Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 19 Maret 2014

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI KOREA SELATAN

oleh:Moch Reza Agung Yudhalaksana (22)

NPM: 134060018326Semester VII D-IV Akuntansi Kelas BPKP Angkatan II, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang Selatan

utsukushihito@gmail.com

Abstrak – Korea Selatan adalah negara di kawasan Semenanjung Korea yang terkenal dengan kemajuan ekonomi dan supremasi hukumnya. Indeks persepsi korupsi (IPK) Korea Selatan tahun 2013 berdasarkan hasil survey Lembaga Transparansi Internasional ada pada peringkat ke-46 dunia. Di lain pihak, Indonesia berada pada peringkat ke-114. Ketertinggalan Indonesia terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Korea Selatan yang sangat jauh tersebut memerlukan kajian mendalam, agar dapat dijadikan bahan untuk meningkatkan prestasi atas pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci : Pemberantasan, Korupsi, Tugas, Kewenangan, Aparat Penegak Hukum, Korea Selatan

1. PENDAHULUAN

1) Gambaran Umum Negara Korea SelatanKorea Selatan adalah sebuah negara Republik dengan luas wilayah 100.032km2

yang memiliki penduduk berjumlah sekitar 50 juta jiwa dan pendapatan per kapita sebesar USD34.777 atau setara Rp395 juta merupakan salah satu negara termaju di dunia.

2) Peringkat Korupsi Korea Selatan di duniaKemakmuran dan kemajuan Republik Korea Selatan tidak terlepas dari komitmen rakyat dan pemerintahannya untuk mencegah dan memberantas korupsi.Hal ini terlihat dari hasil survey Lembaga Transparansi Internasional yang memberikan peringkat ke-46 dunia untuk Korea Selatan dengan Skor 55 pada tahun 2013.Dengan skor tersebut, Korea Selatan lebih unggul dari segi pencegahan dan pemberantasan korupsi dibandingkan dengan Indonesia yang bertengger pada peringkat ke-114 dengan skor 32 pada tahun 2013.

3) Tujuan Penulisan PaperMelalui paper ini, penulis mencoba menganalisis upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi di Korea Selatan sehingga menjadi peringkat ke-46 dunia sebagai negara terbersih yang bebas dari tindak pidana korupsi sehingga dari analisis tersebut menghasilkan faktor-faktor yang dapat ditiru oleh Indonesia dalam rangka melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga menjadi bahaya laten nasional yang

harus segera dimusnahkan agar menciptakan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan nasional yang kondusif untuk kemajuan dan kesejahteraan Rakyat Indonesia.

2. PEMBAHASAN

1) Pengaruh Sosio Kultural

Salah satu nilai kebudayaan Korea yang disebut “chonji” yang dapat diartikan sebagai budaya balas budi yang dilakukan dengan cara memberikan sediikti uang sebagai tanda terima kasih menjadi salah satu pemicu maraknya penyuapan oleh para pengusaha kepada pejabat pemerintahan.Dengan tradisi “chonji” tersebut, maka pemberantasan korupsi di Korea bukanlah hal yang mudah dilakukan.

2) Pengaruh PolitikSemenanjung Korea berada dalam pendudukan Jepang sampai menyerahnya Jepang pada tahun 1945. Setelah itu berdasarkan kesepakatan pada Liga Bangsa-Bangsa, wilayah bagian utara secara administratif dikelola oleh USSR sedangkan bagian selatan dikelola oleh USA. Sehingga pengaruh sistem politik dan ideologi dari kedua negara adidaya tersebut telah menimbulkan perpecahan antara kedua bagian Korea tersebut.

Korea Utara menjadi negara komunis yang tertutup hingga sekarang. Dalam tekanan perang saudara Utara-Selatan, Korea Selatan pada awal pendiriannya merupakan negara otokrasi dengan kepemimpinan presiden yang korup, kemudian dilanjutkan

1

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 19 Maret 2014pemerintahan junta militer dengan beberapa kali peristiwa kudeta hingga pemilihan presiden secara langsung dilakukan pada tahun 1988.

