Paparan Sertifikasi Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Semarang

TUNJANGAN GURU

Oleh :ENDANG RETNOWATI, S.Pd., M.Si.(Kasi Tenaga Pendidik Bidang PTK)

Disampaikan dalam Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Dan Pembagian Sertifikat Pendidik Lulusan PLPG Tahun 2014

Di Gedung TBRS Jl. Sriwijaya No. 19 Semarang

TUNJANGAN PROFESI GURU

Pengertian Tunjangan Profesi

• Tunjangan profesi dimaksudkan untuk peningkatan mutu guru PNSDdan Non PNSD sebagai penghargaan atas profesionalitas untukmewujudkan amanat Undang-Undang Guru dan Dosen antara lainmengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru,memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, danmeningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.

• Tunjangan profesi yang dibayarkan melalui dana transfer adalahtunjangan yang diberikan kepada seluruh guru PNSD, kecuali gurupendidikan agama, yang telah memiliki sertifikat pendidik danmemenuhi persyaratan lainnya.

• Tunjangan profesi dibayarkan paling banyak 12 (dua belas) bulandalam satu tahun, serta diberikan kepada seluruh guru PNSDterhitung mulai awal tahun anggaran berikut setelah yangbersangkutan dinyatakan lulus sertifikasi dan memperoleh NomorRegistrasi Guru (NRG) dari Kementerian Pendidikan danKebudayaan.

Besaran dan Sumber Dana Tunjangan Profesi

• Tunjangan profesi bagi guru adalah setara dengan 1 (satu) kaligaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan bagi guru :PNSD dan Guru Bukan PNS yang sudah Inpassing Dalam JabatanFungsional Guru (sesuai ketentuan yang diatur dalamPermendiknas No. 22 Tahun 2010), serta sudah memilikisertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya;

• Sedangkan bagi Guru Bukan PNS yang belum memilki SuratKeputusan Inpassing, Tunjangan Profesi dibayar dengan nominalsebesar Rp. 1.500.000,- sesuai dengan Permendiknas No. 72Tahun 2008;

• Selanjutnya Tunjangan Profesi yang diterima dikenakan pajakpenghasilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

SAMPEL SKTP JENJANG DIKDAS(SD DAN SMP)

Besaran dan Sumber Dana Tunjangan Profesi

• Tunjangan Profesi bersifat tetap selama guru yangbersangkutan melaksanakan tugas sebagai guru atau guruyang mendapat tugas tambahan sebagai pengawas satuanpendidikan dengan memenuhi persyaratan yang sesuaidengan ketentuan perundang-undangan.

• Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi GuruPNSD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme danatransfer daerah.

• Dana untuk pembayaran tunjangan profesi bagi Guru BukanPNS dialokasikan melalui APBN.

Kriteria GuruPenerima Tunjangan Profesi

1. Guru PNSD yang mengajar pada satuan pendidikan di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Pengawas PNSD yang melaksanakan tugas kepengawasan pada satuan pendidikan;

3. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik yang telah diberi satu Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;


4. Memiliki Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. Mengajar pada satuan pendidikan dengan rasio guru siswa yang sesuai dengan Pasal 17 pada PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Jika dalam satu satuan pendidikan hanya memiliki satu rombongan belajar pada tingkat kelas tertentu maka jumlah rasio guru siswa dapat kurang dari ketentuan PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru (namun kondisi ini hanya bisa ditolerir sampai dengan akhir Desember 2015);

6. Beban kerja guru adalah sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu, sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimilikinya;


Kriteria Angka 5 RASIO SISWA : GURU(Pasal 17 Ayat 1. PP. No. 74 Th. 2008) :1) untuk TK, RA, atau yang sederajat 15:1;2) untuk SD atau yang sederajat 20:1;3) untuk MI atau yang sederajat 15:1;4) untuk SMP atau yang sederajat 20:1;5) untuk MTs atau yang sederajat 15:1;6) untuk SMA atau yang sederajat 20:1;7) untuk MA atau yang sederajat 15:1;8) untuk SMK atau yang sederajat 15:1; dan9) untuk MAK atau yang sederajat 12:1.


