View
164
Download
1
Tags:
Embed Size (px)
Citation preview
It is the time to start changing.… It is the time for
CITY CHANGER
MENUJU PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN
disampaikan oleh : Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Phd DIREKTUR PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
pada acara MATRIKULASI KANDIDAT CITY CHANGER Jakarta, 29 September 2014
LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN
LINGKUNGAN HUNIAN PERDESAAN
PERUMAHAN
PSU
RUMAH
PERMUKIMAN
PERUMAHAN
PSU
RUMAH
PERMUKIMAN
KAWASAN
LINDU
NG
KAWASAN
PERMU
KIMAN
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan & Kawasan Permukiman
KAWASAN PERMUKIMAN
bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa
kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
TUJUAN
memenuhi hak warga negara atas tempat
tinggal yang layak dalam lingkungan yangsehat,
aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian
bermukim
Pasal 1 Pasal 56 (2) Pasal 58 (3)
DILAKUKAN MELALUI • Pengembangan yang
telah ada • Pembangunan baru • Pembangunan
kembali
STRUKTUR ORGANISASI DIT. PENGEMBANGAN PERMUKIMAN Permen PU no. 08/PRT/M/2010 pasal 584 s.d. 607
TUR BIN WAS LAK
5
Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang - RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/
Kota/Kabupaten
Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman
Isu-isu Strategis
Capaian Eksisting Pembangunan Bidang
Permukiman
Permasalahan dan Potensi Daerah (termasuk luas dan sebaran kawasan
kumuh
Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan
Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan
Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan
SPAM - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana
UU Bangunan Gedung - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU
dan Penataan Ruang - RPI2JM
Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK
Amanat Internasional: - Agenda Habitat - RIO + 20 - MDGs - SDG
Dukungan Stakeholder - Daerah (Prov/Kota/Kab) - Dunia Usaha - Masyarakat - PHLN
ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN
1. Ketersediaan infrastruktur sesuai dengan tata ruang
2. Berkembangnya jaringan transportasi 3. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien
4. Mulai memanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik
5. Terwujudnya konservasi sumber daya air dan terpenuhinya penyediaan air
minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur perdesaan
6. Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang
7. Terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh
Arahan Kebijakan RPJMN III Tahun 2015 – 2019
ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN
Peraturan Perundangan
Amanat
2010-2014 2015-2019 2020-2024
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
Percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha; Pengembangan perumahan dan permukiman.
Ketersediaan infrastruktur sesuai tata ruang; Terpenuhinya penyediaan air minum untuk kebutuhan dasar pengembangan infrastruktur pedesaan mendukung pertanian; Pemenuhan kebutuhan hunian didukung sistem pembiayaan jangka panjang; Terwujudnya kota tanpa pemukiman kumuh.
Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota tanpa permukiman kumuh.
7
Peraturan Perundangan Amanat
2015-2019
Rancangan RPJMN dan Renstra Cipta Karya 2015-2019
Tema besar RPJMN 3 adalah daya saing (competitiveness), dengan demikian selayaknya ketersediaan layanan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar (jalan, air dan listrik) sudah terpenuhi terlebih dahulu;
Beberapa arahan dalam bidang Permukiman adalah:
• Terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat → 100% akses air minum dan sanitasi
Dengan Indikator Meningkatnya akses penduduk terhadap air minum layak menjadi 100% dan sanitasi layak menjadi 100%
• Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel → kota tanpa permukiman kumuh
Dengan Indikator Berkurangnya Proporsi rumah tangga yang menempati hunian dan permukiman tidak layak menjadi 0 %.
• Pengembangan infrastruktur perdesaan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian.
ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN
Peraturan Perundangan
Amanat
2010-2014 2015-2019 2020-2024
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
• UU mengatur penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, pendanaan & pembiayaan, dan peran masyarakat
• Dalam menangani permukiman kumuh dilakukan upaya pencegahan, terdiri dari pengawasan, pengendalian, dan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kualitas permukiman, yaitu pemugaran, peremajaan, dan permukiman kembali
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
Peraturan ini mengatur perihal pembinaan, perencanaan, pembangunan, penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas, pengendalian, kelembagaan, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, pendanaan dan sistem pembiayaan, dan peran masyarakat
9
ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN
Pusat
• Menyusun dan menetapkan NSPK bidang perkim, penyempurnaan regulasi, dan jakstra nasional bidang perkim • Menyusun dan menyediakan basis data permukiman • Memberdayakan pemangku kepentingan perkim tingkat nasional, fasilitasi kerjasama tingkat nasional dan internasional • Koordinasi, sinkronisasi, sosialisasi, dan evaluasi regulasi bidang perkim • Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang perkim • Fasilitasi peningkatan kualitasterhadap perumahan dan permukiman kumuh
Provinsi
• Menyusun dan menyediakan basis data perrkim tingkat provinsi • Menyusun, menyempurnakan, menetapkan, dan mengevaluasi regulasi tingkat provinsi • Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat provinsi • Koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi regulasi tingkat provinsi • Mengkoordinasikan pemanfaatan teknologi bidang pekim, pengawasan dan pengendalian regulasi • Fasilitasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh tingkat provinsi • Mengkoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah pembangunan perkim bagi MBR tingkat provinsi • Fasilitasi kerjasama tingkat provinsi
Daerah
• Menyusun dan menyediakan basis data perkim tingkat kabupaten/kota • Menyusun dan menyempurnakan regulasi tingkat kabupaten/kota • Memberdayakan pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota • Sinkronisasi dan sosialisasi regulasi tingkat kabupaten/kota • Mencadangkan/menyediakan tanah, prasarana, dan sarana perkim untuk MBR • Memfasilitasi kerjasama tingkat kabupaten/kota • Menetapkan lokasi perkim sebangai kawasan kumuh tingkat kabupaten/kota • Memfasilitasi peningkatan kualitas perkim kumuh tingkat kabupaten/kota
PEMBAGIAN KEWENANGAN SESUAI UU 1/2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Dire
ktor
at P
enge
mba
ngan
Per
muk
iman
Pengaturan Penyusunan NSPK Peraturan dan Pedoman Pengembangan Permukiman
Ren
ja K
emen
teria
n P
U
Pembinaan Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pembinaan Kelembagaan & Peran serta masyarakat
Pembinaan Pengembangan Permukiman
Pela
ksan
aan
Permukiman Perkotaan
Penanganan Kws Permukiman Kumuh
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perkotaan Pemukiman kembali
Penanganan Miskin Perkotaan
Pembangunan Rusunawa Rusunawa beserta Infrastruktur Pendukungnya
Permukiman Perdesaan
Pengembangan Kws Agropolitan
Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan
Pengembangan Kws Minapolitan
Penanganan Pulau Kecil
Pengembangan Kws Perbatasan
Penanganan Kws Rawan Bencana
PNPM PISEW Infrastruktur Pendukung Kegiatan Sosial Ekonomi
Pemberdayaan Masyarakat
RIS-PNPM Infrastruktur Perdesaan PPIP
Pengawasan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pengembangan
PENGAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
PEMBINAAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
• Peningkatan pemahaman pemda atas produk pengaturan
bidang permukiman
• Peningkatan kapasitas pemda dan masyarakat dalam hal:
• identifikasi lokasi permukiman
• penyusunan rencana pembangunan permukiman
• pembangunan infrastruktur permukiman
• pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur permukiman
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERKOTAAN
• Pembangunan infrastruktur permukiman harus berkontribusi dalam
menyelesaikan masalah permukiman kumuh di perkotaan
• Penanganan permukiman kumuh dapat didukung pula melalui pengembangan permukiman baru dan pembangunan rusunawa
