Pembangunan Regional

Kelompok VII

Darul Azis

Fahrul Rizal Fauzi

Octa Hani Putri

Esti

Annisa

Pendahuluan

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. **)

(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)

Pengertian Pembangunan Regional (Daerah)

Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah secara berdaya guna serta berhasil guna untuk kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat (Bappenas, 2008; 32)

Menurut Chaprin, perencanaan Wilayah (Regional Planning) adalah upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah yang memiliki tiga tujuan pokok yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Apakah bedanya?

Pembangunan Wilayah

Pembangunan Regional

Pembangunan Daerah

Unsur Pokok Pembangunan Regional

Pemerintah Daerah

Swasta

Masyarakat

Pelaku Pembangunan Regional

Dasar Hukum Pembangunan Regional

Pasal 18 UUD 1945 Bab VI Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Hubungan Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah?

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, artinya keberhasilan pembangunan nasional terletak pada keberhasilan pembangunan daerah karena pada dasarnya keberhasilan pembangunan nasional merupakan pengintegrasian antara pembangunan-pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah. Hal ini sejalan dengan setiap amanat RPJP dan RPJM nasional dan daerah. RPJP dan RPJM daerah harus berpedoman pada RPJP dan RPJM nasional agar pembangunan nasional dan pembangunan daerah dapat berjalan selaras.

Bagan Hubungan Pembangunan Nasional dan Daerah

Orientasi Pembangunan Daerah

Pembangunan Sosial

Pembangunan Perekonomian

Pembangunan Prasarana Wilayah

Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup

Faktor keberhasilan pembangunan daerah

Faktor Internal

terdiri dari potensi wilayah yang berupa Sumber Daya Alam (SDA),Sumber Daya Manusia(SDM) dan Sumber Daya Buatan (SDB).

Faktor Eksternal

Fakor Eksternal dari glonalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antarnegara, faktor eksternal ini membutuhkan ruang dan prasarana wilayah untuk dapat memanfaatkan lahan yang terbatas agar dapat berkembang dengan baik

Pembangunan Regional dan Sinergitas pemerintah

Sinergi antara dokumen perencanaan pembangunan pusat dan daerah (RPJPN dan RPJPD, RPJMN dan RPJMD, RKP dan RKPD)

Sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah, yang tentunya harus mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional;

Perkuatan koordinasi antar pelaku pembangunan di pusat dan daerah pada saat implementasi kebijakan dan program untuk mencapai target pembangunan nasional dan daerah yang diinginkan.

PenutupDalam pembangunan regional hal-hal terpenting

yang haru diperhatikan adalah kolaborasi aktif pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi dan tekanan menghadapi pasar global. Hal ini mutlak diperlukan, selain untuk tujuan diatas sistem desentralisasi yang dilakukan sejak tahun 1999 adalah tak lain untuk mempercepat penyelesaian permasalahan bangsa, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah akan tercapai jika dijembatani oleh sinergi pusat-daerah oleh berbagai pemangku kepentingan. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah memiliki tugas dan fungsi yang penting untuk mengkoordinasikan kebijakan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dan menjaga konsistensi kebijakan antara pusat dan daerah.

Penutup

Berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan Pembangunan daerah ini, harus tercapai setidak-tidaknya 2 tujuan, yaitu :

1. Terwujudnya demokratisasi di tingkat lokal untuk mendukung demokratisasi di tingkat nasional;

2. Tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai implikasi dari pendekatan pelayanan kepada publik dan pemberdayaan masyarakat.