7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan apabila guru:

a. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu atau membimbing 40 (empat puluh) peserta didik bagi kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;

b. Mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu atau membimbing 80 (delapan puluh) peserta didik bagi wakil kepala satuan pendidikan yang berasal dari guru bimbingan dan konseling/konselor;

c. Mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan, kepala laboratorium, ketua program keahlian, kepala bengkel, kepala unit produksi dan sejenisnya, mengajar paling sedikit 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu;

d. Bertugas sebagai pengawas harus melaksanakan tugas sesuai dengan Permenpan Nomor 21 Tahun 2010;

e. Bertugas sebagai guru Bimbingan Konseling paling sedikit mengampu 150 (seratus lima puluh) peserta didik pada satu atau lebih satuan pendidikan.

f. Bertugas sebagai guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 (enam) jam tatap muka per minggu;

g. Bertugas sebagai guru pada satuan pendidikan di daerah khusus yang kriteria daerah khususnya sudah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Kriteria Daerah Khusus dan Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru dan ditetapkan dengan SK gubernur/bupati/walikota;

h. Bagi guru produktif yang berkeahlian khusus/berkeahlian langka/memiliki keterampilan atau budaya khas daerah, untuk mengajarkan praktik dapat dilakukan oleh guru lebih dari 1 (satu) orang dengan keahlian yang dibutuhkan;

i. Bagi guru SMK dan SMA yang sudah memiliki sertifikat pendidik dan mengajar pada peminatan bahasa kecuali bahasa Inggris, termasuk kategori mata pelajaran langka, karena guru tidak dapat diberi tugas pada satuan pendidikan lain untuk mengajar sesuai dengan sertifikat pendidiknya dengan alasan kesulitan akses dibandingkan dengan jarak dan waktu.

j. bagi guru SMK yang sudah memiliki sertifikat keahlian tertentu, dapat mengajar mata pelajaran lain yang masuk dalam kategori paket keahlian (daftar mata pelajaran sebagaimana terlampir);

k. Bertugas sebagai guru di sekolah Indonesia di luar negeri;

l. Bertugas sebagai guru yang ditugaskan menjadi guru di negara lain atas dasar kerjasama antarnegara.

8. Belum pensiun (usia 60 th.);

9. Tidak beralih status dari guru atau pengawas sekolah;

10. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Tidak merangkap sebagai eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

12. Dalam pelaksanaan peraturan bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011, 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil,

lanjutan no. 12.....guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tetapi dialihtugaskan antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan/atau antarmata pelajaran yangdibuktikan dengan surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan perencanaan kebutuhan guru seluruh Provinsi/Kabupaten/Kota sampai akhir Desember 2013. mereka masih mendapatkan tunjangan profesinya maksimal 2 (dua) tahun sejak dipindahtugaskan apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan angka 1 sampai dengan 7 di atas, sebagaimana diatur dalam BAB IV Ketentuan Peralihan, Pasal 5, Permendikbud Nomor 62 Tahun 2013 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

13. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota mengirimkan SK alih tugas guru PNS yang memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada Direktorat Pembinaan PTK terkait dengan melampirkan SK Gubernur/Bupati/Walikota.

14. Selama proses sertifikasi guru tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 terjadi perubahan nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru pada tahun 2009 dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Keputusan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2009, maka untukkelengkapan persyaratan pencairan perlu adanya penyesuaian (konversi) nomor kode dan nama bidang studi sertifikasi guru dalam daftar Penyesuaian (Konversi) Bidang Studi Sertifikasi sebelum dan setelah tahun 2009 yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kemdikbud.

15. Bagi guru yang sudah memiliki serifikat pendidik tetapi status kepegawaiannya masih calon pegawai negeri sipil (CPNS), maka tunjangan profesinya tidak dibayarkan sampai guru yang bersangkutan menjadi PNS dan memenuhi persyaratan lainnya.

