1. PELATIHAN PENGAWAS LAPANGAN INSTALASI LIFT & ESKALATOR
Judul Modul : Peraturan dan Standard Nasional Medan, tanggal 23
April 2012 Paparan oleh : Ir. SAWONO KUSASI A2K3 Nakertrans SELAMAT
DATANG SALAM SEJAHTERA
2. URAIAN MATERI Pelatihan ini membahas Pengetahuan peraturan
umum Peraturan khusus, dan Standar nasional untuk para pengawas
lapangan (site supervisor) pemasangan instalasi lift dan
eskalator.
3. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) Setelah mempelajari modul,
peserta mampu memahami peraturan dan SNI, Guna pelaksanaan
pengawasan pemasangan instalasi lift dan eskalator, Sesuai
ketentuan dokumen kontrak, Dan sebagai acuan dalam pelaksanaan
pekerjaan agar hasilnya layak difungsikan.
4. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) Pada akhir pelatihan ini
peserta mampu : 1. Mengenali sumber-sumber bahaya 2. Menerapkan
sistem manajemen K3 3. Menerapkan organisasi perencanaan dan
pelaksanaan 4. Melaksanakan tugas-tugas P2K3 dan tanggung jawab
managerial.
5. LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang No.01 tahun 1970 tentang
keselamatan kerja dan usaha mencegah kecelakaan maupun bahaya. 2.
Peraturan menteri Nakertrans No.01/MEN/1980 K3, Konstruksi
Bangunan. 3. Peraturan menteri Nakertrans No.03/MEN/1999,
Syarat-syarat K3 lift. 4. Peraturan menteri Nakertrans
No.05/MEN/1996, Sistem manajemen K3.
6. Pasal-3 : Kapasitas lift sesuai SNI : 68 kg per orang.
Pasal-5 : Mesin traksi harus sesuai dengan SNI : Rem adalah bagian
dari mesin. Pasal-6 : Kamar mesin dan pintu harus tahan api 1 jam.
Pintu masuk KM min.0.7 m x 2.0 m membuka arah keluar. Permen
no.03/MEN/1999 K3 Lift
7. FAKTOR KEAMANAN Pasal-7 : Kecepatan tali Faktor keamanan 20
m/m 59 m/m 8.0 59 m/m 90 m/m 9.5 105 m/m 180 m/m 10.5 210 m/m 300
m/m 11.5 300 m/m keatas 12.0 Diameter tali minimal = 10 mm Jumlah
lembar minimal = 3
8. RUANG LUNCUR (hoistway) Pasal-9 : Ruang luncur express (lift
non-stop) minimal satu pintu darurat setiap 3 lantai (setiap 11.0
meter). Dimensi pintu darurat min 70 cm x 140 cm Tahan api (sesuai
peraturan bangunan) Overhead : Ruang bebas aman minimal 50 cm (SNI
60 cm) Pit (lekuk dasar) : Ruang bebas aman minimal 50 cm
9. LEKUK DASAR ATAU PIT Pasal 10 : Lantai dasar pit kekuatannya
5000 N/m2. Jika pit tidak langsung disangga tanah (pondasi), maka:
Bobot imbang harus dilengkapi alat pengaman (safety device).
Ruangan bagian bawah pit dilarang untuk kegiatan (demi
keselamatan).
10. KERETA Pasal-11 : Pintu darurat pada atap kereta minimal
0.35 x 0.45 m (membuka arah keatas). Pintu darurat dinding samping
kereta, dilengkapi saklar pengaman, kunci dan handel pada sisi
luar. Luas kereta sesuai dengan jumlah maximum penumpang (lihat
lampiran). Luas 1.6 x 1.5 = 2.4 m2 = 1000kg (= 15P) Rata-rata IP =
2.4/15 = 0.16 m2.
11. KECEPATAN LEBIH (overspeed) Pasal-13 : Kecepatan lebih (%)
saat governor bekerja s/d 42 m/m = 150% s/d 90 m/m = 140% s/d 120
m/m = 135% > 120 m/m = 130 % Saklar pengaman (stop switch) pada
governor untuk lift-lift berkecepatan 60 m/m dan lebih.
