Upload
yue-setiamisa
View
140
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
SISTEM PEMERINTAHAN DI BERBAGAI NEGARADisusun Oleh
Yeni NoviasariA 220 100 061
UNIVERSITAS MUHAMAMMADIYAH SURAKARTA2013
Standar KomptensiMemahami Prinsip dasar ilmu sejarah
Kompetensi Dasar1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu
sejarah2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian
sejarah
Tujuan Pembelajaran3. Menjelaskan pengertian sejarah4. Mendeskripsikan hakekat sejarah sebagai
peristiwa, kisah, ilmu dan seni5. Mendeskripsikan priodesasi, kronolog, kroniuk
dan penulisan sejarah periodeisasi sejarah6. Mengidentifikasi kegunaan edukatif sejarah dalam
kehidupan sosial bermasyarakat7. Mengidentifikasi kegunaan inspiratif dalam
kehidupan sosial bermasyarakat8. Mengidentifikasi kegunaan rekreatif sejarah
dalam kehidupan sosial bermasyarakat
PENGERTIAN PEMERINTAHDAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAHPemerintah dalam arti luas, yaitu gabungan
semua badan kenegaraan (alat perlengkapan negara) yang berkuasa memerintah, yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Pemerintah dalam arti sempit, yaitu badan eksekutif yang terdiri dari kepala pemerintah
dan para menteri (dewan menteri)
PEMERINTAHANPemerintahan dalam arti luas yaitu badan
legislatif, yudikatif dan eksekutif. Menurut KBBI pemerintahan adalah cara, hal, perbuatan dan
urusan dalam pemerintah.Pemerintahan dalam arti sempit adalah rezim
penguasa
KEKUASAAN NEGARA
KEKUASAAN NEGARAKekuasaan negara adalah wewenang yang
dimiliki negara untuk mengatur dan mempengaruhi tingkah laku warga negara, agar
sesuai dengan kehendak atau tujuan negara.
MACAM-MACAM CARA PEMBANGIAN KEKUASAAN NEGARA
1. Pembagian kekuasaan secara vertikal, artinya pembagian kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintahan.Misal : Pada Negara Kesatuan : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
2. Pembagian kekuasaan secara horisontal, artinya pembagian kekuasaan menurut fungsinyaMisal: Indonesia : MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, KY
ASAS-ASAS KEKUASAAN NEGARA
1. Asas pemisahan kekuasaan, artinya antar lembaga negara tidak ada hubungan kerja sama, masing-masing lembaga terpisah secara kelembagaan maupun fungsinya.TujuanMenghindari terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan oleh penguasaMencegah terjadinya pemusatan kekuasaanMelindungi HAMTokoh : John Locked, Montesquieu, Hans
Kelsen, Cornelis Van Vollenhoven dan Donner dan Goodnow
2. Asas pembagian kekuasaan, antara lembaga negara terjalin hubungan kerja (partnership).
BENTUK PEMERINTAHAN
BENTUK PEMERINTAHANBentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang
mengatur alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) dan hubungan antara alat-alat perlengkapan
negara tersebut.
BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT AJARAN TEORI KLASIK
Bentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan Polybius, dapat dibedakan menurut:1. Susunan pemerintahannya2. Sifat pemerintahannya
Menurut atas ukuran tersebut, maka ditemukan bentuk pemerintahan sbb:
BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT AJARAN TEORI MODERN
1. Bentuk Pemerintahan Monarkhi, pemerintahan suatu negara dipimpin oleh seorang raja, ratu, syech atau kaisar yang bersifat turun menurun dan untuk jabatan seumur hidup.Macam-macam Monarkhi: Monarkhi Absolut, Monarkhi Konstitusional, Monarkhi Parlementer.
2. Bentuk Pemerintahan Republik, pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh presiden untuk masa jabatan tertentu. Macam-macam Republik: Republik Absolut, Republik Parlementer, Republik Konstitusional.
SISTEM PEMERINTAHAN
SISTEM PEMERINTAHANSistem adalah kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang kait mengait satu sama lain. Menurut KBBI, sistem merupakan susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.
Sistem pemerintahan adalah gambaran adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga negara dan bekerjanya lembaga-lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan.Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan.
MACAM-MACAM SISTEM PEMERINTAHAN1. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Sistem pemerintahan dimana tugas-tugas pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh Presiden (Kepala Pemerintahan)Contoh negara penganut sistem pemerintahan presidensiil: Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Afrika Selatan.