PERSYARATAN PENGAJUANTUGAS TAMBAHAN

Kepala Laboratorium (Sesuai Permendiknas No. 26 Tahun 2008) danKepala Perpustakaan (Sesuai Permendiknas No. 25 Tahun 2008) :1. Surat permohonan/ Surat pengantar dari Sekolah2. Ijazah terakhir3. Fotokopi Sertifikat pelatihan/ STPL beserta materi dan jumlah

jamnya.4. Profil Sekolah5. Profil Laboratorium / Perpustakaan sekolah.6. Surat Keterangan menjadi pengelola laboratorium sekolah/

perpustakaan sekolah minimal 3 tahun berturut-turut.7. Surat Keterangan bahwa yang bersangkutan mempunyai

pembantu/ asisten 2 orang atau lebih.8. FC. Sertifikat Pendidik9. Rekomendasi dari Pengawas Sekolah;10. Jabatan Tambahan Ka. Lab dan Ka. Perpus dapat berlaku selama 1

tahun pelajaran (dapat diperpanjang).

PERSYARATAN TUGAS TAMBAHAN

Wakil Kepala Sekolah, Kepala Bengkel, Ketua Jurusan,Ketua Program Keahlian dan Kepala Unit Produksi :

• Surat Keputusan Kepala Sekolah diketahui olehPengawas Sekolah;

• Jabatan Tambahan Wakil kepala Sekolah dapat berlakuselama 3 tahun pelajaran (dapat diperpanjang).

• Jabatan Tambahan Kepala Bengkel, Ketua Jurusan,Ketua Program Keahlian dan Kepala Unit Produksiberlaku selama 1 tahun pelajaran (dapat diperpanjang).

PERSYARATAN PENGAJUANSURAT KEPUTUSAN BERSAMA

(BAGI YANG MENGAJAR DI 2 TEMPAT ATAU LEBIH)

Persyaratan :1. SKB ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala

Dinas Pendidikan Kota Semarang2. Surat Keputusan Kepala Sekolah Satminkal disertai jadwal

mengajar.3. Surat Keputusan Kepala Sekolah lain disertai jadwal mengajar.4. SK Pembagian Tugas Mengajar dari masing-masing sekolah

distabillo.5. Data jumlah rombel dan jumlah siswa per kelas setiap sekolah6. Jumlah jam per kelas/ minggu disesuaikan dengan Permendiknas

nomor 22 tahun 2006 KTSP (SD maksimal 32 jam, SMPmaksimal 36 jam, SMA maksimal 43 jam dan SMK maksimal 42jam) dan ketentuan Kurikulum 2013

7. Masa berlaku SKB selama 1 semester.8. Pengajuan SKB paling lambat Awal Semester.

Penyusunan SK Pembagian Tugas, Pengajuan SKB & SK Tugas Tambahan

• Penyusunan SK Pembagian Tugas dan Beban Kerja dilakukan Sebelum Tahun Pelajaran dimulai.

• SK Tugas Tambahan Guru ditetapkan dalam SK Tugas Tambahan (tidak menyatu dengan SK Pembagian Tugas).

Mekanisme Penetapan Penerima Tunjangan

1. Penerbitan SKTP dilakukan dengan 2 (dua) cara:a. secara digital yaitu menggunakan sistem Data Pokok

Pendidikan (Dapodik). SKTP diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan PTK Dikdas secara otomatis dengan menggunakan data PTK dari Dapodik. Dinas pendidikan kabupaten/kota bila diperlukan dapat melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi.

b. secara manual yaitu dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan verifikasi data pendukung persyaratan calon penerima tunjangan profesi. Setelah data dinyatakan valid, kemudian diusulkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota ke Direktorat Pembinaan PTK terkait untuk diterbitkan SKTP- nya.

Mekanisme Penetapan Penerima Tunjangan

2. Direktorat Pembinaan PTK terkait menyusun dan menetapkan daftar penerima tunjangan profesi sebagaimana Lampiran 1 yang berdasarkan:

a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penerima tunjangan profesi guru;

b. Keputusan Kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok dan/atau gaji berkala;

c. Keputusan melaksanakan kegiatan mengajar bagi guru satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

PEMBAYARANTUNJANGAN PROFESI

GURU PNSD

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD Dilakukan Melalui Mekanisme sbb:

1. Direktur Jenderal terkait pada KementerianPendidikan dan Kebudayaan menetapkan daftar danrekapitulasi jumlah guru PNSD yang berhakmendapatkan tunjangan profesi perkabupaten/kotapaling lambat bulan Oktober tahun berjalan untukpembayaran tahun berikutnya. Selanjutnya datatersebut disampaikan kepada Direktur JenderalPerimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

2. Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan MenteriKeuangan (PMK) tentang Alokasi Dana TunjanganProfesi bagi Guru PNSD untuk masing-masing daerahkabupaten/kota berdasarkan data yang sudahditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, palinglambat bulan Januari tahun anggaran berjalan;


3. Pemerintah daerah mengalokasikantunjangan profesi bagi guru PNSD padaAPBD dan APBD Perubahan sesuai alokasidana dalam PMK.

