KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYAKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

1

Outline

1. Target Capaian 2015-20192. Rencana Program dan Kegiatan Air

Minum3. Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan SPAM4. Kebijakan Perencanaan

Pengembangan SPAM5. Profil SPAM Provinsi Jawa Timur6. Strategi Program Pencapaian Target

Universal Akses Sektor Air Minum Tahun 2017

Target Capaian 2015-2019

33

100 0 100

% % %

Air Minum Kumuh Sanitasi

4

Indikator Utama Rencana RPJMN 2015-2019

Amanat Undang Undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025: Indonesia menargetkan 100 persen akses aman terhadap air minum dan sanitasi pada tahun 2019

Target MDG’s relatif dapat dicapai. Capaian target perkotaan sudah terlampau.

Untuk mencapai 100%, penduduk kota perlu segera terlayani dan dilakukan percepatan di perdesaan.

Trend Akses Air Minum Aman (%)

SASARAN 100% AKSES

AMAN AIR MINUM

Kondisi Pencapaian 100% Akses Air Minum Aman melalui Jaringan Perpipaan dan

Bukan Jaringan Perpipaan

Jakstranas mentargetkan akses SPAM jaringan perpipaan 59,7% tahun 2019. SPAM jaringan perpipaan adalah upaya terbesar

peningkatan akses air minum aman pada tahun 2019

Target SPM th.2019=81,77% baru dapat dicapai 2 provinsi. Target MDGs relatif banyak tercapai. Namun target 100% tahun

2019 masih relatif jauh bagi kebanyakan provinsi.

Cakupan Akses Air Minum Aman Provinsi (%) 2013

Rencana Program dan Kegiatan Air Minum

88

AIR MINUM Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)Perkotaan dan Perdesaan

Idle capacity 37.900 Liter/detik

NRW nasional: 33%

Keterbatasan Air Baku untuk air minum sebesar 128 m3/det

Komitmen Pemda untuk pendanaan air minum (DDUB) hanya 0,04% dari total APBD

PDAM kurang sehat (2013): 104 PDAM (30%)

PDAM sakit (2013): 70 PDAM (20%)

PROGRAMAIR MINUM AMAN& BERKELANJUTAN 100%

SASARAN 2015-2019

- SPAM Regional - SPAM Perkotaan- SPAM berbasis masyarakat: - SPAM Kawasan Khusus- SPAM PDAM Terfasilitasi- SPAM Non PDAM Terfasilitasi

Penyehatan PDAM pada PDAM Kurang Sehat dan Sakit

Alternatif sumber pembiayaan

Penguatan tools Rencana Pengamanan Air Minum di PDAM Sehat

Peningkatan kapasitas SDM Air Minum melalui Center of Excellent

Pendampingan penyusunan RISPAM

Fasilitasi SPAM BJP Terlindungi

Program Fisik (2015-2019) Program Non Fisik (2015-2019)

Strategi Pelaksanaan:- Peningkatan akses aman - Penyediaan air baku- Alternatif sumber pembiayaan - Kemitraan- Kapasitas kelembagaan - Inovasi teknologi- Penerapan NSPK

Akses air minum aman nasional (2013) baru 67,7%- Jaringan perpipaan: 17,9%- Bukan Jaringan perpipaan:

49,8%- Perkotaan: 79,3%- Perdesaan: 56,2%

TANTANGANPENGEMBANGAN

SPAM

Peningkatan akses 5 tahun terakhir 4,5% per tahun

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Terpenuhinya akses aman air minum baik melalui

60% jaringan

perpipaan:27.733.280

SR

40% bukan jaringan

perpipaan terlindungi:

1.920.361Rumah Tangga

201573,7%

201678,8%

201784,8%

201892,1%

2019100%

Platform SasaranMencapai 100%

100% PDAM SehatPROPORSI INVESTASI (TOTAL 253.8T)

Sumber Pembiayaan Rp (T) %

APBN 33,89 13% Air baku 18,20 7% KPS & B-to-B 20,15 8% Pinjaman Perbankan 11,45

5% CSR 17,35 7% APBD 119,29 47% PDAM 18,12 7% DAK 15,40 6% TOTAL 253,85 100% 9

Rencana Program dan Kegiatan Air Minum

PENGELOLAAN &

OPTIMALISASI

PENGATURAN PEMBINAAN & PENGAWASAN

PEMBANGUNAN BARU

PENINGKATAN SPAM BJP

Penyusunan Peraturan

Perundangan dan

Pedoman

a. Pembinaan Perencanaan SPAMb. Pembinaan Konstruksi SPAMc. Penyehatan PDAM dan Kelembagaan Non-PDAMd. Pembinaan Peningkatan Akses Investasie. Pembinaan Penerapan Good Governancef. Pembinaan Penerapan R-PAMg. Pemenuhan Tarif Full Cost Recovery

a. Optimalisasi & Rehab SPAM Eksistingb. Penurunan

Non-Revenue Water (NRW)

c. Penyerapan Idle Capacityd. Konsep Water Hibahf. Peningkatan Efisiensi Energy

a. SPAM Regional

b. SPAM Perkotaan

c. SPAM Berbasis Masyarakat

d. SPAM Kawasan Khusus

a. Peningkatan Kualitas Konstruksi

SPAM BJP

b. Peningkatan Kualitas Air SPAM BJP

Strategi Pencapaian Akses Aman Air Minum 100%

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM

1111

12

Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui

jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi

Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM

Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah

Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan

Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat

Pengembangan inovasi teknologi SPAM

Kebijakan dan Strategi NasionalPengembangan SPAM

13

Air Minum pada Kawasan Permukiman

(UU No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman)

