Upload
materipenyuluhan
View
851
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Kementerian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan
dari Usaha yang Diterima atau DiperolehWajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu
PJ.091/PPh/S/002/2014-00
LATAR BELAKANG
DASAR HUKUM
POKOK-POKOK KETENTUAN PP
POKOK-POKOK KETENTUAN PERATURAN PELAKSANAAN
SIMULASI DAN CONTOH
Tujuan Kebijakan Pajak Penghasilan Atas Wajib PajakYang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Kemudahan danpenyederhanaan aturan perpajakan;
Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi;
Mengedukasi masyarakat untuk transparansi;
Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara
Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan
Hasil yang diharapkanMaksud PP No 46 /2013 Tujuan PP No 46 /2013
Dasar Hukum
Pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh :Atas penghasilan tertentu lainnya dapat dikenai PPh yang bersifatfinal yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Pasal 17 ayat (7) UU PPh :• Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak
tersendiri atas penghasilan tertentu yang pajaknya bersifat final.• Tarif tersebut tidak boleh melebihi tarif tertinggi PPh Orang
Pribadi (30%).• Penentuan tarif pajak tersendiri tersebut didasarkan atas
pertimbangan kesederhanaan, keadilan, dan perluasanpartisipasi dalam pembayaran pajak.
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajibpajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliardalam 1 tahun.
Tidak termasuk Penghasilan dari usaha adalah penghasilandari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha,termasuk dari usaha cabang.
Objek Pajak
a. pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan; d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; f. agen iklan; g. pengawas atau pengelola proyek; h. perantara; i. petugas penjaja barang dagangan; j. agen asuransi; dan k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing)
atau penjualan langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.
Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
Orang pribadi Badan, tidak termasuk BUT,
yang menerima penghasilan dari usaha denganperedaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1(satu) Tahun Pajak.
Subjek Pajak
WP OP yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/ataujasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atauprasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetapmaupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atauseluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidakdiperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnyapedagang makanan keliling, pedagang asongan, warungtenda di trotoar, dan sejenisnya.
WP badan yang belum beroperasi secara komersial atau yangdalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secarakomersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4,8 miliar.
Pengecualian Subjek Pajak
Atas penghasilan dari usaha yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidakmelebihi Rp4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai PPh finaldengan tarif sebesar 1% (satu persen) dari jumlahperedaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha
Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaanpajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan darisetiap tempat usaha
Tarif
Saat Mulai Berlakunya PP
Pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usahadalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum TahunPajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp4,8 Miliar.
2013 2014 2015
201420132012
Omzet perdagangan Rp4 miliar
dikenai PPh Umum s.d sebelum berlaku PP 46 Tahun 2013
PPh final 1% Juli s.d. Des 2013 meskipun total omzet tahun berjalan misalnya Rp5 miliar
Jika omzet 2013 Rp5 miliar maka tahun 2014 dikenai dengan Tarif Umum Ketentuan UU PPh
Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final (1)
Dalam hal pada tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp4,8 miliar, tetap dikenai PPh final sampai dengan akhir Tahun Pajak dan tahun
berikutnya dikenai ketentuan PPh umum.
Dasar Penentuan Untuk Dikenakan PPh Final (2)
Dasar peredaran bruto Rp4,8 miliar untuk dapat dikenai PPhfinal :peredaran bruto tahun terakhir (setahun atau disetahunkan,dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan).
Dalam hal WP baru terdaftar pada Tahun Pajak yang samasebelum PP ini berlaku dasar Peredaran Bruto adalah:akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri s.d. bulansebelum PP ini berlaku, yang disetahunkan.
Dalam hal WP baru terdaftar setelah PP ini berlaku dasarperedaran bruto adalah: peredaran bruto bulan pertamadisetahunkan.
Penghasilan yang Dikenai PPh Final Tersendiri
Penghasilan yang telah dikenai PPh dengan ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan tersendiri(a.l. konstruksi), tidak dikenai PPh yang bersifat finalberdasarkan PP ini.