4. Bendahara Pengeluaran DPKADkabupaten/kota membayarkan tunjanganprofesi kepada guru PNSD melaluirekening bank masing-masing guru.


6. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihandana yang dialokasikan dibandingkandengan realisasinya, maka akandiperhitungkan pada tahun anggaranberikutnya sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

7. Tunjangan profesi bagi guru dibayarkanoleh dinas kabupaten/kota sesuai alokasiterbitnya SK tunjangan profesi pada tahunanggaran berjalan.


8. Apabila terjadi mutasi guru menjadi pejabatstruktural, fungsional lainnya, meninggal duniaatau karena pensiun dini, maka pembayarantunjangan profesi guru harus dihentikan bulanberikutnya.

9. Apabila masih terdapat sisa pembayaran tunjanganprofesi bagi Guru setelah realisasi pembayaranTriwulan Pertama, maka sisa dana tersebutmenjadi penambah pagu pendanaan Triwulankedua, sisa dana pada Triwulan Kedua menjadipenambah pagu pendanaan Triwulan Ketiga, dansisa dana pada Triwulan Ketiga menjadi penambahpagu pendanaan Triwulan Keempat.

PEMBAYARANTUNJANGAN PROFESI

GURU BUKAN PNS

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru BUKAN PNS Dilakukan Melalui Mekanisme sbb:

1. Menteri Pendidikan Nasional menerbitkanSurat Keputusan Penetapan GuruPenerima Tunjangan Profesi.

2. Direktorat P2TK mengusulkan pembayarantunjangan profesi pendidik berdasarkan SKMenteri Pendidikan Nasional kepada KPPNdengan menggunakan format SPM (SuratPerintah Membayar);

Pembayaran Tunjangan Profesi Guru BUKAN PNS Dilakukan Melalui Mekanisme sbb:

3. KPPN berdasarkan SPM melaksanakanpembayaran kepada penerima tunjanganprofesi pendidik melalui mekanismetransfer ke nomor rekening yangtercantum pada lampiran SPM (atau SKMenteri Pendidikan Nasional).

Alur Pembayaran Tunjangan ProfesiGuru BUKAN PNS sbb:

Terbit SK Penetapan Penerima Tunjangan

Profesi (SKTP)

Direktorat P2TK KPPN

Rekening Bank

Milik GuruBANK MITRA

PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN

Pembatalan Pembayaran

Tunjangan profesi bagi guru dibatalkan pembayarannya apabila:1. Memperoleh sertifikat pendidik secara melawan hukum;2. Menerima lebih dari satu tunjangan profesi;3. Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dibatalkan oleh perguruan

tinggi yang menerbitkan sertifikat pendidik;4. Surat Keputusan Tunjangan Profesi dibatalkan oleh pejabat

yang berwenang.

Guru wajib mengembalikan tunjangan profesi yang dibatalkan dankelebihan penerimaan tunjangan profesi guru kepada kas daerah.

Mekanisme pengembalian ke kas negara dilakukan oleh penerimatunjangan dengan menggunakan formulir SSPB (Surat SetoranPengembalian Belanja). Bukti pengembalian diserahkan kepadapengelola tunjangan profesi guru (Bendahara Pengeluaran DinasPendidikan Setempat).