• Lokasi pembangunan infrastruktur dalam kawasan permukiman yang sesuai pola ruang dalam RTRW
• Pemda telah menyiapkan rencana pembangunan kawasan dan DED, serta usulan sudah termuat dalam RPIJM Kab/Kota
• Pemda telah menyiapkan lahan dan mengidentifikasi calon penghuni, yang diprioritaskan bagi warga yang semula tinggal di permukiman kumuh
• Pemda siap memanfaatkan dan mengelola rusunawa yang dibangun
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN
• Pembangunan infrastruktur harus mampu mendukung
pengembangan ekonomi lokal pada kawasan perdesaan, yang berbasis komoditas unggulan setempat (produk pertanian, perkebunan, perikanan dll)
• Lokasi harus sesuai pola ruang dalam RTRW
• Pemda sudah memiliki RTRW dan rencana pembangunan kawasan (masterplan), serta usulan sudah termuat dalam RPIJM
• Kelembagaan sebagai pengelola terhadap hasil pembangunan
• Kontribusi peran antar pelaku (pemkab, pemprov kementerian/ lembaga lain) harus jelas
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
• Proses pemberdayaan harus mampu meningkatkan kapasitas
masyarakat dalam mengorganisasi, mengidentifikasi, merencana, membangun dan mengelola infrastruktur yang terbangun
• Infrastruktur perdesaan yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin
• Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan disepakati melalui musyawarah desa
• Masyarakat setempat adalah pelaku utama, yang dalam prosesnya difasilitasi oleh pemerintah setempat dan konsultan pendamping
PENGAWASAN PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
• Pengawasan atas NSPK daerah yang diamanatkan dalam UU
No 1 tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No 20 tahun 2011
• Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan permukiman nasional
• Pengawasan atas ketentuan yang diatur pedoman/petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman (proses pemberdayaan, aspek teknis, dll)
Pasal 64 (4): Perencanaan kawasan permukiman dapat dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang. Pasal 86 (3): Pemeliharaan dan perbaikan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. Pasal 94 (3): Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh WAJIB dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan & Kawasan Permukiman
1. Menurunnya kualitas permukiman pada kawasana kumuh di perkotaan, 2. Masih tertinggalnya pembangunan di kawasan perbatasan, pulau terluar
dan daerah tertinggal, 3. Masih minimnya cakupan dan kualitas infrastruktur permukiman dalam
mendukung pengembangan ekonomi di perdesaan 4. Masih kurangnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan infrastruktur
permukiman, 5. Masih lemahnya keterpaduan pembangunan infrastruktur permukiman,
baik dalam skala kota maupun kawasan, 6. Masih rendahnya kualitas permukiman secara fungsional, lingkungan,
maupun visual wujud lingkungan, 7. Masih kurang optimalnya pencapaian standar pelayanan minimal berbasis
indeks pembangunan berkelanjutan, 8. Masih kurang optimalnya kelembagaan sistem penyelenggaraan
permukiman
ISU STRATEGIS PERMUKIMAN
21
Amanat Penataan Ruang/Spasial: - UU No. 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang - RTRW Nasional/KSN - RTR Pulau - RTRW Provinsi/
Kota/Kabupaten
Rencana dan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman
Isu-isu Strategis
Capaian Eksisting Pembangunan Bidang
Permukiman
Permasalahan dan Potensi Daerah (termasuk luas dan sebaran kawasan
kumuh
Amanat Pembangunan Bidang PU / CK: - UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman - UU No. 20/2011 tentang Rumah Susun - UU No. 28/2002 tentang Bangunan
Gedung - UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan
Persampahan - UU No.7/2004 tetang SDA - PP No. 16/2005 tentang Pengembangan
SPAM - PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis - PP36/2005 tentang Peraturan Pelaksana
UU Bangunan Gedung - Standar Pelayanan Minimal Bidang PU
dan Penataan Ruang - RPI2JM
Amanat Pembangunan Nasional: - RPJPN 2005-2025 - RPJMN - UU/PP (UU 32/2004, PP 38/2007, dll.) - MP3EI - MP3KI - KEK
Amanat Internasional: - Agenda Habitat - RIO + 20 - MDGs - SDG
Dukungan Stakeholder - Daerah (Prov/Kota/Kab) - Dunia Usaha - Masyarakat - PHLN
ARAHAN KEBIJAKAN BIDANG PERMUKIMAN
RISPAM
RPJMD PERDA BG
RPI2JM PU RTRWK RP2KP
SSK RTBL
RPKPP / RTBL KSK
RPI2JM CK MP &
Penganggaran Tahunan
KETERPADUAN PERENCANAAN
SEMANGAT MENUJU PERMUKIMAN 100-0-100
SEBERAPA MUNGKIN ?
