KELOMP

OK

4

Nama kelompok

Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan

UNIVERSITAS sriwijaya

1. Amalia Agustina(06081181419003)

2. Dwi Oktalidiasari(06081181419019)

3. Mei Ayu Tiara (06081181419015)

4. Nurul Ain Safura(06081181419025)

Prodi : Pend. matematika

KELOMP

OK

4

KELOMP

OK

4

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi Daerah yaitu kewenangan daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat menurut prakarsa (inisiatif) sendiri berdasarkanaspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengaturdan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurutprakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalamIkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KELOMP

OK

4

KELOMP

OK

4

B. Dasar Hukum Otonomi Daerah

Berikut dasar hukum otonomi daerah yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

1. UUD 1945 Pasal 18 ayat (2)2. UUD 1945 Pasal 18 ayat (5)3. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20045. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

KELOMP

OK

4

Dalam UU No. 32 Tahun 2004, bahwaDaerah berkewajiban untuk:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. meningkatkan kualitas kehidupanmasyarakat;

3. mengembangkan kehidupan demokrasi;4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;

KELOMP

OK

4

7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;

8. mengembangkan sistem jaminan sosial; 9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;11. melestarikan lingkungan hidup;12. mengelola administrasi kependudukan;13. melestarikan nilai sosial budaya;14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-

undangan sesuai dengankewenangannya; dan15. kewajiban lain yang diatur dalam perundang-

undangan.

KELOMP

OK

4

C. Tujuan, Asas dan Prinsip OtonomiDaerah

1. Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi yang diberikan olehpemerintah pusat kepada daerah inibersifat mandiri dan bebas. Pemerintahdaerah bebas dan mandiri untukmembuat peraturan bagi wilayahnya.Namun, harus tetap mempertanggungjawabkannya dihadapan Negara danpemerintahan pusat.

KELOMP

OK

4

Selain tujuan diatas, masih terdapatbeberapa point sebagai tujuan dariotonomi daerah. Dibawah ini adalahbeberapa tujuan dari otonomi daerahdilihat dari beberapa aspek :

1. Aspek politik,

2. Aspek pemerintahan

3. Aspek sosial budaya

4. Aspek ekonomi

KELOMP

OK

4

2. Asas dan Prinsip Otonomi Daerah

Dalam sistem otonomi daerah, dikenal tigaasas yakni :

1. Asas desentralisasi

2. Asas Dekonsentrasi

3. Asas tugas pembantuan

KELOMP

OK

4

Atas dasar pencapaian tujuan dan asas, prinsip-prinsip yang dijadikan pedomandalam pemberian Otonomi Daerah adalahsebagai berikut (Penjelasan UU No. 32 Tahun2004) :

1. Prinsip otonomi seluas-luasnya

2. Prinsip otonomi yang nyata

3. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab

KELOMP

OK

4

D. Pembagian Kekuasaan dalam KerangkaOtonomi Daerah

Kewenangan yang diserahkan kepada daerahotonom provinsi dalam rangka desentralisasimencakup :

1. Kewenangan yang bersifat lintas kabupaten dan kota2. Kewenangan pemerintahan lainnya3. Kewenangan kelautan4. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani

daerah kabupaten dan daerah kota diserahkankepada provinsi dengan pernyataan dari daerahotonom kabuapaten atau kota tersebut.

KELOMP

OK

4

E. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, banyak aspek positif yang diharapkandalam pemberlakuan Undang-Undang tersebut. Termasukdiharapkannya penerapan otonomi daerah karena kehidupanberbangsa dan bernegara selama ini sangat terpusat di jakarta. Sementara itu pembangunan di beberapa wilayah lain dilalaikan. Otonomi Daerah memang dapat membawaperubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerahuntuk mengatur diri sendiri.

Pada masa lalu, pengerukan potensi daerah ke pusat terusdilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alihmendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justrumengalami proses pemiskinan yang luar biasa. Dengankewenangan yang didapat daerah dari pelaksanaan OtonomiDaerah, banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubahkeadaan yang tidak menguntungkan tersebut.

