Upload
wurdiyanti-yuli-astuti
View
18.843
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Tgspcrmumumu
Citation preview
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung
pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya
agar tercipta pembangunan yang efektif, efesien, transparansi, dan akuntabel
serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan
pemerintahannya.
Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah
dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang
baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Governance)
dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.
Maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan
pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu
berpatisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan
administrasi pembangunan desa. Dengan demikian diharapkan pembangunan
dan pelaksanaan administrasi desa akan berjalan lebih rasional, tidak hanya
didasarkan pada tuntutan emosional yang sukar dipertanggungjawabkan
kebenarannya.
1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan rumusan masalah
sebagai berikut :
1. Apa pengertian sistem pemerintahan desa?
2. Bagaimana karakteristik desa?
3. Bagaimana struktur organisasi pemerintah desa?
4. Dari mana sumber pendapatan desa?
5. Apa lembaga pemerintahan desa?
Sistem Pemerintahan Desa 1
1.3 Tujuan
Tujuan dari disusunnya makalah ini adalah agar pembaca :
1. Dapat mengetahui pengertian sistem pemerintahan desa.
2. Dapat mengetahui karakteristik desa.
3. Dapat mengetahui struktur organisasi pemerintah desa.
4. Dapat mengetahui sumber pendapatan desa.
5. Dapat mengetahui lembaga pemerintahan desa.
Sistem Pemerintahan Desa 2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Desa
A. Pengertian Sistem
Secara etimologi bahwa sistem adalah seperangkat unsure yang
secara teratur saling berkaitan, susuan yang teratur dari pandangan
teori, asas atau metode.
Menurut Ensiklopedia Indonesia (1978:3205) disebutkan bahwa sistem
berasal dari bahasa Yunani “sustema” terjemahannya “mengumpulkan”
artinya adalah : “suatu kesatuan bermacam-macam hal menjadi
keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam”.
Menurut Prajudi dalam bukunya berjudul Dasar-dasar Office
Management (1973:111) sistem adalah prosedur-prosedur yang
berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang dibuat
untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau
urusan.
Menurut Sumantri dalam bukunya Sistem Pemerintahan Negara-
Negara (1979:17) sistem sebagai sekelompok bagian-bagian yang
bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah
satu bagian rusak atau tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka
maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-
tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.
B. Pengertian Pemerintah
Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh
konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang
kekuasaan pemerintahan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas
adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam konstitusi suatu
Negara.
Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga-lembaga Negara yang
memgang kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintah dalam arti
Sistem Pemerintahan Desa 3
sempit yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi yakni
aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih.
C. Pengertian Desa
Kata “desa” berasal dari bahasa India, yakni “swadesi”yang berarti
tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk
pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki
batas yang jelas (Yuliati dkk,2003:24).
Bouman (dalam Beratha,1982:26) mengemukakan desa:”Sebagai
sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak
beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang
termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya,
usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam
tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-iktan keluarga yang rapat,
ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.
Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam pola Dasar
dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (1969) meninjau
pengertian desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam
susunan tertib pemerintahan,sebagai berikut:”Desa atau dengan nama
aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum ber-
dasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula
“badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau
wilayah yang melingkunginya”.
Dalam ketentuan umum UU No.32 Tahun 2004 pengertian desa ditulis
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
D. Pengertian Sistem Pemerintahan Desa
Sistem Pemerintahan Desa 4
Dari pengertian-pengertian sistem, pemerintah, pemerintahan, dan
desa, maka dapat dikemukakan pengertian Sistem Pemerintahan Desa,
yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang terdapat dalam Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat, sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku dengan
tujuan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan dan
pelaksanaan berbagai keputusan. Atau suatu kebulatan atau keseluran
proses atau kegiatan berupa antara lain proses pembentukan atau
penggabungan desa, pemilihan kepala desa, peraturan desa, kewenangan,
keuangan desa dan lain-lain yang terdiri dari berbagai komponen badan
publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan
Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2.2 Karakteristik Desa
a. Penduduk Desa
Adalah setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah desa yang
bersangkutan selama waktu tertentu, biasanya dalam waktu 6 bulan atau
satu tahun berturut-turut, menurut peraturan daerah yang berlaku.