12. KINERJA PESAWAT PENGAMAN Pasal-15 : Jarak kemerosotan
kereta saat rem (alat) pengaman bekerja. Kecepatan kereta Jarak min
dan max s/d 105 m/m 0.25 m, 1.10 m s/d 150 m/m 0.59 m, 1.80 m s/d
210 m/m 1.00 m, 3.00 m s/d 300 m/m 2.00 m, 5.60 m
13. REL PEMANDU Pasal-20 : Rel pemandu harus kuat atas tekanan
kereta saat rem pesawat pengaman bekerja dengan beban penuh didalam
kereta. Contoh gaya reaksi : g = gravitasi bumi F = g x (P+Q) x P =
berat kereta kosong Q = beban kapasitas = faktor tekuk A = luas
penampang rel (mm2) T = F/A < 140 N/mm2
14. PEREDAM (penyangga) Pasal-21 : Peredam (penyangga) dan
jarak langkah (stroke) Kecepatan lift Jarak langkah (stroke) s/d 45
m/m 4 cm, (karet masif kenyal) s/d 60 m/m 6 cm, jenis pegas s/d 90
m/m 15 cm, jenis hidrolik s/d 150 m/m 43 cm, jenis hidrolik s/d 180
m/m 63 cm, jenis hidrolik s/d 210 m/m 84 cm, jenis hidrolik s/d 300
m/m 74 cm, jenis hidrolik s/d 360 m/m 250 cm, jenis hidrolik
15. DOKUMEN Pasal-24 : Gambar rencana pemasangan harus sesuai
dengan SNI dan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk, meliputi: Kamar
mesin Ruang luncur Pintu-pintu Rel pemandu, dan penguatnya
(separator beam) Perhitungan tali baja, dan sertifikat tali.
16. IZIN PEMASANGAN Pasal-25 : Pengurus (kontraktor) lift harus
mendapat Izin memasang atau merubah Izin menggunakan operasi lift
(layak fungsi) Perusahaan Jasa K3 : a) harus mendapat izin operasi
b) keputusan penunjukan oleh menteri
17. SERTIFIKAT TEKNISI Pasal-27 : SIO bagi teknisi setelah
lulus dari bimbingan teknis (teknis lapangan dan teori). SIO
berlaku untuk 5 tahun. Penjelasan SIO = Surat Izin Operasi
18. DAFTAR ISTILAH 1. bahaya (hazards) suatu kondisi dan atau
sikap yang berlaku ditempat kerja yang berpotensi terhadap
terjadinya suatu kecelakaan. 2. kecelakaan (accident) suatu
peristiwa yang tidak dikehendaki datangnya secara tiba-tiba, yang
dapat mengakibatkan kerusakan harta benda gangguan lingkungan dan
atau mengakibatkan cedera, bahkan kehilangan nyawa.
19. DAFTAR ISTILAH 3. kejadian (Incident) suatu peristiwa yang
nyaris dapat menyebabkan atau menimbulkan terjadinya suatu
kecelakaan. 4. sumber bahaya segala faktor yang dapat menimbulkan
atau membantu adanya suatu bahaya. 5. resiko suatu kemungkinan
terjadinya kerugian yang diperkirakan dapat terjadi, akibat adanya
bahaya, dalam suatu kegiatan atau dalam satuan waktu
20. DAFTAR ISTILAH 6. keselamatan kerja (occupational safety)
tindakan sesuai prosedur baku, untuk menghindari diri dari bahaya
kecelakaan kerja dan resiko. 7. kesalahan manusiawi (human error)
suatu gejala akibat dari beberapa faktor yang mempengaruhi unjuk
kerja seseorang pada situasi tertentu.
21. DAFTAR ISTILAH 8. faktor manusia (human factor) faktor
badaniah atau rohaniah pada diri siapapun dapat mempengaruhi
langsung atau tidak langsung suatu unjuk kerja. Hal ini penyebab
kesalahan menilai dan atau bertindak, dan mengakibatkan kecelakaan.
Menilai disini berarti membuat keputusan. 9. ceroboh (negligent
act) suatu tindakan direncanakan ataupun tidak, yang tidak
semestinya, dan mengandung bahaya.
22. DAFTAR ISTILAH 10. derita (severity) suatu ukuran derajat
kemalangan akibat kecelakaan, seperti kehilangan jumlah jam kerja
akibat kecelakaan. 11. domino effect suatu istilah yang dipakai
untuk menggambarkan hubungan sebab dan akibat suatu peristiwa
terhadap peristiwa lain. Suatu peristiwa kegagalan (atau
kecelakaan) dapat mengakibatkan tambahan kegagalan (kecelakaan)
yang lain dan seterusnya.