KELOMP

OK

4

Beberapa contoh keberhasilan dari berbagai daerahdalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

1. Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, masyarakatlokal dan LSM yang mendukung telah berkerja samadengan dewan setempat untuk merancang suatuaturan tentang pengelolaan sumber dayakehutanan yang bersifat kemasyarakatan(community-based).

2. Di Gorontalo, Sulawesi, masyarakat nelayan di sanadengan bantuan LSM-LSM setempat serta parapejabat yang simpatik di wilayah provinsi barutersebut berhasil mendapatkan kembali kontrolmereka terhadap wilayah perikanantradisional/adat mereka.

KELOMP

OK

4

F. Dampak Penyelenggaraan Otonomi Daerah

1. Dampak Positif Sesuai dengan tujuan pemberian otonomi daerah,

diharapkan pelaksanaan otonomi daerah menurutUndang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 membawa dampakpositif :

1. Perkembangan proses demokrasi dalam kehidupanmasyarakat dan pemerintahan akan meningkat;

2. Partisipasi aktif masyarakat dalam proseskepemerintahan, baik dalam proses penentuankebijakan, dan pelaksanaan maupun dalam prosesevaluasi dan pengawasan, akan semakin meningkat;

3. munculnya kreativitas dan inovasi daerah untukmengembangkan pembangunan daerahnya;

4. meningkatnya gairah birokrasi pemerintahan daerah

KELOMP

OK

4

5. meningkatnya pengawasan atas jalannyapemerintahan Daerah

6. meningkatnya peranan DPRD sebagai wahanademokrasi dan penyalur aspirasi rakyat dalammenjalankan fungsi legislasi, anggaran danpengawasan;

7. pemberian pelayanan umum kepadamasyarakat semakin meningkat, baik kualitasmaupun kuantitas,

8. munculnya semangat kedaerahan yang menjadi faktor pendorong yang kuat bagipengembangan daerahnya, dalam artipeningkatan Akuntabilitas.

KELOMP

OK

4

2. Dampak Negatif

1. Keinginan bagi daerah otonom untuk meningkatkanpenghasilan asli daerah (PAD) yang berlebihan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak ekonomibiaya tinggi, memberatkan masyarakat, dan kurangterjaminnya kelestarian lingkungan (tidak transparan.

2. Kemungkinan munculnya konflik kepentingan antardaerah dan antara daerah dan pusat yang berkaitandengan pendayagunaan sumber daya alam, sepertisumber daya air, hutan, lautan, lingkungan hidup

3. Munculnya egoisme kedaerahan yang sempit yang mendorong atau menjurus kepada eksklusivismedaerah dan proteksionisme kedaerahan, sehingga akanmengganggu kepada makna persatuan dan kesatuanbangsa.

4. Pelayanan yang diberikan hanya standar minimum.

KELOMP

OK

4

G. Upaya Mengatasi Masalah Yang Terjadi DalamOtonomi Daerah Pada Masa Reformasi

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untukmengatasi permasalahan dalam otonomi daerahadalah sebagai berikut :

1. Pemerintah pusat harus melaksanakan otonomidaerah dengan penuh keikhlasan agar daerahdapat memperoleh hak untuk mengolahsumber daya di daerah secara optimal.

2. Pemda dalam rangka otonomi daerah perlumengembangkan strategi efesiensi dalamsegala bidang.

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan secarasistematis, mensinergikan kegiatanlembaga/institusiriset pada PTN/PTS di daerahdengan industri kecil menengah dan tradisional.

KELOMP

OK

4

4. Merekomendasikan kepada pemerintahuntuk memperbaiki dasar-dasarekonomi yang sudah rapuh

5. Memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam dengan baik

6. Mendorong desentralisasipembangunan daerah

KELOMP

OK

4

Terima Kasih