Peredaran bruto usaha Wajib Pajak yang bersangkutandalam 1 (satu) tahun tidak melebihi Rp4,8 miliar tidakdikenai PPh yang bersifat final berdasarkan PP ini,tetapi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur mengenaipengenaan pajak atas penghasilan tersebut.
Penghasilan dari Luar Negeri
Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri ataspenghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperolehWajib Pajak dapat dikreditkan terhadap PajakPenghasilan yang terutang berdasarkan ketentuanUndang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturanpelaksanaannya.
(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentangKredit Pajak Luar Negeri)
Kompensasi Rugi
Ketentuan kompensasi rugi adalah :o berturut-turut sampai dengan 5 tahun.o tahun dikenai PPh final 1% tetap menjadi bagian dari
periode 5 tahun tsb.o kerugian pada tahun dikenai PPh final 1% tidak dapat
dikompensasikan pada tahun berikutnya.
Dasar Penentuan Peredaran Bruto
Peredaran bruto yang tidak melebihi Rp4,8 Miliarditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usahaseluruhnya, termasuk dari usaha cabang, tidak termasukperedaran bruto dari: Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar
negeri; usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak
Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang dikenaiPPh bersifat final menurut PP ini, yang berdasarkan ketentuan UU PPhwajib dilakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidakbersifat final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/ataupemungutan PPh oleh pihak lain.
Pembebasan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh oleh pihaklain diberikan melalui Surat Keterangan Bebas dengan Tata Carasebagaimana dimaksud PER-32/PJ/2013
Contoh:o Bengkel mobil menerima pembayaran atas jasa reparasi mobil.
Atas pembayaran tersebut dipotong PPh Pasal 23 kecuali pemilikbengkel menyerahkan SKB Potput yang telah dilegalisasi.
o Toko ATK menjual buku kepada sekolah negeri. Bendahara sekolahmemungut PPh Pasal 22 kecuali pemilik toko menyerahkan SKBPotput.yang telah dilegalisasi
Pemotongan/Pemungutan PPh
Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2),bukan PPh Pasal 25.
Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final,tidak wajib PPh Pasal 25.
Jika ada penghasilan lain selain yang dikenai PPhPasal 4 ayat (2) sesuai ketentuan PP ini, maka ataspenghasilan tersebut dikenai PPh sesuai denganketentuan umum.
Jika ada angsuran PPh Pasal 25 atau PPh yangdipotong/dipungut pihak lain boleh dikreditkanterhadap PPh terutang tahun pajak ybs. kecualiuntuk penghasilan yang pengenaan pajaknyabersifat final.
Angsuran Masa
Angsuran MasaAngsuran pajak pada Tahun Pajak pertama Wajib Pajaktidak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final: bagi Wajib Pajak bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak
masuk bursa, dan Wajib Pajak lainnya yang harusmembuat laporan keuangan berkala, dan WP OPPTsebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) hurufb dan huruf c UU PPh; dan
bagi selain Wajib Pajak diatas, angsuran pajakdiperlakukan seperti Wajib Pajak Baru sebagaimanadimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) huruf a UU PPh,
besaran angsuran pajak adalah sesuai dengan besarnyaangsuran pajak sebagaimana diatur dalam PMK255/PMK.03/2008 std PMK 208/PMK.03/2009.
Penyetoran paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnyasetelah Masa Pajak berakhir.
SSP berfungsi sekaligus sebagai SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).Jika SSP telah divalidasi dengan NTPN dianggap telah lapor SPTMasa PPh Pasal 4 ayat (2).
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilanpaling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
SPT Tahunan :o Dilaporkan pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final
dan/atau bersifat final.o Formulir SPT Tahunan menggunakan Form 1770 untuk Wajib
Pajak orang pribadi dan 1771 untuk Wajib Pajak badan masihmengakomodasi
Penyetoran dan Pelaporan
Kewajiban pelaporan ditiadakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan masa pajak Juli s.d
Desember 2013
Cara Pembayaran Pajak
Wajib Pajak dapat melakukan Pembayaran Pajak melalui:
1. Loket Bank/Pos Persepsi (Agustus 2013)a. Wajib Pajak datang ke Loket Bank/Pos Persepsi dengan membawa
SSP yang telah diisi.b. Bukti Pembayaran adalah dokumen Bukti Penerimaan Negara (BPN).
2. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (November 2013 cfm PER-37/PJ/2013)a. Wajib Pajak datang ke ATM Bank/Pos Persepsi dan memilih menu
pembayaran “PPh Final Bruto Tertentu”.b. Bukti Pembayaran adalah Struk ATM.
CV Andik memiliki usaha penjualan gerabah dan memiliki peredaran bruto:• Januari s.d Desember 2013 sebesar Rp4.000.000.000,00• Januari s.d Oktober 2014 sebesar Rp5.000.000.000,00
2013 2014
201520142013
Penentuan Peredaran Bruto
Penentuan Peredaran Bruto
Pasar ARp80.000.000,00
Pasar BRp250.000.000,00
Pasar CRp400.000.000,00
Peredaran bruto usaha perdagangan tekstil Rajesh sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar:Dasar Pengenaan PPh Final= Rp80.000.000,00 + Rp250.000.000,00 +
Rp400.000.000,00= Rp730.000.000,00
Rajesh Memiliki TigaToko Tekstil
Penentuan Peredaran Bruto
Butik di BatamRp3.000.000.000,00
Peredaran bruto usaha sebagai dasar pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah sebesar Rp3.000.000.000,00
Butik di SingapuraRp5.000.000.000,00
Di dalamnya termasuk omset penjualan ke Mr. X di Singapura
sebesar Rp50.000.000
Penghasilan Sewa Apartemen di
Singapura Rp100.000.000,00
Penghasilan yang diterima Irine dari sewa apartemen dan butik di Singapura, tidakdiperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto untuk dapat dikenai PPh
bersifat final
IRINE(Pengusaha
Butik Pakaian)
Mulai BerlakunyaPP 46 Tahun
2013
Terdaftarsebagai Wajib
Pajak
1 April 2013 1 Juli 2013
Penentuan Peredaran Bruto
Jumlah peredaran bruto selama 3 (tiga) bulan Rp150.000.000,00
Peredaran bruto 3 (tiga) bulan yang disetahunkan adalah:Rp150.000.000,00 x 12/3 = Rp600.000.000,00
Karena peredaran bruto disetahunkan untuk 3 (tiga) bulan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh mulai pada bulan berlakunya Peraturan Pemerintah ini sampai dengan akhir tahun pajak bersangkutan (Juli s.d. Desember 2013), dikenai pajak yangbersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
30 Juni 2013
Penentuan Peredaran Bruto
Karena penghasilan bulan November 2014 (bulan pertama mulaiterdaftar sebagai Wajib Pajak) yang disetahunkan tidak melebihiRp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), makapenghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai Pajak Penghasilanyang bersifat final sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
Gatut Kaca terdaftar sebagai Wajib Pajak baru pada bulanNovember 2014. Pada bulan November 2014 tersebut,memperoleh peredaran bruto sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah).
peredaran bruto November 2014 disetahunkan: 12/1 x Rp15.000.000,00 = Rp180.000.000,00
Penerapan Tarif
Kewajiban PT Daya Tangkap atas Kegiatan Usaha pada Bulan Agustus2013:
menyetor PPh yang bersifat final sebesar Rp500.000,00 ke kantor posatau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan denganmenggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang dipersamakanpaling lambat tanggal 16 September 2013.Apabila SSP tersebut telah mendapat validasi dengan NTPN,PT..Daya Tangkap dianggap telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal4 ayat (2) Agustus 2013.