Penghentian PembayaranPemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima tunjangan profesimemenuhi satu atau beberapa keadaan sebagai berikut:a. Guru tidak memenuhi beban kerja 24 jam tatap muka / minggu atau tidak

memenuhi ekuivalen 24 jam tatap muka bagi yang mendapatkan izin dariMenteri Pendidikan dan Kebudayaan;

b. Sedang mengikuti tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;c. Tidak melaksanakan Tugas / Meninggalkan Tugas selama 1 (satu) bulan

secara berturut-turut tanpa keterangan;d. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik

yang diperuntukannya;e. Memiliki jabatan rangkap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;f. Mutasi menjadi pejabat struktural atau fungsional lainnya selain pengawas;g. Guru yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah

memiliki kekuatan hukum tetap;h. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara guru

dan penyelenggara pendidikan;i. Meninggal dunia;j. Tidak bertugas lagi sebagai guru pada satuan pendidikan;k. Mencapai batas usia pensiun;l. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;m. Sakit Jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugas

secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;n. Pensiun dini; atauo. dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Penghentian Pembayaran

Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengansurat resmi atau surat keterangan dari pihakyang berwenang. Berdasarkan surat resmitersebut, kepala satuan pendidikan/dinaspendidikan kabupaten / kota sesuai dengankewenanggannya tidak memasukkan gurutersebut ke dalam daftar guru satuanpendidikan yang akan menerima pembayarantunjangan profesi.

Kesalahan Pembayaran

Dalam hal terjadi kesalahan pembayarantunjangan profesi kepada guru yang bukanhaknya, maka yang bersangkutan wajibmengembalikan dana kesalahan tersebut kerekening kas negara dengan menggunakanformulir SSPB (Surat Setoran PengembalianBelanja). Bukti Pengembalian dikirimkan keDinas Pendidikan Setempat.

SANKSISanksi diberikan kepada guru penerima Tunjangan Profesi berdasarkan hasil pemantauan dan laporan dari Aparat Pengawas Fungsional baik internal maupun eksternal dan telah dilakukan verifikasi ternyata ditemukan:

1. Ada ketidaksesuaian antara data penerima tunjangan profesi dengan data yang disampaikan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan tunjangan profesi.

2. Guru terbukti memperoleh penetapan angka kredit (PAK) dengan cara melawan hukum.guru wajib mengembalikan seluruh tunjangan profesi yang pernah diterima sejak guru yang bersangkutan melakukan kesalahan tersebut.

APLIKASI SIM TUNJANGAN PROFESI

JANJANG DIKDAS (SD & SMP)

Pengantar

• Di Dinas Pendidikan Aplikasi DAPODIK ditangani Oleh Seksi Data Bidang Monbang, dan dikoordinir Oleh KK DATADIK (Koordinator Kerja Pendataan Pendidikan).

• Hasil Sinkron DAPODIK oleh Operator Sekolah masuk dalam Database DAPODIK di tingkat Pusat.

• Selanjutnya Database tersebut diolah untuk Penanganan BOS, Beasiswa, Bantuan Rehap & Pengadaan Ruang Kelas, Ujian Nasional, PAK, dan Tunjangan Guru.

• Terkait DAPODIK Bidang PTK menangani SIM Tunjangan Guru dan SIMPAK.

• Setiap Permasalahan terkait Pengisian / Entry DAPODIK, ditangani olah KK DATADIK.

• Operator Sekolah bertugas : Mengentry data DAPODIK dengan cara yang benar sesuai dengan data yang diberikan Guru dan Kepala Sekolah.

• Kepala Sekolah : wajib memantau proses pengentryan DAPODIK dan memastikan data yang dientry benar dan tepat waktu.

• Kepala Sekolah wajib mengkoordinir guru untuk memberikan informasi dan data-data yang dibutuhkan Operator Sekolahsehingga dapat dientry secara benar dan tepat waktu.

• Guru wajib memantau hasil entry dan hasil sinkron DAPODIK melalui Info PTK / Lapor Tunjangan Dikdas secara individual.

• Guru Wajib mengkoordinir Siswa bilamana terdapat Data Siswa yang dibutuhkan dalam Verval PD atau dalam pengentryan DAPODIK.

• Guru tidak bisa serta merta menyalahkan Operator bila Data Tidak Valid / Tunjangan Tidak Keluar.

• Diperlukan Kerjasama dan Koordinasi yang Baik dan Sehat di antara setiap komponen yang ada di sekolah demi kepentingan bersama.