BAGAIMANA UPAYA KITA
MEWUJUDKANNYA
?
Direktorat Jenderal Cipta Karya membuka akses terhadap program-program kreatif dan inovatif yang dikreasikan oleh:
Pemerintah Daerah,
Komunitas, Kelompok Masyarakat, dll
Program-program yang dapat menstimulan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pengembangan infrastruktur Cipta Karya, baik kala komunitas maupun skala kawasan
MENJARING PROGRAM KREATIF dalam Penanganan Permukiman Kumuh
FAKTOR PENYEBAB TERBENTUKNYA PERMUKIMAN KUMUH
FISIK ALAMI
FISIK BINAAN
SOSIAL EKONOMI
SOSIAL BUDAYA
Kelayakan & ketersediaan lahan
Daya dukung lahan
Akses & ketersediaan prasarana
Struktur & tata letak
Kemampuan ekonomi individu
Potensi ekonomi lingkungan
Pola perilaku
Pola bermukim
EKSTERNAL
Ketidakjelasan status tanah
Ketidaktahuan aturan bangunan & lingkungan
Marginalisasi proses pembangunan
PERMUKIMAN KUMUH FAKTOR PENYEBAB
54. 000 Ha*
2004 57. 800
Ha*
2009
34. 800 Ha**
2014
0 Ha ***
2019
+ 1,4% / thn
- 8% / thn
- 12% / thn
*) Dok. RPJMN 2009-2014 **) Data Inventarisasi Dit. Bangkim per September 2014 ***) Target pada dok. RPJMN 2014-2019
¡ 1,5x Extra speed !
TREND PENANGANAN KUMUH
POLA PENANGANAN
KUMUH
Pemugaran
Perbaikan, pembangunan kembali menjadi permukiman layak huni
Peremajaan
Mewujudkan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan masyarakat sekitar dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal bagi masyarakat
Pemukiman kembali
Pemindahan masyarakat dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali/ tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/ atau rawan bencana serta menimbulkan bahaya bagi barang ataupun manusia (co: penyediaan rusunawa)
Pengawasan dan Pengendalian
Kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan pemerikasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan melalui pendampingan dan pelayanan informasi
APA ITU CITY CHANGER ?
Sebuah gerakan global yang menghubungkan
jaringan individu-individu dan/atau kelompok yang
memiliki INISIATIF KREATIF dalam usaha
menjadikan kota menjadi tempat yang lebih
nyaman untuk ditinggali
1. URBANISASI
2. PERTUMBUHAN POPULASI
3. PERMUKIMAN KUMUH
4. PERUBAHAN IKLIM
5. PENGURANGAN EMISI
6. KOTA SEBAGAI KESEMPATAN BERUSAHA
7. KOTA SEBAGAI TEMPAT GENERASI MUDA TUMBUH
8. KOTA SEBAGAI PUSAT BERKEMBANGNYA KREATIVITAS
9. KOTA TEMPAT TINGGAL KITA
10.ERA PERUBAHAN
10 ALASAN MENJADI CITY CHANGER
PERAN CITY CHANGER
City Changer sebagai agen perubahan akan menjadi
MITRA STRATEGIS pemerintah dalam menyebarluaskan
kebijakan kepada masyarakat dan menjadi MOTOR penggerak
masyarakat dan swasta untuk bergerak bersama mengatasi
permasalahan permukiman
I = INCLUSIVE Memerlukan kerjasama semua pihak (stakeholders): pemerintah (pusat, provinsi, kabupaten/kota), swasta, masyarakat.
PEMBANGUNAN & PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DENGAN IMAN
M = MULTI SECTORS Memerlukan keterpaduan semua sektor bidang Cipta Karya
(termasuk AM, PLP, dan PBL)
A = ACCOMMODATIVE Mengakomodasikan kepentingan masyarakat, termasuk MBR.
N = NORMS Mengikuti Peraturan Perundangan, Kriteria, Standard, dan Pedoman
I
M
A
N