PT Daya Tangkap memenuhi kriteria WP yang dikenai PPh yang bersifatfinal sesuai PP ini.Pada bulan Agustus 2013 memperoleh penghasilan dari usahapenjualan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final yang terutang untuk bulanAgustus 2013 dihitung sebagai berikut:
PPh final = 1% x Rp50.000.000,00 = Rp500.000,00
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain
Bendahara Pemerintah
Penyerahan Barang
Pembayaran senilai Rp20.000.000,00
CV. ABADI MEBELINDO
Bendahara Pemerintah memungut PPh Pasal 22 sebesar
1,5% x Rp20.000.000,00= Rp300.000,00
dalam hal WP tidak memiliki SKB
WP dibebaskan dari Pemungutan apabila
memiliki SKB
Rekanan Pemerintah yang termasuk dalam kriteria WP yang
dikenai PPh Final
Kewajiban CV Abadi Mebelindo: menyetorkan PPh bersifat final sebesar Rp200.000,00 paling lambat pada tanggal 15
Agustus 2013. Dalam hal SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, dianggap telah
menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 15 Agustus 2013.
dalam hal CV Abadi Mebelindo menyetorkan pada tanggal 22 Agustus 2013 dan SSP-nya telah mendapat validasi dengan NTPN, maka CV Abadi Mebelindo terlambat melakukan penyetoran dan dianggap menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) tanggal 22 Agustus 2013.
Juli 2013
Kompensasi RugiWajib Pajak PT Pantang Menyerah mengalami kerugian pada TahunPajak 2010. Berdasarkan ketentuan UU PPh, kerugian tersebut dapatdikompensasikan dengan penghasilan pada Tahun Pajak 2011 sampaidengan Tahun Pajak 2015.
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Rugi padaTahun Pajak
2010
Jangka Waktu Kompensasi Kerugian
Kompensasi atasKerugian Tahun2010 tidak dapatdikompensasi di
Tahun Pajak 2014
Dikenai PPh Final dan mengalami
kerugian
Kerugian dari penghasilan yang dikenai PPh Final padaTahun Pajak 2014 tidak dapat
dikompensasi ke TahunPajak berikutnya
Simulasi Pengisian SSPDiisi dengan:• Kode Akun
Pajak 411128(Untuk JenisPajak PPh Final) dan
• Kode JenisSetoran 420 (untukpembayaranPPh Final peredaran brutotertentu)
PPh Pasal 4 ayat (2) Bulan Agustus 20134 2 0
0 4 1
Pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi
MEMPUNYAI PENGHASILAN :•• DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
• YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL NORMA PEMBUKUAN• DARI PENGHASILAN LAIN
SPT PEMBETULAN KE - ……….
• • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :
NO. TELEPON/FAKSIMILI : /
PERUBAHAN DATA : LAMPIRAN TERSENDIRI TIDAK ADA
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB ( 5- 6)
8. 8
9. 9
10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ K/ K/I/ PH/ HB/ 10
11. 11
12. 12
14. 14
15. 15
16. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
17. a. 17a
b. 17b
c. 17c
18. 18
a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)
20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
c.
7
BERI TANDA " X " DALAM
PPh PASAL 25 BULANAN
b.
a. PATUH)
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP TERTENTU d.
16
JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4)
RUPIAH *)
s.d
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
JUMLAH PPh TERUTANG ( 12 + 13)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]
JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8)
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]
DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KOMPENSASI KERUGIAN
PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN
C. P
Ph
T
ER
UT
AN
G
DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 C (WP
E. P
Ph
KU
RA
NG
/ L
EB
IH
BA
YA
R
19.19
tgl bln
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
KLU :
JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b+17c)
TGL LUNAS(16-18)
thn
1313.
