirkan perkiraan persalinan dari Bidan/ Dokter.

E. Cuti Alasan Penting

1. Ibu, bapak, istri/ suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantusakit keras atau meninggal.

2. Melangsungkan perkawinan pertama (perhatikan bagian Izin Menikah).3. Cuti paling lama 2 (dua) bulan yang diberikan oleh pejabat yang

berwenang.

F. Cuti Diluar Tanggungan Negara

1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima)tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang pentingdan mendesak.

2. Cuti diluar Tanggungan Negara dapat diberikan paling lama 3 (tiga)tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun.

3. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenangmemberikan cuti disertai alasannya.

4. Persetujuan BKN.

2. Prosedur :

1. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada Sekretaris DaerahCq. Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang melalui atasan langsung.

2. Atasan langsung meneliti dan memberikan pertimbangan selanjutnyamenyampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Catatan :1. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara dibebaskan darijabatannya, kecuali PNS yang melaksanakan Cuti Diluar tanggungan Negarauntuk persalinan anak yang ke-4 dan seterusnya.2. PNS yang menjalankan cuti diluar tanggungan negara tidak berhak menerimapenghasilan dari negara dan selama cuti masa kerja tidak diperhitungkan.

X.  KARPEG   (KARTU PEGAWAI) I. Dasar Hukum

1. Keputusan Kepala BAKN No. 066/KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentangkarpeg

2. Keputusan Bersama Mendagri dan Kepala BAKN No. 27 Tahun 1974 dan Nomor070/KEP/1974 Tanggal 16 Nopember 1974 tentang Kartu Pegawai Bagi PNS.

3. Surat Edaran No. 01/SE/1975 tenggal 9 Januari 1975 tentang PetunjukPermintaan, Penetapan dan Penggunaan NIP Pegawai Negeri Sipil danKarpeg.

II. Persyaratan (2 rangkap)

1. Fotocopy  SK CPNS (legalisri)2. Fotocopy  SK PNS (legalisir)3. Fotocopy STTPL4. Pas photo 2×3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar (harus hitam putih dan bukan

hasil scan)5. Surat pengantar dari unit kerja/ SKPD

Y.  TAPERUMI. Dasar HukumKEPPRES RI No. 46 Tahun 1994 tentang Tabungan Perumahan Pegawai NegeriSipilII. PersyaratanKhusus untuk PNS yang belum pernah memanfaatkan dana taperum sampaipensiun.

1. Mengisi formulir, dilengkapi persyaratan sesuai dengan jenis bantuan1. PNS membawa Kartu Pegawai (KARPEG)/ Kartu Identitas

Pensiun(KARIP) yang ASLI2. Fotocopy  SK Pensiun3. Fotocopy  SK Golongan4. Surat Keterangan Kematian dan surat keterangan hak waris dari

camat yang ASLI2. KTP ASLI3. Formulir dilengkapi dengan materai RP. 6.000,- dan ditandatangani oleh

Pegawai yang bersangkutan serta diketahui oleh Kepala BKD Daerah/ Kota

Z.  DP3   (DAFTAR PENILAIAN PEKERJAAN PEGAWAI)I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil3. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil.

Catatan :Nilai pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan sebutan dan angka sebagaiberikut :1. Amat baik = 91-1002. Baik = 76-903. Cukup = 61-754. Sedang = 51-605. Kurang = 50 kebawah

AA. KP-4   (KARTU PERMOHONAN PENAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI)

I. Dasar HukumPeraturan Pemerintah RI No. 8 Tahun 2009 tentang Perubahan kesebelas atasPP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Penambahan Gaji PNSII. Persyaratan PNS

1. Mengisi Formulir KP-42. Fotocopy  surat nikah (untuk tunjangan istri/ suami)3. Fotocopy  akta lahir anak 1 dan 2 (untuk tunjangan anak)4. SK PNS/ SK terakhir5. Bukti pokok lain bila terjadi perubahan tunjangan karena meninggal,

dsb6. Pengantar dari Dinas/ Instansi

III. Persyaratan CPNS

1. Mengisi Formulir KP-42. Fotocopy  SK CPNS3. Fotocopy  Surat Nikah4. Fotocopy  akta lahir anak 1 dan 25. SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas)6. Fotocopy  nomor rekening BPD7. Surat Pengantar dari asal Instansi/ SKPD.