b. Daerah atau Wilayah Desa
Wilayah desa harus memiliki batas-batas yang jelas, berupa batas
alam seperti sungai, jalan dan sebagainya atau batas buatan seperti patok
atau pohon yang dengan sengaja ditanam. Tidak ada ketentuan defenitif
tentang berapa jumlah luas minimal atau maksimal bagi wilayah suatu desa.
c. Pemimpin Desa
Adalah badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya
pergaulan social atau interaksi masyarakat. Pemimpin Desa disebut Kepala
Desa atau dengan sebutan lain sesuai dengan tempat wilayahnya.
d. Urusan atau Rumah Tangga Desa
Kewenangan untuk mengurus kepentingan rumah tangga desa, atau
yang dikenal dengan otonomi desa. Otonomi desa berbeda dengan otonomi
daerah karena merupakan otonomi asli desa yang telah ada dari jaman
Sistem Pemerintahan Desa 5
dahulu, dimana hak otonomi bukan dari pemberian pemerintah atasan,
melainkan dari hukum adat yang berlaku.
2.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa
Sistem Pemerintahan Desa diatur
dalam Undang-Undang nomor 5 tahun
1979
a Pemerintahan desa terdiri atas
- Kepala desa
- Lembaga musyawarah desa
b Pemerintahan desa dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu
oleh perangkat desa.
c Perangkat desa terdiri atas :
- Sekretariat desa
- Kepala-kepala dusun
d Susunan organisasi dan tata kerja
pemerintahan desa dan perangkat
desa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan daerah sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
e Peraturan daerah yang dimaksud dengan ayat (4) baru berlaku sesudah
ada pengesahan dari pejabat yang berwenang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1981, sebagai
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5tahun 1979
- Peraturan daerah tingkat II/penjabaran
- Surat keputusan kepala daerah tingkat II (pelaksanaan)
Sistem Pemerintahan Desa 6
A. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD
dapat dianggap sebagai "parlemen" di tingkat desa. BPD merupakan
lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.
Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan
berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara
musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga,
pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau
pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun
dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan
berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap
jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan
sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu
oleh Bupati/ Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD
secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD
berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
1) Wewenang BPD antara lain:
- Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- Menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan
menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- Penggunaan nama/istilah BPD tidak harus seragam pada seluruh
desa di Indonesia, dan dapat disebut dengan nama lain.
2) Hak dan kewajiban anggota BPD
Anggota BPD mempunyai hak :
Sistem Pemerintahan Desa 7
1. Mengajukan rancangan peraturan desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih
5. Memperoleh tunjangan
Anggota BPD mempunyai kewajiban :
1. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala
peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan des.
3. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti
aspirasi masyarakat.
5. Memproses pemilihan kepala desa
6. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kelompok dan golongan.
7. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat
masyarakat setempat.
8. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan.
3) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil karena didalam
melakukan suatu votting suara untuk membuat suatu keputusan
tidak terjadi jumlah suara yang sama, sehingga teradapat pemenang
dan yang kalah dan juga dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah
penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
4) Prosedur/ cara memilih ketua dan wakil ketua BPD : Pimpinan BPD
diplih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD
yang dilakukan secara khusus. Untuk menentukan ketua dan wakil
Sistem Pemerintahan Desa 8
ketua diadakan rapat pertama yang dipimpin oleh anggota tertua dan
dibantu oleh anggota termuda.
5) Masa jabatan BPD yaitu 6 tahun dan dapat diangkat kembali untuk
satu kali masa jabatan berikutnya. Yang berwenang untuk
menetapkan dan mengesahkan anggota BPD yaitu Bupati/walikota
melalui keputusan Bupati/walikota.