Terkait Dengan Tunjangan :• Apabila terdapat Guru yang belum status DAPODIKnya

belum Update, maka proses Updating DAPODIK menjadi tanggungjawab Sekolah (Kepsek, Guru ybs dan OPS).

• Apabila terdapat Data Guru yang belum Valid, Kepsek, Guru dan OPS wajib menganalisa permasalahn yang ada secara jelas, kemudian dapat berkonsultasi keSeksi Data Bidang Monbang dan / atauOperator SIM TUN Bidang PTK.

• Kepsek, Guru dan Operator Wajib mengikuti Informasi yang disampaikan melalui :

• Web Dinas Pendidikan Kota Semarang,• Group Facebook : PTK Kota Semarang • Group Facebook : PPID Kota Semarang, • http://p2tk.dikdas.kemdikbud.go.id

APLIKASI TUNJANGAN PROFESI• Pengusulan SKTP Guru pada Jenjang Dikdas dilakukan oleh

Operator melalui SIM Tunjangan.• Yang bisa diusulkan adalah Guru dengan Status Data “Siap

Diusulkan” dan sudah divalidasi berkasnya (berkas dalam kondisi memenuhi syarat).

• Guru dengan Status Data : “Belum Update Data” dan “Masih Edit Data”, Tidak Bisa diusulkan (kondisi tersebut sudah diatur secara otomatis oleh Sistem SIM Tunjangan).

• Terkait status data, guru dapat memantau secara mandiri / individu melalui :Info PTK / Lapor Tunjangan Dikdas(dengan akun : NRG / NUPTK dan Password : Tanggal Lahir (YYYY-MM-DD atau YYYY-DD-MM) )ataumelalui Laporan Data Pra SK yang diposting Operator SIM Tunjangan Pada Group Facebook : PTK KOTA SEMARANG

MASALAH-MASALAH LAIN :Mutasi, Tunjangan Belum sesuai Inpassing, NUPTK Salah, dsb...

Mutasi GuruMutasi Guru Jenjang sama : • Laporkan Mutasi Guru pada Bidang PTK Dinas

Pendidikan Kota Semarang dengan surat pengantar resmi dari sekolah baru.

• - FC. SK Mutasi- FC Sertifikat Pendidik- Berkas Usulan Perbaikan Data Tunjangan- SK Pembagian Tugas Mengajar yang baru.

Pindahkan juga Data DAPODIK dari Sekolah Lama (dimutasikan masuk dalam daftar PTK Keluar),Kemudian Dimasukkan dalam DAPODIK sekolah Baru.

Mutasi GuruMutasi Guru Jenjang sama :

• Laporkan Mutasi Guru pada Bidang PTK Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan surat pengantar resmi dari sekolah baru.

• - FC. SK Mutasi

- FC Sertifikat Pendidik

- Berkas Usulan Perbaikan Data Tunjangan

- SK Pembagian Tugas Mengajar yang baru.

KEMUDIAN PROSES TAMBAH DATA KELULUSAN DI APLIKASI SIM TUNJANGAN .....

Mutasi GuruTAMBAH DATA KELULUSAN PADA APLIKASI SIM TUNJANGAN :

Datang ke Unit Pelayanan P2TK Dikdas

Gedung C Lantai 19, membawa :

- SK Mutasi

- FC Sertifikat Pendidik yang dilegalisir LPTK

- SK Pembagian Tugas Mengajar di Sekolah Yang baru

Pembayaran Tunjangan Belum Sesuai SK Inpassing Guru NON PNS

• Penanganan ada di Unit Layanan P2TK Dikdas dan Pusbangprodik BPSDMPK & PMP, Kemendikbud, Senayan Jakarta.

• Membawa :

- Bukti Pencairan (FC Rekening Tunjangan yang dicairkan / ditransfer dan dilegalisir Bank)

- FC SK Inpassing yang telah dilegalisir Oleh Biro Kepegawaian Kemendikbud

- Serta menunjukkan SK Inpassing yang asli.

Perbaikan Data NUPTK

• NUPTK Salah

• NUPTK Ganda

• Tanggal Lahir dalam Data Kelulusan Salah

• Dsb...

Penanganan ada di Unit Layanan P2TK Dikdas dan Pusbangprodik BPSDMPK & PMP, Kemendikbud, Senayan Jakarta.

