- ANGGIN NISRINA ULAYYA

- ANIDA IZATUL ISLAMI

- AZKIYA PAMUNGKAS ROSADI

KELOMPOK 1

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (disingkat MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.

STRUKTUR KEANGGOTAAN MPR 2009-2014

Pimpinan MPR:

Ketua : H. Muhamad Taufik Kiemas Wakil Ketua : Hj. Melaini Leimena Suharli Wakil Ketua : Drs. Hajriyanto Y Tohari, MA Wakil Ketua : Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin Wakil Ketua : Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS

Sekertariat:

Sekretaris Jenderal : Drs. Eddie Siregar, M.Si Wakil Sekretaris Jenderal : Dra. Selfi Zaini Kepala Biro Administrasi : Tugiyana, S.Ip Kepala Biro Persidangan : Muhammad Rizal, S.H., M.Si Kepala Biro Kerumahtanggaan : Drs. Suwarto, M.Si Kepala Biro Keuangan : Suryani, S.H. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan : Drs. Aip Suherman Kepala Biro Hubungan Masyarakat : Drs. Yana Indrawan, M.Si Kepala Pusat Pengkaji : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H

LIHAT !!!

PETA KONSEP

MPR

SEJARAHMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lahir seiring dengan berdirinya negara Indonesia sebagai bangsa yang

merdeka dan berdaulat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 29 Agustus 1945 sesaat setelah

proklamasi kemerdekaan, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sesuai ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan

Undang-Undang Dasar 1945, KNIP bertugas membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara, sebelum

terbentuknya lembaga-lembaga negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam perkembangan sejarahnya, pada pertengahan Oktober 1945, KNIP kemudian berubah menjadi semacam

parlemen, tempat Perdana Menteri dan anggota kabinet bertanggung jawab.Hal ini, sejalan dengan perubahan sistem

pemerintahan dari sistem Presidensial ke sistem Parlementer. Sejarah mencatat, bahwa KNIP adalah cikal bakal (embrio)

dari badan perwakilan di Indonesia, yang oleh Undang-Undang Dasar 1945 diwujudkan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat

dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Mengingat fungsi dan kewenangan MPR yang tinggi seperti mengubah Undang-Undang Dasar, mengangkat dan

memberhentikan Presiden/Wakil Presiden, maka para ahli hukum tata negara menyebut MPR sebagai lembaga tertinggi

negara. Pandangan ini kemudian dikukuhkan dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan

Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Meskipun demikian,

sejarah menunjukkan bahwa negara Indonesia baru membentuk MPR yang bersifat sementara setelah Dekrit Presiden

tanggal 5 Juli 1959, sedangkan MPR yang dibentuk berdasarkan hasil Pemilihan Umum baru terlaksana pada tahun 1971. 

TUGAS DAN WEWENANG Mengubah dan menetapkan Undang-

Undang Dasar Melantik Presiden dan Wakil

Presiden hasil pemilihan umum Memutuskan usul DPR untuk

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya

Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden

Memilih Presiden dan Wakil Presiden

KEANGGOTAAN

MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2009–2014 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 Anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan MPR.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

HAK ANGGOTA KEWAJIBAN ANGGOTA

Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan.

Memilih dan dipilih. Membela diri. Imunitas. Protokoler.

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan.

Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

FRAKSI DAN KELOMPOK ANGGOTA

Fraksi

Fraksi adalah pengelompokan

anggota MPR yang mencerminkan

konfigurasi partai politik. Fraksi dapat

dibentuk oleh partai politik yang

memenuhi ambang batas perolehan

suara dalam penentuan perolehan

kursi DPR. Setiap anggota MPR yang

berasal dari anggota DPR harus

menjadi anggota salah satu fraksi.

Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan

kinerja MPR dan anggota dalam

melaksanakan tugasnya sebagai wakil

rakyat. Pengaturan internal fraksi

sepenuhnya menjadi urusan fraksi

masing-masing.

Kelompok anggota

Kelompok Anggota adalah

pengelompokan anggota MPR

yang berasal dari seluruh

anggota DPD. Kelompok

Anggota dibentuk untuk

meningkatkan optimalisasi dan

efektivitas kinerja MPR dan

anggota dalam melaksanakan

tugasnya sebagai wakil daerah.

Pengaturan internal Kelompok

Anggota sepenuhnya menjadi

urusan Kelompok Anggota.

ALAT KELENGKAPAN Pimpinan

Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR.

Panitia Ad Hoc

Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan Kelompok Anggota MPR.

SIDANG MPRMPR bersidang sedikitnya sekali dalam

lima tahun di ibukota negara.

Sidang MPR sah apabila dihadiri:

sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD

sekurang-kurangnya 50%+1 dari jumlah Anggota MPR sidang-sidang lainnya

Putusan MPR sah apabila disetujui:

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden

sekurang-kurangnya 50%+1 dari seluruh jumlah Anggota MPR untuk memutus perkara lainnya.

Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang mufakat.

 

 

Have any questions?HAVE ANY QUESTIONS

Terima Kasih !

Pimpinan MPR RIPeriode 2009-2014