A. P
EN
GH
AS
ILA
N N
ET
O
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
B. P
EN
GH
AS
ILA
N
KE
NA
PA
JA
K
PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)
PERHATIAN
IDE
NT
ITA
S
ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]
D. K
RE
DIT
PA
JA
K
PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -II Jumlah Bagian A Kolom 7]
(14-15)
STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK)
FISKAL LUAR NEGERI
PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
FO
RM
UL
IR 01770 NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
2
TA
HU
N P
AJA
K
DIRESTITUSIKAN
BL
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Diisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5]
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TH TH
PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11)
BL
• s.d
• PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
• PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH NORMA PEMBUKUAN
PERHATIAN : • • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM •NPWP :
NAMA WAJIB PAJAK :
BAGIAN A :
NO
(1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
JUMLAH (1 s.d. 16)
PPh TERUTANG (Rupiah)
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
BL
(2)
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
TH
JENIS PENGHASILAN DASAR PENGENAAN PAJAK/PENGHASILAN BRUTO
PENGHASILAN ISTRI DARI SATU PEMBERI KERJA
BL TH
2SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
LAMPIRAN - III
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
TAHU
N PA
JAK1770 - III
SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
(4)(3)
BERI TANDA " X " DALAM
FORM
ULIR 0
BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
HADIAH UNDIAN
PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSANPENSIUN YANG DIBAYAR SEKALIGUS
BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERHARGA NEGARA
HONORARIUM ATAS BEBAN APBN / APBD
PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BBM
BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI
PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
DIVIDEN
PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH
SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
USAHA JASA KONSTRUKSI
Diisi Jumlah Peredaran BrutoSelama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPhPasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
Pengisian SPT TahunanPPh Wajib Pajak Badan
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
JENIS USAHA : KLU :
NO. TELEPON : - NO. FAKS : -
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………………………
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ………………………
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………….c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU ……………
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….……
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..…
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……………..…....
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……….………………
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………………………
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………………
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….………………
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
(6 – 7 – 8c)….
1
• SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2
5
6
8a
8c
7
D. P
Ph K
UR
AN
G/ L
EBIH
BA
YAR
RUPIAH *)
3
(3)
C.
KR
EDIT
PA
JAK
B.
PPh
TER
UTA
NG
A. P
ENG
HA
SILA
N
KEN
A P
AJA
K
4
IDEN
TITA
S
(1) (2)
SPT TAHUNANPAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN :
FOR
MU
LIR 1771
KEMENTERIAN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
10c
THN
11 (9 – 10c)…..
TGL BLN
10a
9
8b
10b
TAHUN PAJAK
SPT PEMBETULAN KE-…
02
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN :
BAGIAN A : PPh FINAL
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN IMBALAN JASA KONSTRUKSI : a. PELAKSANA KONSTRUKSI
b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
PERWAKILAN DAGANG ASING
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
PELAYARAN DALAM NEGERI
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
11.
3.
6.
14.
12.
7.
9.
8.
(2)
2.
5.
(1)
JENIS PENGHASILAN DASAR PENGENAAN PAJAK(Rupiah)
(3)
1.FO
RM
ULI
R 1771 - IVKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
IDEN
TITA
S
NO. PPh TERUTANG(Rupiah)
(5)(4)
TARIF(%)
AGEN PRODUK BBM
TAH
UN
PA
JAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
s.d.
LAMPIRAN - IV
4.
10.
13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
JUMLAH BAGIAN A
……………………………………………………………
JBA
2 0 A A
Diisi dengan “PenghasilanUsaha WP yang Memiliki
Peredaran Bruto Tertentu”
Diisi Jumlah Peredaran BrutoSelama Satu Tahun Pajak
Diisi dengan Jumlah PPhPasal 4 ayat (2) yang Telah
Disetor
Penghasilan Usaha WP yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
CARA PEMBAYARAN PAJAK MELALUI ATM DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih BAYAR / BELI 2. Pilih LAINNYA
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Pilih PAJAK 2. Pilih PPH FINAL BRUTO TERTENTU
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
1. Masukkan NPWP 2. Konfirmasi NPWP
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu melalui ATM :
3. Masukkan Masa Pajak 4. Masukkan Pajak Terutang
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Menu Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu melalui ATM:
2. Konfirmasi Pembayaran
Cara Pembayaran Pajak
Contoh Struk ATM Pembayaran Pajak PPh Final denganPeredaran Bruto Tertentu :
BACK