Kondisi negara yang didominasi dengan kekuasaan militer selama puluhan tahun membuat kasus korupsi terjadi secara terselubung dan tidak terlalu diekspos dalam media massa.Korea Selatan mulai mengembangkan nan membangun kekuatan ekonominya pada masa pasca perang saudara Utara-Selatan, tetapi konflik internal politik Korea Selatan membuat pembangunan ekonomi berjalan lambat terutama pada masa pemerintahan junta militer diktatoris.Pada tahun 1996, Korea Selatan menjadi anggota OECD dan pada tahun 1997 menjadi korban krisis moneter Asia.Krisis moneter Asia tahun 1997 mengakibatkan banyak kebangkrutan atas perusahaan Korea. Pemerintah berusaha membantu sektor swasta untuk bertahan dari badai krisis. Kedekatan pemerintah terhadap perusahaan tertentu menimbulkan gejala kolusi dan korupsi yang tinggi dalam lingkungan pemerintahan.Pada tahun 1998, Presiden terpilih Korea Selatan Kim Dae Jung menyadari perlunya menghidupkan kembali daya saing ekonomi di pasar global dengan cara melakukan reformasi regulasi, transparansi bisnis, dan menyusun Undang-undang anti korupsi.Pemerintah menyadari perlunya perlindungan terhadap whistleblower dan membentuk badan investigasi.Presiden pun membentuk Special Commission of Anti Corruption (SCAC) pada tahun 1999 untuk melakukan sosialisasi anti korupsi. Namun demikian komisi ini hanya merupakan badan penasihat presiden tanpa kewenangan substantif dalam pemberantasan korupsi.Masyarakat terus aktif melakukan demonstrasi hingga membentuk Citizens’Coalition fo Anti-Corruption Legislation yang menghasilkan petisi yang isinya menuntut disahkannya UU Anti Korupsi oleh Majelis Nasional ke-16 pada bulan Mei 2000.Proses tersebut pada akhirnya menghasilkan Anti-Corruption Acts (UU Anti Korupsi) yang disahkan oleh Majelis Nasional pada tanggal 24 Juli 2001.

3) KICAC

Namun demikian ACA ini dinilai masih terlalu umum dan belum dapat dilaksanakan oleh aparat hukum terkait. Sehingga Presiden membentuk The Korea Independent Commission Against Corruption (KICAC) pada 25 Januari 2002.

Pendirian KICAC sendiri sempat mendapat tentangan dari Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan para pengacara yang menjadi anggota Majelis Nasional. Hal ini terjadi karena aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian merasa kewenangannya dalam menangani kasus korupsi akan diambil alih sepenuhnya oleh KICAC. Sedangkan para pengacara yang menjadi Anggota Majelis Nasional merasa khawatir tidak dapat melakukan intervensi politis kepada sebuah lembaga yang independen.

KICAC ini dipimpin oleh 3 (tiga) komisaris yang direkomendasikan majelis nasional, ketua mahkamah agung, dan presiden. Bekerja dengan siklus 3 tahun dan dapat diangkat kembali dengan persyaratan tambahan.

Fungsi Utama dari KICAC meliputi:

(1) Pengenalan Checks and Balances System

(2) Evaluasi dan Monitoring

(3) Edukasi dan Promosi

Ketiga fungsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) Menegakkan dan mengkoordinasikan kebijakan anti korupsi

(2) Mengevaluasi tingkat integritas dan menilai praktik anti korupsi organisasi sektor publik

(3) Meningkatkan kerangka aturan dan kelembagaan

(4) Menangani laporan pengaduan terkait korupsi

(5) Memberi perlindungan dan penghargaan pada whistleblower

(6) Sosialisasi etika pelayanan publik

(7) Meningkatkan kepedulian masyarakat akan risiko korupsi

2

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 19 Maret 2014(8) Mendorong kerjasama antara

pemerintah dan swasta dalam melawan korupsi

(9) Meningkatkan kerjasama internasional dalam melawan korupsi.