RETUR

Pengantar• Status Retur berbeda dengan Status Belum SKTP• Retur = Sudah SKTP tetapi tidak bisa ditransfer karena

ada masalah padaRekening Bank.• Sama-sama belum cair : bisa karena retur, bisa kerena

Belum memperoleh SKTP, bisa kerena ada keterlambatan pengajuan pencairan karena kendala teknis.Contoh : Tahun 2014 terjadi keterlambatan pencairan Tunjangan Profesi Dikdas (TW. 2 karena ada mekanisme baru di KPPN untuk Pengajuan SP2D / Permohonan Pencairan Tunjangan)

• Guru PNSD tidak ada Retur, Guru Non PNS Dikdas, Kondisi Retur Langsung ditangani oleh P2TK Dikdas karena Rekening dibuatkan oleh P2TK Dikdas.

PENJELASAN RETUR(Semua Tunjangan)

• Proses Pengajuan Pencairan Tunjangan Guru NON PNS :• SKTP P2TK KPPN Bank Operasional Bank

Cabang.• Laporan Jika Ada Retur :

Bank Cabang Bank Operasional KPPN P2TK.• Dalam hal Retur KPPN membuka Rekening RR untuk

menampung Laporan Retur. • Jika Bank Cabang tidak melaporkan dalam jangka waktu

tertentu, maka Bank diuntungkan karena dana mengendap di Bank.

• Sementara dengan tidak dilaporkannya Retur ke KPPN, menyebabkan penanganan Retur Tunjangan menjadi terhambat.

SEBAB-SEBAB RETUR(Retur = Penolakan / Kembalinya Pembayaran)

• Terdapat Perbedaan Nama Asli dengan Nama pada No. Rekening

• Kesalahan Penulisan Angka atau Jumlah Digit Nomor Rekening

• Kesalahan Penulisan Nama Bank

• Rekening Pasif (tidak ada transaksi apapun selama 3 bulan berturut-turut);

• Rekening Tutup / Saldo tidak mencukupi.

• Lampiran SPM yang diajukan P2TK tidak sesuai format atau terlambat diterima oleh Bank Operasional (Perlu diketahui bahwa : pada Aplikasi SP2D dan Bank, maksimal hanya 15.000 Lampiran Penerima untuk 1 berkas SPM)

* SPM = Surat Perintah Membayar

BERBAGAI HAMBATAN & KENDALA DALAM PENANGANAN

BERKAS-BERKAS USULAN

HAMBATAN & KENDALA

Sebagian persoalan dan masalah terkait Dokumen Sertifikasi, Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan antara lain :

• Pemalsuan Dokumen (Misal : SK GTY buatan Tahun 1995 ke atas namun tanggal penetapannya sebelum Tahun 1995)

• Pembuatan SK GTY yang tidak sesuai ketentuan (Misal : SK GTY terbit tahun 2013 tetapi untuk menerangkan pengangkatan Guru sebagai GTY tahun 1990)

HAMBATAN & KENDALA

• Kesalahan dalam Entry Data (Data dari Sekolah) misal Masa Kerja dan Gol. Inpassing Guru NON PNS

• Kekurangan Berkas

• Keterlambatan Pengumpulan

• Format Usulan Tidak Sesuai

• SK Pembagian Tugas Mengajar Tidak sesuai ketentuan yang diatur Kurikulum

• Beban Mengajar melebihi ketentuan kurikulum

• Jadwal mengajar tumpang tindih

HAMBATAN & KENDALA

• Guru Melaksanakan Team Teaching tidak sesuai ketentuan yang diperkenankan (Khususnya di jenjang TK, SMA dan SMK)

• Pengajuan SK Tugas Tambahan atau SKB / MoU terlambat

• Sekolah Tidak melaporkan perubahan Kondisi Guru di Sekolah : Tidak Aktif, Purna Tugas, Mutasi, Pergantian Jabatan, Guru Cuti, Guru Sakit, Guru Wafat, Melanggar Disiplin, Sekolah Merger / Tutup, dsb.

SEKIANDAN

TERIMAKASIH

Education

Paparan Sertifikasi Tahun 2015 Dinas Pendidikan Kota Semarang