23. DAFTAR ISTILAH 12. audit pemeriksaan secara sistimatis dan
independent untuk mencari fakta hasil kegiatan, apakah sesuai
dengan rencana, dan apakah kebijakan/tujuan perusahaan tercapai.
13. penyelidikan kecelakaan upaya terarah untuk mengumpulkan dan
menafsirkan serta menganalisa fakta meliputi suatu pencarian secara
sistimatis sifat dan luasnya kejadian kecelakaan, termasuk resiko
yang (telah) diambil, dan jumlah kerugian yang diambil.
24. DAFTAR ISTILAH 14. APD = alat pelindung diri 15. safety
switches sakelar-sakelar pengaman dipasang secara serie (berderet),
jika salah satu terbuka/putus, lift akan berhenti bekerja. 16.
proaktif ikut melaksanakan suatu tugas karena sesuai dengan
kehendak
25. DAFTAR ISTILAH 17. disiplin (discipline) status dimana
seorang dapat menguasai dirinya sendiri untuk bersikap sesuai
aturan. 18. sikap (aptitude) kesanggupan seseorang menghadapi atau
mempelajari masalah. 19. tanggap (respons) reaksi positip terhadap
suatu perubahan (pekerjaan atau lingkungan).
26. KESELAMATAN KERJA Undang-undang No.1 tahun 1970 Pasal 1 :
Definisi : 1. Tempat Kerja 2. Pengurus 3. Pengusaha 4. Direktur 5.
Pegawai Pengawas 6. Ahli Keselamatan Kerja (A2K3) Pasal 2 : Ruang
Lingkup Segala tempat kerja : didarat, didalam tanah, dipermukaan
air, didalam air, dan diudara.
27. Pasal 3 : Syarat-syarat Keselamatan : 1. Mencegah dan
mengendalikan timbulnya kecelakaan. 2. Mengurangi resiko
kecelakaan. 3. Menanggulangi (memadamkan, dan sebagainya). 4.
Memberi pertolongan pada kecelakaan. 5. Memelihara lingkungan dan
kesehatan. 6. dsb.
28. Pasal 4 : Proses terjadinya kecelakaan, dalam : 1.
Perencanaan (hubungan dengan SNI) 2. Pembuatan (proses) pengolahan
material dan limbah. 3. Transportasi (handling), pengangkutan
produk 4. Peredaran, perdagangan 5. Instalasi, proses pekerjaan 6.
Pemakaian, oleh masyarakat umum 7. Pemeliharaan 8. Penyimpanan
bahan, produk dan material
29. Pasal 5 : Pengawasan Tugas dan wewenang direktur
Pelaksanaan langsung oleh AK3 Pasal 6 : Panitia banding Diatur oleh
kementerian Nakertrans Pasal 7 : Restribusi
30. Pasal 9 : Pembinaan Kewajiban pengurus menyelenggarakan
latihan Menyediakan APD (hal pekerja) Pasal 10 : Panitia Pembina K3
Wewenang menteri Nakertrans Pasal 11 : Laporan kecelakaan Kewajiban
pengurus, laporan dalam tempo 2 x 24 jam
31. Pasal 12, 13 : Kewajiban & Hak tenaga kerja Laporan dan
Alat-alat Pelindungan Diri (APD) Pasal 14 : Kewajiban pengurus
Membuat syarat-syarat kerja (peraturan perusahaan) Memasang tanda
peringatan, label, penerangan Pasal 15 : Pelaksanaan dan ancaman
pidana Pasal 16, 17, 18 : Mulai diundangkan
32. SNI (Standard Nasional Indonesia) SNI diterbitkan oleh :
BSN : Badan Standardisasi Nasional Gedung Manggala Wana Bhakti Lt.4
Blok IV Jl. Gatot Subroto No.1 Jakarta 10270 Telp : (021) 574.7043
SNI 03-2190-1999 : Syarat-syarat Umum Konstruksi Lift Penumpang
dengan Motor Traksi. SNI 03-6573-2001 : Tata cara Perancangan
Sistem Transportasi Vertikal dalam Gedung. SNI 03-7017-2004 :
Pemeriksaan dan Pengujian Lift Traksi Listrik pada Bangunan
Gedung.
33. Daftar Isi SNI 03-6573-2001 Bab-4. Ketentuan Teknik Bab-5.
Perancangan Bab-6. Sistem Pelayanan Bab-7. Konstruksi Lift Bab-8.