14

RI SPAM

RPIJM

Kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM)

Kebijakan Perencanaan Pengembangan SPAM

1515

16 16

Konsepsi Pembangunan SPAM

Wilayah Kegiatan

Keterpaduan

Kawasan Strategis Nasional

(KSN) DJCK

Wilayah Pengembanga

n Strategis (WPS)

Kawasan Perbatasan

, Pulau-pulau Kecil

Terluar

Wilayah Administrasi Kab/Kota

Usulan kegiatan pengembangan SPAM

sesuai readiness criteria

1.TERSEDIA RENCANA INDUK SPAM 2. TERSEDIA DOKUMEN RPIJM3. TERSEDIA STUDI KELAYAKAN/JUSTIFIKASI TEKNIS DAN BIAYA4. TERSEDIA DED/PERENCANAAN TEKNIS RINCI 5. TERSEDIA/ADA SURAT IJIN PEMAKAIAN AIR BAKU

◦ SIPA dari BBWS/BWS/Dinas Pengairan yang berwenang sesuai kewenangan pengelolaan wilayah sungai

◦ Kesepakatan kerjasama pemanfaatan air baku antar masyarakat (mata air/embung/ dll)

6. TERSEDIA LAHAN/ADA JAMINAN KETERSEDIAAN LAHAN7. TERSEDIA DANA DAERAH UNTUK URUSAN BERSAMA (DDUB)

Sesuai kebutuhan fungsional dan rencana pemanfaatan maksimal sistem yang akan dibangun

8. INSTITUSI PENGELOLA PASKA KONSTRUKSI SUDAH JELAS◦ PDAM/PDAB; UPTD; BLUD; Masyarakat

9. DINYATAKAN DALAM SURAT PERNYATAAN KEPALA DAERAH TENTANG KESANGGUPAN/KESIAPAN MENYEDIAKAN SYARAT-SYARAT DI ATAS 17

Readiness CriteriaUsulan Kegiatan Pengembangan SPAM

17

18

PERENCANAAN PENGEMBANGAN SPAM

1. PENYUSUNAN RENCANA INDUK2. PENYUSUNAN STUDI KELAYAKAN3. PENYUSUNAN PERENCANAAN

TEKNIS RINCI

Dokumen perencanaan menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah

Kebijakan Perencanaan Pengembangan SPAM

18

Profil SPAM Provinsi Jawa Timur

1919

Jumlah Kabupaten : 29 Jumlah Kota : 9 Jumlah Kelurahan : 2833 Jumlah Perdesaan : 5672 Jumlah Penduduk : +/- 37.687.000 jiwa Jumlah PDAM : 38 Perusahaan Jumlah Hippam: 2875 Hippam

Jumlah Kabupaten / Kota /Kecamatan/Kelurahan/desa

Cakupan Layanan Air Minum meliputi : SPAM Jaringan Perpipaan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terdiri dari : Sumur dangkal yang aman Sumur Pompa Bak Penampung Air Hujan Terminal Air Bangunan Penangkap Air Bak Penjernih Air Sungai Individual

Cakupan Layanan Air Minum

Perpipaan PDAM : 1. 827.260 SR Hidran Umum : 3. 650 Unit Perpipaan Hippam : 345.000 SR Hidran Umum : 4.700 Unit Total Terlayani Jiwa : 11. 696.300 ( 31,62 % ) Dari perpipaan.Total Terlayani non perpipaan aman : 35.9 %

Sumber : Perpamsi Jawa Timur dan Assosiasi Hippam Jawa Timur

Cakupan Layanan Air Minum

Sisa belum terlayani : 32,48 % : 4 = 8,12 % per tahun.

Identik dengan : 3.015.000 Jiwa atau sama dengan 603.000 SR per tahun.

Menuju Target Layanan 100 % Tahun 2019

Rencana Induk SPAM harus terintegrasi antara layanan perkotaan dan perdesaan selaras dengan RPIJM.

Perlindungan air baku dari pencemaran dan kepunahan.

Meningkatkan ketersediaan air baku air minum sesuai dengan target kebutuhan .

Optimalisasi dan Effisiensi Pengelola SPAM yang sudah ada dan pemanfaatan idle capacity dan penurunan angka kebocoran.

Strategi Program Pencapaian Target Layanan Air Minum 2017

Persiapan DED dan lahan untuk rencana SPAM yang akan dikembangkan karena merupakan kewajiban daerah.

Sinkronisasi dana pembangunan SPAM antara APBN, APBD I , APBD II , DAK , Pamsimas , Swasta.

Peningkatan SPAM yang dibangun sudah menjadi Zona Air Minum dan ramah lingkungan serta effisien.

lanjutan

UU no 11 tahun 1974 tentang Pengairan PP no 121 tahun 2015 , tentang SDA PP no 122 tahun 2015, tentang SPAM Perpres no 38 tahun 2015. tentang KPBU Permen PU no 18 /PRT/M/2007 tentang

pemgembangan SPAM Peraturan Menteri Bappenas no. 3 tahun

2012 tentang KPS.

Payung Hukum

TerimakasihSemoga Sukses