KICAC menggiring pemerintah dalam memberantas korupsi dengan cara memastikan kebijakan-kebijakan anti korupsi telah diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan.KICAC juga memberikan rujukan atas pengaduan masyarakat kepada aparat penegak hukum yang berwenang.Hasil kinerja KICAC ini dapat dilihat dengan terselenggaranya pertemuan pejabat setingkat menteri membahas korupsi pada tahun 2004 berupa Minister-Level Meeting on Corruption, pembentukan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (Defense Acquisition Program Administration), penerbitan Undang-undang Pemilihan Umum Pejabat Pemerintahan dan Pencegahan Penyimpangan Pemilu, juga terbitnya Pakta Transparansi dan Anti Korupsi Korea (K-PACT).KICAC juga menjalin kerjasama lateral dengan berbagai institusi luar negeri seperti KPK dari Indonesia.KICAC diberikan kepercayaan oleh UNDP untuk memimpin program selama dua tahun untuk menyediakan dukungan teknis atas 4 negara Asia Pasifik yang dianggap berkomitmen dalam memberantas korupsi.KICAC juga menyerukan kepada masyarakat agar berani menyuarakan pendapatnya terkait pemberantasan korupsi sesuai dengan The Citizen Recall Act yang ditetapkan pada bulan Mei 2006 yang memungkinkan masyarakat menggulingkan gubernur, walikota, atau anggota dewan yang terlibat dalam praktek korupsi, kelalaian tugas, atau penyalahgunaan kekuasaan.KICAC juga mempelopori transparansi harta kekayaan pejabat negara sehingga terbentuknya Blind Trust System pada November 2005.

4) ACRC

The Korean Anti-Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) didirikan pada 29 Februari 2008 sebagai penggabungan dari Komisi Ombudsman Korea, Komisi Administrasi Banding dan KICAC.

Penggabungan ini bertujuan agar dapat menyediakan pelayanan yang lebih cepat dan nyaman atas pengaduan, banding, dan penanganan korupsi secara terpadu.

Adapun dasar hukum pembentukan ACRC ini adalah Undang-undang Anti Korupsi, Pembentukan dan Pengoperasian ACRC (UU No. 9402).

ACRC memiliki 15 komisaris, yang terdiri dari 1 (satu) ketua setingkat menteri, 3(tiga) wakil ketua, dan 8 komisaris non-standing.

ACRC memiliki 3 departemen dan 1 kesekretariatan:

(1) Biro Ombudsman

(2) Biro Anti Korupsi

(3) Biro Administrasi Banding

(4) Kantor Perencanaan dan Koordinasi selaku Sekretariat.

Fokus strategi dari ACRC ini adalah kegiatan pencegahan dengan arah kebijakan sebagai berikut:(1) Mengembangkan sistem yang efisien

dan terpadu yang dirancang untuk memperkuat hak-hak sipil

(2) Mengembangkan hukum dan peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat

(3) Menumbuhkan rasa integritas dalam masyarakat

Fungsi Utama ACRC:(1) Menanggapi pengaduan masyarakat atas

inefektivitas sistem dalam pelayanan publik

(2) Mencegah dan mengurangi korupsi di pemerintahan

(3) Melindungi masyarakat dari praktik ketidakadilan dan administrasi ilegal melalui sistem banding.

Terdapat 4 pilar Program Anti Korupsi yang diterapkan ACRC, yaitu:(1) Koordinasi Nasional atas Kebijakan Anti

Korupsi, hal ini diwujudkan dengan kegiatan:a. Mengkoordinasi inisiatif formulasi

kebijakan anti korupsi nasionalb. Melakukan penilaian integritas

organisasi publikc. Menutup celah hukum yang dapat

berisiko terjadinya korupsid. Membina penilaian dampak korupsi.

(2) Mendorong Kerjasama Sukarela berupa:

3

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 19 Maret 2014a. Meningkatkan kewaspadaan

masyarakat terkait isu korupsib. Mendorong kerjasama antara lembaga

publik dengan swasta dalam memerangi korupsi

c. Bergabung dengan organisasi multilateral dalam memerangi korupsi.

(3) Memonitor dan Mendeteksi Praktik Korupsia. Menerima pengaduan kasus korupsib. Menegakkan kode etik kepegawaian

(4) Melindungi dan Memberi Penghargaan kepada Whistleblowera. Memberikan jaminan pekerjaanb. Melindungi kerahasiaanc. Melindungi keamanan fisikd. Memberikan penghargaan bernilai

uang.