Pemasangan Lift Tali Baja 8.4. Bab-9. Instalasi Listrik Bab-10.
Pemeriksaan dan Pengujian Bab-11. Pemeliharaan
34. Daftar Isi SNI 03-6573-2001 Bab-7. 7.1. Umum 7.2. Tata
Letak 7.3. Penerapan atas Bentuk Bangunan 7.4. Susunan kelompok
lift 7.5. Ruang Luncur 7.6. Kereta Lift 7.7. Pintu 7.8. Motor dan
Mesin 7.9. Pesawat Pengaman 7.10. Sinyal 7.11. Lift pelayanan
khusus
35. MESIN BOR
36. PERATURAN KHUSUS Peraturan Keselamatan Khusus yang perlu
diperhatikan bagi seorang Pengawas Lapangan (Site Supervisor)
Pemasangan Instalasi Lift dan Eskalator meliputi: Bekerja di Kamar
Mesin Bekerja di Lekuk Dasar (pit) Bekerja di Ruang Luncur
(Hoistway) Pintu-pintu Lantai (landing doors) dan Bekerja di atas
atap kereta
37. ALAT PELINDUNG DIRI
38. SAFETY HARNESS
39. GAMBAR-GAMBAR
40. GAMBAR-GAMBAR
41. POLA PENGAWASAN K3 (1) POLA PENGAWASAN DIBAGI 3 TAHAP 1.
RENCANA K3 SEBELUM KONSTRUKSI, MENCAKUP : PERENCANAAN : METODE
KERJA, URUTAN KERJA, SARANA K3, PELAYANAN KESEHATAN. ORGANISASI :
UNIT K3 DALAM STRUKTUR ORGANISASI POLA EVALUASI
42. POLA PENGAWASAN k3 (2) POLA PENGAWASAN DIBAGI 3 TAHAP 2. K3
PAD AFASE KONSTRUKSI KONTRAKTOR UTAMA PERLU MENGAMBIL LANGKAH
PENGAMAN AREAL KERJA, SELAMATAN, PENYULUHAN K3, PEMERIKSAAN
KESEHATAN, PEMBERSIHAN AREA/LINGKUNGAN KERJA, PELAYANAN KESEHATAN,
KERAPIAN, EVALUASI MINGGUAN & BULANAN DAN PENGGOLONGAN
KECELAKAAN KERJA : MENINGGAL DUNIA CACAT PERMANEN TOTAL
CACATPERMANEN SEBAGIAN TIDAK MAMPU BEKERJA SEMENTARA
43. POLA PENGAWASAN K3 (3) POLA PENGAWASAN DIBAGI 3 TAHAP 3.
FASE PENYERAHAN PROYEK PROSEDUR PENYERAHAN BAIK & MUDAH
DIMENGERTI DITENTUKAN BATAS PEKERJAAN SECARA JELAS.
44. AUDIT INTERNAL K3 ADALAH PEMERIKSAAN BERKALA SECARA
TERENCANA YANG DILAKUKAN TERHADAP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN K3
DIPERLUKAN AGAR SEMANGAT K3 TERPELIHARA & BAHKAN PERBAIKAN
SECARA TERUS MENERUS YANG MELAKUKAN AUDIT ADALAH PETUGAS YANG
BERSERTIFIKAT SPT : SAFETY INSPECTOR (PEM), SAFETY OFFICER (PEMILIK
PEKERJAAN), SAFETY ENGINEER (PELAKSANA PEKERJAAN)
45. MASALAH PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG DIRI PEKERJA TIDAK MAU
MEMAKAI PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA PERUSAHAAN TIDAK MENYEDIAKAN
PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA JENIS PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA
TIDAK SESUAI DENGAN JENIS BAHAYA YANG DIHADAPI PEKERJA PERUSAHAAN
MENGADAKAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA HANYA SEKEDAR MEMENUHI
PERSYARATAN FORMAL TANPA MEMPERTIMBANGKAN KESESEUAIANNYA DENGAN
MAKSUD PEMAKAIANNYA. MASKER ALAT PELINDUNG TELINGA SARUNG TANGAN
KACA MATA KESELAMATAN
46. TERIMA KASIH atas PERHATIAN PARA HADIRIN Untuk Tanya Jawab,
hubungi : Ir. Sarwono Kusasi Hp.0818.0615.5187