2. Sistem Pemerintahan ParlementerSistem pemerintahan dimana tugas tugas-tugas pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh Menteri kepada Parlemen.Contoh negara penganut sistem pemerintahan Parlementer:Inggris, Perancis, Jepang, India, RRC
3. Sistem Pemerintahan ReferendumPelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat. Contoh negara penganut sistem pemerintahan Referendum:Swiss
TIPE PEMERINTAHAN (BENTUK KABINET)
Bagam Macam-macam Kabinet
1.Kabinet dilihat dari sudut pertanggung jawabannya:a. Kabinet Presidensiil : Kabinet dimana
pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintahan dipegang langsung oleh presiden sendiri.
b. Kabinet Ministerill : Kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada DPR
2. Kabinet Ministeriil dilihat dari sudut cara pembentukannyaa. Kabinet Parlementer : kabinet yang dibentuk
dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen.
b.Kabinet Ekstraparlementer : kabinet yang terbentuknya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen.
3. Kabinet Parlenenter dilihat dari sudut komposisinyaa. Kabinet Koalisi : kabinet yang anggota-
anggotanya terdiri atas beberapa partai, yang bersama memiliki wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota DPR.
b.Kabinet Nasional : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mewakili berbagai macam partai dan aliran dalam negara dan memiliki wakil dalam DPR.
c. Kabinet Partai : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota suatu partai yang mempunyai wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota DPR.
INDUK SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL, PARLEMENTER DAN
KOMUNIS, SERTA PENGARUHNYA TERHADAP NEGARA LAIN DI DUNIA
Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara terhadap negara lain, antara lain :1.Faktor sejarah
a. Occupatie (pendudukan) : suatu wilayah belum ada yang menguasai, lalu diduduki suatu bangsa.
b. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara tersebut.
c. Inovasi (pembentukan baru) : suatu negara pecah dan lenyap, kemudian muncul negara-negara baru dibekas wilayah negara tersebut.
d. Fusi (peleburan) : beberapa negara kecil mengadakan peleburan menjadi satu negara baru
e. Proklamasi (pernyataan) : negara yang diduduki negara lain, melalui perjuangan atau pemberian kembali, kemudian menyatakan kemerdekaannya.
f. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain berdasarkan perjanjian.
g. Accssie (penarikan) : bertambanya tanah dari kuala sungai atau timbul dari dasar laut, kemudian tanah tersebut dihuni sekelompok manusia.
h. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh negara lain tanpa reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa didirikan negara negara di daerah tersebut.
2.Faktor ideologiIdeologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara mengatur masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan.a. Ideologi Fasisme
Fasis berasal dari kata fascio artinya kelompok.Tujuan : Mempersatukan seluruh bangsa di dunia menjadi satu kekuatan dibawah satu kepemimpinan.
b. Ideologi Liberalisme Liberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-luasnya.Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya.
c. Ideologi Komunisme Komunisme berasal dari bahasa Latin communis artinya secara kemasyarakatanSarana-sarana produksi dimiliki bersama dan hasilnya dibagikan secara merata ke setiap anggota masyarakat sesuai dengan kebutuhan
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK(GOOD GOVERNANCE )
Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance)Menurut Bagir Manan, kepemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-sewenang atas diri, hak maupun hartanya.
Orientasi Kepemerintahan Yang Baik 1.Orientasi pertama mengacu pada demokrasi dalam
kehidupan bernegara dengan elemen konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas.
2.Orientasi kedua menyangkut kemampuan pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien.
Aktor Pemerintahan Yang Baik3.Negara dan pemerintahan
Peranan: penyelenggara pelayanan publik, penyelenggara kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan nasional.
2.Sektor SwastaPeranan: sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, pertumbuhan ekonomi.
3.Masyarakat MadaniPeranan: pemberdayaan masyarakat kurang mampu, akses untuk menyuarakan kepentingan, fasilitas pengembangan komunikasi dengan pihak lain.
Karakteristik Kepemerintahan Yang Baik4.Partisipasi 6. Berkeadilan5.Penegakan Hukum 7. Efektifitas dan
efisiensi6.Transparan 8. Akuntabilitas7.Daya tanggap 9. Bervisi strategis8.Berorientasi konsensus 10.
Kesalingterkaitan
Ciri-ciri Kepemerintahan Yang BaikProfesionalisme, akuntabilitas, transparan, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Asas-Asas Keperintahan Yang Baik1. Asas Kepastian Hukum: mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadulan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
2. Asas Tetib Penyelenggaraan : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara
3. Asas Kepentingan Umum: asas yang mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
5. Asas Proporsionalitas: asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
6. Asas Profesionalitas: asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas: setiap kegiatan harus dipertanggung jawabkan kepada rakyat.