6) 5 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota BPD yaitu:
a) Sebagai pelaksana proyek desa.
b) Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok
masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan
masyarakat lain.
c) Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang,
barang dan jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi
keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
d) Menyalahgunakan wewenang.
e) Melanggar sumpah/janji jabatan dan peresmian anggota BPD
sebagai mana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 ditetapkan
dengan keputusan bupati/ walikota.
B. Kepala Desa
Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan
desa berdasarkan kebijakan /yang ditetapkan bersama Badan
Permusyawaratan Desa (BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6
tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala
Desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah
mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala Desa dipilih langsung
melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.
Syarat-syarat menjadi calon Kepala Desa sesuai Peraturan Pemerintah
No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut :
Bertakwa kepada Tuhan YME
Setia kepada Pacasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada
NKRI, serta Pemerintah
Sistem Pemerintahan Desa 9
Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat
Berusia paling rendah 25 tahun
Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
Penduduk desa setempat
Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan
dengan hukuman paling singkat 5 tahun
Tidak dicabut hak pilihnya
Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun atau 2 kali
masa jabatan
Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota
Kepala Desa, adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala
Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala
Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa
jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun
hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa tidak mendapatkan
uang pensiun seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).
1) Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa
a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
b. Membina perekonomian desa;
c. Membina kehidupan masyarakat desa;
d. Memelihara ketenteraman dan ketertibanmasyarakat desa;
e. Mendamaikan perselisihan yang terjadi padamasyarakat di desa
f. Mewakili desanya baik di dalam dan di luarpengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukumnya
2) Kedudukan kepala desa adalah sebagai :
a Alat pemerintah
b Alat pemerintah daerah
c Alat pemerintah desa
3) Tugas kepala desa
a Menjalankan urusan rumah tangganya
Sistem Pemerintahan Desa 10
b Menjalankan urusan pemerintahan dan pembinaan masyarakat
c Menumbuhkan dan mengembangkan semangat jiwa gotong
royong
4) Fungsi kepala desa
a Kegiatan dalam rumah tangganya sendiri
b Menggerakkan partisipasi masyarakat
c Melaksanakan tugas dari pemerinath diatasnya
d Keamanan dan ketertiban masyarakat
e Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemerintah
diatasnya
5) Proses Pemilihan Kepala Desa Hingga Pemberhentiannya
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala desa
menurut PP No. 72 Tahun 2005
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta
Pemerintahan;
c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 25 Tahun;
e. Bersedia di calonkan menjadi kepala desa;
f. Penduduk desa setempat;
g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana
kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun;
h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan
pengadilan yang mempunyai kekutan hukum tetap;
i. Belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10
tahun atau dua kali masa jabatan;
j. Memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten/kota
Sistem Pemerintahan Desa 11
Dalam pemilihan calon kepala harus adanya/dibentuk
kepanitiaan.
a. Anggota panitia tersebut dibentuk oleh BPD yang terdiri dari
unsur-unsur :
1. Unsur perangkat desa
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatn
3. Tokoh masyarakat
b. Manfaat dari adanya panitia-panitia tersebut yaitu :
1. Membantu BPD di dalam mempersiapkan dan
melaksanakan pemilihan kepala desa;
2. Membantu di dalam melakukan pemeriksaan identitas bakal
calon kepala desa berdasarkan persyaratan yang telah
ditentukan;
3. Membantu di dalam pemungutan suara saat pemilihan
kepala desa;
4. Memberikan laporan yang jelas mengenai pelaksanan
pemilihan kepala desa kepada BPD;
5. Membantu di dalam menseleksi atau penjaringan bakal
calon kepala desa oleh panitia pemilihan.
