Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan

Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan

Keterangan rencana tata letak bangunan adalah penjelasan tentang penataan ruang kota yang mengukur tata letak bangunan bukan hunian tinggal

Penjelasan tentang batasan atau rencana bangunan diatas sebidang tanah mencakup :

Peruntukan tanah

Garis Sepadan Jalan (GSJ)

Garis Sepadan Bangunan (GSB)

Letak dan bentuk tapak penggunaan bangunan

Ketinggian bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Sarana parkir dan taman

Sirkulasi keluar/masuk kendaraan

Tata cara pengajuan permohonan

Yang disertakan dalam pengajuan KRTLB :

Surat tanah (Sertifikat, akte jual beli dari notaris)

IPEDA tahun berjalan

KTP pemilik persil atau surat keterangan pemilikan persil dari perusahaan yang memiliki persil tersebut

Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang penunjukan tanah yang luasnya dari 5000 m²

Syarat Isian Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) bagi yang memperluas persil

Surat keputusan Gubernur tentang dispensasi bagi rencana bangunan yang melebihi pola yang ditetapkan

Prosedur Konsultasi

Prosedur konsultasi tentang tata letak bangunan pada persil dimohonkan, antara lain

Pemohonan telah memiliki rencana kota yang sah. Keterangan rencana kota tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Tata Kota Kecamatan untuk diproses

Kepala Seksi Kecamatan berkewajiban :

Menerima peta keterangan rencan kota yang telah di paraf dari seksi Pelayanan rencana

Membuat konsep pengarahan tata bangunan dan mendiskusikan dengan pemohon serta mengisikan nya pada formulir konsultasi

Untuk swasta berbentuk badan hukum yang ditandatangani oleh direksi yang bersangkutan

Proses Penyelesaian Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah

Mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur, untuk dibicarakan dalam sidang BPUT

Bila permohonan disetujui, sekertaris BPUT DKI Jakarta izin penggunaan tanahnya dengan jangka waktu 30 hari

Setelah SPS dilunasi, si pemohon wajib telah menguasai tanahnya minimal 75 % dari areal yang dimohon dan hal ini perlu diperkuat dengan keterangan dari Kepala Kantor Agraria setempat