Upload
fair-nurfachrizi
View
52
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Apa itu SPT Tahunan?
• Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.
Mengapa Kita Wajib Mengisi dan Menyampaikan SPT Tahunan PPh?
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF wajib:
• Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP; dan
• Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dan menandatangani; serta
• Menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Pasal 2 dan 3 UU No.6 UU No.16 Tahun 2009
Pengambilan Formulir SPT Tahunan
www.pajak.go.id
Download/unduh
Ambil sendiri
Mobil Pajak Keliling/Pojok Pajak
KPP / KP2KP
Media Penyampaian SPT Tahunan
Media Penyampaian SPT TahunanLangsung
KPP/KP2KP
Tempat lainPojok Pajak
Drop Box
Mobil Pajak
Kantor Pos
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filingmelalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS
dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar
Definisi Penghasilan
• Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Penghasilan yang merupakan Objek PPh
Jenis Penghasilan Keterangan
Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan
Laba usaha Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Bunga di luar bunga bank Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Jenis Penghasilan Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
Harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh
Namun tidak diperhitungkan dalam penentuan pajak terutang/pajak yang dibayarkan
Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
Warisan, klaim asuransi, Beasiswa
Penghasilan yang bukan merupakan Objek PPh
Sumber Penghasilan
dari pemberi kerja
dari penghasilan lain-lain
dari harta yang dimiliki
dari kegiatan usaha
Sumber Penghasil
an
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)
KeteranganPTKP Setahun
(1 Januari 2008 – 31 Desember 2012)
(mulai 1 Januari 2013)
Untuk diri Wajib Pajak 15.840.000 24.300.000Tambahan pegawai kawin 1.320.000 2.025.000
Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat,
maksimum 3 orang
1.320.000 2.025.000
Status PTKPWP Tidak Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan TK/0 15.840.000 24.300.000
1 Tanggungan TK/1 17.160.000 26.325.000
2 Tanggungan TK/2 18.480.000 28.350.000
3 Tanggungan TK/3 19.800.000 30.375.000
WP Kawin Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan K/0 17.160.000 26.325.000
1 Tanggungan K/1 18.480.000 28.350.000
2 Tanggungan K/2 19.800.000 30.375.000
3 Tanggungan K/3 21.120.000 32.400.000
Status PTKP
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung Kode PTKP 2012 PTKP 2013
0 Tanggungan K/I/0 33.000.000 50.625.000
1 Tanggungan K/I/1 34.320.000 52.650.000
2 Tanggungan K/I/2 35.640.000 54.675.000
3 Tanggungan K/I/3 36.960.000 56.700.000
Tarif PajakNO LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF
1. s.d. Rp 50.000.000 5%
2. Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000 15%
3. Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000 25%
4. Di atas Rp 500.000.000 30%
Jenis-jenis SPT PPh Orang Pribadi
• Mempunyai penghasilan:• dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan
atau norma penghitungan pengjasilan neto• Dari satu atau lebih pemberi kerja• Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final• Dari penghasilan lain
1770• Mempunyai penghasilan:• dari satu atau lebih pemberi kerja• Dalam negeri lainnya• Yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
1770 S
• Yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi1770 SS
SPT Tahunan bagi Suami-Istri
Suami Istri Formulir SPT Suami
Formulir SPT Istri Keterangan
PNS/Swasta
PNS/Swasta 1770S 1770S • Suami dan Istri masing-masing
mengisi SPT Tahunan;• Besarnya PPh yg harus
dilunasi oleh masing-masing suami-istri dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami-istri dan disesuaikan dengan perbandingan penghasilan neto mereka
PNS/Swasta Usaha 1770S 1770
Usaha PNS/Swasta 1770 1770S
Pengurang Penghasilan Bruto
Biaya Jabatan/Biaya Pensiun
• Biaya Jabatan: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 6.000.000 per tahun
• Biaya Pensiun: 5% dari Penghasilan Bruto dengan batas maksimal Rp 2.400.000 per tahun
Iuran Pensiun • 4,75% dari Gaji Pokok + Tunjangan Keluarga (khusus PNS/TNI/POLRI)
Zakat • Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya kepada lembaga/badan yang telah ditetapkan pemerintah
PTKP • Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan
Zakat
1. Badan Amil Zakat Nasional, 2. LAZ Dompet Dhuafa Republika, 3. LAZ Yayasan Amanah Takaful, 4. LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, 5. LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, 6. LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, 7. LAZ Baitul Maal Hidayatullah, 8. LAZ Persatuan Islam, 9. LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank
Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat
Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid
(DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
(LAZIS IPHI), dan 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen
Indonesia (LEMSAKTI).
Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto(PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011)
Hal yang perlu diperhatikan dalam pengisian SPT
Yang diisi terlebih dahulu adalah formulir lampiran, bukan induknya
Di setiap lembar jangan lupa mengisi identitas seperti nama, NPWP, dan tahun pajaknya
Jangan lupa membubuhkan tanda tangan, karena jika tidak SPT yang anda laporkan dianggap tidak sah
Sebelum spt dikirim/disampaikan ke KPP, jika SPT menunjukkan kurang bayar, kekurangan tersebut harus dibayar paling lambat sebelum SPT dilaporkan
Pembayaran dapat dilakukan di kantor pos atau bank
DASAR HUKUM NORMAKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP - 536/PJ./2000
TENTANGNORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK
YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN
tanggal 29 Desember 2000
Pasal 1
(1) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto
sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan.
(2) Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto
di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan
pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.
(3) Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk
menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
Pasal 2
(1) Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
(2) Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
(3) Wajib Pajak yang tidak memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.
Pasal 3
(1) Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Wajib Pajak yang memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), dan Wajib Pajak yang dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
(2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam tahun pajak yang bersangkutan.
Pasal 4
(1) Norma penghitungan Penghasilan Neto dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut :a. 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang,
Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;b. ibukota propinsi lainnya;c. daerah lainnya.
(2) Daftar Persentase Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
Pasal 5
(1) Penghitungan penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau pekerjaan bebas, dilakukan terhadap masing-masing jenis usaha dengan memperhatikan pengelompokan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Penghasilan neto Wajib Pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha adalah penjumlahan penghasilan neto dari masing-masing jenis usaha atau pekerjaan bebas yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 6
(1) Penghasilan neto bagi tiap jenis usaha dihitung dengan cara mengalikan angka persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan peredaran bruto atau penghasilan bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam 1 (satu) tahun.
(2) Dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi, sebelum dilakukan penerapan tarif umum terlebih dahulu dihitung Penghasilan Kena Pajak dengan mengurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dari penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Pasal 7
Petunjuk penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
Pasal 8
(1) Dengan berlakunya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-01/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dan KEP-02/PJ.7/1991 tanggal 9 Januari 1991 dinyatakan tidak berlaku lagi
(2) Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku untuk Tahun Pajak 2001 dan seterusnya.
1. Nama DIAN WIDYANTO
2. Alamat Jl. Sakti No. 18 Jakarta
3. Jabatan Dosen Universitas Negeri X di Jakarta
4. Pangkat/Golongan Pembina / IVa
5. Status/Tanggungan Kawin/2 Anak
6. NPWP 48.999.666.2-035.000
7. Masa Kerja Januari – Desember 2012
Contoh Kasus
A. Dari Pemberi Kerja: Penghasilan dari profesi Dosen di Universitas X sudah dipotong oleh
pemberi kerja
B. Dari Kegiatan Usaha: Pak Dian juga memiliki pekerjaan lain sebagai terapis bekam (jasa
kesehatan) dengan omzet sebesar Rp 100.000.000. Norma Penghitungan Penghasilan Netto
yang diperkenankan untuk usaha tersebut adalah sebesar 30%. (KEP-536/PJ./2000)
C. Dari Harta: Bunga Deposito dari Bank Mandiri Rp 10.000.000
D. Penghasilan Lain-lain:
1. Pak Dian juga mendapatkan bonus dari penerbit buku mengenai terapi bekam sebesar
Rp 20.000.000 belum dipotong PPh Pasal 21.
2. Menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun
2012.
3. Pada tahun tersebut Pak Dian diundang sebagai narasumber di sebuah seminar
mengenai terapi akunputur dan mendapatkan honorarium sebesar Rp 10.000.000 dan
telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif 5% dari jumlah bruto
SUMBER PENGHASILAN
Ilustrasi
Ilustrasi
A. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2012 sebesar Rp750.000 ;
B. PPh Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja (Universitas Negeri X) sebesar Rp
1.164.650
C. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja lainnya (Universitas Swasta
Z) sebesar Rp 250.000
KREDIT PAJAK
1. Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000
2. Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan Rp60.000.000
3. Mobil Toyota Avanza di beli tahun 2010 dibeli kredit dengan harga Rp 100.000.000 melalui lembaga pembiayaan Oto Multi Finance
4. Tanah di jalan Ceger No. 12, Tangerang, luas tanah (500m2) dibeli tahun 2000 dengan harga Rp. 600.000.000
5. Deposito di bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp 150.000.000,- dengan bunga per tahun Rp 10.000.000. PPh final atas bunga deposito telah dipotong oleh Bank Mandiri.(tarif PPh atas bungan deposito sebesar 20%)
6. Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2010 sejumlah Rp. 104.000.000 (selama 5 tahun) dengan sisa pinjaman pada akhir tahun 2012 sebesar Rp 80.000.000
Data Wajib Pajak Tahun 2012
DATA HARTA DAN KEWAJIBAN
Diisi dengan jumlah seluruh
kewajiban termasuk bunganya
Diisi dengan Nama sesuai Akte
Diisi dengan pekerjaan
Diisi dengan Tanggal Lahir sesuai Akte
Diisi dengan Hubungan Keluarga
Form 1770-IV
Diisi dengan tahun pajak
bersangkutan
Di isi dengan
jenis harta wajib pajak
Diisi dengan harga perolehan atau harga/nilai pada saat membeli/
menerima harta
Perhitungan Menggunakan
Norma
Diisi dengan NPWP dan
nama sesuai dengan formulir 1721
–A1/A2
Diisi dengan tahun
perolehan atau tahun
mendapatkan/ menerima
harta
Diisi denganHasil Penjumlahan Seluruh Harta pada
kolom (4).
Form 1770-IV
Diisi dengan NOP Tanah/Bangunan, nomor BPKB atau
keterangan lain
Diisi dengan jumlah bunga
yang diperoleh
Diisi dengan PPh yang terhutang
Jangan lupa mengisi kolom-
kolom ini
Form 1770-III
Diisi dengan jumlah PPh yang
terhutang
Jangan lupa mengisi kolom-
kolom ini
Diisi dengan nama pemotong/
pemungut bila ada dalam tahun
2012 dan bila lampiran tidak cukup dapat
ditambah
Diisi dengan nama nomor bukti/tanggal
dan jumlah PPh yang dipotong/pungut
sumbernya dari bukti potong/pungut yang diterima wajib pajak
Form 1770-II
Diisi dengan NPWP dan nama
pemberi kerja
Diisi dengan penghasilan bruto selama satu tahun
Penghasilan dari pembicara
seminar
Penghasilan dari penerbit buku
PT. Y
Diisi dengan pengurang
penghasilan bruto
Diisi dengan penghasilan neto
(Ph bruto-pengurang)