Dalam Progress Report 2009 Enforcement of the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions, Transparansi Internasional menyatakan bahwa penggabungan KICAC menjadi ACRC merupakan kemunduran bagi Korea Selatan karena membuat pemberantasan korupsi menjadi kurang independen dan tidak efisien. TI menyarankan agar Korea Selatan melakukan reorganisasi ACRC dan memisahkan kembali lembaga pemberantasan korupsinya.

5) Mekanisme Pengaduan(1) Informant melaporkan kepada ACRC(2) ACRC menerima dan mengkonfirmasi

isi laporan pengaduan tersebut(3) ACRC merujuk kasus tersebut kepada

Otoritas Investigasi(4) Otoritas Investigasi melakukan

investigasi

6) Indeks-indeks Pengukuran Tingkat Korupsi Berdasar Transparansi Internasional

(1) Indeks Persepsi Korupsi peringkat 46 dari 177 negara dengan skor 55 dari 100.

(2) Indeks Penyuapan, potensi suap dilakukan 13 dari 28 perusahaan besar dengan skor 7,9 dari 10.

(3) Komitmen atas OECD Anti-Bribery Convention 2011 berada pada peringkat “Moderate” atau Level 2 dari 4 Level

(Active, Moderate, Little, No enforcement)

(4) Pengendalian dan penanganan kasus korupsi sebesar 69% pada tahun 2010.

(5) Index Kerahasiaan Harta Kekayaan dengan skor 54

(6) Transparansi Anggaran dengan peringkat “Signifikan” dengan skor 71 dari 100.

(7) Indeks Kompetitivitas Dunia dengan peringkat 19 dari 142 negara.

(8) Independensi Lembaga Kehakiman peringkat 69 dari 142 negara.

(9) Indeks Pembangunan SDM peringkat 15 dari 187 negara.

(10) Penegakan Hukum dengan persentase 81%

(11) Kebebasan Pers dengan peringkat 44 dari 179 negara

(12) Kebebasan Bersuara dan Akuntabilitas dengan persentase 69%

7) Barometer Korupsi Global

Berdasarkan survey masyarakat terhadap penanganan korupsi di Korea Selatan, Transparansi Internasional melaporkan bahwa pelaporan penyuapan di Korea hanya sekitar 2% yang diekspos/dilaporkan.

Hanya 26% masyarakat menganggap langkah pemerintah mengatasi korupsi.

Sekitar 44% masyarakat menganggap bahwa penanganan korupsi di korea mengalami stagnasi. Sekitar 32% menganggap terjadi peningkatan kasus korupsi, dan 24% menganggap bahwa korupsi menurun.

Berdasarkan survey, bahwa lembaga yang paling korup adalah partai politik dan parlemen.

8) Komitmen Pemerintah Korea Selatan

Mengutip ucapan dari Jin-Wook Choi (Professor dari University Of Korea), bahwa sebuah badan anti korupsi harus:

(1) Bebas dari korupsi

(2) Netral dan independen secara politik

(3) Memiliki staf yang memadai

4

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 19 Maret 2014(4) Fokus utamanya pada penyelidikan

dalam upaya penegakan hukum.

9) Mekanisme Penegakan Hukum di Korea Selatan

Korea Selatan memiliki struktur aparat penegak hukum yang unik dan sedikit berbeda dari Indonesia, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Kementerian KehakimanAdalah bagian dari kabinet yang memiliki fungsi dalam menegakkan konstitusi dan hukum di Korea Selatan. Dengan pertimbangan Presiden, Perdana Menteri, dan menteri lainnya, Menteri Kehakiman melakukan supervisi terhadap lembaga Kejaksaan.

(2) PengadilanPengadilan Korea Selatan merupakan institusi independen yang memiliki kewenangan penuh dalam membuat putusan hukum.

(3) KejaksaanKejaksaan Korea Selatan berada di bawah hirarki Kementerian Kehakiman, bukan merupakan sebuah institusi independen.