Pelaksanaan pelantikan kepala desa terpilih dapat dilakukan di
desa di hadapan masyarakat. Karena pelaksanaan pemilihan kepala
desa harus dilakukan di depan masyarakat agar didalam pemilihan
tidak ada tindakan kecurangan, sehingga masyarakat bisa lebih
percaya bahwa kepala desa telah terpilih murni dari kemenangan
jumlah suara masyarakat.
Yang berhak melantik kepala desa adalah bupati atau walikota
yang disampaikan oleh BPD malalui camat. Pelantikan paling lama 15
hari hari terhitung tanggal penerbitan keputusan bupati/walikota.
Pelantikan dilaksanakan di depan masyarakat, selanjutnya sebelum
memangku jabatan kepala desa mengucapkan sumpah/janji jabatan.
Sistem Pemerintahan Desa 12
Masa jabatan kepala desa yaitu 6 tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa
jabatan berikutnya. Yang mendasari kepala desa diberhentikan dari
masa jabatannya yaitu pasal 17 PP No. 72 Tahun 2005 menjelaskan
kepala desa berhenti karena :
1. Meninggal dunia
2. Pemutusan sendiri
3. Diberhentikan
Sementara itu kepala desa diberhentikan apabila :
a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut salama 6 bulan;
c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
d. Dinyatakan melanggar janji/ sumpah jabatan;
e. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa;
f. Melanggar larangan bagi kepala desa.
C. Sekretariat Desa
Kedudukan sekretaris desa
1. Urusan staf sebagai orang kedua
2. Memimpin sekretariat desa
3. Tugas sekretariat desa
a Memberikan pelayanan staf
b Memimpin administrasi desa
4. Fungsi sekretariat desa
a Kegaitan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
b Kegiatan pemerintahan dan keuangan desa
c Administrasi pendudukan
d Administrasi umum
Sistem Pemerintahan Desa 13
e Melaksanakan fungsi kepala desa apabila berhalangan
sekretaris desa bertanggung jawab kepada kepala desa
D. Kepala Urusan
1. Kedudukan kepala urusan adalah sebagai unsur pembantu sekretaris
desa dalam bidang tugasnya
2. Tugas kepala urusan adalah membantu sekretaris desa dalam bidang
tugasnya
3. Fungsi kepala urusan adalah
a Kegiatan sesuai dengan unsur bidang tugas
b Pelayanan administrasi terhadap kepala desa
E. Kepala Dusun
1. Kedudukan kepala dusun adalah sebagai pelaksana tugas kepala desa
di wilayahnya
2. Tugas kepala dusun adalah melaksanakan tugas-tugas di wilayah
kerjanya
3. Fungsi kepala dusun adalah:
a Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
b Melaksanakan keputusan desa di wilayah kerjanya
c Melaksanakan kebijaksanaan kepala desa
2.4 Sumber Pendapatan Desa
Adapun sumber pendapatan desa adalah sebagai berikut.
a Pendapatan asli desa yang meliputi :
1) Hasil Usaha Desa;
2) Hasil Kekayaan Desa;
3) Hasil Swadaya Dan Partisipasi;
4) Hasil Gotong Royong.
Sistem Pemerintahan Desa 14
b Bantuan pemerintah kabupaten, meliputi bagian perolehan pajak dan
retribusi daerah, serta dana perimbangan keuangan pusat dan tingkat
daerah.
c Bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
d Sumbangan pihak ketiga, misalnya berupa dana hibah.
e Pinjaman desa.
Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan
oleh kepala desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang
ditetapkan Bupati. Dengan demikian, pada dasarnya, kepala desa bertanggung
jawab kepada rakyat desa. Kepala desa harus menyampaikan pokok-pokok
pertanggungjawabannya.
2.5 Lembaga Pemerintahan Desa
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dijelaskan, dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Per musyawaratan Desa
(BPD). Badan ini berfungsi elindungi berbagai adat istiadat dan menetapkan
peraturan desa bersama kepala desa. Selain itu, BPD berfungsi menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD ialah wakil
penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan dengan cara musyawarah
untuk mencapai mufakat. Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasya
rakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa.
Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Tugas
lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan
masyarakat desa. Misalnya, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa (LKMD),
Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang Taruna.
Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah
partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan
pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong. Pengurus LKMD
umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota
Sistem Pemerintahan Desa 15
masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam
merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. Selain
itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan
pembangunan desa. Misalnya, untuk mencegah banjir LKMD dapat
mengusulkan pembangunan tanggul atau dam kepada pemerintahan desa.
Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga di suatu desa.
Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa atau lurah.
PKK bertujuan memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan,
dan kemandirian keluarga. Misalnya, PKK mem beri bantuan sosial, pelatihan
keterampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), memberikan bantuan
beasiswa, atau mengadakan peng obatan gratis.Karang Taruna merupakan
salah satu organisasi kepemudaan di tingkat desa. Karang Taruna merupakan
organisasi pemuda atau pelajar SMP dan SMA di suatu desa atau kelurahan.
Tujuan dari organisasi ini, yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja
untuk menjadi individu mandiri dan memiliki keterampilan. Pembinaan pemuda
desa bertujuan agar pemuda desa, terutama pemuda putus sekolah, dapat
memperoleh keahlian di bidang tertentu. Misalnya, pembinaan dalam bidang
elektronika, kesenian, olahraga, atau lingkungan hidup.
Organisasi Karang Taruna terdapat di wilayah Rukun Warga (RW), desa,
dan kecamatan. Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda desa
untuk menyalurkan pendapat dan kreativitasnya. Karang Taruna merupakan
lembaga pemberdayaan masyarakat di bawah pembinaan kepala desa dan
camat. Karang Taruna dapat memupuk persatuan dan kesatuan di antara
generasi muda.
Sistem Pemerintahan Desa 16
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Sistem Pemerintahan Desa, yaitu suatu kesatuan pemerintahan yang
terdapat dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, sesuai perturan
perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan perlindungan dan
kesejahteraan masyarakat melalui pembuatan dan pelaksanaan berbagai
keputusan.
Unsur-unsur dalam Karakteristik Desa yaitu Penduduk Desa, Daerah atau
Wuilayah Desa, Pemimpin Desa, dan Urusan atau Rumah Tangga Desa.
Sumber pendapatan desa yaitu berasal dari Pendapatan asli desa,
bantuan pemerintah kabupaten, bantuan pemerintah pusat dan
pemerintah provinsi, sumbangan pihak ketiga, dan Pinjaman desa.
Lembaga dalam Pemerintah Desa adalah Lembaga Keamanan
Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK, dan Karang
Taruna, dan lain-lain.
3.2 Saran
Menurut saya diperlukan kesungguhan dalam penerapan pedoman dan
peraturan perundang-undangan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.
Sistem Pemerintahan Desa 17
DAFTAR PUSTAKA
Aroel, 2012, Sistem Pemerintahan Desa,
http://chasperzone.blogspot.com/2012/05/sistem-pemerintahan-desa.html.
Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.
Bukhari, 2012, Sistem Pemerintahan Desa,
http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sistem-pemerintahan-desa.html.
Diakses pada tanggal 11 Desember 2013.
Hendry Kamanjaya, 2011, Sistem Pemerintahan Desa, http://hendry-
kamanjaya.blogspot.com/2011/04/sistem-pemerintahan-desa.html. Diakses
pada tanggal 11 Desember 2013.
Inet, 2012, Pemerintahan Desa,
http://makalainet.blogspot.com/2012/05/pemerintahan-desa.html. Diakses pada
tanggal 11 Desember 2013.
Irwansyah,2012, Sistem Pemerintahan Desa, http://irwansyah-
hukum.blogspot.com/2012/06/sistem-pemerintahan-desa_06.html. Diakses
pada tanggal 11 Desember 2013.
Jusmaliani, dkk. 2006. Masyarakat Indonesia. Jakarta : LIPI.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa
Supriady, Deddy. 2001. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah
Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Sistem Pemerintahan Desa 18