1

WEWENANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAI KEKUASAAN KEHAKIMAN

DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

oleh : R.A Rini Anggraini, S.H., M.Hum

Abstraksi

Perubahan terhadap Pasal 24 UUD 1945 tidak lagi menempatkan Mahkamah Agung

sebagai penguasa tunggal dalam kekuasaan kehakiman, karena terdapat juga Mahkamah

Konstitusi dengan kewenangan konstitusionalnya yang diatur dalam Pasal 24 C Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga terdapat Komisi

Yudisial yang bersifat mandiri dan bersifat penunjang bagi Lembaga Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, komisi yudisial dalam hal ini diberi

tanggung jawab konstitusional untuk mengontrol kinerja dan perilaku hakim. Sedangkan

Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas penegakkan konstitusi dalam setiap produk

hukum. Sebagai lembaga baru yang lahir dari perubahan ketiga UUD 1945, Komisi Yudisial

merupakan lembaga yang mandiri dan dijamin kemandiriannya di dalam UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Komisi Yudisial memiliki wewenang seperti

halnya Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang lain. Namun, wewenang yang dimiliki Komisi

Yudisial ini sangat berbeda jauh dibandingkan dengan lembaga Kekuasaan Kehakiman

lainnya yaitu MA dan MK.

Kata Kunci : Wewenang Komisi Yudisial , Ketatanegaraan RI

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi , dan Komisi Yudisial bersama-sama

berperan untuk membentuk peradilan yang baik di Indonesia dan mengembalikan rasa

percaya masyarakat pada kemampuan lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegak

hukum dan keadilan. Sebagai Lembaga baru dalam kekuasaan kehakiman, Komisi Yudisial

dalam hal ini diberi tanggung jawab konstitusional untuk mengontrol kinerja dan perilaku

hakim. Sedangkan Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas penegakan konstitusi dalam

setiap produk hukum, sebagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, Komisi

Yudisial, sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik

2

Indonesia mempunyai wewenang yang penting dalam rangka menjaga dan menegakkan

kinerja dan perilaku hakim.1

Keberadaan Komisi Yudisial sangat menarik untuk disimak. Sebagai lembaga baru

kekuasaan kehakiman, komisi yudisial memiliki kedudukan yang sama secara structural,

yang diatur sejajar dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. 2 Namun, meskipun secara structural kedudukan

ketiganya sama, tetapi secara fungsional peranan komisi yudisial bersifat penunjang terhadap

lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. Lembaga ini tidak menjalankan fungsi kekuasaan

kehakiman sebagaimana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial

bukanlah lembaga penegak Nomorrma hukum, melainkan lembaga penegak Nomorrma etik.

Perlu diingat pula, lembaga ini hanya berurusan dengan soal kehormatan, keluhuran martabat

dan perilaku hakim bukan dengan lembaga peradilan atau dengan lembaga kekuasaan

kehakiman secara institusional sehingga hal tersebut membuat Komisi Yudisial mempunyai

wewenang yang sangat berbeda dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai

lembaga Kekuasaan Kehakiman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah sebagai

bahan kajian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah wewenang Komisi Yudisial sebagai lembaga kekuasaan

Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Komisi Yudisial sebagai lembaga Kekuasaan

Kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

1 Komisi Yudisial. 2006, Sejarah Pembentukan K.Y , http://komisi Yudisial.go.id

2 Asshiddiqie, J, 2003 Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan keempat UUD 1945