(4) KepolisianKepolisian Korea Selatan merupakan sebuah institusi independen yang memiliki tupoksi sebagai aparat penegak hukum dan pemberi pelayanan publik.

10)Isu Terkait Penanganan Korupsi:

(1) Hyundai Automotive Group telah menerima suap dari para kandidat yang akan maju dalam pemilu berupa slush funds, dan menggunakannya untuk menyuap bankir dan pejabat pemerintah dengan imbalan penghapusan utang untuk melancarkan bisnisnya. Jaksa menuntut Hyundai bersalah atas kasus tersebut.

(2) Lee Sang Deuk adalah kakak dari Presiden Korea Selatan Lee Myung Bak dituntut jaksa karena telah menerima uang sekitar Rp5 Milyar dari dua direktur bank bermasalah agar kedua bank ini tidak diaudit dan dijatuhi sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan Korea Selatan. Kasus ini mirip dengan kasus Bank Century di Indonesia.

(3) Pada tahun 2009, Mantan Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyun

melakukan bunuh diri setelah kasus suap sebesar US6 Juta yang mengaitkan dirinya diusut oleh kejaksaan. Kasus korupsi juga telah menjerat keluarganya. Hal tersebut membuat almarhum malu dan depresi.

(4) Pada tahun 2012, Ibu Negara Korea Selatan, Kim Yoon Ok, istri dari Presiden yang masih menjabat Lee Myung Bak terseret kasus korupsi. Kepolisian tetap menyelidiki kasus tersebut dengan berani. Kasus tersebut bermula dari ketika putra Presiden, Lee Si Hyung bersama dengan pemimpin pengawal Kepresidenan membeli sebuah lahan seluas 462 meter persegi di daerah elit di Seoul. Pembelian tersebut menggunakan nama putra presiden tersebut. Padahal pembelian tersebut sebagian besar dibayar dengan dana dari badan pengawal kepresidenan. Selain atas kasus tersebut, keluarga presiden diperiksa dalam kasus penggelapan pajak.

3. SIMPULAN

Korea Selatan sebagai salah satu negara yang telah bertransformasi dari negara berkembang yang penuh dengan konflik menjadi negara maju dari segi teknologi dan ekonomi. Peningkatan kesejahteraan ekonomi Korea Selatan mengalami pasang surut, terutama ketika terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 di wilayah Asia Tenggara. Korea Selatan melakukan reformasi di bidang ekonomi dan penegakan hukum, sehingga korupsi yang mulai mewabah akibat dari krisis ekonomi tersebut dapat dicegah dan diberantas. Komitmen pemerintah dan masyarakat sangat terintegrasi dalam memerangi korupsi. Dalam upaya memberantas korupsi, Korea Selatan memilih kebijakan untuk membentuk badan anti korupsi yang independen, dengan fungsi utama berfokus pada pencegahan. Sedangkan dalam hal penegakan hukumnya, Korea Selatan tetap mengandalkan kekuatan dari institusi penegak hukum yang telah ada yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

DAFTAR REFERENSI[1] Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006. Memahami

Untuk Membasmi: Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

[2] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2013. Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Program Anti Korupsi Tahun 2013. Jakarta: BPKP.

5

Paper Mata Kuliah Seminar Pemberantasan Korupsi-Bintaro, 19 Maret 2014[3] http://www.transparency.org/country#KOR[4] http://en.wikipedia.org/wiki/South_Korea[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Korea[6] http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-

Corruption_and_Civil_Rights_Commission[7] http://www.acrc.go.kr/eng/index.do[8] http://en.wikipedia.org/wiki/

Korea_Independent_Commission_Against_Corruption

[9] Lee, Nam Joo. 2003. UN Round Table Presentation: Korea’s Anti-Corruption Strategies and the Role of Private Sector. Korea: KICAC.

[10] http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Prosecutors'_Office_of_the_Republic_of_Korea

[11] http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_South_Korea

[12] http://www.police.go.kr/eng/main.do[13] http://www.moj.go.kr/HP/ENG/eng_02/

eng_2020.jsp[14] http://eng.scourt.go.kr/[15] http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Myung-bak[16] http://en.wikipedia.org/wiki/Roh_Moo-hyun

6