Catatan :

Berkas dibuat 2 rangkap dan ditujukan ke DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dengantembusan Kepala BKD

AB.  TATA NASKAH PEGAWAII. Dasar Hukum                                                              

1. Undang-undang No. 7 Tahun 1971 tentang ketentuan-ketentuan pokokkearsipan

2. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1979 Tentang Arsip3. Keputusan Bersama Kep ARNAS dan Kep BAKN No. 02 Tahun 2000 dan No. 22

Tahun 2000

II. Kelengkapan

1. Fotocopy  SK Pengangkatan CPNS2. Fotocopy  Surat Penyataan Melaksanakan Tugas3. Fotocopy  SK Pengangkatan PNS4. Fotocopy  Sumpah/ Janji PNS5. Fotocopy  Daftar Riwayat Hidup6. Fotocopy  Kartu Pegawai7. Fotocopy  Kartu Istri/Suami8. Fotocopy  Kartu Peserta Taspen9. Fotocopy  Tanda Peserta Asuransi10. Fotocopy  Kartu Peserta Askes11. Fotocopy  DP312. Fotocopy  SK KGB13. Fotocopy  Surat Pengangkatan/Pemberhentian ke/dari Jabatan

(Struktural/Fungsional)

a.   Fotocopy  Surat Pernyataan Pelantikanb.   Fotocopy  Surat Pernyataan Menduduki Jabatanc.   Fotocopy  Berita Acara Pelantikan

14. Fotocopy  SK Kenaikan Pangkat15. Fotocopy  SK Hukuman Disiplin16. Fotocopy  SK Peninjauan Masa Kerja17. Fotocopy  SK Perbantuan pada Instansi lain18. Fotocopy  SK Pemindahan Wilayah/Instansi19. Fotocopy  SK tanda kehormatan/jasa/penghargaan

a.      Pendidikan Umum1.   SD2.   SLTP3.   SLTA4.   D.I5.   D.II6.   Sarjana Mudaa.      D.IIIb.      Akademi7.   S.1/D.IV8.   S.29.   S.3b.      Pendidikan/ Latihan Struktural

1. Diklat PIM IV/Adum/Sepada

2. Diklat PIM IV/Adumla/Sepala3. Diklat PIM III/Spama/Spadya4. Diklat PIM II/Spamen/Sespa5. Diklat PIM I/Spati6. Lemhanas

c.      Pendidikan/ Latihan Fungsional

1.2. dts

AC.  KEWAJIBAN DAN LARANGAN   BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No 43 Tahun 19992. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980

II.   Kewajiban yang harus ditaai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yaitu setiap PNS Wajib :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945,Negara dan Pemerintah.

2. Mengutamakan kepeningan Negara di atas kepentingan golongan atau dirisendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesakkepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihaklain.

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, Pemerintah dan PegawaiNegeri Sipil.

4. Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji PNS dan sumpah/ janji Jabatanberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Menyimpan Rahasia Negara dan atau Rahasia Jabatan dengan sebaik-baiknya.

6. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah baiklangsung menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

7. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuhpengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

8. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentinganNegara.

9. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dankesatuan KORPS Pegawai Negeri Sipil.

10. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada halyang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah, terutamadibidang keamanan, keuangan dan material.

11. Mentaati ketentuan jam kerja.12. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan

sebaik-baiknya.14. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat

menurut bidang tugasnya masing-masing.15. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap

bawahannya.16. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

17. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadapbawahannya.

18. Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerjanya.19. Memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan

karirnya.20. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang

Perpajakan.21. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku

sopan santun terhadap masyarakat, sesama PNS dan terhadap atasannya.22. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang memeluk

agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang berlainan.23. Menjadi Teladan bagi warganegara yang baik dalam masyarakat.24. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan

Kedinasan yang berlaku.25. Mentaati Perintah Kedinasan dari Atasan yang berwenang.26. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap

laporan yang diterima mengenai Pelanggaran Disiplin.

III. Larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimanadimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980, yaitu setiap PegawaiNegeri Sipil dilarang :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabatNegara, Pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil.

2. Menyalahgunakan wewenang.3. Tanpa ijin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk Negara Asing.4. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik

Negara.5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan

barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secaratidak sah.

6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atauorang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuanuntuk keuntungan Pribadi, Golongan, atau pihak lain yang secaralangsung atau idak langsung merugikan Negara.

7. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendamterhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungankerjanya.

8. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapunjuga yang diketahui atau patut dapat diduga bahwa pemberian itubersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan PNS yang bersangkutan.

9. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabatPNS, kecuali untuk kepentingan jabatan.

10. Bertindak sewenang-wenangnya terhadap bawahannya.11. Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu

tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satupihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yangdilayani.

12. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.13. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui

karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan ataupihak lain.

14. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golonganuntuk mendapat pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah.

15. Memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanyaberada dalam ruang lingkup kekuasaannya.

16. Memiliki saham-saham suatu perusahaan yang kegiatan usahanyatidak berada dalam ruang lingkup kekuasaanya yang jumlah dan sifatpemilikan itu sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan sahamtersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraanjalannya perusahaan.

17. Melakukan kegiatan usaha dagang baik secara resmi, maupunsambilan, menjadi direksi, pimpinan atau komisaris perusahaan swastabagi yang berpangkat Golongan Ruang IV/a keatas atau yang memangkujabatan eselon I.

18. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalammelaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihaklain.

IV. Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang melanggar ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 adalahPelanggaran Disiplin (psl. 4 PP.30/1980).V. Termasuk pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan memperbanyak, mengedarkan,mempertontonkan, menempelkan, menawarkan, menyimpan, memiliki tulisan atau rekamanyang berisi anjuran atau hasutan untuk melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalampasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 1980, kecuali hal itu dilakukan untukkepentingan dinas.