Upload
syifa-sahaliya
View
744
Download
12
Embed Size (px)
Citation preview
PKNBAB 5
PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA
Anggota kelompok
Anna Andriani Berli
ana Angelina
Cinta Paramita
Ghina Nurqo
ri A
Rinetta P.M
Syifa Sahal
iya
A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan
B. Warga Negara Menurut Hukum
Kewarganegaraan Indonesia
C. Persamaan Kedudukan Warga
Negara
D. Prisip Persamaan Kedudukan Warga Negara di Berbagai
Bidang
E. Menghargai persamaan
Kedudukan Warga Negara
Peta Konsep
A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan
1. Pengertian Warga Negara
Orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.
2. Asas Kewarganegaraan
Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan aturan yang memuat asas kewarganegaraan, yaitu :
A. Berdasarkan kelahiran :
1. ASAS TEMPAT LAHIR (ius soli)
2. ASAS HUBUNGAN DARAH atau KETURUNAN (ius sanguinis)
B. Berdasarkan Perkawinan :
1. ASAS KESATUAN HUKUM
2. ASAS PERSAMAAN DERAJAT
3. PEWARGANEGARAANProses hukum yang dilakukan sesorang
untuk memperoleh kewarganegaraan dari suatu negara
4. MASALAH KEWARGANEGARAANKondisi dimana sesorang tidak
memiliki kewarganegaraan (apatride) , atau memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride), atau memiliki banyak kewarganegaraan (multipatride)
1. Hukum Kewarganegaraan Indonesia
UU no 12 tahun 2006 mempunyai beberapa perbedaan penting mengenai warga negara, yang meliputi :
1) Secara filosofi non diskriminatif
2) Secara Yuridis
3) Secara Sosiologis
B. Warga Negara
Menurut Hukum
Kewarganegaraan
Indonesia
Warganegara umumnya diatur dalam konstitusi dalam UUD 1945 pasal 26 ayat 1,2,dan3.
Selain itu , pada UUD 1945 pasal 28 D ayat 4 menyatakan : “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”
Kewarganegaraan diatur dalam UU no.12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI yang di sahkan dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 11 Juli 2006
2. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia
melalui pengang-
katan
melalui Kelahiran
Melaui permohonan
kewarganegaraan
Melalui Perkawinan
karena ikut ayab
& Ibu
MelaluiPemberian
kewarganega-raan
3. Kehilangan kewarganegaraan
Indonesia
Hal itu terjadi , bila yang bersangkutan : Memperoleh kewarganegaraan lain atas
kemauannya sendiri Tidak menolak / melepaskan
kewarganegaraan lain Masuk dalam dinas tentara asing atau
dinas negara asing lainnya tanpa izin terlebih dahulu dari presiden
4. Hak dan Kewajiban Warga negara Indonesia Hak dan kewajiban
WNI telah diatur dalam konstitusi, yaotu : UUD 1945 hasil amandemen
C. Persamaan Kedudukan Warga Negara
Pengertian
• Disebut juga dengan persamaan politik, yang memiliki arti keadaan di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama sebagaimana yang lainnya untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik negara.
Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara
• Tidak adanya keistimewaan khusus ; dan
• Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang
Alasan Perlunya Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara
Menurut Franz
Magnis - Suseno
• Sebagai respons atas bentuk masyarakat feodal dalam sejarah kenegaraan Eropa abad ke – 16
Menurut Robert A
Dahl
• Secara instinsik manusia diciptakan sama & dikaruniai oleh Tuhan dengan hak-hak asasi
• Setiap orang dewasa yang tunduk pada hukum suatu negara, seharusnya dianggap cukup memenuhi syarat untuk dapat terlibat dalam prosses demokratis pemerintahan negara itu.
D. Prinsip Persamaan Kedudukan Warga Negara di Berbagai Bidang
Pertahanan dan keamanan Tidak boleh ada pengistimewaan demikian diskriminasi kepada warga
negara dalam kegiatan pertahanan dan keamanani
Keagamaan dan sosial budayaTidak boleh ada pengistimewaan demikian diskriminasi kepada warga negara dalam kegiatan keagamaan & sosial budaya
Hukum & PolitikTidak boleh ada pengistimewaan demikian diskriminasi kepada warga negara dalam kegiatan hukum & politik
EkonomiTidak boleh ada pengistimewaan demikian diskriminasi kepada warga negara dalam kegiatan ekonomi
E. Menghargai persamaan
Kedudukan Warga Negara
Peluang untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara di Indonesia, antara lain :
I. Demokrasi semakin diterima ,diyakini dan diperjuangkan oleh masyarakat.
II. Keterbukaan politik.
III. Berbagai elemen civil society (Masyarakat Madani) yang gigih memperjuangkan gagasan multikulturalisme.
Hambatan untuk
mewujudkan prinsip
persamaan kedudukan
warga negara di Indonesia
Hambatan untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara di Indonesia, antara lain :
1. Kuatnya KKN di berbagai tingkatan pemerintah.
2. Berbagai kelemahan sistem hukum di Indonesia.
3. Munculnya sikap-sikap dan tindakan-tindakan diskriminatif dalam masyarakat.
Thank you
LOVE YOU
GUYS!!