DINAMIKA PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN RI
Pokok-Pokok Sistem Pemerintahan Republik Indonesia1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem
pemerintahan adalah presidensiil.3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang
merangkap sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.4. Kabinet / menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,
serta bertanggungjawab kepada presiden.5. Parlemen terdiri atas 2 bagian yaitu DPR dan DPD.6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan
badan peradilan dibawahnya, yaitu peradilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
Kelebihan Kelemahan
Adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara
Masih ada oknum penegak hukum yang belum bekerja secara professional
MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden dan Wapres dalam masa jabatannya menurut UUD
MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, merupakan lembaga yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi rezim yang berkuasa pada saat itu.
Jabatan Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dan DPR bekerjasama dalam pembuatan UU.
Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan otoriter.
Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden.
Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan professional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan berpihak kepada rakyat.
Kelebihan dan kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara RI
1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 (3) UUD 1945) “ Negara Indonesia adalah negara hukum”
2.Sistem KonstitusionalPasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Undang-undang:1)UUD 19452)UU / Perpu3)Peraturan Pemerintah4)Peraturan Presiden5)Peraturan Daerah
3.Kekuasaan negara tertinggi di tangan rakyat
Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
4. Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tetinggi
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
SIKAP WNI YANG BAIK TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM
PEMERINTAHAN NEGARANYA
Sikap WNI Yang Baik Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Negaranya
1. Sikap kritis2. Sikap otokritik3. Sikap akomodatif dan
moderat4. Tidak bersikap reaksioner
dan anarkis5. Sikap radikal6. Sikap konservatif7. Sikap progresif8. Mendukung setiap
kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
9. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi
10.Memberi kritik dan saran yang membangun terhadap kebijakan pemerintah
11.Berupaya menjadi warga negara yang baik
Sikap Yang Harus Dilakukan Dalam Penyelemggaraan
Pemerintahan Negara
12.Tetap menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
13.Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan
14.Pemerintahan yang demokratis
15.Pembagian kekuasaan16.Gotong-royong17.Keterbukaan
QUESTION …?
1. Pemerintahan dalam arti luas adalah ….a. Pelaksanaan kekuasaan
legislatif dalam suatu negara
b. Pelaksanaan kekuasaan yudukatif dalam suatu negara
c. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu negara
d. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif dalam suatu negara
2. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang ditujukan untuk kepentingan umum adalah ….a. Monarchib. Oligarkhic. Tiranid. Aristokrasi
3. Dibawah ini adalah contoh negara penganut sistem pemerintahan presidensiil, kecuali ….a. Amerika Serikatb. Swissc. Brazil
d. Afrika Selatan4. Sistem pemerintahan yang
pelaksanaan pemerintahan didasarkan pada pengawasan secara langsung oleh rakyat adalah ….a. Sistem Pemerintahan
Presidensiil b. Sistem Pemerintahan
Parlementerc. Sistem Pemerintahan
Referendumd. Sistem Pemerintahan
Monarchi5. Negara Inggris dan Jepang
merupakan contoh negara penganut sistem pemerintahan …a. Sistem Pemerintahan
Presidensiil b. Sistem Pemerintahan
Parlementerc. Sistem Pemerintahan
Referendumd. Sistem Pemerintahan
Monarchi6. Kabinet bila dilihat dari sudut
pertanggungjawabannya adalah ….a. Kabinet Presidensill &
Ministeriilb. Kabinet Presidensiil &
Parlementerc. Kabinet Koalisi & Partaid. Kabinet Monarchi &
Oligarkhi
7. Suatu wilayah belum ada yang menguasai, lalu diduduki suatu bangsa, merupakan faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan berdasarkan faktor sejarah yang disebut …..a. Fusib. Accsiec. Occupatied. Anexatie
8. Ideologi yang mengajarkan kebebasan individu yang sebebas-bebasnya adalah ideologi ….a. Ideologi Liberalismeb. Ideologi Fasismec. Ideologi Sosialismed. Ideologi Komunisme
9. Dibawah ini merupakan asas-asas kepemerintahan yang baik kecuali …a. Asas kepastian hukumb. Asas keterbukaanc. Asas akuntabilitas
d. Asas demokrasi10.Sistem konstitusional NKRI
dijelaskan dalam …..a. Pasal 7 UU No. 12 Tahun
2004b. Pasal 7 UU No. 10 Tahun
2004c. Pasal 7 UU No. 11 Tahun
2008d. Pasal 7 UU No. 10 Tahun
2003
11.Jelaskan pengertian pemerintah dan pemerintahan! (slide 3)
12.Sebutkan dan jelaskan macam-macam sistem pemerintahan ! (slide 9)
13.Bagaimanakah kepemerintahan yang baik dan bagaimanakah orientasinya? (slide 15)
14.Sebutkan pokok-pokok sistem pemerintahan negara Republik Indonesia! (slide 18)
15.Sebutkan kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Negara RI ! (slide 19)