Jumlah penghasilan
netto
Jumlah penghasilan
netto
Form 1770-I Halaman 2
Jumlah peredaran usaha
dikali norma yang ditetapkan
Jangan lupa mengisi kolom-
kolom ini
Form 1770-I Halaman 2
Norma penghitungan penghasilan netto yang telah ditetapkan dalam
KEP-536/PJ./2000
Diisi dengan jumlah peredaran usaha (omzet) selama setahun
Jumlah penghasilan
neto
Jangan lupa mengisi kolom-
kolom ini
Karena menggunakan norma, maka
semua Bagian A ini kosong
Form 1770-I Halaman 1
Jangan lupa mengisi
kolom-kolom ini
Diisi dengan angka dari lampiran 1 halaman 1
Diisi dengan klasifikasi lapangan
usaha sesuai dengan jenis
usaha/pekerjaan
Hitung PTKP sesuai status dan
jumlah tanggungan
Di isi dengan nomor telepon dan atau faksimili yang
dapat dihubungi
Pilih sesuai status perkawinan dan diisi dengan jumlah tanggungan
Form 1770 Induk
Diisi dengan angka dari lampiran 1 halaman 2
Yang masih harus dibayar dengan SSP
Angsuran PPh Pasal 25
Jangan lupa tanda tangan
Kredit pajak yang diperoleh dari
1770-II bagian a kolom 7
Kredit pajak dari angsuran PPh pasal 25 setiap bulan selama tahun 2012
Jangan lupa memberi
tanda silang pada bagian yang akan dilampirkan
Form 1770 Induk
Perhitungan SendiriAngsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2013
Form Induk 1770 Nomor 21
Nama : Dian Widyanto
NPWP : 48.999.666.2-501.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2012
1 Penghasilan Neto atas Gaji PNS Rp 43.093.155
2 Penghasilan atas Kegiatan Usaha Rp 30.000.000 (+)
3 Bonus dari penerbit buku Rp 20.000.000
4 Honor sebagai Narasumber seminar Rp 10.000.000
4 Penghasilan Total Tahun 2012 Rp 103.093.155
-/- Penghasilan Tidak Teratur Rp 30.000.000 (-)
5 Penghasilan Teratur Tahun 2012 Rp 73.093.155
6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Rp 19.800.000 (-)
7 Penghasilan Kena Pajak Rp 53.293.155
8 PPh Terutang Rp 2.993.973
-/- Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Rp 1.164.650
9 Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2013 Rp 1.829.323
10 Angsuran PPh Pasal 25 setiap Bulan 152.444
Wajib Pajak
Dian WidyantoDian Widyanto
1.2.3.
•
NOMOR URUT : 0 2
: K E M E N D I K B U D
: 0 0 . 0 1 1 . 8 8 8 . 9 - 0 1 1 . 0 0 0
: B E N D A H A R A K E M E N D I K B U D
ALAMAT BENDAHARA : J L . M E R D E K A B A R A T N O 1 2 3
NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : D I A N W I D Y A N T O
NIP / NRP : 1 9 5 9 0 6 1 5 1 9 8 0 1 2 1 0 0 1
NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : 4 8 9 9 9 6 6 6 2 0 3 5 0 0 0
: J L . S A K T I N O . 1 8 J A K A R T A
PANGKAT / GOLONGAN : I I I / d
JABATAN : D O S E N U N I V E R S I T A S
STATUS DAN JENIS KELAMIN : x KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI
JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 2 TK/ HB/
MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : 0 1 S.D 1 2RI
A.
•
•
•
20.
a.
b.
B. • : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSIUN
C. TANDA TANGAN BENDAHARA 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
K E M E N D I K B U D
NAMA : W A R S I T O
NIP/NRP : 1 3 3 2 3 3 5 3 3
D.1.1.32.49
LAMPIRAN I - B
TA
HU
N T
AK
WIM Lembar 1 untuk KPP
FO
RM
UL
IR
1721 - A2Lembar 2 untuk Pemotong PajakLembar 3 untuk Pegawai
SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
2 0 1 2PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI NEGERI SIPIL , ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NAMA INSTANSI / BADAN LAIN
NPWP BENDAHARA
NAMA BENDAHARA
ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN
PEREMP
RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH
PENGHASILAN BRUTO :
1. GAJI POKOK / PENSIUN 1
2. TUNJANGAN ISTERI 2
3. TUNJANGAN ANAK 3
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5
6. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL 6
7. TUNJANGAN BERAS 7
8. TUNJANGAN KHUSUS 8
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN 9
10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) 10
PENGURANGAN
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11
12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12
13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15
16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)20
YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)
PEGAWAI TERSEBUT
(Tempat) TGL BLN
17. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16) 17
18. PPh PASAL 21 TERUTANG 18
19. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG 19
1.164.650
THN
Tanda Tangan dan Cap
BENDAHARA
WarsitoJIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
28.453.200
2.845.320
1.138.128
32.436.648
11.760.000
2.786.400
46.983.048
2.349.152
1.540.741
1.164.650
N I H I L
3.889.893
43.093.155
19.800.000
23.293.155
JUMLAH PPh PASAL 21 :
Bukti Potong 1721-A2 dari
Kemendikbud
Bukti Potong PPh 21 Non Final
N P W P : 4 8 - 9 9 9 - 6 6 6 - 2 - 5 0 1 - 0 0 0 (3)
Nama Wajib Pajak : D I A N W I D Y A N T O
Alamat : J l . S a k t i N o . 1 8
Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga
Kerja Lepas
Imbalan Distributor MLM
Imbalan Petugas Dinas Luar Asuransi
Imbalan kepada Penjaja Barang Dagangan
Imbalan Kepada Tenaga Ahli
Honorarium atau Imbalan kepada Anggota
Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang
tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap
Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
Lain kepada Mantan Pegawai
Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
Imbalan kepada Peserta Kegiatan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
bersifat berkesinambungan
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang
tidak bersifat berkesinambungan
Penghasilan kepada Pegawai atau Pemberi
Jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri
Jumlah
Terbilang :
*) Lihat petunjuk pengisian
Perhatian :
1.
N P W P : 1 9 - 0 9 0 - 2 0 9 - 1 - 0 1 4 - 0 0 0
Jakarta,29 Oktober 2012
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKKANTOR PELAYANAN PAJAK
……………………………………...…………. (1)
BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
NOMOR : BP21-25/RT/X/2011
No. Jenis PenghasilanJumlah Penghasilan Bruto
(Rp)
Tarif lebih tinggi 20%
(Tidak Ber-
NPWP)
Tarif
2.
PPh yang Terutang (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.10.000.000 2,5% 250.000
12.
Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
dipotong di atas merupakan Angsuran atas
Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun
pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti
pemotongan ini baik-baik untuk
diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh
Orang Pribadi.
Pemotong Pajak (5)
250.000 10.000.000
Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah
LEMBARUntuk Dilaporkan olehWajib Pajak ke KPP
:
:
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran :Terbilang :
…………………………………………… , Tanggal ##Cap dan tanda tangan
Nama Jelas : ……………………………………. Nama Jelas : DIAN WIDYANTO
F.2.0.32.01
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
: /
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran……………………………………………...…………………..…………………………………………………….……………………………………………...…………………..……………………………………………………
ALAMAT OP
Diisi Tahun terutangnya Pajak
Nomor Ketetapan
Diisi dengan rupiah penuhRp 5.329.300
/
LIMA JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS RUPIAH
/ /
Tahun Pajak
Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29
……………………………………………...…………………..……………………………………………………
2
NOP
Masa PajakJul AgsJan Feb Mar Apr Mei Jun
ALAMAT WP
0
3
DIAN WIDYANTO
JL. SAKTI NO.18
066 0Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP 8 9 9
SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)
Cap dan tanda tangan
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Wajib Pajak/PenyetorJAKARTA
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
5 2 0
Tanggal
9:
NAMA WP :
:
0 1
6 2 5
OktSep Nov Des2
0
4 1 1 1 2
0 14
Sanksi Tidak Menyampaikan SPT
DENDA & BUNGAPs. 7 UU KUP
Rp 100.000 dan 2% dari Kurang Bayar
kurungan paling singkat 3 bln atau paling lama 1 tahun dan
denda paling sedikit 1 kali dari pajak yg terhutang atau 2 kali
dari pajak terhutang
penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan
denda paling sedikit2 x dari jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali dari
jumlah pajak terutang41