Click here to load reader
Upload
rania-afifa-dewi
View
153
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
Implementasi dalam bidang hankam
Bidang Keterangan Implementasi + Implementasi - Permasalahan AlternatifHankam Program
pemerintah dalam mengadakan ‘’wajib bela negara’’ pada usia lebih dari 17 tahun dan kurang dari 40 tahun
1. Menumbuhkan rasa cita tanah air
2. Memberi pengeathuan baru tentang membela tanah air
3. Adanya bekal bagi para warga negara indonesia untuk membela tanah air
1. dalam mengikuti program bela negara menguras waktu untuk berkarya apabila yang diikut sertakan dalam bela negara masyarakat usia produktif yang sedang berkarya dan produktivitas dalam hal pembangunan perekonomian di dalam negeri
Kurangnya koordinasi antara masyarakat dan pemerintah dalam program ini sehingga akan sedikit sulit dalam implementasi lapangan juga masalah usia yang kurang dari 40 thn tersebut kurang produktif
Pemerintah mencanangkan program wajib bela negara ini pada anak berusia 15-25tahun karena pada saat usia seperti itu masih dalam proses pencarian jati diri dan belum banyaknya kesibukan yang menghambat masyarakat dalam mengikuti wajib bela negara
Ekonomi Pengampunan Pajak 1. Harga barang menjadi lebih murah
1. Pendapatan pemerintah dari pajak berkurang
Pengampunan pajak mengakibatkan pendapatan pemerintah berkurang sehingga subsidi akan dikurang
Pajak tidak dihapuskan tetapi nilai pemungutan pajak dikurangi
Investasi Perusahaan
1. Membantu pertumbuhan ekonomi Negara
2. Menyerap tenaga kerja
1. Perusahaan-perusahaan yang kecil bisa tertindas oleh perusahaan besar
Pengurusan perizinan yang sulit menyebabkan investasi perusahaan sedikit
Pengurusan perizinan oleh pemerintah dipercepat menjadi 3 jam
Kebijakan Outsourcing
1. Membantu meningkatkan
1. Menindas tenaga kerja karena
Banyaknya buruh yang tidak setuju dengan
Kebijakan mengenai outsourcing diatur dengan UU
kegiatan ekonomi2. Mempermudah
pengusaha dalam merekrut tenaga kerja dengan kontrak
sistem kontrak2. Pengusaha bisa
dengan seenaknya memecat karyawan
kebijakan outsourcing karena dianggap merugikan. Sebab karyawan tidak dianggap sebagai karyawan tetap.
Sosbud Kebijakan Bantuan Langsung Tunai
1. Membantu warga yang kesulitan ekonomi
2. Menekan tingkat kemiskinan
3. Membantu menyejahterakan kehidupan masyarakat
1. Masyarakat menjadi malas bekerja
2. Pendapatan Negara berkurang
Dalam pendistribusiannya, BLT belum sampai ke sasaran yang tepat
Kebijakan mengenai BLT diatur dalam peraturan pemerintah.
Bantuan BPJS 1. Menyejahterakan masyarakat
2. Menciptakan masyarakat yang sehat
3. Membantu masyarakat miskin
1. Masyarakat menjadi seenaknya dengan menggunakan BPJS
Bantuan BPJS belum sampai pada sasaran yang tepat. Selain itu, dana BPJS jarang cair dan masih ada diskriminasi antara pasien BPJS dan pasien non BPJS
Kebijakan mengenai bantuan BPJS diatur dalam peraturan pemerintah.
Pertukaran Kebudayaan
1. Mengenal ragam budaya
2. Menghargai antarsuku, bangsa, ras, dan agama
3. Menumbuhkan rasa cinta tanah air terutama kebudayaan sendiri
1. Terjadinya westernisasi yang tidak sesuai dengan adat ketimuran
2. Lunturnya rasa cinta tanah air apabila sudah terjadi westernisasi.
Biaya melakukan pertukaran budaya cukup mahal sehingga menghambat pertukaran budaya. Selain itu, westernisasi yang tidak sesuai dengan adat ketimuran menyebabkan
Pertukaran budaya tetap dapat dilakukan melalui berbagai media sosial, cetak, maupun elektronik. Masyarakat harus selektif dalam menerima kebudayaan yang masuk.
3. Lunturnya adat ketimuran yang sopan.
perubahan perilaku masyarakat menjadi kurang sopan santun
Gotong royong 1. Menumbuhkan kerjasama antar warga
2. Menumbuhkan rasa kebersamaan
Masih ada masyarakat yang tidak ingin gotong royong
Seluruh pihak yang terlibat mengajak pihak yang tidak ingin terlibat sehingga mereka ingin ikut serta gotong royong.
Musyawarah 1. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk mencapai permufakatan
2. Menghasilkan keputusan yang adil
Musyawarah belum tentu menemukan titik terang dalam memecahkan suatu permasalahan
Melakukan voting apabila musyawarah tidak menghasilkan solusi.
Politik Diadakannya Pemilu 1. Bebas memilih dan berpendapat
2. Menumbuhkan rasa percaya terhadap pemerintah terutama pemimpin/sosok yang dipilih
3. Memenuhi hak-hak warga negara
1. Terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oknum tertentu agar bisa menang.
2. Banyaknya masyarakat yang memilih untuk golput
Pemilu yang dilakukan terkadang masih tidak sesuai dengan asas LUBER JURDIL
Diadakannya pemilu diatur dalam UU
Demonstrasi 1. Kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat
2. Menumbuhkan rasa kebersamaan antar sesama aktivis
1. Masyarakat dengan seenaknya melakukan vandalisme atau blockade jalan sehingga mengganggu
Demonstrasi yang dilakukan terkadang melanggar aturan yang berlaku
Kebijakan mengenai adanya demonstrasi diatur dalam UU
ketertiban